Modul 1

HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK

PENGERTIAN DASAR

 

1.      Hukum kedokteran / Medical Law adalah Hukum mempelajari hubungan yuridis  dimana seorang dokter  merupakan bagian dari hokum ( Health Law ), antara Dokter dan pasien dan berhubungan dengan Hukum pidana.

2.      Hukum Kedokteran Forensik/ Hukum Kedokteran Kehakiman ( Forensik Nadicine ) Ialah mempelajari Hukum Kedokteran Kehakiman dalam proses peradilan.

3.      Ilmu kedokteran Jiwa Kehakiman ( psychiatri Forensic ) Mempelajari Tentang gangguan Jiwa Hubungannya dengan pasal 44 KUHP.

4.      Hukum Kesehatan ( Health Law) ialah Hukum yang mempelajari berkaitan dengan pemberian perawatan dan penerapannya pada hokum perdata, pidana dan hokum administras dan sebaginya.

 

Hukum kesehatan Meliputi:

 

1.      Hukum kedokteran / Medical Law

2.      Hukum Kedokteran Kehakiman ( Forensik Nadicine ) / ( Legal Medicine )/ ( Medical Yurisprudenc. 1980an

3.      Hukum Keperawatan  ( Nurse Law )

4.      Hukum Rumah Sakit ( Hospital Law ).

5.      Hukum Lingkungan ( Enveronmental Law )

6.      Hukum Keselamatan Kerja Law ( Savety Law )

 

Istilah Kedokteran kehakiman terdapat pada pasal 133 KUHP.

 

Negara – Negara Angola saxon menafsirkan Hukum Kedokteran dan Kedokteran Kehakiman di satukan yaitu MEDIC – LEGAL

 

Hakekat Ilmu Kedokteran Forensik

 

Menyelesaikan kejahatan-kejahatan dengan pembuktian setepat-tepatnya , Abad pertengahan di kenal yang namanya “ Judicia Dei “ atau Keputusan Tuhan . kemudian dalam perkembangannya E. Ferry 1859 – 1927 ahli hokum Italia menemukan suatu system pembuktian yang mana penentuannya ‘ guility’/not guility dilakukan oleh ilmuan non Hukum.

 

Forensic berarti berhubungan dengan bidang kehakiman/ peradilan, jadi ilmu Kedokteran forensic ialah hokum yang berkaitan dengan penggunaan ilmu kedokteran guna membantu proses pembuktian dalam hokum acara pidana.

 

Dalam proses pem,buktian di pengadilan Hakim harus berpedoman pada alta bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP.

 

Tugas Ilmu Kedokteran Forensik :

 

1.       Menurut Objek Pemeriksaan

 

a.       Manusia yang masih hidup

b.       Mayat

c.       Benda-benda Tubuh

 

2.       Menurut bentuk Kerja

 

a.       melakukan pemeriksaan dan mengemukakan hasil pemeriksaan

b.       mengemukakan hasil pendapat saja.

c.       Memberi nasihat tentang penyidikan.

 

3.       menurut tempat kerja

 

a.       rumah sakit atau laboratorium

b.       TKP

c.       Ruang kantor/ ruang siding

 

4.       menurut waktu pemeriksaan

 

a.       pemeriksaan mula-mula oleh polisi

b.       pemeriksaan lanjutan oleh jaksa

c.       pemeriksaan di siding pengadilan

 

 

Beberapa kejahatan yang memerlukan bantuan ilmu kedokteran forensic yaitu perzinahan/pemerkosaan,penganiayaan / pembunuhan, pengguguran kandungan dan keracunan.

 

Dalam hal keadaan yang sangat mendesak di mana penyidik harus memerlukan surat izin terlebih dahulu.tampa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untik itu wajib melaporkan segera kepengadilan setempat guna mendapat persetujuan.

 

Tentang Benda sitaan Pasal 39 KUHP- Pasal 40 KUHP tentang tertangkap tangan.

 

 

 

 

 

Modul 2

 

Barang Bukti

Bararng- barang yang telah di sita nantinya akn menjadi barang bukti di pengadilan , mengenai barangb bukti ini terdapat penjelasan pada pasal 130 KUHP.

 

Implementasi dari pasal di atas ialah bahwa barang bukti harus di bungkus rapih sedemikian rupa agar tidak tertukar dengan barang bukti lainnya jika nanti di perlihatkan di persidangan.

 

 

Tata cara pemeriksaan mayat / tubuh manusia di atur dalam pasal 133 KUHP  yang menyebutkan bahwa :

 

1.       untuk kepentingan pengadilan seorang korban berwenang mengajukan  permintaan  keterangan ahli baik dari dokter kehakiman atau dokter lainnya.

 

2.       Permintaan keterangan ahli itu di ajukan dengan surat dan isinya di sebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, mayat atau badan mayat.

 

 

3.       Mayat yang di kirim ke pada ahli kedokteran kehakiman harus di perlakukan dengan cara penuh rasa hormat dan di beri lebel yang memuat identitas mayat. Dengan di beri cap jabatan di bagian lain tubuh mayat.

 

Sebetulnya semua mayat harus di bedah, untuk menentukan sebab kematian, pemeriksaan luar di perlukan jika kelak perkaranya tidak di teruska ke pengadilan negri. Mengenai hal ini ad intruksi Kapolri  No. Pol. INSE / 20/IX/75 tentang tata cara mengajukan permohonan/ pencabutan visum Et Repertum .

 

Pihak keluarga yang menghalangi dilakukannya pemeriksaan mayat dapat di tuntut pidana penjara 9 bulan atau denda Rp 4500 berdasarkan pasal 222 KUHP, dan untuk penggalian mayat perlu dilakukan dalam hal melakukan penyidikan pasal 133 (2), 134 (1).

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 3

 

Kewajiban Menjadi saksi

 

Pasal 224 KUHP :

Barang siapa di panggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang- undang selaku demikian harus di penuhi, di ancam:

 

  1. Dalam perkara pidanan atau pidanan penjara paling lama 9 bulan
  2. Dalam pidana lain pidanan penjara paling lama 6 bulan

 

Pasal 170 KUHAP

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

 

Ketentuan tersebut merupakan hak tolak /ingkar, Hak untuk menolak menjadi saksi.

 

Pasal 180

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Korban

 

Metode Visual

 

 

Metode ini dilakukan dengan memperlihatkan jenazah pada orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarga atau temannya.Cara ini hanya efektif pada jenazah yang belum membusuk, sehingga masih mungkin dikenali wajah dan bentuk tubuhnya oleh lebih dari satu orang.Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya kemungkinan faktor emosi yang turut berperan untuk membenarkan atau sebaliknya menyangkal identitas jenazah tersebut.

 

Pemeriksan Dokumen

Dokumen seperti kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) dan sejenisnya yang kebetulan ditemukan dalam dalam saku pakaian yang dikenakan akan sangat membantu mengenali jenazah tersebut.Perlu diingat pada kecelakaan masal, dokumen yang terdapat dalam tas atau dompet yang berada dekat jenazah belum tentu adalah milik jenazah yang bersangkutan.

Perhiasan

Dari pakaian dan perhiasan yang dikenakan jenazah, mungkin dapat diketahui merek atau nama pembuat, ukuran, inisial nama pemilik, badge yang semuanya dapat membantu proses identifikasi walaupun telah terjadi pembusukan pada jenazah tersebut.Khusus anggota ABRI, identifikasi dipemudah oleh adanya nama serta NRP yang tertera pada kalung logam yang dipakainya.

Melalui Bentuk Fisik

Pemeriksaan dari mata ,telinga,hidung dan sebagainya.

Melalui Sidik Jari

Metode ini membandingkan sidik jari jenazah dengan data sidik jari antemortem.Sampai saat ini, pemeriksaan sidik jari merupakan pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatan nya untuk menentukan identitas seseorang.

Dengan demikian harus dilakukan penanganan yang sebaik-baiknya terhadap jari tangan jenazah untuk pemeriksaan sidik jari, misalnya dengan melakukan pembungkusan kedua tangan jenazah dengan kantong plastik.

 

Mengetahu Beberapa Tanda-Tanda Kematian

Tanda-Tanda Kematian dini

1. Peredaran darah berhenti

2. Pernafasan berhenti

3. Refleksi mata hilang

4. Muka pucat

5. Otot lemas

Terjadi Pembusukan

Pembusukan mulai dari Usus – usus menjalar ke seluruh tubuh , terutama tampak pada pembuluh darah di bawah kulit. Setelah 10 jam kemudian berwarna biru, den setelah 96 jam kematian ,kemudian berwarna hijau.

Luka tembak

Luka tembak masuk temple, yaitu laras di tempelkan langsung pada kulit ,luka akan berbentuk lubanh, luka dengan lecet di sekitar lubang.

Luaka tembak jarak dekat

Luka terdiri dari lubang luka dengan kelam lecet di luarnya , berturut –turut akan di temukan keleim tato yang di akibatkan oleh tertanamnya butir peluru mesiu yang tisaka terbakar sempurna kedalam kulit , kulit agak memerah akibat panas.

Modul 4

Ilmu-Ilmu forensic

Ilmu-ilmu forensic ialah ilmu yang dapat di gunakan untuk membantu proses peradilan, ilmu forensic terdiri dari:

1. Medicine forensic , yaitu penggunann ilmu kedokteran dalam proses peradilan

2. Fisika forensic , adalah pembuktian terhadap barang bukti dalam perkkara pidan secara ilmu fisika

3. Kimia forensic, penggunaan ilmu kimia untuk proses peradilan

4. Psikiatri forensic  , yaitu ilmu penyakit jiwa dalam kaitannya tindak pidan.

Dll.

Abortus ialah keluarnya hasil pembuahan sebelum usia ke hamilan 2o minggu (5 bulan) dengan berat kurang dari 500gram.

Mengenai abortus dalam KUHP

Pasal 299

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu tungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu.

Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

 

 

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu

 

 

 

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama semhi- lan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Modul 5

Kasus korban keracunan

Menentukan Sebab Kematian Karena Racun

1. Ada keterangan bahwa korban benar-benar kontak dengan racuun

2. Ada tanda dan gejala sesuai keracunan zat yang di duga racun

3. Secara pemeriksaan kimiawi dapat di buktikan adanya adanya racun dalam benda-benda bukti (sisa,makanan,sisa obat,dll).

4. Padapemeriksaan mayat luar dan dalam di dapatkan kelainan yang sesuai dengan kelainan yang di timbulkan akibat racun yang di bersangkutan.

5. Secaara kimiawi dapat di temukan adanya racun atau metablis ( hasil pemecahan dalam tubuh) jaringan/ cairan tubuh korban secara menyeluruh.

Kasus Perzinahan/Perkosaan

Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

 

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kasus ini sangat sulit di buktikan untuk adanya perkosaan harus di buktikan terlebih dahulu adnya perbuatan tersebut,  jika tidak maka tidak mungkin telah terjadi perkosaan. Suatu pembuktian secara medis adalah mendapatkan sperma laki-laki di dalam liang senggama wanita yang di maksud.

 

Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

 

1.       Arti istilah

Visum = Visual =Melihat ,di lihat.

About these ads