Hakekat NKRI


BAB 1 HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

 

A. MAKNA MANUSIA, MASYARAKAT – BANGSA, DAN NEGARA

1. Manusia

Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa memiliki kedudukan dan martabat yang paling tinggi diantar makhluk lain ciptaan-Nya. Manusia diberikan akal dan pikiran sehingga dalam kondisi tertentu mampu memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya. Kemudian, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan mempunyai haik serta martabat yang sama.

Manusia berasal dari bahasa sansekerta, yaitu manu. Artinya berpikir dan berakal budi. Dalam sejarah homo berarti manusia.

Manusia didalam pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagai makhluk social. Aristoteles (384-322 SM), salah seorang filsuf yunani mengatakn bahwa manusia itu makhluk yang bergaul, bermasyarakat.

2. Masyarakat – Bangsa

Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai hubungan antara individu yang berbeda – beda tingkatannya.

Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, dan Negara. Pada umumnya ada tiga macam golongan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

a)      Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, perkumpulan keluarga, suami-istri (gemeinschaft)

b)      Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan / pekerjaan, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulan social, perkumpulan kesenian, dan olahraga (gezelschaft).

c)       Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan / pandangan hidup atau ideology, partai politik, perkumpulan agama, bangsa, dan Negara.

Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memiliki hal – hal berikut.

a)      cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan

b)      perasaan senasib sepenanggungan

c)       karakter yang sama

d)      adat istiadat / budaya yang sama

e)      satu kesatan wilayah

f)       teroganisir dalam satu wilayah hukum

3. Negara

Istilah Negara merupakan terjemahan dari de staat (belanda), the state (inggris), I’etat (prancis), statum (latin), lo stato (Italia), dan der staat (jerman).

Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berarti kota, sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia sering disebut negeri atau Negara, yaitu tempat tinggal.

Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintha dengan teratur.

Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas (lembaga legislative, eksekutif, yudikatif) yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan Negara dalam arti luas adalah kesatuan social yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang terus. Dalam mengemban tugasnya, Negara memliki aparatur Negara dengan wewenangnya

B. TERBENTUKNYA BANGSA

Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh Ben Anderson, dapat ditelaah lebih lanjut mngenai proses dan unsur-unsur pembentuknya. Menurut pengamatan Ben Anderson, ilmuwan politik dari universitas cornel, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batsnya dan berdaulat. Mengapa dikatakan sebagai komunitas polotik yang dibayangkan? Karena suatu bangsa yang paling kecil sekalipun, setiap individunya tidak kenal satu sama lain. Begitupula dengn bangsa yang besar sekalipun, yang jumlah anggota atau penduduknya hingga ratusan jiwa, mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan dan wewenang suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat, merupakan dibawah wewenang kenegaraan atau Negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut.

1. Faktor Pembentukan Bangsa Menurut Dasar Identitas

    1. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.
    2. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat menimbulkan ideologi dokttriner yang kuat dalam suatu masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa negara.
    3. Tokoh, tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadi panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.
    4. Sejarah, sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akibat penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dan sepenanggungan).
    5. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran antaranggota masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai perbedaan.
    6. Perkembangan Ekonomi, perkembangan ekonomi yang terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang lain.
    7. Kelembagaan, Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat.

2. Faktor Pembentuk Bangsa Menurut Segi Organisasi

    1. Negara sebagai Organisasi Kekuasaan
    2. Negara sebagai Organisasi Politik
    3. Negara Ditinjau dari Segi Organisasi Kesusilaan
    4. Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Pemerintah dan Rakyat

C. TERBENTUKNYA NEGARA

1. Unsur-Unsur Negara

Menurut para ahli Negara, antara lain Oppenheim dan Lauterpacht, tiga unsure pokok tersebut adalah sebagai berikut:

    1. rakyat atau masyarakat
    2. wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairan bukan merupakan syarat mutlak).
    3. Pemerintah yang berdaulat

Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara suatu Negara atau menjadi penghuni Negara. Rakyat merupakan unsur terpenting dari Negara.

Pengelompokan Rakyat

•        Penduduk dan bukan penduduk (berdasarkan hubungannya dengan wilayah dan Negara). Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam wilayah Negara (menetap). Bukan Penduduk adalah mereka yang berada didalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara itu. Termasuk kedalam golongan bukan penduduk antara lain wisata asing yang sedang melakukan perjalanan wisata didalam wilayah.

•        Warga Negara dan bukan warga Negara (berdasarkan hubungannya dengan pemerintah Negara). Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurut undang-undang diakui sebagai warga Negara). Bukan warga Negara (orang asing) adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai negaranya.

Wilayah

Pembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara dalam segala bentuk seprti hal-hal berikut :

•        berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnya

•        berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak izin dari Negara itu.

Pembagian Wilayah

  1. Daratan

Pembatasan  antara Negara dapat berupa hal-hal berikut.

    1. Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
    2. Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri.
    3. Batas menurut geofisika, misalnya  lintang utara / selatan , bujur timur / barat.
  1. Lautan

Wilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, lautanh, dan sungai yang berada dalam batas-batas Negara (laut territorial). Penentuan batas laut harus berpedoman kepada hukum laut internasional.

Masalah laut menjadi masalh internasional karena ada dua konsepsi kalautan yang bertentangan, yaitu sebagai berikut.

Masalah Kelautan

•       Res Nullius, yaitu lautan dapat dimilkki oleh Negara karena tidak ada yang memlikinya.

•       Res Kommunis, yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat dunia. Oleh karena itu, tidak dapat dimilkki oleh Negara mana pun.

Sekarang masalah kelautan telah memperoleh kepastian hukum melalui “Konferensi Hukum Laut Internasional III”, 10 Desember 1982 yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, yang ditandatangani 119 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan batas-batas wilayah kenegaraan, yaitu :

  1. Laut Teritorial, setiap negara memiliki kedaulatan atas laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke arah laut bebas.
  2. Zona Bersebelahan, dalam daerah ini negara pantai (costal state) dapat mengambil tindakan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang bea-cukain, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.
  3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam wilayah ini, negara pantai menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.
  4. Landas Benua, dalam wilayah ZEE ini, negara pantai boleh mengadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam dengan persyaratan harus membagikan keuntungan dengan masyarakat internasional.
  1. Udara

Batas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat beberapa aliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua bagian, yaitu :

  1. Aliran Udara Bebas

Aliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, yaitu :

      1. Kebebasan ruang udara tanpa batas.
      2. Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak khusus dari negara kolong.
      3. Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari negra kolong untuk dapat dilaksanakan.
  1. Aliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah Negaranya

Aliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu:

      1. Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian tertentu.
      2. Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing.
      3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.
  1. Wilayah Ekstrateritorial

Berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana kapal-kapal laut yang berbendera negara tertentu sedang berlayar di lautan bebas, pesawat-pesawat terbang yang sedang mengangkasa di atas lautan bebas di bawah identitas negara tertentu dan tempat atau gedung perwakilan diplomatik suatu negara tertentu.

Pemerintahan yang Berkedaulatan

Pemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai berikut :

  1. Dalam arti luas, merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
  2. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.

2. Kedaulatan

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari superanus (Latin), sovereignty (Inggris), sovranus (Italia), souverainete (Perancis) yang berarti kekuasaan tertinggi.

Beberapa teori kedaulatan, yaitu :

  1. Teori Kedaulatan Tuhan
  2. Teori Kedaulatan Raja

3. Asal Mula Terjadinya Negara

  1. Terjadinya Negara secara Primer
  2. Terjadinya Negara secara Sekunder
  3. Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah
  4. Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan Toritis

Thomas Hobbes

Hobos menggambarkan keadaan manusia sebagai serigala bagi sesamanya (homo homini lupus) sebelum adanya negara (state of nature).

John Locke

John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah filsuf dari Inggris dengan pandangan empirisme. Ia sering disebut sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam perkembangan psikologi. Teori yang sangat penting darinya adalah tentang gejala kejiwaan adalah bahwa jiwa itu pada saat mula-mula seseorang dilahirkan masih bersih bagaikan sebuah “tabula rasa”

Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau lebih dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan (Inggris : Enlightenment). Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkan istilah “feodalisme” dan “Kekaisaran Bizantium”

Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau (Geneva, 28 Juni 1712 – Ermenonville, 2 July 1778) adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis and komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Perancis, perkembangan politika modern dan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya, Emile, atau On Education yang dinilai merupakan karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Julie, ou la nouvelle Héloïse, novel sentimental tulisannya adalah karya penting yang mendorong pengembangan era pre-romanticism dan romanticism di bidang tulisan fiksi.

C. HAKIKAT NEGARA DAN BENTUK-BENTUK KENEGARAN

1. Negara Kesatuan (Unitarusme)

Negara kesatuan suatu Negara yang mereka dan berdaulat, hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :

  1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
  2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah0 disebut pula daerah swatantra.

2. Negara Serikat (Federal)

Negara serikat (federasi) adalah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara serikat itu. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat sehingga menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu.

3. Bentuk Kenegaraan Lainnya

Bentuk kenegaraan lainnya di dunia di antaranya sebagai berikut :

  1. Negara Dominion

Negara dominion adalah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, termasuk menguru politik ke dalam dan ke luar negeri.

  1. Negara Protektorat

Negara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan (to protect = melindungi) negra pelindung (suzeren), biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan.

  1. Negara Uni

Negara uni adalah dua atau lebih negara yang mesing-masing merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama.

  1. Uni Riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan lebih dahulu.
  2. Uni Personil, yaitu apabila hanya kepala negara saja yang sama, sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda.
  3. Uni Sui Generis, yaitu bentuk lain dari uni riil dan uni personil.
  1. Mandat dan Trust

Bentuk negara-negara mandat dan trust diatur dan diawasi oleh Dewan Perwakilan PBB. Negara bekas jajahan yang kalah perang dalam Perang Dunia II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian dengan pengawasan komisi Mandat PBB disebut negara Mandat. Sedangkan negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan PBB disebut negara Trust.

E. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI NKRI

1. Pengertian NKRI

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Negara Indonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasa berkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

  1. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.
  2. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.
  3. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalam kehidupan bersama.
  4. Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golongan atau perseorangan.
  5. Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagai pusat.
  1. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah / kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakan ketertiban dunia.

2. Tujuan NKRI

Tujuan Negara republic Indonesia tercantum didalam undang-undang dasar Negara Indonesia, yaitu pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ‘untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.. denga berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dil dan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratuan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :

  1. Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.
  2. Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang. Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara.
  3. Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteran dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.
  4. Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-mata  keamanan dan ketertiban dalam negara.
  5. Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.
  6. Negara Kesejahteraan (welfare state = social service state), tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

3. Fungsi NKRI

Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah :

  1. Melaksanakan penertiban (law and order)
  2. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat
  3. Pertahanan
  4. Menegakkan Keadilan

Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungi reguler dan fungsi agent of development.

  1. Fungsi Reguler

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang dirasakan oleh seluruh masyarakat.

  1. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan.
  2. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara tetangga.
  3. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lain.
  4. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.
  1. Fungsi Agent of Development

Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :

  1. Sebagai Stabilisator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti hal-hal berikut ini.

•       Stabilitas Politik

•       Stabilisasi Ekonomi

•       Stabilisasi Sosial Budaya

  1. Sebagai inovator

Menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenang kepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

F. SEMANGAT KEBANGSAAN

Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda, diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme.

Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan / warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.

  1. Nasionalisme dalam arti sempit

Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang rendah bangsa dan suku bangsa lainnya.

Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut jingoisme atau chauvinisme.

  1. Nasionalisme dalam arti luas

Nasionalisme dalam pengertian inu dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.

Patriotisme

Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkorban / rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara.

Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan kehidupan, seperti di lingkungan kehiduan keluarga, masyarakat, sekolah, instansi pemerintah ataupun swasta.

SIKAP YANG SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME

—  MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.

—  SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI.

—  RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA.

—  BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA.

—  MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI

—  MENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.

—  BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA.

—  SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA DALAM MENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI KE INDONESIA .

SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME  :

—  EGOISME :

Sikap mementingkan diri sendiri.

—  EKSRIMISME :

Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi.

—  TERORISME :

tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, keresahan dan suasana tidak aman dalam masyarakat.

—  PRIMORDIALISME

sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongan sendiri .

—  SEPARATISME :

Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI

—  PROPINSIONALISME :

Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan propinsi lain.

BAB 2

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Standar Kompetensi ..

* Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional.

Kompetensi Dasar ..

* Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilan nasional.

* Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.

* Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

* Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

* Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tujuan Pembelajaran..

Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan, dan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

A. NILAI DAN NORMA

1. Nilai

Nilai atau value mengandung pengertian sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai apabila memiliki guna (memiliki keindahan) kebenaran atau kebaikan.

Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi serta berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu :

  1. Nilai Agama

Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

  1. Nilai Hati Nurani Manusia

Hati nurani manusia (batin manusia) merupakan perasaan yang paling dalam dan secara kodrat mendapat cahaya kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia memiliki moral dan mampu membedakan hal-hal yang baik atau buruk.

  1. Nilai Adat Istiadat dan Budaya

Budaya / kebudayaan merupakan hasil pikir, rasa, karsa, dan karya serta cita-cita manusia yang berdasar atas rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, bangsa, negara, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

  1. Nilai Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

2. Norma

Manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat diliputi oleh norma-norma atau kaidah-kaidah, yaitu peraturan hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Norma adalah aturan-aturan yang disepakati dalam suatu masyarakat.

Tujuan dari berlakunya suatu norma pada dasarnya untuk menjamin terciptanya pergaulan hidup dan ketertiban masyarakat, yaitu :

  1. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik.
  2. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Ada 4 macam norma / kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat, yaitu :

  1. Norma Agama

Norma agama merupakan aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau anjuran yang berasal dari Tuhan tentang kebenaran.

  1. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber pada hati nurani manusia, yaitu berupa bisikan-bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat.

  1. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena pergaulan masyarakat dan diikuti atau ditaati manusia lain sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang satu dengan yang lain.

  1. Norma Hukum

Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Negara (alat negara) memiliki kekuasaan untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum, dapat diancam dan dijatuhi hukuman tertentu.

Sanksi huumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan sanksi dari norma-norma lain. Misalnya:

•       Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dikenakan sanksi pidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun (hukum pidana)

•       Barang siapa yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa diwajibkan mengganti kerugian (hukum perdata)

•       Suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris dan disetujui oleh Departemen Kehakiman (hukum dagang)

3. Nilai sebagai Sumber Norma

Manusia sebenarnya memiliki kemampuan material dan spiritual yang keduanya menghasilkan nilai.

Kemampuan material adalah sesuatu yang mengandung karya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan benda ataupun lainnya.

Kemampuan spiritual mengandung cipta (menghasilkan ilmu pengetahuan) dan karsa (menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasa menghasilkan keindahan).

Untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan itu tentu ada penilaian. Nilai/penilaian merupakan sesuatu yang paling dasar, hakiki, atau makna yang terdalam (abstrak) yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal.

B. SISTEM HUKUM NASIONAL

1. Definisi Hukum

Banyak ahli hukum yang mencari suatu batasan tentang hukm (definisi hukum), namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Mengapa demikian ? Karena hukum itu mengandung pengertian yang luas, seta meliputi bidang yang luas berkaitan dengan sistem yang berlaku di masyarakat.

Sistem Hukum Nasional adalah perangkat hukum negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu operaional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.

Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  3. Peraturan itu bersifat memaksa.
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.

Berdasarkan unsur-unsur hukum di atas diperoleh ciri-ciri hukum, yaitu :

  1. Adanya perintah atau larangan
  2. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.
  3. Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang berupa hukuman.

2. Tata Hukum

Keseluruhan norma hukum yang mengatur pergaulan hidup bernegara terwujud dalam tata hukum negara. Suatu masyarakat menetapkan sendiri tata hukumnya serta tunduk kepadanya. Masyarakat yang tunduk kepada tata hukumnya sendiri disebut masyarakat hukum.

Adanya tata hukum Indonesia sejak berdirinya/ lahirnya negara Indonesia 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dalam :

  1. Proklamasi

“ Kami bangsa Indonesia … menyatakan Kemerdekaan Indonesia ”

  1. Pembukaan UUD 1945

“ Atas berkat rahmat Allah .. Maka rakyat Indonesia menyatakan …”

“ Kemudian daripada itu .. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undnag-Undang Dasar Negara Indonesia ..”

Pernyataan tersebut mengandung arti :

•       Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

•       Di dalam undang-undang dasar negra itulah tertulis tata hukum Indonesia.

Proklamasi merupakan tonggak sejarah dimulainya tata hukum dan pemerintahan negara RI, sedangkan UUD 1945 yang mencakup di dalamnya Preambul / Pembukaan UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis negara RI.

3. Tujuan Hukum

Ada berbagai rumusan yang dikemukakan para ahli hukum mengenai tujuan hukum, yaitu :

  1. Prof. Soebekti, SH : Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.
  2. L.J. Van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
  3. Jeremy Bentham : Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (the great happiness of the greatest number).
  4. Van Kan : Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.
  5. O. Notohamidjojo : Tujuan hukum ada tiga, yaitu : 1. Segi reguler. 2. Segi Keadilan. 3. Segi memanusiakan manusia.

4. Penggolongan Hukum

Menurut sumbernya :

•        Undang-Undang

•        Kebiasaan (custom)

•        Keputusan hakim (yurisprudentie)

•        Traktat (treaty)

•        Pendapat sarjana hukum

Menurut bentuknya :

•       Hukum tertulis

•       Hukum tak tertulis

Menurut tempat berlakunya :

•       Hukum nasional

•       Hukum internasional

•       Hukum asing

•       Hukum gereja

Menurut waktu berlakunya ;

•       Hukum positif (ius constitutum)

•       Ius constituendum

•       Hukum alam

Menurut sifatnya :

•       Hukum yang memaksa

•       Hukum yang mengatur

Menurut wujudnya :

•       Hukum objektif

•       Hukum subjektif

Menurut isinya :

•       Hukum publik

•       Hukum privat

C. PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN

Sistem peradilan nasional merupakan suatu mekanisme keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan dan spek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan.

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradillan di Indonesia. Tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Berdirinya lembaga MK diawali dengan amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MOR pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 (amandemen ketiga) yang disahkan pada 9 November 2001.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berperan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan cara atu melalui pencalonan hakim agung serta penguasaan terhadap hakim. Tujuan dibentuknya komisi ini adalah agar harapan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, transparan, dan partisipatif terwujud.

D. BERSIKAP SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU (SADAR HUKUM)

1. Sadar Hukum di Lingkungan Keluarga

Setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan berperilaku seperti di bawah ini.

•       Selalu menjaga nama baik keluarga

•       Mentaati aturan keluarga yang berlaku

•       Menggunakan fasilitas keluarga secara baik

•       Mendengarkan nasihat dari orang tua

•       Menghormati semua anggota keluarga.

2. Sadar Hukum di Lingkungan Sekolah

Kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa sekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku sebagai berikut.

•        Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah

•       Disiplin belajar

•       Ikut upacara bendera seminggu sekali

•       Menyeberang jalan pada tempatnya

•       Tidak membuat resah di masyarakat.

3. Sadar Hukum di Lingkungan Masyarakat

Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum, antara lain sebagai berikut.

•        Menjaga nama baik lingkungan masyarakat

•       Menghormati sesama warga masyarakat

•       Taat dan patuh terhadap atura-aturan masyarakat

•       Tidak bertindak di luar norma

•       Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman.

4. Sadar Hukum di Lingkungan Negara

Bentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup kenegaraan antara lain sebagai berikut.

•       Menjaga nama baik bangsa dan negara

•       Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara

•       Membayar pajak

•       Saling hormat antarsesama warga.

E. PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. Makna Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur berikut.

•       Melanggar hukum yang berlaku

•       Penyalahgunaan wewenang

•       Merugikan negara

•       Memperkaya pribadi/ diri sendiri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Korupsi

•       Konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

•       Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah.

•       Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

•       Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

•       Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.

•       Lemahnya ketertiban hukum.

•       Lemahnya profesi hukum.

•       Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasn media massa.

•       Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

•       Rakyat yang “cuek”, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perintah yang cukup ke pemilu.

3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan

•       Penyogokan pesongok dan penerima sogokan

•       Sumbangan kampanye dan “Uang Lembek”

•       Tuduhan korupsi sebagai alat politik

•       Mengukur korupsi

4. Dampak Negatif Korupsi

•       Sistem Demokrasi

Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good govermance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah seperti mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan mengangkat pejabat atau menaikkan jabatannya bukan karena prestasi.

•       Sistem Ekonomi

Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidaefisienan yang tinggi.

•       Sistem Kesejahteraan Umum Negara

Korupsi politisi ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya, Korupsi politisi berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.

5. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Proses pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan dan membudaya. Jika korupsi merupakan suatu gejala kebudayaan dalam masyarakat Indonesia maka adalah tanggung jawab moral pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya sebagai upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan bagian dari tanggung jawab dari sisi moral dan sisi akademis dari pendidikan nasional untuk memberantasnya.

Selain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kriminal Korupsi, diperlukan juga aturan pendukung sebagai bagian dari sistem di Indonesia yang diarahkan sebagai usaha preventif dan partisipatif dalam pelaksanaannya yaitu SISDIKNAS. Hal ini berarti SISDIKNAS selain bertujuan seperti yang telah dirinci dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu secara eksplisit ditujukan kepada pencapaian tujuan-tujuan untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat.

SISDIKNAS haruslah secara proaktif menciptakan suatu masyarakat yang demokratis; dan lembaga pendidikan haruslah menegakkan disiplin, disiplin dalam kehidupan: bernegara, dalam masyarakat yang pluralis dan multikultural.

Selain itu SISDIKNAS hendaknya menjadi alat untuk mengoreksi agar arah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlalu berorientasi kepada kepentingan ekonomi. Sebagai salah satu lembaga kebudayaan yang penting, SISDIKNAS haruslah bersih dari segala bentuk korupsi. Salah satu cara untuk melaksanakannya memang sudah dimulai dengan peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dan manajemen SISDIKNAS, dengan adanya Komite Sekolah, Dewan Sekolah dari tingkat kabupaten sampai nasional. Semua ini upaya untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan SISDIKNAS agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

6. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

•       Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

•       Memperoleh dan memberikan pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hkum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

•       Menyampaikan saran dan pendapat atau permintaan informasi bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

•       Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus disampaikan secara tertulis, disertai data nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM dengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain dan bukti-bukti permulaan agar dapat diklarifikasi oleh penegak hukum.

•       Berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.

•       Berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal mencari, memperoleh, dan memberikan informasi serta menyampaikan saran dan pendapatnya.

BAB 3

HAK ASASI MANUSIA

(HAM)

Standar Kompetensi ..

* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kompetensi Dasar ..

* Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghornatan, dan penegakan HAM di Indonesia.

* Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM

Tujuan Pembelajaran..

Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistem hukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan, dan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

A. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAM

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Macam-Macam HAM

    1. Hak Asasi Pribadi, meliputi kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi
    2. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik, meliputi kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan mengadakan perjanjian atau kontrak
    3. Hak Asasi Persamaan Hukum, meliputi mendapatkan pengayoman dan keailan yang sama
    4. Hak Asasi Politik, meliputi hak untuk diakui sebagai warga negar yang sederajat
    5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan, meliputi hak kebebasan ntuk berpendidikandan pengembangan kebudayaan
    6. Hak Asasi Perlakuan yang Sama Dalam Tata Cara  Peradilan dan Perlindungan Hukum, meliputi hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan.

B. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM

1. Instrumen HAM Nasional

a. Instrumen Hukum HAM Nasional

UUD 1945

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

UU Nomor 39 Tahun 1999

b. Instrumen Kelembagaan HAM Nasional

Komnas HAM

Pengadilan HAM

Pengadilan HAM Ad Hoc

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Organisasi Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Upaya Penegakan HAM di Indonesia

•       Pencegahan Pelanggaran HAM

1.       Penciptaan perundang-undangan HAM

2.       Penciptaan lembaga-lembaga pemantauan dan pengawas pelaksanaan HAM

3.       Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM

4.       Pelaksanaan pendidikan Ham kepada masyarakat

5.       Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah  untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat.

6.       Menugaskan kepada presiden serta DPR  untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM.

•       Penindakan Atas Pelanggaran HAM

  1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM
  2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM
  3. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM
  4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

 

C. Penegakan HAM

1. Peran WN dalam Penegakan HAM

a. Dalam kehidupan bermasyarakat

•       Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke pelanggaran HAM

•       Menghindari perbuatan yang kiranya dapat merendahkan, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan

•       Memahami berbagai instrumen HAM dan menyebarluaskan

•       Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM pelanggaran HAM

b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

•       Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika benar-benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM

•       Melaporkan pada pihak yang berwajib

•       Turut serta dalam pembangunan opini publik

•       Melibatkan diri dalam kelompok minad yang bertujuan melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultan, dan advokasi HAM.

2. Proses Penegakan HAM di Indonesia

Proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hukum acara tersebut meliputi:

    1. Penangkapan
    2. Penahanan
    3. Penyelidikan
    4. Penyidikan
    5. Penuntutan

a. Hambatan dalam Penegakan HAM

  1. Masih adanya sikap mental feodal di kalangan sekelompok orang Feodalisme bertentangan secara diametral dengan hak hak asasi manusia.
  2. Adanya kecurigaan dari beberapa individu yang mengkawatirkan bahwa gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia akan menyebabkan disintegrasi nasional, membahayakan persatuan dan kesatuan yang telah dibina berpuluh puluh tahun.
  3. Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat.
  4. Masih rendahnya kesadaran politik yang berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan juga dapat melahirkan kebijakan publik yang potensial memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

b. Tantangan dalam Penegakan HAM

  1. Dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 200 tentang HAM ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU Nomor 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip HAM, sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat diselesaikan berdasarkan HAM ad hoc.
  2. Adanya larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif) memungkinkan para tersangka dan terdakwa luput dari proses hukum keadilan dan luput dari tegaknya hukum acara.
  3. Nebis in idem (double jeopardy). Asas mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan biasa.

3. Konsekuensi suatu Negara yang Tidak Menegakkan HAM

Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka ada beberapa konsekuensi yang dapat diberikan, yaitu :

•       Negara tersebut akan dikucilkan dari peraturan dunia internasional

•       Adanya tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM nasional maupun internasional terhadap pemerintah dari negara yang bersangkutan

•       Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pemantaian massal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya, maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin negara yang bersangkutan dapat dituntut untuk diajukan ke Mahkamah Agung.

D. INSTRUMEN HUM HAM INTERNASIONAL DAN PERADILANNYA

1. Sejarah Penegakan HAM

a.    Magna Charta (Piagam Agung), 15 Juni 1215

Piagam pertama yang mengakui hak kemerdekaan diri dan amat masyhur di Eropa.

b.    Hobeas Corpus Act, 1674

Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles II yang memuat jaminan seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan dengan semena-mena kecuali menurut peraturan perundangan yang berlaku.

c.     Bill of Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia), 1689

Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris sebagai tuntutan kepada Prince of Orange dan memuat pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan pemilihan parlemen harus bebas.

d.    Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika), 4 Juli 1776

Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta.

e.    Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara), 4 Juli 1789

Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai pahlawan terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI.

f.     Right of Self Determination, Januari 1918

Naskah ini diusulkan T. Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

g.     The Four Freedom (Empat Kebebasan), 1941

Naskah ini dicetus oleh Franklin D. Roosevelt yang memuat kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dari segala kekurangan.

h.    The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948

Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diterima dan diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

2. Instrumen Hukum HAM Internasional

      1. Instrumen umum, meliputi: Piagan PBB 1945, Deklarasi Universal HAM
      2. Penentuan nasib sendiri
      3. Pencegakan diskriminasi
      4. Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaan
      5. Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasuk Genosida
      6. Perbudakan dan Praktek Serupa, diatur oleh: Konvensi Penghapusan Kerja Paksa
      7. Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka dan Pengungsi
      8. Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remaja
      9. Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Berhimpun
      10. Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunan
      11. Hak Politik dan Sipil Wanita
      12. Kebebasan Informasi dan Perlindungan Data
      13. Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas

Instrumen terpenting HAM yang merupakan induk dari seluruh instrumen HAM lainnya adalah The International Bill of Human Rights. The International Bill of Human Rights adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk tiga instrumen atau dokumen pokok HAM, yaitu :

•       The Universal Declaration of Human Rights

•       International Convention on Economic, Social and Cultural Rights

•       International Convention on Civil and Political Rights.

3. Peradilan HAM International

Sumber kewenangan dan legitimasi peradilan hak asasi manusia internasional dapat dilihat dari 3 dimensi:

  1. Adanya persetujuan dari PBB sebagai badan internasional
  2. Adanya asas hukum umum ‘jus congens’ bahwa norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus lebih tinggi terhadap norma lainnya.
  3. Adanya berbagai konvensi dan traktat internasional

 

Contoh peradilan hak asasi manusia Internasional

  1. Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyo
  2. Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia

Kasus Prita Mulyani

BAB 4

DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

Standar Kompetensi ..

* Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

Kompetensi Dasar ..

* Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi

* Menganalisis substansi konstitusi negara

* Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

* Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

Peta Konsep

Dasar Negara dan Konstitusi

A. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan ketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara.

Latar belakang diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI.

Konstitusi merupakan ketentuan hukum dasar pokok yang sifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunya ketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945.

Tinjauan terhadap pancasila :

**           sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM.

**           sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warga negara.

1. Keterkaitan secara filosofis

Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Nilai filosofis UUD 1945 adalah sebagai berikut.

 

  1. Ditentukannya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Ditentukan tujuan nasional Indonesia merdeka dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:

—  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

—  memajukan kesejahteraan umum;

—  mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

—  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai berkat karunia Tuhan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

2. Keterkaitan secara yuridis

Nilai yuridis adalah nilai mengenai hukum. UUD

1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia yang

akan mengatur kehidupan Indonesia dari segi:

 

—  bentuk negara;

—  bentuk dan susunan pemerintahan;

—  hak dan kewajiban warga negara;

—  perekonomian nasional; dan

—  lambang identitas nasional, seperti bendera dan bahasa nasional.

 

Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yang

tertinggi tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Segala

aturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan

UUD.

3. Keterkaitan secara sosiologis

Nilai sosiologis adalah nilai yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 menjadikan kehidupan negara Indonesia mendapat dukungan dari segenap warga negara Indonesia.

B. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

Substansi konstitusi negara Indonesia adalah naskah yang merupakan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara Indonesia dan menentukan pokok-pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila.

 

Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia :

a). UUD 1945 :   Bentuk negara kesatuan

Bentuk pemerintahan republik

Sitem pemerintahan presidensil dan parlementer

b). Konstitusi RIS :            Bentuk negara serikat

Bentuk pemerintahan uni

Sitem pemerintahan parlementer

c). UUDS ‘50 :     Bentuk negara kesatuan

Bentuk pemerintahan republik

Sitem pemerintahan parlementer

c). UUD 1945 :    Bentuk negara kesatuan

Bentuk pemerintahan republik

Sitem pemerintahan presidensil

C. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung unsur-unsur yang sifatnya mutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut dasar dan tujuan negara, bentuk negara, dan falsafah negara.

a. Sumber Kekuasaan
1.
Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa.
2. Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah di tangan rakyat,…..”.

3. Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus, yakni bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat.
4. Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaan yang bersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkan bagaimana menyusun suatu sistem yang mampu mengintegrasikan kedua sumber kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan bersumber dari rakyat.

b. Hak Asasi Manusia
Perumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam nampak dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasi manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yang menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapat direalisasikannya.
2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.
3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.

c. Faham Demokrasi
Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia hendaknya berdasar pada Pancasila.

d. Faham Persatuan
Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut :
1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdasakan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau diabaikan.
2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.
3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” – begitu bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.

D. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA

1. Menghargai Jasa Para Pahlawan Kemerdekaan

Setiap warga negara harus menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkin kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Dengan demikian, sudah kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan dan meneruskan apa yang dicita-citakan dan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.

 

2. Menaati Peraturan

Sebagai warga negara yang baik kita harus menaati peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan hukum lain. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serasi, dan seimbang.

Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua harus menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika peraturan ditaati, Indonesia akan menjadi negara yang tertib dan generasi mudanya hidup menjunjung tinggi hukum.

3. Mendukung upaya Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harus mendukung upaya pembangunan.

Generasi muda yang cerdas, cekatan, terampil, dan berwawasan luas sangat dibutuhkan oleh negara kita yang sedang membangun. Generasi-generasi muda yang berkualitas akan memicu semakin cepatnya upaya pembangunan

BAB 5

WARGA NEGARA

Peta Konsep

Warga Negara

Standar Kompetensi ..

* Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Kompetensi Dasar ..

* Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

* Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dala kehidupan bermasyrakat, berbagsa dn bernegara

* Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

A. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal secara tetap, turun temurun di dalam satu wilayah negara.

Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di satu wilayah negara berdasarkan ketentuan hukum (legal).

Pewarganegaraan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mewarganegarakan seseorang.

1. Dasar Hukum Kewarganegaraan

a). UUD 945 pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

b). Undang-undang no.3 tahun 946

Warga Negara Indonesia ialah :

a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;

b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari

golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara

Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat

kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam

daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia

menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara

Negeri lain;

c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;

d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu

lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara

Indonesia, meninggal dunia;

f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya

mempunyai kewargaan Negara Indonesia;

g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya

tidak diakui dengan cara yang sah;

i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya

atau kewargaan negara orang tuanya.

2. Penegasan Status Seseorang menjadi WNI

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa bagi WNA yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat:

—  Telah tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;

—  Sehat jasmani dan rohani;

—  Berumur di atas 18 tahun atau telah kawin;

—  Dapat berbahasa Indonesia;

—  Tidak dipidana;

—  Tidak berkewarganegaraan ganda;

—  Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap;

—  Membayar biaya ke kas negara.

Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan ingin menjadi WNI, berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan harus:

1. Mengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri Hukum dan HAM untuk menjadi WNI;
2. Memberikan surat pernyataan bahwa dia telah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut; dan
3. Pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi dwikewarganegaraan (Kewarganegaraan ganda).

B. ASAS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN

  1. Asas Kewarganegaraan

 

** azas iusoli : penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tepat ia dilahirkan.

** azas ius sanguinis : penetapan kewarganegaraan sesorang berdasrkan keturunan.

 

** azas kewarganegaraan tunggal : satu kewarganegaraan bagi setiap orang

 

** Apratide : tidak memiliki kewarganegaraan

**Bipratide : meiliki dua kewarganegraan

2. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

 

Naturalisasi ialah permohonan kewarganegaraan:

1)      Naturalisasi biasa : sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

2)      Naturalisasi luar biasa : berdasarkan penglihatan jasa dan kemampuan

 

Pewarganegaraan aktif: seseorg dpt menggunakan hak opsi utk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara

Pewarganegaraan pasif: seseorg yg tdk mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tdk mau diberi/dijadikan WN suatu neg maka yg bersangkutan dpt menggunakan hak repudiasi (menolak pewarganegaraan)

Hilangnya kewarganegaraaan

** menikah dengan pria asing

** diakui oleh orang asing sebagai anak

** masuk dalam dinas asing

** bertempat tinggal di luar negeri 5 (lima) tahun berturut-turut

C. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya

Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

 

Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan

Hak dan kewajiban dalam bidang politik
1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

3. Hak berserikat dan berkumpul.

4. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).

5. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)

 

Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya

—  Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.

—  Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.

—  Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.

—  Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.

—  Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.

—  Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.

—  Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.

—  Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam

—  bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.

d. Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi

Ø  Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.

Ø  Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ø  Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.

Ø  Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.

Ø  Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.

D. MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

v  Indonesia = multikultural ->ras, gender, golongan, budaya, suku bangsa -> KONFLIK

v  Menjaga tali persaudaraan.

v  Bergosip, Menggunjingkan keburukan orang lain, iri -> DIHILANGKAN!

v  Saling mengisi

v  Memperkaya pengetahuan dengan berbagi cerita atau keahlian tanpa mempedulikan perbedaan yang ada.

v  Memupuk kekayaan yang ada.

v  Bangsa Yang kokoh -> KUAT

BAB 6

SISTEM POLITIK INDONESIA

Peta Konsep

Sistem Politik Indonesia

Standar Kompetensi ..

* Menganalisis sistem politik di Indonesia

Kompetensi Dasar ..

* Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia

* Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

* Menampilkan peran serta dala sistem politik di Indonesia

A. DEFINISI SISTEM POLITIK

Politik ialah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan dan lembaga negara dala melaksanakn fungsi, tujuan dan hubungan dengan negara maupun warga negara

Konsep pokok politik ::

ü   negara

ü   kekuasaan

ü   pengmblan keputusan

ü   kebijakan

ü   pembagian kekuasaan

B. STRUKTUR POLITIK

  1. Suprastruktur Politik

Ialah suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri dari :

v  MPR

v  Anggota MPR

v  Presiden

v  Legislatif

v  BPK

v  MA

Fungsi suprastruktur politik :

  1. Fungsi pengambilan keputusan
  2. Fungsi pelaksanaan keputusan
  3. Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan

2. Infrastruktur Politik

Ialah  suasana kehidupan politik rakyat

  1. Partai Politik

Suatu organisasi dalam melakasnakan aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dalam memberikan manfaat kepada anggota partainya

2. Kelompok Kepentingan

Menyalurkan aspirasi dan usulan politik. Contohnya: organisasi buruh, tani, golongan pedagang, pegawai negeri, dan cendekiwan

3. Kelompok Penekan

Tidak berminat pada jabatan politik tapi berperan mengajukan kepentingan dan aspirasi masyarakat

4. Alat Komunikasi Politik

Ialah media massa yang dapat dijadikan penyalur dan pembawa suara rakyat dalam aktiitas politik.

5. Tokoh Politik

Ialah tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh penunjukan langsung dari pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga negara

C. SISTEM POLITIK DI DUNIA

a. Sistem Politik Di Negara Komunis :

Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat

 

b. Sistem Politik Di Negara Liberal :

Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas

Sistem Politik di Indonesia :

 

 

 

Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

 

Ide kedaulatan rakyat

Negara berdasarkan atas hukum

Bentuk Republik

Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Pemerintahan yang bertanggung jawab

Sistem Perwakilan

Sistem pemerintahan presidensiil

D. PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri ::

 

—  Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

—  Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik

—  Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan

 

 

About these ads