Pokok-Pokok Hukum Perdata


I. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum  privat materiil itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer,” maka lebih baik kita memakaiistilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

Perkataan “Hukum Perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “hukum dagang,” seperti dalam pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara kita ini terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan.

 

Hukum Perdata di Indonesia, ber-bhinneka yaitu beraneka warna.

Pertama, ia berlainan untuk segala golongan warga negara:

a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku “Hukum Adat,” yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

b. Untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal Tionghoa dan Eropah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), dengan pengertian, bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai Burgerlijk Wetboek tersebut ada sedikit penyimpangan,yaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV Buku I (mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai “penahanan” pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula “Burgerlijke Stand” tersendiri.

 

Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak (adopsi), karena hal ini tidak terkenal di dalam Burgerlijk Wetboek. Akhirnya untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal Tionghoa atau Eropah (yaitu : Arab, India dan lain-lain) berlaku sebahagian dari Burgerlijk Wetboek, yaitu pada pokoknya  hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda (vermogensrecht), jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan (personen en familierecht) maupun yang mengenai

hukum warisan. Mengenai bagian-bagian hukum yang belakangan ini, berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya. Hukum yang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli  sendiripun ada ber-bhinneka lagi, yaitu berbeda-beda dari daerah ke daerah.

Untuk mengerti keadaan Hukum Perdata di Indonesia sekarang ini, perlulah kita sekedar mengetahui tentang riwayat politik Pemerintah Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia.

Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia-Belanda terhadap  hukum di Indonesia dituliskan dalam pasal 131 “Indische Staats-regeling” (sebelum itu pasal 75 Regeringsreglement), yang dalam pokoknya sebagai berikut :

1.Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang, yaitu dikodifisir.

2.Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) per-undang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).

3.Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemayarakatan” mereka menghendakinya, dapatlah

peraturan-peraturan untuk bangsa Eropah dinyatakan  berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka

(ayat 2).

4.Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan “menundukkan diri” (“onderwerpen”) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).

5.Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “Hukum Adat”

(ayat 6).

Berdasarkan pedoman-pedoman yang kita sebutkan di atas, di zaman Hindia-Belanda telah ada beberapa peraturan undang-undang Eropah yang telah “dinyatakan berlaku” untuk Bangsa Indonesia asli, seperti pasal 1601 — 1603 lama dari B.W., yaitu perihal perjanjian kerja atau perburuhan (Staatsblad 1879 No. 256), pasal 1788 — 1791 B.W. perihal hutang-hutang dari perjudian (Staatsblad 1907 No. 306) dan beberapa pasal dari Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu sebagian besar dari Hukum Laut (Staatsblad 1933 No. 49).

Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia, seperti : Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (Staatsblad 1939 No. 569 berhubung dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (Staatsblad 1939 No. 570 berhubung dengan No. 717). Akhirnya, ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya, Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad

1933 No. 108), Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 No. 523), dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Staatsblad 1938 No. 98).

penundukan

Perihal kemungkinan untuk menundukkan diri pada Hukum

Hukum Barat Eropah telah diatur lebih lanjut di dalam Staatsblad 1917 No. 12.

Peraturan ini mengenal empat macam penundukan, yaitu :

a. Penundukan pada seluruh Hukum Perdata

Eropah;

b. Penundukan pada sebagian Hukum Perdata

Eropah, yang

dimaksudkan hanya pada hukum kekayaan harta

benda

saja (vermogensrecht), seperti yang telah

dinyatakan ber-

laku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa;

d. Penundukan secara “diam-diam”, menurut pasal 29 yang

berbunyi : “Jjfea seorang bangsa Indonesia asli melakukan

suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal di dalam

hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam

menundukkan dirinya pada hukum Eropah”.

Menurut riwayatnya, pasal 29 tersebut ini ditujukan kepada

seorang bangsa Indonesia yang menandatangani surat aksep atau

wesel.

Riwayat perundang-undangan dalam lapangan Hukum Perdata

untuk golongan Timur Asing, sebagai berikut :

Mula-mula dengan peraturan yang termuat di dalam Staats-

blad 1855 No. 79 Hukum Perdata Eropah (B.W. dan W.v.K.) dengan

kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan, dinyatakan

berlaku untuk semua orang Timur Asing.

Kemudian, dalam tahun 1917, mulailah diadakan pembedaan

antara golongan Tionghoa dan yang bukan Tionghoa, karena untuk

golongan Tionghoa dianggapnya hukum Eropah yang sudah

diperlakukan terhadap mereka itu dapat diperluas lagi.

 

Untuk golongan Tionghoa itu lalu diadakan suatu peraturan

tersendiri mengenai Hukum Perdata mereka, yaitu peraturan yang

diletakkan dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129 (berlaku untuk

seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 September 1925). Menurut

peraturan ini sekarang berlaku bagi bangsa Tionghoa : seluruh

hukum privat Eropah terkecuali pasal-pasal yang mengenai

Burgerlijke Stand, upacara-upacara sebelum berlangsung pernikahan

(bagian 2 dan 3 dari Titel 4 Buku I B.W.) dan bagi orang Tionghoa

diadakan suatu Burgerlijke Stand tersendiri serta suatu peraturan

tersendiri pula tentang pengangkatan anak (adopsi), yaitu dalam

bagian II Staatsblad tahun 1917 No. 129 tersebut.

Bagi golongan Timur Asing lain-lainnya (Arab, India dan

sebagainya) kemudian juga diadakan suatu peraturan tersendiri,

dalam Ordonansi yang termuat dalam Staatsblad tahun 1924

No. 556 (mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1925), menurut

peraturan tersebut pada pokoknya bagi mereka itu berlaku hukum

privat Eropah dengan kekecualian hukum kekeluargaan dan hukum

warisan, sehingga mereka itu untuk bagian-bagian hukum yang

belakangan ini tetap tunduk pada hukum asli mereka sendiri. Tetapi

bagian yang mengenai pembuatan surat wasiat (testament), berlaku

untuk mereka.

Dalam hubungan ini perlu kiranya diterangkan, ketika dalam

tahun 1926 dalam B.W. dimasukkan suatu peraturan baru mengenai

perjanjian perburuhan (arbeidscontract), peraturan baru ini tidak

dinyatakan berlaku lagi bagi lain golongan selainnya golongan

bangsa Eropah, sehingga bangsa Indonesia dan Timur Asing masih

tetap tunduk di bawah peraturan yang lama, yaitu pasal-pasal 1601

sampai dengan 1603 B.W.

Oleh karena Undang-undang Dasar kita tidak mengenal adanya

golongan-golongan warga negara, adanya hukum yang berlainan

untuk berbagai golongan itu dianggap janggal. Kita sedang berusaha

untuk membentuk suatu kodifikasi Hukum Nasional. Sementara

belum tercapai, B.W. dan W.v.K. masih berlaku, tetapi dengan

ketentuan bahwa Hakim (Pengadilan) dapat menganggap suatu

pasal tidak berlaku lagi jika dianggapnya bertentangan dengan

keadaan jaman kemerdekaan sekarang ini. Dikatakan bahwa B.W.

dan W.v.K. itu tidak lagi merupakan suatu “Wetboek” tetapi suatu

“rechtsboek.”

 

II. SISTEMATIK HUKUM PERDATA

Adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van

Koophandel, disingkat W.v.K.) di samping Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) sekarang

dianggap tidak pada tempatnya, karena Hukum Dagang sebenarnya

tidaklah lain dari Hukum Perdata. Perkataan “dagang” bukanlah

suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian.

Di berbagai negeri yang modern, misalnya di Amerika Serikat dan di

Swis juga, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang

tersendiri di samping pembukuan Hukum Perdata seumumnya. Oleh

karena itu, sekarang terdapat suatu aliran untuk meleburkan Kitab

Undang-undang Hukum Dagang itu ke dalam Kitab Undang-undang

Hukum Perdata.

Memang, adanya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum

Perdata dalam perundang-undangan kita sekarang ini, hanya

terbawa oleh sejarah saja, yaitu karena di dalam hukum Rumawi —

yang merupakan sumber terpenting dari Hukum Perdata di Eropah

Barat — belumlah terkenal Hukum Dagang sebagaimana yang ter-

letak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang,

sebab memang perdagangan internasional juga dapat dikatakan

baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan.

Hukum Perdata menurut ilmu hukum sekarang ini, lazim dibagi

dalam empat bagian, yaitu :

1.

Hukum tentang diri seseorang,

2.

Hukum Kekeluargaan,

3.

Hukum Kekayaan dan

4.

Hukum warisan.

Hukum tentang diri seseorang , memuat peraturan-peraturan

tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan

perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk

bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang

mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum

yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu : perkawinan beserta

hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri,

hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan

hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan

tentang kekayaan seorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala

hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan

kepada orang lain. Hak-hak kekayaan, terbagi lagi atas hak-hak yang

berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakanhak mutlak

dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu fihak

yang tertentu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan. Hak

mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat

terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak

memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat,

misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang

atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu

pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah

merk, dinamakan hak mutlak saja.

Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau

kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan,

Hukum Waris itu mengatur akibat-akibat hubungan’ keluarga

terhadap harta peninggalan seseorang. Berhubung dengan sifatnya

yang setengah-setengah ini, Hukum Waris lazimnya ditempatkan

tersendiri.

Bagaimanakah sistematik yang dipakai oleh Kitab Undang-

undang Hukum Perdata?

B.W. itu terdiri atas empat buku, yaitu :

Buku I, yang berkepala “Perihal Orang”, memuat hukum

tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga;

Buku II yang berkepala “Perihal Benda”, memuat hukum

perbendaan serta Hukum Waris;

Buku III yang berkepala “Perihal Perikatan”, memuat hukum

kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;

Buku IV yang berkepala “Perihal Pembuktian danLewat waktu

(Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat

lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sebagaimana kita lihat, Hukum Keluarga di dalam B.W. itu

dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena

hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap

kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya

untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum Waris, dimasukkan

dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap Hukum

Waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-

benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Perihal

pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) sebenarnya adalah soal

hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam B.W. yang

pada asasnya mengatur hukum perdata materiil. Tetapi pernah ada

suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian

materiil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat

pembuktian terhitung bagian yang termasuk hukum acara materiil

yang dapat diatur juga dalam suatu undang-undang tentang hukum

perdata materiil.

 

III. PERIHAL ORANG DALAM

HUKUM

Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak

atau subyek di dalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan, bahwa

tiap manusia itu pembawa hak, tetapi belum begitu lama berselang

masih ada budak belian yang menurut hukum tidak lebih dari suatu

barang saja. Peradaban kita sekarang sudah sedemikian majunya,

hingga suatu perikatan pekerjaan yang dapat dipaksakan tidak

diperbolehkan lagi di dalam hukum. Seorang yang tidak suka

melakukan suatu pekerjaan yang ia harus lakukan menurut

perjanjian, tidak dapat secara langsung dipaksa untuk melakukan

pekerjaan itu. Paling banyak ia hanya dapat dihukum untuk

membayar kerugian yang berupa uang yang untuk itu harta

bendanya dapat disita. Karena memang sudah menjadi suatu asas

dalam Hukum Perdata, bahwa semua kekayaan seseorang menjadi

tanggungan untuk segala kewajibannya. Juga yang dinamakan

“kematian perdata”, yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa

seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi — tidak terdapat

dalam hukum sekarang ini (pasal 3 B.W.). Hanya-

lah mungkin, seseorang — sebagai hukuman — dicabut sementara

hak-haknya, misalnya kekuasaannya sebagai orang tua terhadap

anak-anaknya, kekuasaannya sebagai wali, haknya untuk bekerja

pada angkatan bersenjata dan sebagainya.

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia

dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Malahan, jika perlu

untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu

berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup,

hal mana penting sekali berhubung dengan waris-an-warisan yang

terbuka pada suatu waktu, di mana orang itu masih berada di dalam

kandungan.

Meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tiada yang

terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak

semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan

hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh undang-undang telah

dinyatakan “tidak cakap,” atau “kurang cakap” untuk melakukan

sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksudkan di sini, ialah

orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan

orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan (curatele),

yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau

kuratornya.

Menurut B.W., orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia

belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin. Kalau

ia sudah kawin ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi,

meskipun perkawinannya itu diputuskan sebelum ia mencapai usia

21 tahun itu. Selanjutnya menurut B.W. seorang perempuan yang

telah kawin pada umumnya juga tidak diperbolehkan bertindak

sendiri dalam hukum, tetapi harus dibantu oleh suaminya. Ia

termasuk golongan orang yang oleh hukum dianggap kurang cakap

 

untuk bertindak sendiri. Selain itu, di dalam B.W. terdapat berbagai

pasal yang secara khusus memperbedakan antara kecakapan-

kecakapan orang lelaki dan orang perempuan, misalnya :

1. Seorang perempuan dapat kawin, jika ia sudah berumur

15 tahun dan seorang lelaki jika ia sudah berumur 18 tahun;

2.Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum

lewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, sedangkan

untuk seorang lelaki, tidak terdapat larangan semacam ini;

3.Seorang lelaki baru diperbolehkan mengakui seorang

anaknya, jika ia sudah berusia paling sedikit 19 tahun,

sedangkan untuk seorang perempuan tiada suatu

pembatasan umur seperti ini. *)

Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam

hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan

yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-

perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan

perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut

serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya,

dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka Hakim. Pendek

kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan

atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan hukum atau

rechts-persoon, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan

Hukum, misalnya : suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan

dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau N.V. dan lain

sebagainya.

Tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal

yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan domicili. Juga Badan

Hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. Hal ini perlu

untuk menetapkan beberapa hal, misalnya : di mana seorang harus

kawin, di mana seorang harus dipanggil dan ditarik di muka hakim.

Pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang dan

sebagainya.

Biasanya orang mempunyai domicili di tempat kediaman

pokok. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai tempat kediaman

tertentu, domicili dianggap berada di tempat ia sungguh-sungguh

berada.

Sebagian orang mempunyai domicili mengikut pada domicili

orang lain, misalnya : seorang isteri, kecuali jikalau ia telah berpisah

dari meja dan tempat tidur, mempunyai domicili di tempat tinggal

suaminya; seorang anak mempunyai domicili di tempat tinggal orang

tuanya dan seorang yang ditaruh di bawah pengawasan (curatele)

mempunyai domicili di tempat tinggal kuratornya.

Ada juga domicili yang dipilih berhubung dengan suatu urusan,

misalnya dua pihak dalam suatu kontrak memilih domicili di kantor

seorang notaris atau di kantor kepaniteraan suatu Pengadilan Negeri.

*) Undang-undang Perkawinan menetapkan usia 18 tahun sebagai usia kedewasaan (pasal

50).

Suami isteri masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31).

 

Ini bermaksud untuk memudahkan pihak penggugat bila sampai

terjadi suatu perkara di muka hakim.

Pengertian rumah kematian yang sering dipakai dalam undang-

undang tidak lain seperti “domicili penghabisan” dari seorang yang

meninggal. Pengertian ini, penting untuk menentukan hukum mana

yang berlaku dalam soal warisannya, hakim mana yang berkuasa

mengadili perkara tentang warisan itu dan penting pula berhubung

dengan peraturan yang memperkenankan kepada orang-orang yang

menghutangkan si meninggal untuk menggugat “seluruh ahli waris”

pada rumah kematian tersebut dalam waktu enam bulan sesudah

meninggalnya orang itu.

IV. HUKUM PERKAWINAN

1. Arti dan syarat-syarat untuk perkawinan

Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan

seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang

memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan,

demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek.

Apakah artinya itu? Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa

suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi

syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan

agama dikesampingkan. Suatu asas lagi dari B.W., ialah polygami

dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila

dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang

dilangsungkan itu.

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, ialah :

a.kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetap-

kan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki

18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;

b.harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;

c.untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin

harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan per-

kawinan pertama;

d.tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua

pihak;

e.untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin

dari orang tua atau walinya. *)

Tentang hal larangan untk kawin dapat diterangkan, bahwa

seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun

saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya;

seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan

sebagainya.

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua

harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu

masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus

memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan

anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali

pengawas (toeziende voogd). Kalau kedua orang tua sudah

meninggal, yang memberikan izin ialah kakek nenek, baik pihak

ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap

diperlukan.

Untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui

oleh orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan

pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat antara

kedua orang tua, hakim dapat diminta campur tangan, dan kakek

nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.

Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30

tahun masih juga diperlukan izin dari orang tuanya. Tetapi kalau

mereka ini tidak mau memberikan izinnya, anak dapat memintanya

dengan perantaraan hakim. Dalam waktu tiga minggu, hakim akan

memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang

tertutup. Jikalau orang tua tidak datang menghadap, perkawinan

baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan. *)

Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih

dahulu :

a.pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan

kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar

Burgerlijke Stand), yaitu pegawai yang nantinya akan

melangsungkan pernikahan;

b.pengumuman (afkondiging) oleh pegawai tersebut,

tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak

untuk mencegah atau menahan (stuiten) dilangsungkannya

pernikahan, yaitu :

*)  Undang-undang   Perkawinan   menetapkan   usia   untuk   kawin   bagi   pria  19  tahun   dan   bagi

wanita 16 tahun (pasal 7).

a)kepada suami atau isteri serta anak-anak dari sesuatu

pihak yang hendak kawin;

b)kepada orang tua kedua belah pihak;

c)kepada jaksa (officier van justitie).

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang

kedua dari isterinya dan sebaliknya si isteri dapat menghalang-

halangi perkawinan yang kedua dari suaminya, sedangkan anak-

anak pun dapat mencegah perkawinan yang kedua dari si ayah atau

ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, jikalau anaknya

belum mendapat izin dari mereka. Juga diperkenankan sebagai

alasan bahwa setelah mereka memberikan izin barulah mereka

mengetahui yang calon menantunya telah ditaruh di bawah curate

le.

Kepada Jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya

perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang

bersifat menjaga ketertiban umum.

Caranya mencegah perkawinan itu ialah dengan memasukkan

perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pencatatan Sipil lalu tidak boleh

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan

Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, ialah :

1)surat kelahiran masing-masing pihak;

2)surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya

izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat

perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;

3)proses-verbal dari mana ternyata perantaraan Hakim dalam hal

perantaraan ini dibutuhkan;

4)surat kematian suami atau isteri atau putusan perceraian

perkawinan lama;

5)surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang

menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada

perlawanan dari sesuatu pihak;

6)dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada

suatu larangan untuk kawin.

Pegawai Pencatatan Sipil berhak menolak untuk

melangsungkan pernikahan, apabila ia menganggap surat-surat

kurang cukup. Dalam hal yang demikian, pihak-pihak yang

*) Menurut Undang-undang Perkawinan seorang yang sudah mencapai umur 21 tahun tidak  usah mendapat izin dari orang tuanya (pasal 6 ayat 2).

berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada Hakim untuk

menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi.

Pada asasnya seorang yang hendak kawin diharuskan

menghadap sendiri di muka Pegawai Burgerlijke Stand itu dengan

membawa dua orang saksi. Hanya dalam keadaan yang luar biasa

dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan

orang lain menghadap yang harus dikuasakan secara authentiek.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, sah,

apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negeri

asing yang bersangkutan, asal saja tidak dilanggar larangan-

larangan van g bersifat menjaga ketertiban umum di negeri kita

sendiri. I talam satu tahun setelah mereka tiba di Indonesia,

perkawinan harus didaftarkan dalam daftar Burgerlijke Stand di

tempat kediamannya.

Ada kemungkinan, misalnya karena kekhilafan, suatu

pernikahan telah dilangsungkan, padahal ada syarat-syarat yang

tidak dipenuhi atau ada larangan-larangan yang telah terlanggar.

Misalnya, salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan

lama, atau perkawinan telah dilangsungkan oleh Pegawai

Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa, atau lain sebagainya.

Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh Hakim, atas tuntutan

orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan Jaksa, tetapi

selama pembatalan ini belum dilakukan, perkawinan tersebut

berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.

Meskipun suatu pembatalan itu pada asasnya bertujuan

mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang

dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan

dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah

terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari

berbagai pihak harus dilindungi. Dari itu, dalam hal suatu

perkawinan dibatalkan, undang-undang telah menetapkan sebagai

berikut :

1.jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut,

anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak

yang sah;

2.pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari

perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai

suami atau isteri dalam perkawinan yang dibatalkan itu;

3.juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak

boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Pada asasnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat

perkawinan. Hanya, apabila daftar-daftar Pencatatan Sipil telah

hilang, diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian

secara lain, asal saja menurut keadaan yang nampak keluar dua

orang laki perempuan dapat dipandang sebagai suami-isteri, atau

menurut perkataan undang-undang : asal ada suatu“bezit van den

huwelijken staat”.

2. Hak dan kewajiban suami-isteri

Suami-isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu,

berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-

sama mendidik anak-anak.

Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu

“perkumpulan” (echtvereniging). Suami ditetapkan menjadi kepala

atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama di

samping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan

tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan

selanjutnya memberikan bantuan (bijstand) kepada si isteri dalam

hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang belakangan ini,

berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropah,

bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk

bertindak sendiri di dalam hukum. Kekuasaan seorang suami di

dalam perkawinan itu dinamakan “maritale macht” (dari bahasa

Perancis mari = suami).

Pengurusan kekayaan si isteri itu, oleh suami harus dilakukan

sebaik-baiknya (“afe een goed huisvader”) dan si isteri dapat minta

pertanggunganjawab tentang pengurusan itu. Kekayaan suami

untuk ini menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum mengganti

kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si isteri yang

terjadi karena kesalahannya. Pembatasan yang terang dari

kekuasaan suami dalam hal mengurus kekayaan isterinya, tidak

terdapat dalam undang-undang, melainkan ada suatu pasal yang

menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau

menggadaikan benda-benda yang tak bergerak kepunyaan si isteri

tanpa izin dari si isteri (pasal 105 ayat 5 B.W.). Meskipun begitu,

sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum menjual

atau menggadaikan barang-barang yang bergerak dengan tidak

seizin si isteri juga tak diperkenankan apabila melampaui batas

pengertian “mengurus” (“beheren”).

Pasal 140, membuka kemungkinan bagi si isteri untuk (sebelum

melangsungkan pernikahan) mengadakan perjanjian bahwa la

berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Juga dengan

“pemisahan kekayaan” (“seheiding van goedereri”1) atau dengan

“pemisahan meja dan tempat tidur” si isteri dengan sendirinya

memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri.

Jikalau suami memberikan bantuan (bijstand), suami-isteri Itu

bertindak bersama-sama : si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami

untuk membantu isterinya. Jadi mereka itu bersama-sama, misalnya

pergi ke notaris atau menghadap Hakim. Menurut pasal 108 bantuan

itu dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang

demikian, si isteri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat

kuasa dari suami. Perlu diterangkan, bahwa perkataan aete dalam

pasal 108 tersebut, tidaklah berarti surat atau. tulisan, melainkan

berarti “perbuatan hukum”. Perkataan tersebut berasal dari bahasa

Perancis, “aete” yang berarti perbuatan.

Ketidakcakapan seorang isteri itu, di dalam hukum perjanjian

dinyatakan secara tegas (pasal 1330); seorang perempuan yang

telah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada di bawah

curatele atau seorang yang belum dewasa. Mereka ini semuanya

dinyatakan “tidak cakap” untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi

perbedaannya masih ada juga, yaitu seorang isteri bertindak sendiri

(meskipun didampingi oleh suami atau dikuasakan), sedangkan

orang yang belum dewasa atau seorang curandus tidak pernah

tampil ke muka dan selalu harus diwakili oleh orang tua, wali atau

kurator.

Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa ketidakcakapan seorang

isteri, hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang terletak

di lapangan hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-

akibat bagi kekayaan si isteri itu sendiri. Karena itu,

mengakui seorang anak yang lahir di luar perkawinan atau

memintakan curatele terhadap ayahnya ia dapat lakukan sendiri

dengan tak usah dibantu oleh suami, begitu pula sebagai wali atau

curatrice atau sebagai directrice suatu N. V. ia dapat bertindak

sendiri. Hanya untuk memangku jabatan-jabatan ini, ia harus

mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya, sebab

memegang jabatan-jabatan itu memang mungkin membawa akibat-

akibat bagi kekayaannya sendiri.

Terhadap ketentuan, bahwa seorang isteri harus dibantu oleh

suaminya, diadakan beberapa kekecualian berdasarkan anggapan,

untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan

atau kuasa dari suaminya (veronderstelde machtiging). Yang

dimaksudkan di sini, ialah perbuatan-perbuatan si isteri untuk

kepentingan rumah-tangga dan apabila si isteri mempunyai

pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja

dapat dimasukkan pengertian “keperluan rumah-tangga biasa dan

sehari-hari” (demikian pasal 109), adalah sah dan harus dibayar oleh

suaminya. Dalam praktek oleh Hakim dipakai sebagai ukuran

nilainya tiap rumah-tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah

lemari es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai

keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak

sedemikian halnya bagi isteri seorang jurutulis.

Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk

mempermaklumkan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia

tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun

mengenai hal-hal dalam lapangan rumah-tangga itu.

Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabila si isteri dituntut

di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri

mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan

perceraian atau pemisahan kekayaan, atau ia sendiri digugat oleh

suaminya untuk mendapat perceraian.

Peraturan tentang ketidakcakapan seorang isteri itu oleh

Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi.

Dan memang ketentuan pasal 108 BW tentang ketidakcakapan

seorang istri itu harus dianggap sudah dicabut oleh Undang-undang

Perkawinan, pasal 31  (1) yang mengatakan,

bahwa suami-istri masing-masing berhak melakukan perbuatan

hukum.

Sekianlah dengan singkat kedudukan suami-isteri di dalam

perkawinan.

Akibat-akibat lain dari perkawinan :

1)anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah

(wettig);

2)suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya,

apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan;

3)oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan

isteri;

4)perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak di-

bolehkan;

5)pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan

antara suami-isteri;

6)suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu

perkara isterinya dan sebaliknya;

7)suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan

terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya

pencurian).

3. Percampuran kekayaan

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara

kekayaan suami dan kekayaan isteri (algehele gemeenschap van

goederen), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa Keadaan yang

demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi

selama perkawinan. *) Jikalau orang ingin menyimpang dari

peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam

suatu “perjanjian perkawinan” (huwelijksvoorwaarden). Perjanjian

yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup

dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan

sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah

selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan

kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk

melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh activa dan

passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam

perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama

perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan

“gemeenschap.”

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa

meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan

isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran

itu. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah

satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan

jatuh di dalam percampuran kekayaan. Benda yang demikian itu,

akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.

*) Undang-undang Perkawinan, memberikan peraturan tentang harta-benda dalam perkawinan

yang   didasarkan   pada   pola   Hukum   Adat.   Yang   menjadi   harta   bersama   hanyalah   harta-

benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta-bawaan dan harta-benda yang

diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing-masing (pasal 35).

Hak mengurus kekayaan bersama Cgemeenschap”) berada di

tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang

sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggungjawab kepada

siapa pun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak

dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda

yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-

benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya

sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).

Terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, kepada si

isteri hanya diberikan hak untuk apabila si suami melakukan

pengurusan yang sangat buruk (“wanbeheer”) meminta kepada

hakim supaya diadakan “pemisahan kekayaan”, atau kalau si suami

mengobralkan kekayaannya dapat dimintakan curatele.

Selain dua macam tindakan tersebut yang dapat diambil

“Si isteri di dalam perkawinan, ia juga diberikan hak untuk, ipabila

perkawinan dipecahkan, melepaskan haknya atas kekayaan

bersama (“afstand doen van de gemeenschap”). Tindakan ini

bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang

gemeenschap, yaitu hutang bersama, baik hutang itu telah

diperbuat oleh suami maupun oleh si isteri sendiri. Menghindarkan

diri dari penagihan hutang pribadi tentu saja tak mungkin.

Hutang gemeenschap yang diperbuat oleh si isteri, misalnya

pembelian bahan-bahan makanan untuk rumah tangga. Hutang

Pribadi, misalnya biaya perbaikan rumah pribadi si isteri.

Pasal 140 ayat 3, mengizinkan untuk memperjanjikan di dalam

perjanjian perkawinan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau

menggadaikan benda-benda atas nama yang jatuh dalam

gemeenschap dari pihak si isteri dengan tiada izin si isteri.

Selanjutnya dapat diterangkan, bahwa uang dari buku ta-

bungan pos, meskipun sudah jatuh dalam gemeenschap, si isteri

dapat memakai sendiri menurut kehendaknya sendiri dan begitu

pula halnya dengan gajinya, asal saja — mengenai yang belakangan

ini — untuk keperluan keluarga.

Si isteri dapat diberi kekuasaan oleh hakim untuk menjual atau

menggadaikan benda-benda gemeenschap dalam hal suaminya

sedang bepergian atau tidak mampu memberikan izinnya, misalnya

karena sakit keras atau gila. Jadi tidak apabila si suami Itu tidak

mau memberikan izinnya, dalam hal ini isteri tak dapat berbuat apa-

apa. Dan kepada hakim itu harus dibuktikan tentang adanya

keperluan yang mendadak untuk menjual benda itu.

Lazimnya dianggap mungkin, bahwa si suami dengan suatu

kuasa khusus mengusahakan isterinya untuk bertindak atas nama

r.emeenschap. Dan sudah barang tentu, si suami itu dapat pula

mencabut perizinan yang dianggap telah ia berikan (verondef-Hlclde

machtiging) mengenai pembelian-pembelian untuk rumah

tangga dan mengenai pekerjaan sendiri (eigen beroep) dari si isteri.

Pencabutan yang demikian ini, untuk dapat berlaku harus

diumumkan.

Tanggung jawab terhadap hutang-hutang

Jikalau suami ataupun isteri, tidak mempunyai benda-benda

pribadi (prive-goederen), soal tanggung jawab ini mudah saja, akan

tetapi itu menjadi agak sulit bila salah seorang di antaranya di

samping benda gemeenschap mempunyai pula benda prive. Orang

dikatakan bertanggung jawab, jika ia dapat dituntut di depan hakim,

sedangkan bendanya dapat disita.

Untuk menetapkan tanggung jawab mengenai sesuatu hutang,

haruslah ditetapkan lebih dahulu, apakah hutang itu bersifat prive

ataukah suatu hutang untuk keperluan bersama (gemeenschaps-

schuld).

Untuk suatu hutang prive harus dituntut suami atau isteri yang

membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-

tama adalah benda prive. Apabila tidak terdapat benda prive atau

ada, tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita

pula. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda prive si

isteri tak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya.

Bagaimana halnya dengan hutang gemeenschap?

Untuk ini pertama-tama harus disita benda gemeenschap dan

bila ini tidak mencukupi, maka dapatlah benda prive dari suami atau

isteri yang membuat hutang itu disita pula. Ini sudah tidak menjadi

soal. Tetapi yang menjadi soal apakah untuk hutang gemeenschap

yang dibuat oleh si suami, benda prive si isteri dapat disita pula atau

sebaliknya. Mengenai soal ini ada berbagai pendirian, tetapi

pemecahan yang paling memuaskan dan yang paling sesuai dengan

semangat undang-undang, ialah suami selalu dapat

dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang gemeenschap yang

diperbuat oleh isterinya, tetapi si isteri tak dapat

dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang gemeenschap yang

diperbuat Miaminya.

Pemecahan gemeenschap dan hak isteri untuk

melepaskan gemeenschap

Gemeenschap itu berakhir dengan berakhirnya perkawinan,

yaitu :

a)dengan matinya salah satu pihak,

b)dengan perceraian,

c)dengan perkawinan baru sang isteri, setelah ia mendapat izin

hakim, yaitu apabila suami bepergian sampai sepuluh  tahun

lamanya tanpa diketahui alamatnya.

Juga karena :

d)diadakan “pemisahan kekayaan” dan

e)perpisahan meja dan tempat tidur.

Apabila gemeenschap itu dihapuskan, ia dibagi dalam dua

bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu

per satu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat

hubungannya dengan suatu pihak (pakaian, perhiasan, perkakas

tukang, dan sebagainya) dapat diberikan pada yang bersangkutan

dengan memperhitungkan harganya dalam pembagian. Demikian

juga dengan hak vruchtgebruik atas suatu benda dan lijfrenten, yang

kedua-duanya sangat rapat hubungannya dengan diri seorang.

Apabila salah satu pihak meninggal dan masih ada anak-anak

di bawah umur, suami atau isteri yang ditinggalkan diwajibkan

dalam waktu tiga bulan membuat suatu pencatatan tentang

kekayaan mereka bersama. Pencatatan ini dapat dilakukan secara

authentiek maupun di bawah tangan dan harus diserahkan pada

kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Apabila kewajiban tersebut itu dilalaikan, maka terjadilah

antara suami atau isteri yang melalaikan itu dengan anak-anaknya

yang di bawah umur suatu “voortgezette gemeenschap,” artinya

kekayaan bersama yang tadinya ada antara suami dan isteri

berlangsung terus antara orang tua yang ditinggalkan dengan anak-

anaknya yang di bawah umur. Maksud peraturan ini, untuk

melindungi anak-anak yang di bawah umur itu. Sebab apabila tidak

diadakan pencatatan tentang adanya kekayaan itu sudah tentu di

kemudian hari sangat sukar bagi anak-anak itu untuk membuktikan

hak-haknya dalam boedel orang tuanya.

Bagaimana halnya dengan pertanggungan jawab terhadap

hutang-hutang gemeenschap, setelahnya gemeenschap

dihapuskan? Ini dapat disimpulkan dalam peraturan-peraturan

berikut :

1)Masing-masing tetap bertanggung jawab tentang hutang-

hutang yang telah dibuatnya.

2)Di samping itu si suami masih dapat dituntut pula tentang

hutang-hutang yang telah dibuat oleh si isteri.

3)Si isteri dapat dituntut untuk separoh tentang hutang-

hutang yang telah dibuat oleh si suami.

4)Sehabis diadakan pembagian, tak dapat lagi dituntut

tentang hutang yang dibuat oleh yang lain sebelumnya

perkawinan.

Sebagaimana dapat dilihat di atas ini, si isteri dapat dituntut

(untuk separoh) tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh

suami, juga setelahnya gemeenschap dihapuskan. Dengan

“melepaskan gemeenschap” (“afstand doen van de gemeenschap^)

si isteri itu dapat menghindarkan diri dari kemungkinan tersebut.

Untuk ini paling lambat satu bulan setelah gemeenschap

dihapuskan, si isteri harus menyatakan kehendaknya itu dengan

tertulis kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Apabila

setelah penghapusan gemeenschap itu si isteri mengambil suatu

benda dari gemeenschap tersebut ia kehilangan haknya untuk

melepaskan gemeenschap itu.

Apa yang dapat dihindari oleh isteri, ialah kemungkinan untuk

dituntut tentang hutang-hutang yang telah diperbuat oleh miami.

Mengenai hutang-hutang yang ia telah buat sendiri, tentu Haja ia

masih tetap dapat dituntut, sebab tak mungkin ia dapat meluputkan

diri dari asas hukum, bahwa tiap orang harus menanggung

perbuatannya sendiri. Hanyalah, apabila ia telah membayar hutang-

hutang itu ia berhak untuk meminta pembayaran penggantian

jumlah tersebut pada suami atau bekas suaminya, k.irena ia sudah

melepaskan gemeenschap itu.

4. Perjanjian perkawinan

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang

berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya

suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan

(huwelijksvoorwaarden). Perjanjian yang demikian ini menurut

Undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan

dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana

halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada

kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali

satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja

mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat

menyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari

percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala

percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh

perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjian “percampuran laba

rugi” (“gemeenschap van winst en verlies”) dan perjanjian

“percampuran penghasilan” (‘gemeenschap van vruchten en

inkomsten””).

Pada umumnya seorang yang masih di bawah umum, yaitu

belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sen-

diri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi untuk

membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang

diadakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa di

sini, diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus “dibantu”

(“bijgestaan”) oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan

memberi izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu membuat

perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang

diharuskan oleh undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah,

meskipun mungkin perkawinannya sendiri — yang baru kemudian

dilangsungkan — sah. Selanjutnya diperingatkan, apabila di dalam

waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan pernikahan

orang tua atau wali yang membantu terjadinya perjanjian itu

meninggal, maka perjanjian itu batal dan pembuatan perjanjian itu

harus diulangi di depan notaris, sebab orang yang nanti harus

memberi izin untuk melangsungkan perkawinan sudah berganti.

Karena itu sebaiknya orang membuat perjanjian perkawinan, apabila

hari pernikahan sudah dekat.

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat

pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai

berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari

pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di

mana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan

menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya

perjanjian ini. Dan juga tidak diperbolehkan menggantungkan

perjanjian pada suatu kejadian yang terletak di luar kekuasaan

manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragu-ragukan

bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian antara suami dan isteri

akan berlaku percampuran laba rugi kecuali jikalau dari perkawinan

mereka dilahirkan seorang anak lelaki. Perjanjian semacam ini tidak

diperbolehkan.

Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan Pengadilan

Negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh

menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan.

Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan

antara kedua belah pihak yang membikinnya. Jikalau salah satu

pihak terlebih dahulu telah kawin dengan orang lain, dan baru

kemudian menikah dengan tunangannya yang lama, perjanjian y a n g

tadinya sudah dibikin tak dapat berlaku lagi.

Selainnya larangan umum yang berlaku bagi tiap perjanjian

untuk memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum

atau kesusilaan, harus diketahui pula bahwa di dalam B.W. terdapat

beberapa pasal yang memuat peraturan tentang apa yang tidak

boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan.

Pertama-tama ada larangan untuk membuat suatu perjanjian

yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam

perkawinan (“maritale macht”) atau kekuasaannya sebagai ayah

(“ouderlijke macht”) atau akan menghilangkan hak-hak seorang

suami atau isteri yang ditinggal mati. Selanjutnya ada larangan

untuk membuat suatu perjanjian bahwa si suami akan memikul

suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya

dalam passiva. Maksudnya larangan ini, agar jangan sampai suami-

isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga.

Akhirnya ada larangan pula untuk memperjanjikan bahwa

hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari sesuatu negeri

asing. Yang dilarang di sini bukannya mencantumkan isi hukum

asing itu dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara

umum pada hukum asing itu.

Sebagaimana telah diuraikan, undang-undang hanya

menyebutkan dan mengatur dua contoh perjanjian perkawinan yang

banyak dipakai, yaitu perjanjian percampuran laba-rugi

(“gemeenschap van winst en verlies”) dan perjanjian percampuran

penghasilan (“gemeenschap van vruchten en inkomsten”), yang

kedua-duanya juga lazim dinamakan “beperkte gemeenschap”.

Pokok pikiran dari perjanjian percampuran laba-rugi, bahwa

masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta

benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama

perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua peng-

hasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi

kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya

yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul

bersama-sama.

Undang-undang mengatakan, bahwa yang termasuk dalam

pengertian “laba” (“winst”) ialah, “segala kemajuan kekayaan yang

timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing” (Pasal

157), tetapi sekarang ini, para ahli hukum sudah tidak memegang

teguh lagi pada kata-kata itu dan menurut ajaran yang sekarang

lazim dianut segala activa yang bukan bawaan dianggap kepunyaan

bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Yang termasuk dalam pengertian rugi (verlies), menurut

undang-undang semua hutang yang mengenai suami isteri bersama

dan diperbuat selama perkawinan, tetapi dalam praktek uraian ini

juga diartikan sangat luas, hingga termasuk di dalamnya semua

perongkosan rumah-tangga, pembelian pakaian, ongkos dokter,

ongkos bepergian dan lain-lain.

Oleh undang-undang juga disebutkan cara-cara membuktikan

benda-benda tidak atas nama (hampir semua barang yang bergerak)

yaitu benda-benda tersebut harus dicantumkan dalam akte

perjanjian tersendiri atau dalam suatu daftar tersendiri yang dibuat

oleh notaris, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selanjutnya

dilampirkan pada aslinya (minuut) surat perjanjian.

Mengenai “gemeenschap van vruchten en inkomsten” orang

sekarang lazimnya berpendapat bahwa isi perkataan vruchten en

inkomsten itu sama dengan isi perkataan winst dalam gemeenschap

van winst en verlies. Maksudnya, orang mengadakan perjanjian ini

supaya si isteri, mengingat bahwa hutang-hutang itu (biasanya

diperbuat oleh suami), jangan sampai menderita rugi. Dulu orang

beranggapan, gemeenschap van vruchten en inkomstenini tidak

mengenal percampuran passiva, tetapi sekarang orang sudah

mempunyai pandangan yang lebih luas dan menerima adanya

hutang-hutang bersama, asal saja dengan pembatasan bahwa

tanggungan si isteri tidak melebihi bagiannya dalam activa.

Dengan begitu, dapatlah disimpulkan bahwa dalam

gemeenschap van winst en verlies, suami-isteri memikul kerugian

bersama-sama, sedangkan dalam gemeenschap van vruchten en

inkomsten si isteri tak usah mengganti kekurangan-kekurangan dan

tak dapat ia dituntut untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh

suaminya.

Adakalanya calon suami isteri itu saling memberikan benda,

pemberian mana dimaksudkan akan berlaku jikalau mereka betul

jadi kawin. Pemberian yang semacam ini dinamakan “pemberian

perkawinan” dan harus dilakukan dalam akte perjanjian perkawinan

menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjanjian

perkawinan.

Pemberian antara calon suami dan isteri tersebut dapat juga

berupa pemberian semua atau sebagian warisan, apabila si pemberi

itu meninggal lebih dahulu. Apakah pemberian semacam ini harus

dinamakan suatu “schenking” atau suatu“erfstelling” tidak ada kata

sepakat antara para ahli hukum, tetapi menurut pendapat yang

banyak diturut, itu harus dianggap sebagai suatu“erfstel-ling.” Satu

dan lain mempunyai akibat yang sangat berlainan.

Pada asasnya bagi perkawinan kedua, ketiga dan selanjutnya

berlaku peraturan-peraturan yang sama sebagaimana diuraikan di

atas, hanya undang-undang memberikan peraturan-peraturan yang

bermaksud melindungi anak-anak yang berasal dari perkawinan

pertama sehingga mereka tidak sampai dirugikan terlalu banyak

oleh perkawinan kedua ayah atau ibu mereka.

Bagi seorang yang kawin ada empat macam kemungkinan

untuk memperoleh kekayaan dari perkawinannya, yaitu :

a)karena kekayaannya sendiri yang tidak begitu besar

tercampur dengan kekayaan suami atau isteri yang lebih

besar sebagai akibat kawin dengan percampuran

kekayaan. Cara perolehan ini dinamakan“boedel-

menging”;

b)karena ia menerima pemberian-pemberian suami atau

isteri dalam perjanjian perkawinan;

c)

c)karena ia mendapat warisan menurut undang-undang

dari kekayaan suami atau isterinya;

d)karena ia menerima pemberian dalam suatu wasiat

(testament) dari suami atau isterinya.

Terhadap peroleh keuntungan tersebut, dengan jalan yang

manapun juga, bagi seorang suami atau isteri kedua oleh undang-

undang diadakan pembatasan jikalau ada anak-anak yang berasal

dari perkawinan pertama. Pembatasan itu, terdapat dalam peraturan

yang menetapkan bahwa suami atau isteri kedua itu tidak boleh

mendapat keuntungan yang melebihi bagian seorang anak, dengan

ketentuan bagian itu tak dapat melebihi seperempat dari kekayaan

orang yang telah kawin lagi itu. Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa

oleh undang-undang seorang anak lahiran dari perkawinan kedua

sepenuhnya dipersamakan dengan seorang anak yang lahir dari

perkawinan pertama.

5. Perceraian

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia

hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin

 

hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat

tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan

nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan

perceraian.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan

hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan

permufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan

yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam :

a)zina (overspel);

b)ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating);

c)penghukuman yang melebihi 5 tahun karena

dipersalahkan melakukan suatu kejahatan dan

d)penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209

B.W.).

Undang-undang Perkawinan menambahkan dua alasan, u.

salah satu pihak mendapat cacad badan/penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; I).

antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

(pasal 19 PP 9/1975).

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim

secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului

dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk

menggugat. Sebelum izin ini diberikan, hakim harus lebih dahulu

mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak

(verzoeningscomparitie).

Selama perkara bergantung, Ketua Pengadilan Negeri dapat

memberikan ketetapan-ketetapan sementara, misalnya dengan

memberikan izin pada si isteri untuk bertempat tinggal sendiri

terpisah dari suaminya, memerintahkan supaya si suami

memberikan nafkah tiap-tiap kali pada isterinya serta anak-anaknya

yang turut pada isterinya itu dan sebagainya. Juga hakim dapat

memerintahkan supaya kekayaan suami atau kekayaan bersama

disita agar jangan dihabiskan oleh suami selama perkara masih

bergantung.

Larangan untuk bercerai atas permufakatan, sekarang ini

sudah lazim diselundupi dengan cara mendakwa si suami telah

berbuat zina. Pendakwaan itu lalu diakui oleh si suami. Dengan

begitu alasan sah untuk memecahkan perkawinan telah dapat

“dibuktikan” di muka hakim.

Gemeenschap hapus dengan perceraian dan selanjutnya dapat

diadakan pembagian kekayaan gemeenschap itu(scheiding en

deling). Apabila ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus

dilakukan menurut perjanjian tersebut.

 

Kepada si isteri, jika ia tidak mempunyai penghasilan cukup

dan kepada anak-anak yang diserahkan pada si isteri itu oleh hakim

dapat ditetapkan tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami

tiap waktu tertentu. Permintaan untuk diberikan tunjangan nafkah

ini oleh si isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatannya

untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan jumlah

tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan

dan keadaan si suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat

mengajukan permohonannya supaya penetapan itu oleh hakim

ditinjau kembali. Adakalanya juga, jumlah tunjangan itu ditetapkan

sendiri oleh kedua belah pihak atas dasar permufakatan. Juga

diperbolehkan untuk merubah dengan perjanjian ketentuan-

ketentuan mengenai tunjangan tersebut yang sudah ditetapkan

dalam keputusan hakim. Jikalau seorang janda kawin lagi, ia

kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan dari bekas suaminya.

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang

tua (ouderlijke macht) berakhir dan berubah menjadi “perwalian”

(voogdij). Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim, harus

pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di

bawah umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah

mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang

rapat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim, merdeka

untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa

yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan

anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh

hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan

keadaan.

Bagi sepasang suami isteri yang tidak dapat hidup bersama

tetapi menurut kepercayaan agama atau keinsyafannya sendiri

mungkin menaruh keberatan terhadap suatu perceraian, oleh

undang-undang diberikan kemungkinan untuk meminta suatu

“perpisahan meja dan tempat tidur”. Cara pemecahan ini ada

baiknya, karena kesempatan untuk berdamai lagi selalu masih

terbuka dan kedua pihak masih terikat oleh pertalian perkawinan,

Juga sekiranya alasan-alasan tidak cukup kuat untuk meminta

perceraian, dapat dipilih jalan meminta perpisahan meja dan tem-

pat tidur ini.

Untuk meminta perpisahan meja dan tempat tidur harus luga

ada alasan yang sah. Undang-undang menyebutkan alasan-alasan

yang sama seperti yang ditetapkan untuk suatu perceraian, tetapi di

samping itu ada juga alasan yang dinamakan “perbuatan-perbuatan

yang melewati batas” (“buitensporigheden”), sedangkan

penganiayaan dan penghinaan berat juga merupakan alasan untuk

minta perpisahan ini. Arti perkataan “buitensporigheden” udalah

sangat luas, hingga segala perbuatan suami yang bersifat

melalaikan kepentingan rumah tangga dapat dimasukkan ke

dalamnya.

Perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai akibat, suami

isteri dibebaskan dari kewajibannya untuk tinggal bersama dan

dengan sendirinya membawa pemisahan kekayaan. Perpisahan meja

dan tempat tidur tidak berakibat hapusnya kekuasaan orang tua

(ouderlijke macht) kekuasaan mana tetap ada, sehingga di sini tidak

ada wali ataupun wali pengawas. Hakim harus menetapkan oleh

siapa, ayah atau ibu, kekuasaan itu dijalankan terhadap masing-

masing anak.

Hakim dapat juga mengizinkan perpisahan meja dan tempat

tidur atas persetujuan kedua belah pihak dengan tak usah

mengajukan sesuatu alasan, asal saja perkawinan itu sudah

berlangsung paling sedikit dua tahun.

Apabila lima tahun telah lewat dan tidak juga dapat

perdamaian kembali antara suami dan isteri, masing-masing pihak

dapat meminta kepada hakim supaya perkawinan diputuskan

dengan perceraian.

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pen

catatan Sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan.

Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri,

pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatatan Sipil di

Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan

setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam

waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dilalaikan, putusan

perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-

undang perkawinan masih tetap berlangsung.

6. Pemisahan kekayaan

Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang

sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si

isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk

meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan

tetap berlangsungnya perkawinan.

Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh si isteri :

a)apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak

baik, mengorbankan kekayaan bersama dan

membahayakan keselamatan keluarga;

b)apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk

terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran

kekayaan ini akan menjadi habis;

c)apabila si suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga

si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-

undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena

pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap

kekayaan isterinya.

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus

diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim,

sedangkan putusan hakim ini pun harus diumumkan. Ini untuk

menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-

 

prang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka itu dapat

mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan

kekayaan.

Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim

berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk

mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala

penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi, karena perkawinan

belum diputuskan, ia masih tetap tidak cakap menurut undang-

undang untuk bertindak sendiri dalam hukum.

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua

belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte

notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk

pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu *)

* )   Pemisahan   kekayaan   yang   boleh   dituntut   oleh   si   isteri   ini,   sudah   banyak   kehilangan

artinya   karena   Undang-undang   Perkawinan   mengenai   harta   benda   dalam   perkawinan

berasaskan   pemisahan   kekayaan,   sebaliknya   dari   asas   yang   dianut   oleh   B.W.  yaitu

percampuran kekayaan (aigeheie gemeenschap van goederen).

 

V. HUKUM KELUARGA

1. Keturunan

Seorang anak sah(wettig kind) ialah anak yang dianggap

lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian,

seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya

sukar didapat.

Sehubungan dengan itu, oleh undang-undang

ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama,

yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling

pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari

setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak

yang tidak sah.

Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180

hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya

berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah

mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan

dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat

kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.

Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan

mengakui anak vang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan

sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau

dihapuskann y a  perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada

pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal,

meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak

perlu dis a n g k a l  sahnya.

Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak

dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila

kelahiran anak itu disembunyikan. Di sini si ayah itu harus

membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan lelaki lain dalam

waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelahiran anak itu.

Tenggang waktu untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si

ayah berada di tempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali

jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan

setelahnya ia mengetahui tentang kelahiran anak, jika kelahiran itu

disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut lelah lewat, si

ayah itu tak dapat lagi mengajukan penyangkalan terhadap

anaknya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran

yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil. Jika tidak mungkin

didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain

asal saja keadaan yang nampak keluar, menunjukkan adanya

hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya.

Oleh hakim yang menerima gugatan penyangkalan itu, harus

ditunjuk seorang wali khusus yang akan mewakili anak yang

disangkal itu. Ibu si anak yang disangkal itu, yang tentunya paling

banyak mengetahui tentang keadaan mengenai anak itu dan juga

paling mempunyai kepentingan, haruslah dipanggil di muka hakim.

Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan“natuurlijk

hind.” Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Menurut sistem yang dianut oleh B.W. dengan adanya keturunan di

luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara

anak dengan orang tuanya. Barulah dengan “pengakuan”

(erkenning) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-

akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua

yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara

anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum

juga ada. Hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan

“pengesahan” anak (wettiging), yang merupakan suatu langkah

lebih lanjut lagi daripada pengakuan. Untuk pengesahan ini,

diperlukan kedua orang tua, yang telah mengakui anaknya, kawin

secara sah. Pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan juga

membawa pengesahan anak. Jikalau kedua orang tua yang telah

kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir

sebelum pernikahan, pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan

dengan “surat-surat pengesahan” (brieven van wettiging) oleh

Kepala Negara. Dalam hal ini Presiden harus meminta pertimbangan

Mahkamah Agung. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara

diam-diam, tetapi harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan Sipil,

dengan pencatatan dalam akte kelahiran anak tersebut, atau dalam

akte perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan) atau

dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil, bahkan

dibolehkan juga dalam akte notaris.

Perlu diterangkan, bahwa undang-undang tidak membolehkan

pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina

(“overspel”) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang

yang dilarang kawin satu sama lain.

2. Kekuasaan orang tua (ouderlijke macht)

Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia

dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya

(ouderlijke macht) selama kedua orang tua itu terikat dalam

hubungan -perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu

mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya

dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau

pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan. Ada pula

kemungkinan, kekuasaan itu oleh hakim dicabut (ontzet) atau orang

tua itu dibebaskan (ontheven) dari kekuasaan itu, karena sesuatu

alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi

lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila ni ayah itu tidak

mampu untuk melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit

ingatan, sedang bepergian.dengan tidak ada ketentuan tentang

nasibnya, atau sedang berada di bawah pengawasan (curatele)

kekuasaan itu dilakukan oleh isterinya.

Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk

mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi

pemberian nalkah, pakaian dan perumahan.

Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak

cakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu, ia harus

diwakili oleh orang tua.

Selanjutnya, kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si

anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Apabila

si anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang

yang melakukan kekuasaan orang tua itu. Hanyalah dalam hal ini

diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-

benda yang tak bergerak, surat-surat sero (cffecten) dan surat-surat

penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari

hakim.

Orang tua mempunyai “vruchtgenot” atas benda atau ke- “Vrucht-

kayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk 8e”°

menikmati hasil atau bunga (renten) dari benda atau kekayaan si

anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh Bi

anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri. Sebaliknya

pada orang tua yang mempunyai “vruchtgenot” atas kekayaan

anaknya itu diletakkan beban seperti seorang “vruchtgebruiker,”

yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya,

sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus

dianggap sebagai imbalan dari “vruchtgenot” tersebut.

Orang yang melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan

dari kekuasaan tersebut (ontheven) berdasarkan alasan ia tidak

cakap (ongeschikt) atau tidak mampu (onmachtig) untuk melakukan

kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Yang dimaksudkan

oleh undang-undang, ialah suatu kenyataan bahwa seorang ayah

atau ibu mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan ia tidak lagi

dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua.

“Ontheffing” ini hanya dapat dimintakan oleh Dewan Perwalian

(“Voogdijraad”) atau Kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan jiika si

ayah atau ibu itu melawannya.

Selanjutnya dapat juga dimintakan pada hakim supaya orang

tua itu dicabut kekuasaannya (ontzet), berdaarkan alasan-alasan

yang ditentukan oleh undang-undang. Alasan-alasan itu, antara lain

jikalau orang tua itu salah mempergunakan atau sangat melalaikan

kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum

karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan

anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Berlainan dengan “ontheffing”, ialah pencabutan kekuasaan (ont-

zetting). Ini dapat dimintakan oleh si isteri terhadap suaminya atau

sebaliknya, selanjutnya dapat pula dimintakan oleh anggota-anggota

keluarga yang terdekat. Dewan Perwalian (“Voogdijraad”) atau

Kejaksaaan dapat pula memintakannya. Selanjutnya ada pula

perbedaan, ontheffing dan onzetting. “Ontheffing” ditujukan pada

orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (biasanya si ayah)

sedangkan “ontzetting” dapat ditujukan pada masing-masing orang

tua. Lagi pula “ontzetting” selalu berakibat hilangnya “vruchtgenot,

sedang ontheffing tidak.

3. Perwalian (Voogdij)

Perwalian(voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di

bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta

pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-

undang. Dengan demikian, berada di bawah perwalian. Anak yang

berada di bawah perwalian, adalah :

a)anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut

kekuasaannya sebagai orang tua;

b)anak sah yang orang tuanya telah bercerai;

c)anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind).

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang

orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-

anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-

undang (wettelijke voogdij). Seorang anak yang lahir di luar

perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang

mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah

kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan

mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang

berkepentingan atau karena jabatannya (datieve voogdij). Ada pula

kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya

(testament) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan

yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tua yang lainnya karena

sesuatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan

perwalian menurut wasiat (testamentaire voogdij).

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali

saja. Kecuali, apabila seorang wali-ibu(moedervoogdes) kawin lagi,

dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd.

Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus

menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang isteri yang

kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-

undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-

alasan itu antara lainjika ia, untuk kepentingan Negara harus

berada di luar Negeri, jika ia seorang anggota Tentara dalam dinas

aktif, jika ia sudah berusia 60 tahun, jika ia sudah menjadi wali untuk

seorang anak lain atau jika ia sendiri sudah mempunyai lima orang

anak sah atau lebih.

Ada golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali.

Mereka itu, ialahorang yang sakit ingatan, orang yang belum

dewasa, orang yang di bawah curatele, orang yang telah dicabut

kekuasaannya sebagai orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu

untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari itu,

Kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (Weeskamer)

juga tak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya

sendiri.

Seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada

di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia ber-

tanggungjawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena

pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya, ia dibatasi oleh pasal

393 B.W. yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si

anak. Ia tak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-

benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat

penagihan dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari hakim.

Selanjutnya seorang wali, diwajibkan, apabila tugasnya telah

berakhir, memberikan suatu penutupan pertanggungan-jawab.

Pertanggungjawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah

menjadi dewasa atau pada warisnya jikalau anak itu telah

meninggal.

Semua wali, kecuali perkumpulan-perkumpulan yang diangkat

oleh hakim (hakim berkuasa mengangkat suatu perkumpulan

menjadi wali), jika dikehendaki oleh Weeskamer, diharuskan

memberikan jaminan berupa borgtocht atau hipotik secukupnya

menurut pendapat Weeskamer. Jika wali itu tidak suka memberikan

tanggungan itu, Weeskamer dapat menuntutnya di depan hakim,

dan meminta pada hakim supaya pengurusan kekayaan si anak

dicabut serta diserahkan pada Weeskamer itu sendiri.

Dalam tiap perwalian di Indonesia Balai Harta Peninggalan

(Weeskamer) menurut undang-undang menjadi wali pengawas

(toeziende voogd). Weeskamer itu berada di Jakarta, Semarang,

Surabaya, Medan dan Makassar, sedangkan di tempat-tempat lain ia

mempunyai cabang (agen). Di samping tiap Weeskamer ada suatu

“Dewan Perwalian” (“Voogdijraad”) yang terdiri atas kepala dan

anggota-anggota, Weeskamer itu ditambah dengan beberapa

anggota lainnya.

Agar Weeskamer dapat melakukan tugasnya, tiap orang tua

yang menjadi wali harus segera melaporkan tentang terjadinya

perwalian pada Weeskamer. Begitu pula, apabila hakim mengangkat

seorang wali, Panitera Pengadilan harus segera memberitahukan hal

itu pada Weeskamer.

4. Pendewasaan (“handlichting”)

Dalam hal-hal yang sangat penting, adakalanya dirasa perlu

untuk mempersamakan seorang anak yang masih di bawah umur

dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat

bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya.

I Intuk memenuhi keperluan ini, diadakan peraturan tentang

“handlichting,” ialahsuatu pernyataan tentang seorang yang belum

mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa lial

saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.

Permohonan untuk dipersamakan sepenuhnya dengan seorang

yang sudah dewasa, dapat diajukan oleh seorang anak yang sudah

mencapai umur 20 tahun kepada Presiden, dengan melampirkan

surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan, ia telah

mencapai umur tersebut. Presiden akan memberikan ke-putusannya

setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung yang untuk itu

akan mendengar orang-orang tua anak tersebut dan lain anggota

keluarga yang dianggapnya perlu. Begitu pula dalam hal si pemohon

berada di bawah perwalian, wali dan wali pengawas akan didengar

juga.

Apabila permohonan diluluskan, si pemohon tersebut

memperoleh kedudukan yang sama dengan seorang dewasa.

Hanyalah dalam soal perkawinan terhadap orang itu masih berlaku

pasal-pasal 35 dan 37 B.W. perihal pemberian izin, yaitu ia masih

juga harus mendapat izin dari orang tuanya, atau dari hakim dalam

hal izin orang tua itu dapat diganti dengan perizinan hakim.

Pernyataan persamaan yang hanya meliputi beberapa hal saja,

misalnya yang berhubungan dengan pengurusan suatu perusahaan,

dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri pada seorang anak yang

sudah mencapai umur 18 tahun.

Di dalam praktek peraturan perihal “handlicting” ini sedikit

sekali dipergunakan. *)

5. Pengampuan (curatele)

Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan

menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau

curatele. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang dewasa juga

dapat ditaruh di bawah curatele dengan alasan bahwa ia

mengobralkan kekayaannya.

Dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak

untuk memintakan curatele itu, sedangkan terhadap seorang yang

mengobralkan kekayaannya, permintaan itu hanya dapat dilakukan

oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja. Dalam

kedua hal itu seorang suami atau isteri selalu dapat memintakan

curatele terhadap isteri atau suaminya. Selanjutnya diterangkan,

bahwa seorang yang merasa dirinya kurang cerdas pikirannya

sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-

kepentingannya, dapat juga mengajukan permohonan supaya ia

ditaruh di bawah curatele. Dalam hal seorang yang menderita sakit

ingatan, hingga membahayakan umum, Jaksa diwajibkan meminta

curatele bila ternyata belum ada permintaan dari sesuatu pihak.

Permintaan untuk menaruh seorang di bawah curatele, harus

diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-

peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-

alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan,

dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh

hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi ini. Begitu pula

anggota-anggota keluarga dari orang yang dimintakan curatele itu

dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jikalau hakim

menganggap perlu, ia berwenang untuk selama pemeriksaan

berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus

kepentingan orang itu. Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa

orang itu ditaruh di bawah curatele, harus diumumkan dalam Berita

Dengan ditetapkannya oleh Undang-undang Perkawinan, usia 18 tabun menjadi usia kedewasaan,

maka lembaga pendewasaan(“handlichting”) ini sudah kehilangan artinya.

Negara. Orang yang ditaruh di bawah curatele itu, berhak meminta

banding (appel) pada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan Hakim

telah memperoleh kekuatan tetap, Pengadilan Negeri akan

mengangkat seorang pengampu atau kurator. Terhadap seorang

yang sudah kawin sebagai pengampu harus diangkat suami atau

isterinya, kecuali jika ada hal-hal yang penting yang tidak

mengizinkan pengangkatan itu. Dalam putusan hakim selalu

ditetapkan, bahwa pengawasan atas curatele itu diserahkan pada

Weeskamer.

Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah curatele, sama

seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan

perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi seorang yang

ditaruh di bawah curatele atas alasan mengobralkan kekayaannya,

menurut undang-undang masih dapat membuat testamen dan juga

masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian

perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus

mendapat izin dan bantuan kurator serta Weeskamer. Bahwa

seorang yang ditaruh di bawah curatele atas alasan sakit ingatan

tidak dapat membuat suatu testamen dan juga tidak dapat

melakukan perkawinan tidak usah diterangkan lagi, karena untuk

perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan pikiran yang sehat dan ke-

mauan yang bebas.

6. Orang yang hilang

Jikalau seorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak

memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-

kepentingannya, sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus

diurus atau orang itu harus diwakili, maka atas permintaan orang

yang berkepentingan ataupun atas permintaan Jaksa, hakim untuk

sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan

(Weeskamer) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang

bepergian itu dan di mana perlu mewakili orang itu. Jika kekayaan

orang yang bepergian itu tidak begitu besar, maka pengurusannya

cukup diserahkan saja pada anggota-anggota keluarga yang ditunjuk

oleh hakim. Weeskamer berkewajiban, jika perlu menyegel dahulu

kekayaan itu, membuat pencatatan tentang benda-benda tersebut

dan seterusnya akan diperlakukan menurut peraturan yang berlaku

bagi pengurusan harta benda seorang yang masih di bawah umur.

Tiap tahun Weeskamer harus pula memberikan pertanggunganjawab

kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Jika sesudah lima tahun lewat terhitung sejak hari keberang-

katan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa

memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya,

dan selama itu tak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup,

maka orang-orang yang berkepentingan, dapat meminta pada hakim

supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa

orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah

meninggal.” Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan

yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum

(antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar)

yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan

mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu untuk mengetahui

duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat

tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda

pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi

panggilan umum.

Dalam hal orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu

meninggalkan suatu penguasaan untuk mengurus kepentingan-

kepentingannya, maka harus ditunggu selama sepuluh tahun lewat

sejak diterimanya kabar terakhir dari orang itu, barulah dapat

diajukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan

sebagaimana termaksud di atas.

Setelah dikeluarkan pernyataan itu oleh hakim, maka para

ahliwaris — baik yang menurut undang-undang maupun yang

ditunjuk dalam surat wasiat — berhak mengoper kekuasaan atas

segala harta kekayaan, asal saja dengan memberikan jaminan-

jaminan bahwa mereka tidak akan menjual benda-benda itu.

Para ahliwaris itu, lalu menguasai benda-benda itu sebagai

orang-orang yang mempunyai hak vruchtgebruik atau hak

pemakaian atas benda-benda tersebut. Seterusnya mereka berhak

untuk menyuruh membuka surat-surat wasiat yang ada dan belum

terbuka.

Setelah lewat 30 tahun, terhitung mulai hari dan tanggal surat

pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim atau apabila orang yang

dianggap telah meninggal itu, seandainya ia masih hidup, sudah

mencapai umur 100 tahun, maka para ahliwaris dapat mengadakan

suatu pembagian warisan yang tetap.

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian mengenai

perkawinan, maka seorang suami atau isteri dari orang yang telah

meninggalkan tempat tinggalnya itu setelah lewat 10 tahun sejak

hari keberangkatannya, orang itu dapat meminta pada hakim untuk

diberikan izin guna kawin lagi. Perkawinan yang lama itu dianggap

dihapuskan pada waktu perkawinan baru dilangsungkan.

 

VI. HUKUM BENDA

1. Tentang benda pada umumnya

Pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” (“zaak”)

ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda

berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau “orang” dalam hukum.

Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu

sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang

dimaksudkan kekayaan seseorang.

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang,

maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat

terlihat yaitu : hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Sebagaimana seorang dapat menjual atau menggadaikan barang-

barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadai-

kan hak-haknya. Begitu pula perkataan “penghasilan” (“vruchten”)

telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti

penghasilannya sendiri dari sesuatu benda (kuda yang beranak,

pohon yang berbuah, modal yang berbunga), ia dapat berarti juga

hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang

sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam yang

belakangan inilah yang oleh undang-undang dinamakan “burgerlijke

vruchten” sebagai lawan dari “natuurlijke vruchten.”

Undang-undang membagi benda-benda dalam beberapa

macam :

a)benda yang dapat diganti (contoh : uang) dan yang tak

dapat diganti (contoh : seekor kuda);

b)benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang

dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat

diperdagangkan atau “di luar perdagangan” (contoh :

jalan-jalan dan lapangan umum);

c)benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang tidak

dapat dibagi (contoh : seekor kuda);

d)benda yang bergerak (contoh : perabot rumah) dan yang

tak bergerak (contoh : tanah).

Dari pembagian-pembagian yang tersebutkan di atas itu, yang

paling penting ialah yang terakhir, yaitu pembagian “benda

bergerak” dan “benda tak bergerak”, sebab pembagian ini

mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.

Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak

bergerak (“onroerend”) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian

ditentukan oleh undang-undang. Adapun benda yang tak bergerak

karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara

langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau

perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan

tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta segala apa

yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di

situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon),

terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tak bergerak

karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang — meskipun

tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau

bangunan — dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu

untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam

suatu pabrik. Selanjutnya, ialah tak bergerak karena memang

demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau

penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak, misalnya

vruchtgebruik atas suatu benda yang tak bergerak, erf-

dienstbaarheden, hak opstal, hak erfpacht dan hak penagihan untuk

pengembalian atau penyerahan benda yang tak bergerak.

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak

karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu

benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak

tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah

atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah (meubilair).

Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang,

ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang bergerak,

lijfrenten, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda

yang bergerak, surat-surat serodari suatu perseroan perdagangan,

surat-surat obligasi Negara dan sebagainya. Selanjutnya dalam

Auteurswet dan Octrooiwet, ditetapkan bahwa hak atas suatu

karangan tulisan (auteursrecht) dan hak atas suatu pendapatan

dalam ilmu pengetahuan (octrooirecht) adalah benda yang bergerak.

2. Tentang hak-hak kebendaan

Suatu hak kebendaan (zakelijk recht) ialahsuatu hak yang

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat

dipertahankan terhadap tiap orang.

Ilmu hukum dan perundang-undangan, telah lama membagi

segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak

perseorangan. Suatu hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas

suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan (persoonlijk-recht)

memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang.

Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang

melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah

dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau

terhadap sesuatu pihak. Pembagian hak-hak tersebut berasal dari

hukum Rumawi. Orang Rum telah lama membagi hak penuntutan

dalam dua macam, ialah “actiones in rem” atau penuntutan

kebendaan dan “actiones in personam” atau penuntutan

perseorangan. Kemudian mereka melihat di belakang pembagian

hak penuntutan itu, suatu pembagian dari segala hak manusia. Dan

pembagian ini, hingga sekarang masih lazim dipakai dalam sistim

hukum Barat.

a.    B e z i t

Suatu hal yang khusus dalam hukum Barat, ialah adanya

pengertian “bezif sebagai hak kebendaan di sampingnya atau

sebagai lawannya pengertian “eigendom” atau hak milik atas

sesuatu benda.

Bezit ialah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai

suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum

diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu

sebenarnya ada pada siapa. Perkataan bezit berasal dari perkataan

“zitten” sehingga secara letterlijk berarti “menduduki.” Untuk bezit

diharuskan adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda

dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Dari bezit harus

dibedakan “detentie,” di mana seorang menguasai suatu benda

berdasarkan suatu hubungan hukum dengan seorang lain, ialah

pemilik atau bezitter dari benda itu. Pada seorang “de-tentor”

(misalnya seorang penyewa) dianggap bahwa kemauan untuk

memiliki benda yang dikuasainya itu tidak ada.

Bezit dapat berada di tangan pemilik benda itu sendiri dan

orangnya dinamakan“bezitter-eigenaar,’” tetapi sering juga berada

di tangan orang lain. Dalam hal yang belakangan ini, orang itu dapat

sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasai itu adalah

miliknya sendiri, misalnya karena ia mendapatnya dari warisan

orang tuanya atau karena ia membelinya secara sah di suatu lelang

umum. Bezitter yang demikian itu dinamakan “te goeder trouw” atau

“jujur”. Sebaliknya orang tersebut tadi, dapat juga dari semula sudah

mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya

sendiri, misalnya karena dia tahu benda itu berasal dari curian.

Dalam hal yang demikian, ia seorang bezitter “te kwadertrouif” atau

“tidak jujur.” Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang

adalah sama apakah bezitter itu jujur atau tidak jujur. Dalam hukum

berlaku suatu asas bahwa “kejujuran itu dianggap ada pada tiap

orang, sedangkan ketidak jujuran harus dibuktikan.

Cara orang memperoleh bezit, berlainan menurut benda.

Apakah benda itu bergerak atau tak bergerak. Apakah perolehan itu

terjadi dengan bantuan seorang yang sudah menguasainya lebih

dahulu (pengoperan atau “traditio”), atau tidak dengan bantuan

seorang lain (perolehan secara asli atau originair dengan jalan

pengambilan atau “occupatio”).

Bezit atas suatu benda yang bergerak, diperoleh secara asli

dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya semula,

sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk

memiliki barang itu. Misalnya sebuah sarang tawon dengan

madunya mulai berada dalam bezit seorang, bila ia telah diambil

dari pohon, dan tidak cukup jika orang hanya berdiri saja di bawah

pohon itu dengan menyatakan kehendaknya akan memiliki sarang

tawon itu. Bezit atas suatu benda yang bergerak dengan bantuan

orang lain (pengoperan), diperoleh dengan penyerahan barang itu

dari tangan bezitter lama ke tangan bezitter baru. Tetapi terhadap

barang-barang yang berada dalam suatu gudang, cukup dengan

penyerahan kunci dari gudang tersebut.

Mengenai benda yang tak bergerak oleh undang-undang di-

tentukan, bahwa untuk memperoleh bezit dengan tidak memakai

bantuan orang lain diperlukan, bahwa orang yang menduduki

sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus

mendudukinya dengan tidak mendapat gangguan dari sesuatu

pihak, barulah ia dianggap sebagai bezitter tanah itu (pasal 545 B.W.

: annaal bezit). Pengoperan bezit dari suatu benda yang tak

bergerak, dapat terjadi dengan suatu pernyataan belaka, asal saja

orang yang menyatakan itu sendiri adalah bezitter menurut undang-

undang pada waktu mengeluarkan pernyataan tersebut dan

selanjutnya tidak menghalang-halangi orang yang menggantikannya

dalam hal melakukan bezitnya.

Perolehan bezit atas suatu benda yang tak bergerak hanya

dengan suatu pernyataan belaka, mungkin menurut undang-undang

dalam hal-hal yang berikut :

a.Jika orang yang akan mengambil alih bezit itu, sudah

memegang benda tersebut sebagai houder, misalnya

penyewa. Penyerahan bezit secara ini, dinamakan

“traditio brevu mami” atau “levering met de korte

hand”;

b.Jika orang yang mengoperkan bezit itu, berdasarkan

suatu perjanjian dibolehkan tetap memegang benda itu

sebagai houder. Ini dinamakan “constitutum possesso-

rium”;

c.Jika benda yang harus dioperkan bezitnya dipegang oleh

seorang pihak ketiga dan orang ini dengan persetujuan-

nya bezitter lama menyatakan bahwa untuk seterusnya

ia akan memegang benda itu sebagai bezitter baru, atau

kepada orang tersebut diberitahukan oleh bezitter lama

tentang adanya pengoperan bezit ini.

Pasal 539 B.W. menentukan, bahwa orang yang sakit ingatan

tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang di bawah umur dan

orang perempuan yang telah kawin dapat memperolehnya. Ini

disebabkan karena pada orang sakit ingatan dianggap tak mungkin

adanya anasir kemauan untuk memiliki, anasir mana perlu untuk

adanya bezit.

Perolehan bezit dengan perantaraan orang lain mungkin, asal

saja menurut hukum orang itu mempunyai hak untuk mewakili dan

ia dengan secara nyata-nyata menguasai benda yang diperoleh itu,

misalnya orang tersebut seorang juru kuasa atau seorang wali.

Selanjutnya, perolehan bezit mungkin pula karena warisan,

menurut pasal 541 B.W. yang menentukan, bahwa segala sesuatu

yang merupakan bezit seorang yang telah meninggal, berpindah

sejak hari meninggalnya kepada ahliwarisnya, dengan segala sifat-

sifat dan cacat-cacatnya. Perkataan yang terakhir ini, ditujukan

kepada jujur atau tidaknya bezitter yang telah meninggal itu.

Oleh karena bezit itu pada pokoknya didasarkan pada

kekuasaan lahir, maka bezit itu dianggap hilang jika barangnya

semata-mata ditinggalkan atau kekuasaan atas barang tersebut

berpindah pada orang lain, baik secara diserahkan maupun karena

diambil saja oleh orang lain itu.

Bezit atas suatu benda yang tak bergerak memberikan hak-hak

sebagai berikut :

1.Seorang bezitter tidak dapat begitu saja diusir oleh si

pemilik, tetapi harus digugat di depan hakim. Dalam

pemeriksaan di depan hakim ini, sementara ia dianggap

sebagai pemilik benda yang menjadi perkara itu. Jika ia

menyangkal haknya si pemilik itu, orang ini diwajibkan

membuktikan hak miliknya.

2.Jika bezitter itu jujur, ia berhak untuk mendapat semua

penghasilan dari benda yang dikuasainya pada waktu ia

digugat di depan hakim dan ia tak usah mengembalikan

penghasilan itu, meskipun ia akhirnya dikalahkan.

3.

3.Seorang bezitter yang jujur, lama kelamaan karena

lewatnya waktu, dapat memperoleh hak milik atas benda

yang dikuasainya itu.

4.Jika ia diganggu oleh orang lain, seorang bezitter dapat

minta pada hakim supaya ia dipertahankan dalam

kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula,

sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran

kerugian.

Mengenai benda-benda yang bergerak ditetapkan dalam pasal

1977 B.W. (ayat 1) bahwa “bezit berlaku sebagai titel yang

sempurna.”

Tentang arti dan maksud peraturan ini diterangkan sebagai

berikut (Menurut “Legitimatie-theorie” dari Mr. Paul Scholten).

Pada umumnya, hak milik atas suatu barang hanya dapat

berpindah secara sah, jika seorang memperolehnya dari orang yang

berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu

pemiliknya. Akan tetapi dapat dimengerti, bahwa kelancaran dalam

lalu-lintas hukum akan sangat terganggu, jika dalam tiap jual beli

barang yang bergerak si pembeli harus menyelidiki dahulu apakah si

penjual sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas barang yang

dijualnya. Untuk kepentingan lalu-lintas hukum itulah, pasal 1977

B.W. menetapkan mengenai barang yang bergerak si penjual

dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan

mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang itu seperti seorang

pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang nampak keluar barang

itu seperti kepunyaannya sendiri (bezit).

Jadi tak usah ia memperlihatkan cara bagaimana ia

mendapatnya (“titel”-nya), .tak usah ia memperlihatkan tanda bukti

tentang hak miliknya, cukuplah jika ia mempunyai bezit menurut

pengertian hukum. Dan si pembeli yang percaya pada adanya bezit

di pihak si penjual itu akan diperlindungi oleh undang-undang, jika

kemudian ternyata bahwa si penjual itu bukan pemilik, te-

tapi misalnya, hanya seorang yang meminjam barang itu dari

pemiliknya. Barang itu akan menjadi milik si pembeli. Dengan

demikian, pasal 1977 itu berarti suatu perlindungan kepada si

pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya

yang sejati. Sebenarnya peraturan itu memang sudah adil. Jika

misalnya A meminjamkan bukunya kepada B, dan B menjual buku

itu kepada C, maka kejadian ini suatu resiko yang harus dipikul oleh

A dan tidaklah adil untuk merugikan orang yang bertindak jujur.

Mengapa A meminjamkan bukunya kepada seorang yang tidak

dapat dipercaya!

Dari sudut hukum acara (dimuka hakim) pasal 1977

mempunyai arti sebagai berikut. Jika A menggugat B supaya B

menyerahkan suatu barang yang bergerak, karena menurutnya

barang itu miliknya, tetapi ini disangkal oleh B, maka A diwajibkan

membuktikan bahwa B memproleh barang itu tidak secara sah,

misalnya B hanya meminjam barang itu dari A. Dalam hal suatu

barang yang tak bergerak A harus membuktikan bahwa barang itu

miliknya sebelum barang itu dikuasai oleh B. Jika A berhasil dalam

pembuktian ini, maka B harus membuktikan bantahannya. Tetapi

mengenai barang yang bergerak, terbuktinya hak miliknya A

sebelum dikuasai oleh B, tidak akan melemahkan bantahan B.

Pokoknya A harus membuktikan bahwa B memperoleh barang itu

tidak sah.

Setelah kita lihat maksud peraturan yang termaktub dalam

pasal 1977 itu, dapatlah dimengerti mengapa peraturan itu dimuat

dalam Buku IV (Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu), karena ia

memang pertama-tama merupakan suatu peraturan perihal lewat

waktu, sebab seorang yang memperoleh suatu barang bergerak,

dengan tidak mempersoalkan apakah orang dari siapa ia

memperoleh barang itu berhak atau tidak untuk memindahkan hak

milik, dengan seketika sudah menjadi pemilik barang itu, dengan tak

usah menunggu lewatnya suatu waktu seperti dalam hal benda yang

tak bergerak.

Perlindungan yang diberikan oleh pasal 1977 tidak berlaku bagi

barang yang berasal dari pencurian. Orang yang kecurian berhak

meminta kembali barangnya dari tiap orang yang memegangnya. Ini

adil! Bahwa seorang yang membeli suatu barang dari seorang yang

tidak berhak, dilindungi dari pemilik sejatinya, didasarkan pada

pertimbangan, bahwa si pemilik ini dengan suka rela telah

menyerahkan barangnya dalam kekuasaan orang lain, sehingga ia

harus menanggung sendiri resikonya. Tidak demikian halnya dengan

seorang yang kecurian. Tetapi kepentingan si pembeli barang masih

juga diperhatikan oleh undang-undang. Kalau ia membelinya di

suatu tempat penjualan umum atau di suatu lelangan (pokoknya di

mana tidak ada alasan untuk curiga), si pemilik barang harus

mengembalikan harga barang yang telah dibayar oleh si pembeli.

Dan permintaan kembali barang itu harus diajukan dalam waktu tiga

tahun (Lihat pasal 1977 ayat 2).

Oleh Mr. Paul Scholten, juga diajarkan suatu pelembutan

hukum (“rechtsverjlining”) bahwa perlindungan yang diberikan oleh

pasal 1977 (1) itu hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan

dalam kalangan perdagangan (“handelsdaden”). Seorang yang

biarpun ia jujur, yang menerima suatu barang sebagai hadiah dari

seorang yang bukan pemilik barang tersebut, tidak perlu dilindungi

dari si pemilik asli, karena menerima suatu hadiah, bukan suatu

perbuatan perdagangan.

b.    E i g e n d o m

Eigendom adalahhak yang paling sempurna atas suatu benda.

Seorang yang mempunyai hak eigendom (milik) atas suatu benda

dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan,

memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar

undang-undang atau hak orang lain. Memang dahulu hak eigendom

dipandang sebagai sungguh-sungguh “mutlak”, dalam arti tak

terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini di mana-mana timbul

pengertian tentang asas kemasyarakatan (“sociale functie”) dari hak

tersebut. Juga Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5

tahun 1960) menonjolkan asas kemasyarakatan hak milik itu dengan

menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai

fungsi sosial. Kita sudah tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi

dengan hak milik kita sendiri. Sekarang suatu perbuatan yang pada

hakekatnya berupa suatu pelaksanaan hak milik dapat dipandang

sebagai berlawanan dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan

dengan tiada kepentingan yang patut, dengan maksud semata-mata

untuk mengganggu atau sebagai suatu“misbruik van recht”.

Dalam hubungan ini, terkenal putusan Mahkamah Agung di

Perancis, yang dinamakan “schoorsteen-arrest” (arrest = putusan

dari Pengadilan Tertinggi). Dalam perkara yang bersangkutan itu

telah dikalahkan seorang yang membikin suatu pipa asap di atas

atap rumahnya yang ternyata tidak ada gunanya dan hanya

dimaksudkan untuk mengganggu tetangganya agar orang ini

kehilangan suatu pemandangan yang indah. Hakim menyatakan

perbuatan tersebut sebagai suatu “misbruik van recht” dan

memerintahkan untuk menyingkirkan pipa asap tersebut.

Tiap pemilik suatu benda — baik bergerak maupun tidak —

berhak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang

menguasainya berdasarkan hak miliknya itu (pasal 574 B.W.).

Permintaan kembali yang didasarkan pada hak eigendom,

dinamakan “revindicatie”. Baik sebelum perkara diperiksa di depan

hakim, maupun sementara perkara sedang dalam pemeriksaan

hakim, penggugat berhak meminta supaya benda yang diminta

kembali itu disita. Penyitaan ini dinamakan“revindicatoir beslag.”

Dalam gugatan yang dimasukkan kepada hakim itu pihak penggugat

cukup mengajukan, bahwa benda yang dimintanya kembali itu

adalah miliknya, jadi tak usah ia menguraikan dalam gugatnya

bagaimana ia mendapatnya hak milik itu.

Menurut pasal 584 B.W., eigendom hanyalah dapat diperoleh

dengan jalan :

1.    Pengambilan, (contoh : membuka tanah, memancing ikan).

2.”Natrekking, yaitu jika suatu benda bertambah besar atau

berlipat karena perbuatan alam, (contoh : tanah

bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, kuda

beranak, pohon berbuah).

3.Lewat waktu, (verjaring).

4.Pewarisan.

5.Penyerahan (“overdracht” atau “levering”) berdasarkan

suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang

yang berhak memindahkan eigendom.

Dalam zaman sekarang, yang terpenting ialah cara yang paling

akhir disebutkan itu, yaitu “penyerahan (levering”). Perkataan

penyerahan mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa

penyerahan kekuasaan belaka (“feitelijke levering”). Kedua

perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada

orang lain (“juridische levering”). Dua pengertian tersebut nampak

dalam pemindahan hak milik atas benda yang tak bergerak, karena

pemindahan ini tidak cukup dilaksanakan dengan pengoperan

kekuasaan belaka, melainkan harus pula dibuat suatu surat

penyerahan (“akte van transport”) yang harus dikutip dalam daftar

eigendom.

Sebaliknya, terhadap benda yang bergerak kedua perbuatan

tersebut telah menjadi satu, karena menurut undang-undang,

terhadap benda yang bergerak ini levering lazimnya berupa

penyerahan dari tangan ke tangan.

Bagaimana pentingnya akibat pengertian tentang

“penyerahan” itu nampak jika kita membandingkan sistem B.W.

dengan sistem Code Civil mengenai masalah ini. Menurut Code Civil,

dalam hal jual beli, hak milik berpindah pada saat perjanjian jual beli

itu ditutup, sedangkan menurut sistem B.W. suatu perjanjian jual beli

belumlah berpindah hak milik, tanpa perbuatan “levering,” yaitu

untuk benda yang bergerak penyerahan dari tangan ke ta-

ngan dan untuk benda yang tak bergerak pengutipan “akte van

transport” dalam register eigendom, yang dinamakan “balik nama”

Menurut sistem B.W., suatu pemindahan hak terdiri atas dua

bagian. Pertama suatu“obligatoire overeenkomst” dan kedua

suatu “zakelijke overeenkomst.” Yang dimaksudkan dengan yang

pertama, ialah tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak itu,

misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran, sedangkan yang

kedua, ialah pemindahan hak itu sendiri. Dalam hubungan ini adalah

penting apakah sah pembalikan nama dalam hal jual beli benda

yang tak bergerak itu tergantung pada sah atau tidak sahnya

perjanjian obligatoir? Ataukah harus dipandang terlepas dari obliga-

toir overeenkomst itu. Pertanyaan ini, penting bagi orang pihak

ketiga, karena ada kemungkinan suatu perjanjian jual beli pada

suatu hari dibatalkan karena ternyata orang yang telah menjual

benda — yang sudah diserahkan — tidak berhak menjual benda itu,

sedangkan benda itu barangkah telah dijual lebih lanjut oleh si

pembeli. Menurut pendapat yang lazim dianut oleh para ahli hukum

dan para hakim, dalam B.W. berlaku apa yang dinamakan

“causaal stelsel,” di mana memang sah atau tidaknya suatu

pemindahan hak milik itu digantungkan pada sah atau tidaknya

perjanjian obligatoir, misalnya, perjanjian jual beli atau perjanjian

schenking dan sebagainya. Dalam sistem ini diberatkan pemberian

perlindungan pada si pemilik, dengan mengorbankan kepentingan

orang-orang pihak ketiga. *) Jika persoalan mengenai sah atau

tidaknya levering itu dipandang terlepas dari sah atau tidaknya

perjanjian obligatoir, maka dikatakan dianut “abstractstelsel,” di

mana lebih dipentingkan perlindungan orang-orang pihak ketiga.

Menurut B.W. obligatoire overeenkomst itu tidak usah berupa suatu

perjanjian tertulis, karena perjanjian jual beli dengan lisan, meskipun

mengenai suatu benda yang tak bergerak, juga diperbolehkan.

Hanyalah penyerahan — mengenai benda yang tak bergerak —

harus dilakukan dengan pembuatan suatu tulisan yang dinamakan

“akte van transport” (surat penyerahan), yang harus dibuat

secara resmi (authentiek), di depan notaris. Akte tersebut berupa

suatu keterangan timbal-balik yang ditandatangani bersama oleh si

penjual dan si pembeli, yang secara pokok berisi di satu pihak

penjual menyerahkan hak miliknya, di pihak lain pembeli

menyatakan menerima hak milik atau benda yang bersangkutan.

Biasanya si penjual dan si pembeli itu bersama-sama

menghadap pegawai pengurusan pembalikan nama

(Overschrijvings-ambtenaar, sekarang Pegawai Kadaster) untuk

bersama-sama melaksanakan pembalikan nama. Tetapi menurut

pendapat yang lazim dianut, si pembeli itu juga dapat menghadap

sendirian saja, jika ia sudah memegang akte tranpsport, karena itu

Dianutnya   sistem  causal  yang   juga   mensyaratkan   bahwa   yang   memindahkan

milik  itu  haruslah  orang yang  berwenang  (pemilik),  dapat  disimpulkan  dari

pasal 584 BW. Suatu penyimpangan adalah pasal 1977 (1) yang menentukan

bahwa   mengenai   barang  bergerak “bezitter”   dianggap   sebagai   pemilik   dan

karenanya dapat memindahkan hak milik secara sah.

berarti ia telah mendapat kuasa dari si penjual untuk melaksanakan

sendiri pembalikan nama itu. *)

Seorang pembeli barang yang tak bergerak akan menemui

kesulitan jika si penjual tidak suka memberikan bantuannya dalam

pembuatan akte transport tersebut, karena menurut pendapat yang

sekarang ini masih lazim dianut oleh para hakim, suatu akte

transport tidak mungkin diganti dengan suatu putusan Pengadilan.

Dengan begitu, si pembeli hanya dapat menuntut penggantian

kerugian atau meminta supaya oleh hakim ditetapkan uang paksa

guna secara tidak langsung memaksa si penjual memenuhi

kewajibannya, tetapi ia tidak dapat melaksanakan pemindahan hak

milik atas benda yang telah dibelinya itu.

Sebagaimana telah diterangkan, hak-hak piutang — yang oleh

undang-undang dipandang sebagai benda yang bergerak — dapat

juga dijual kepada orang lain. Pemindahan hak piutang ini

dinamakan “cessie” dan sebetulnya merupakan penggantian orang

berpiutang lama yang dalam hal ini dinamakan “cedent,” dengan

seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan

“cessionaris.” Menurut pasal 613 B.W. pemindahan itu harus

dilakukan dengan suatu akte authentiek atau di bawah tangan,

jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan surat

piutangnya saja. Selanjutnya agar pemindahan itu berlaku terhadap

si berhutang, akte cessie tersebut harus diberitahukan padanya

secara resmi (“betekend”). Hak piutang, dianggap telah berpindah

pada waktu akte cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akte itu

diberitahukan pada si berhutang.

Dengan demikian, menurut macamnya benda, menurut J3.W.

ada tiga macam levering, yaitu :

a).   Levering benda bergerak,

b).   Levering benda tak bergerak,

c).   Levering piutang atas nama.

Suatu cara lain untuk memperoleh hak milik atas suatu benda

ialah lewatnya waktu (verjaring). Lewatnya waktu sebagai cara

untuk memperoleh hak milik ini dinamakan“acquisitieve verjaring”

yang harus dibedakan dari “extinctieve verjaring” dengan mana

seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan

hukum. Sebagaimana telah diterangkan, seorang bezitter yang jujur

atas suatu benda yang tak bergerak, lama-kelamaan dengan

lewatnya waktu dapat menjadi pemilik benda tersebut. Adapun

waktu itu oleh undang-undang ditetapkan selama dua puluh tahun,

jika ia dapat menunjukkan sesuatu titel. Dan sepanjang waktu-waktu

tersebut, berzitter itu harus terus-menerus secara terang — artinya

secara dapat dilihat oleh umum — menguasai bendanya, dengan

tiada pernah mendapat gangguan dari orang lain.

*) Menurut PP 10/1961 jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh

Menteri   Agraria.   Pejabat   tersebut   dinamkan   Pejabat   Pembuat   Akte   Tanah   (PPAT).

Kemudian   akte   jual   beli   harus   disampaikan   kepada   Kantor   Pendaftaran   Tanah   untuk

didaftarkan dalam daftar Buku Tanah yang bersangkutan.

Perolehan hak, lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara

khusus atau satu per satu dari seorang kepada orang lain, misalnya

karena jual beli, pemberian, pertukaran dan sebagainya. Ini

dinamakan perolehan berdasarkan suatu “bijzondere titel.” Tetapi

ada juga perolehan hak-hak secara umum, dengan tidak memakai

perincian satu per satu. Hal itu terjadi pada suatu pewarisan atau

perkawinan dengan percampuran kekayaan (boedelmenging). Seorang

ahliwaris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si

meninggal. Seorang isteri yang kawin dalam percampuran kekayaan

memperoleh separo h dari semua hak-hak suaminya. Dalam hal ini

sekelompok hak seseorang berpindah “en bloc” pada seorang lain.

Perolehan ini dinamakan suatu perolehan yang berdasarkan suatu

“algemene titel.”

c.    Hak-hak kebendaan di atas benda

orang lain

Erfdienstbaarheid atau servituut

Yang dimaksudkan dengan “erfdienstbaarheid” ialah suatu

beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan

suatu pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari

pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di

pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A, atau air yang

dibuang dari pekarangan itu dialirkan melewati pekarangan A. Oleh

karena erfdienstbaarheid itu suatu hak kebendaan, ia mengikuti

pekarangan yang memikul beban itu apabila pekarangan ini dijual

pada orang lain. Erfdienstbaarheid diperoleh karena suatu titel (jual

beli, pemberian, warisan dan sebagainya) atau karena lewat waktu

(telah berpuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang

lain), dan ia hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan

satu orang atau juga karena lewat waktu (lama tidak dipergunakan).

Hak Opstal

Hak Opstal adalahsuatu hak untuk memiliki bangunan-

bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain(pasal

711 B.W.). Hak kebendaan ini, dapat dipindahkan pada orang lain

dan dapat juga dipakai sebagai jaminan hutang (hypo-theek). Ia

diperoleh karena suatu titel, sedangkan perolehan karena lewat

waktu juga mungkin, Ia hapus karena :

1.    Apabila hak milik atas tanah dan bangunan atau tanaman

jatuh dalam satu tangan;

2.Apabila ia selama tiga puluh tahun tidak dipergunakan;

3.Apabila waktu untuk yang diperjanjikan telah lampau;

4.Apabila ia diakhiri oleh pemilik tanah. Pengakhiran ini

hanya dapat dilakukan setelah hak tersebut paling sedikit

sudah dipergunakan selama tiga puluh tahun, dan harus

didahului dengan suatu pemberitahuan paling sedikit satu

tahun sebelumnya.

Hak Erfpacht

Hak Erfpacht adalah suatu hak kebendaan untuk menarik

penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang

tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang

atau penghasilan tiap-tiap tahun, yang dinamakan “pacht” atau

“canon” (pasal 720 B.W.). Semua hak si pemilik tanah dijalankan

oleh orang yang memegang hak erfpacht dan pengakuan terhadap

hak si pemilik hanya berupa pembayaran “canon” tersebut. Hak

erfpacht ini banyak dipergunakan untuk perusahaan besar (cultures)

atau pembukaan tanah yang masih belukar dan berhubung dengan

itu ia diberikan untuk waktu yang lama, biasanya 75 tahun. Hak ini

dapat juga dijual atau dipakai sebagai jaminan hutang (hypotheek).

Lain dari hak “vruchtgebruik”, hak erfpacht berpindah pada para

ahliwaris apabila orang yang mempunyai hak meninggal.

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik adalahsuatu hak kebendaan untuk menarik

penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu

kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda

tersebut tetap dalam keadaannya semula (pasal 756 B.W.). Uraian

yang diberikan oleh undang-undang ini kurang lengkap, karena hak

vruchtgebruik tidak hanya memberikan hak untuk menarik

penghasilan saja, melainkan juga untuk memakai benda itu.

Teranglah, menurut maksud undang-undang hak

vruchtgebruik hanya dapat diberikan atas benda-benda

yang tidak akan hilang atau menjadi berkurang karena

pemakaian, yaitu benda-benda yang tak dapat diganti.

Tetapi dalam praktek telah timbul suatu vruchtgebruik

atas barang-barang yang dapat diganti, misalnya atas

suatu modal (sejumlah uang). Dalam hal yang demikian

dikatakan “oneigenlijk vruchtgebruik.”

Salah satu hal yang penting, bahwa hak

vruchtgebruik selalu diberikan pada seorang secara

pribadi. Karenanya hak itu berakhir dengan sendirinya

apabila orang tersebut meninggal. Kewajiban seorang

vruchtgebruiker ialah : Membuat pencatatan

(inventarisatie) pada waktu ia menerima haknya.

Menanggung segala biaya pemeliharaan dan perbaikan

yang biasa. Memelihara benda itu sebaik-baiknya dan

menyerahkannya dalam keadaan yang baik apabila hak

itu berakhir. Ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian,

apabila ia melalaikan kewajibannya.

Hak vruchtgebruik ini, biasanya dipergunakan untuk

memberi penghasilan (tunjangan) pada seseorang

selama hidupnya, misalnya dalam suatu testament

seorang menentukan bahwa harta bendanya diwariskan

kepada anak-anaknya, tetapi si isteri selama hidupnya

mendapat vruchtgebruik atas kekayaan itu. Hak

vruchtgebruik (begitu juga erfpacht) adalah sebegitu

luasnya, hingga si pemiliknya sendiri tinggal namanya

saja sebagai pemilik, tetapi sama sekali tidak

mengenyam kenikmatan miliknya itu. Sebab itu ia lazim

juga dinamakan “blote eigenaar.”

d.    Pand dan Hypotheek

Kedua hak kebendaan ini, memberikan kekuasaan atas suatu

Hak keben-benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan

bagi famlnan*”‘* hutang seseorang. Betul menurut pasal 1131 B.W.

semua benda suatuhutang atau kekayaan seseorang menjadi jaminan

untuk semua hutang-hutangnya, tetapi sering orang tidak puas

dengan jaminan secara umum ini. Lalu ia meminta supaya suatu

benda tertentu dijadikan tanggungan. Apabila orang yang berhutang

tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat

dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si

berhutang, dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada

penagih-penagih hutang lainnya.

Dalam hukum Rumawi, semacam hak gadai yang dinamakan

“fiducia” berupa suatu pemindahan hak milik dengan perjanjian

bahwa benda itu akan dikembalikan apabila si berhutang sudah

membayar hutangnya. Selama hutang belum dibayar, orang yang

menghutangkan menjadi pemilik benda yang menjadi tanggungan

itu. Sebagai pemilik dengan sendirinya ia berhak menyuruh

memakai atau menyewakan benda itu pada si berhutang, sehingga

orang ini tetap menguasai bendanya.

Suatu cara lain untuk memberikan jaminan bagi suatu hutang,

ialah yang dinamakan “pignus depositum,” di mana barang

tanggungan tidak menjadi milik orang yang menghutangkan selama

hutangnya belum dibayar, tetapi barang itu diserahkan padanya

untuk menjadi pegangan saja.

Juga cara ini mengizinkan, barang tanggungan itu tetap berada

dalam tangan orang yang berhutang. Selanjutnya ada cara lagi yang

dinamakan “hypotheca,” di mana barang tanggungan tidak

dipindahkan ke dalam tangan orang yang menghutangkan, tetapi

orang ini selalu dapat memintanya, meskipun barang itu sudah

berada di tangan orang lain, apabila orang yang berhutang tidak

menepati kewajibannya. Baik barang-barang yang bergerak maupun

yang tak bergerak dapat diberikan dalam “hypotheca” tersebut.

Suatu keberatan yang terasa dalam hukum Rumawi, bahwa

orang-orang lain tidak dapat mengetahui tentang adanya hak-hak

kebendaan tersebut di atas, sehingga sering terjadi orang

memperoleh hak milik atau hak lain atas suatu benda tetapi

kemudian ternyata ada suatu hak kebendaan yang lebih tua,

sehingga orang itu menderita kerugian karenanya.

Dalam hukum Germania yang memang sudah mengenal suatu

pembedaan pokok antara benda-benda yang bergerak dan benda-

benda yang tak bergerak, telah ada pembedaan antara pemberian

tanggungan berupa barang yang tak bergerak, yang dinamakan

“Satzung” dan harus dilakukan di depan hakim untuk memberikan

pengumuman. Pemberian tanggungan berupa barang yang

bergerak, yang harus disertai pemindahan bezit atas barang

tersebut, seperti halnya dengan “pignus depositum” dalam hukum

Rumawi.

Pandrecht

Menurut B.W. pandrecht adalah suatu hak kebendaan atas

suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-

mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut,

dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari

pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih

lainnya” (pasal 1150 B.W.). Sifatnya sebagai hak kebendaan (dapat

dipertahankan terhadap tiap orang) nampak dari kekuasaan orang

yang memegang barang tanggungan (pandnemer) untuk meminta

dikembalikannya barang yang ditanggungkan apabila barang itu

hilang (pasal 1152 ayat 4) dan lebih nyata lagi dari kekuasaannya

untuk menjual barang itu dengan tidak usah meminta perantaraan

hakim, untuk selanjutnya mengambil pelunasan dari pendapatan

penjualan itu dengan mengecualikan orang-orang lain. Kedudukan

seorang pandnemer yang tidak tergantung dari orang-orang lain itu,

tampak pula jika orang yang berhutang jatuh pailit. Dalam

pailisemen ini pandnemer dapat melaksanakan haknya tersendiri,

lepas dari penagih-penagih lainnya.

Pandrecht atau hak gadai adalah yang dinamakan suatu hak

accessoir artinya adanya hak itu tergantung dari adanya suatu

perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang-piutang yang dijamin

dengan hak tersebut. Yang dapat dijadikan obyek dari pandrecht,

ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang

yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu

harus kepunyaan orang yang berhutang, meskipun lazimnya orang

yang berhutang itu juga yang memberikan tanggungan, tetapi itu

tidak diharuskan.

Oleh undang-undang hanya ditentukan, bahwa orang yang

memberikan tanggungan (pandgever) itu harus “bekwaam,” artinya

cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum. Bahwasanya

kemudian ternyata ia tidak berhak untuk memberikan barang itu

sebagai tanggungan, hal itu tidak boleh dipertanggungjawabkan

pada orang yang menerima tanggungan (pandnemer). Misalnya saja

seorang penyewa atau yang pinjam barang, tidak berhak untuk

menjual atau menggadaikan barang itu. Tetapi andaikata ia

memberikan barang itu sebagai tanggungan, menurut undang-

undang hak gadai atau pandrecht yang diperjanjikan itu sah juga,

karena pandnemer menurut undang-undang berhak menganggap

orang itu sebagai pemilik (pasal 1152 ayat 4). Ketentuan ini, serupa

dengan apa yang termuat dalam pasal 1977 B.W. tentang perolehan

hak milik atas benda yang bergerak. Baiklah diperingatkan, bahwa di

sini pun anasir kejujuran harus ada.

Menurut undang-undang, pandrecht itu dianggap barulah lahir

dengan penyerahan kekuasaan (bezit) atas barang yang dijadikan

tanggungan itu pada pandnemer. Penyerahan kekuasaan ini, oleh

undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk lahirnya

suatu pandrecht. Perlu kiranya diterangkan bahwa undang-undang

mengizinkan barang tanggungan itu ditaruh di bawah kekuasaan

seorang pihak ketiga atas persetujuan kedua belah pihak yang

berkepentingan. Jadi sebetulnya yang dikehendaki oleh undang-

undang itu, ialah ditariknya barang itu dari kekuasaan orang yang

memberikan tanggungan. Dengan demikian, teranglah bahwa

“constitution possessorium” tak pernah terjadi, tetapi

diperkenankan, misalnya memberikan tanggungan dengan jalan

menggadaikan surat cognosement atau ceel. Mengenai yang

dinamakan “papieren aan order,” misalnya surat wesel, surat order

atau cognosement, perlu. Selain surat-surat itu, diserahkan, juga

dilakukan “endossement.”

Jikalau kita ringkaskan, maka hak-hak seorang pandnemer

adalah sebagai berikut:

1.Ia berhak untuk menahan barang yang dipertanggungkan

sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai

jumlah pokok maupun bunga.

2.Ia berhak untuk mengambil pelunasan ini dari pendapatan

penjualan barang tersebut, apabila orang yang berhutang

tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang itu, dapat

dilakukannya sendiri, tetapi dapat juga ia minta

perantaraan hakim. Oleh hakim ditetapkan barang itu

menjadi milik orang yang menghutangkan itu sebagai

pelunasan hutang seluruhnya atau hanya untuk sebagian

saja.

3.Ia berhak untuk minta ganti biaya-biaya yang ia telah

keluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu.

4.Ia berhak untuk menggadaikan lagi barang tanggungan

itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti

halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi

(herpro longa tie).

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-

kewajiban yang berikut :

1.Ia bertanggungjawab tentang hilangnya atau kemunduran

harga barang tanggungan, jika itu disebabkan karena

kelalaiannya.

2.Ia harus memberitahukan pada orang yang berhutang

apabila  ia  hendak  menjual barang tanggungannya.

3.Ia harus memberikan perhitungan tentang pendapatan

penjualannya itu dan setelah ia mengambil pelunasan

hutangnya, harus menyerahkan kelebihannya pada si

berhutang.

4.Ia harus mengembalikan barang tanggungan, apabila

hutang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan

barang tanggungan telah dibayar lunas.

5.

Berhubung dengan sifatnya accessoir, teranglah pandrecht

hapus dengan hapusnya hutang yang ditanggung. Pandrecht juga

hapus karena dilepaskan secara sukarela, atau jika barang

tanggungan hilang atau hapus (musnah). Selanjutnya hak gadai

hapus, jika seorang pemegang gadai — lantaran sesuatu sebab —

menjadi pemilik dari barang yang dipegangnya sebagai tanggungan

itu.

Lain dari itu, jika seorang pandnemer merawat barang

tanggungan itu tidak baik, hingga dapat dikhawatirkan barang itu

akan rusak, orang yang memberikan tanggungan berhak meminta

kembali barangnya.

Syarat, bahwa barang yang digadaikan harus ditarik dari

kekuasaan si berhutang, dalam praktek sudah sering dirasakan

sebagai suatu keberatan. Misalnya : — untuk mengambil contoh

yang terkenal di Negeri Belanda — Seorang cafehouder yang

membutuhkan kredit dari pabrik bier, dan tidak mempunyai benda

lain untuk dipertanggungkan selain inventarisnya. Jika inventaris ini

ditarik dari kekuasaannya, tentulah ia tak dapat bekerja lagi. Jalan

yang ditempuh dalam praktek untuk mengatasi kesulitan tersebut,

menyerahkan hak milik atas barang-barang yang dipertanggungkan,

dengan perjanjian, bahwa penyerahan hak milik itu “hanya untuk

jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.” Ciptaan ini

sudah lazim dinamakan “fiduciaire eigen-doms-overdracht” atau

penyerahan hak milik secara kepercayaan (fides berarti

kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa pihak berpiutang

memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan). Meskipun pada

hakekatnya, mewujudkan suatu penyelundupan undang-undang,

tetapi menurut Hoge Raad — yang menginsyafi kebutuhan

masyarakat — perjanjian semacam itu diperbolehkan, dengan alasan

bahwa ia adalah suatu perjanjian lain dari pandovere-enkomst.

Putusan ini terkenal dengan nama “Bierbrouwerij-arrest.”

Hypotheek

Menurut pasal 1162 B.W. hypotheek adalahsuatu hak

kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk

mengambil pelunasan suatu hutang dari (pendapatan penjualan)

benda itu. Memang pandrecht dan hypotheek adalah hak yang

serupa. Perbedaan di antara dua itu hanya disebabkan karena

pandrecht dapat diberikan melulu atas benda-benda yang bergerak,

sedangkan hypotheek hanya atas benda-benda yang tak bergerak.

Asas pengumuman bagi pemberian tanggungan yang berupa

benda yang tak bergerak, belum terkenal dalam hukum Rumawi,

padahal pengumuman itu sekarang dianggap sebagai suatu syarat

mutlak bagi suatu peraturan yang baik. Di samping itu, ada syarat

kedua yang dinamakan “specialiteit,” artinya penunjukan suatu

benda yang tertentu atau khusus yang dijadikan tanggungan.

Perbedaan antara pand dan hypotheek dapat kita ringkaskan

sebagai berikut :

1.Pandrecht harus disertai dengan penyerahan kekuasaan

atas barang yang dijadikan tanggungan, hypotheek tidak.

2.Pandrecht hapus, jika barang yang dijadikan tanggungan

berpindah ke tangan orang lain, tetapi hypotheek tetap

terletak sebagai beban di atas benda yang dijadikan

tanggungan meskipun benda ini dipindahkan pada orang

lain.

3.Lebih dari satu pandrecht atas satu barang meskipun tidak

dilarang oleh undang-undang, di dalam praktek hampir tak

pernah terjadi, tetapi beberapa hypotheek yang bersama-

sama dibebankan di atas satu rumah adalah suatu

keadaan yang biasa.

Hypotheek seperti halnya dengan pand bersifat accessoir,

artinya diadakan sebagai buntut belaka dari suatu perjanjian pokok,

yaitu perjanjian pinjam uang. Yang dapat dijadikan obyek hypotheek,

hanyalah benda yang tak bergerak yang bukan milik orang yang

menghutangkan sendiri. Suatu hypotheek, hanya dapat diberikan

oleh pemilik benda tersebut (pasal 1168 B.W.). Di dalam akte,

hypotheek harus diterangkan untuk jumlah berapa hypo-theek itu

diberikan. Semua perjanjian yang menetapkan, bahwa orang yang

menghutangkan akan dapat memiliki benda tanggungan adalah

batal (pasal 1178 B.W.).

Perjanjian hypotheek, harus diletakkan dalam suatu akte

authentiek, yaitu suatu akte notaris. Supaya ia mempunyai kekuatan

terhadap orang pihak ketiga, hypotheek harus didaftarkan pada

pegawai pengurusan pembalikan nama (overschrijvingsambte-naar)

yang wilayahnya meliputi tempat di mana terletak persil atau rumah

yang dipertanggungkan. Pegawai pengurusan pembalikan nama

tersebut lazim juga dinamakan pegawai penyimpan hypotheek

(hypotheekbewaarder). Untuk pendaftaran tersebut di atas, yang

dilakukan atas permintaan orang yang menghutangkan, harus

diserahkan suatu petikan dari akte hypotheek — petikan mana

dinamakan “borderel” — yang harus memuat : nama orang yang

menghutangkan, nama orang yang berhutang, jumlah hutang,

penunjukan persil yang dijadikan tanggungan menurut keterangan

kadaster dan selanjutnya hak-hak apa yang khusus telah

diperjanjikan (bedingen). *)

Orang yang memberi tanggungan, lazim dinamakan pemberi

hypotheek. Pihak yang menerimanya dinamakan pengambil atau

pemegang hypotheek. Jika ada beberapa orang pemegang

hypotheek atas satu persil, mereka itu diberikan nomor urut menurut

tanggal pendaftaran masing-masing hypotheek. Sebagaimana telah

diterangkan, suatu hypotheek yang tidak didaftarkan tidak

mempunyai kekuatan apapun. Nomor urut para pemegang

hypotheek juga lazim dinamakan tingkatan (rang) dan menunjukkan

kedudukan masing-masing apabila diadakan pembagian pendapatan

lelangan persil yang dipertanggungkan.

Hak-hak yang menurut undang-undang boleh diperjanjikan

(“bedingen”) dalam suatu perjanjian hypotheek, ialah :

penjualan benda-benda itu harus dibagi di antara para penagih

menurut perimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali jikalau

di antara mereka itu ada sementara yang oleh undang-undang telah

diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari pada

penagih-penagih yang lainnya. Menurut pasal 1133 mereka ini ialah

*) Menurut PP 10/1961 pembebanan tanah dengan hypotheek harus dilakukan di hadapan

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Pejabat tersebut dinamakan

Ppiahat. Ppmhnflt Akt.p Tanah fPPATV

penagih-penagih yang mempunyai hak-hak yang timbul dari

“privilege,” pand atau hypotheek.

Apa yang dimaksudkan dengan privilege, ini diterangkan oleh

pasal 1134, yaitu suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih

yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifat

piutang. Piutang-piutang semacam ini dinamakan “bevoor-rechte

schulden.” Pand dan hypotheek mempunyai kedudukan yang lebih

tinggi daripada privilege, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan

lain. Pand dan hypotheek tidak pernah bertentangan satu sama lain,

karena pand hanya dapat diberikan atas barang-barang yang

bergerak, sedangkan hypotheek sebaliknya hanya mungkin atas

benda-benda yang tak bergerak.

Meskipun privilege mempunyai sifat-sifat yang menyerupai

pand atau hypotheek, tetapi kita belum dapat menamakannya suatu

hak kebendaan, karena privilege itu barulah timbul apabila suatu

kekayaan yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi

semua hutang dan karena privilege itu tidak memberikan sesuatu

kekuasaan terhadap suatu benda. Seorang penagih yang mempunyai

privilege pun tidak dapat menyita sesuatu benda jika ia tidak

memegang suatu titel eksekutorial, misalnya suatu putusan hakim.

Dapat diperingatkan bahwa privilege itu diberikan oleh undang-

undang sendiri kepada beberapa macam penagihan atau piutang

berhubung dengan sifat piutang-piutang itu. Sedangkan pand dan

hypotheek selalu harus semata-mata diperjanjikan oleh pihak yang

berkepentingan.

Menurut undang-undang ada dua macam privilege. Pertama,

yang diberikan terhadap suatu benda tertentu. Kedua, yang

diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berhutang. Privilege

semacam yang pertama itu, mempunyai kedudukan lebih tinggi

daripada yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang

berhutang.

Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap barang-

barang tertentu ialah :

1)Biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk

penyitaan dan penjualan suatu benda atau yang

dinamakan biaya-biaya eksekusi; harus diambilkan dari

pendapatan penjualan tersebut terlebih dahulu daripada

privilege lain-lainnya, bahkan terlebih dahulu pula

daripada pand dan hypotheek.

2)Uang-uang sewa dari benda-benda yang tak bergerak

(rumah atau persil) beserta ongkos-ongkos perbaikan

yang telah dikeluarkan si pemilik rumah atau persil, tetapi

seharusnya dipikul oleh si penyewa, penagihan uang sewa

dan ongkos perbaikan ini mempunyai privilege terhadap

barang-barang perabot rumah (meubi-lair) yang berada

dalam rumah atau di atas persil tersebut.

3)Harga barang-barang bergerak yang belum dibayar oleh si

pembeli jikalau ini disita, si penjual barang mendapat

privilege atas hasil penjualan barang itu.

4)Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan

suatu benda, dapat diambilkan terlebih dahulu dari hasil

penjualan benda tersebut, apabila benda itu disita dan

dijual.

5)Biaya-biaya pembikinan suatu benda yang belum dibayar,

si pembikin barang ini mendapat privilege atas

pendapatan penjualan barang itu, apabila barang itu disita

dan dijual.

Piutang-piutang yang diberikan privilege terhadap semua

kekayaan orang yang berhutang, ialah :

1.Biaya eksekusi dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkan kekayaan yang telah disita itu.

2.Ongkos penguburan dan ongkos pengobatan selama sa

kit yang mengakibatkan matinya orang yang berhutang.

3.Penagihan-penagih an karena pembelian bahan-bahan

makanan untuk keperluan orang yang berhutang beserta

keluarganya, selama enam bulan yang paling akhir.

4.Penagihan-penagihan dari “kostschoolhouders” untuk

tahun yang terakhir.

Menurut pasal 1140 B.W. segala barang perabot rumah yang

berada di sebuah rumah sewaan, menjadi tanggungan bagi si pemilik

rumah untuk uang sewa yang belum dibayar, dengan tidak

memandang apakah barang-barang itu kepunyaan si penyewa

sendiri ataukah kepunyaan orang lain yang mungkin hanya dititipkan

saja di situ. Selanjutnya si pemilik rumah itu berhak meminta

kembali barang-barang itu dan menyitanya apabila barang-barang

itu dipindahkan ke tempat lain, asal saja ia mempergunakan haknya

ini dalam waktu 40 hari. Dengan demikian, privilege dari si pemilik

rumah terhadap barang-barang perabot rumah yang dipergunakan

untuk menghiasi rumah sewaan itu sudah hampir meningkat pada

suatu hak kebendaan. Penyitaan yang dilakukan oleh pemilik rumah

atas barang-barang perabot rumah itu, lazim dinamakan

“pandbeslag.” Perkataan pand di sini tidak berarti gadai tetapi persil.

Jikalau ada pertentangan antara privilege seorang penjual barang

yang harganya belum dibayar oleh si pembeli dengan privilege

seorang pemilik rumah terhadap barang-barang yang sama, maka

menurut undang-undang yang dimenangkan ialah privilege si pemilik

rumah, kecuali apabila si penjual barang dapat membuktikan bahwa

pemilik rumah itu pada waktu ia menyita barang tersebut sudah

mengetahui bahwa barang itu belum dibayar, (pasal 1146).

Juga si pemilik rumah dimenangkan terhadap pihak ketiga

kepada siapa barang perabot rumah itu telah diperikatkan dalam

gadai (pasal 1142). Dengan sendirinya juga terhadap pihak kepada

siapa barang-barang itu telah diserahkan dalam f.e.o. (“fi-duciare

eigendoms overdracht”).

4. Hak reklame

Sebagaimana diterangkan, seorang penjual barang bergerak

yang belum menerima pembayaran harga barangnya, mempunyai

suatu penagihan yang diberikan kedudukan istimewa (privilege) atas

hasil penjualan barang tersebut, jikalau barang itu masih berada di

tangan si berhutang, yaitu si pembeli. Hak tersebut diberikan pada si

penjual barang dengan tidak dibedakan apakah penjualan telah

dilakukan dengan tunai atau dengan kredit.

Jikalau penjualan dilakukan dengan tunai, artinya harga barang

harus dibayar seketika juga, maka menurut pasal 1145 B.W., kepada

si penjual barang diberikan kekuasaan untuk meminta kembali

barangnya, selama barang itu masih berada di tangan si pembeli,

asal saja permintaan kembali ini dilakukan dalam waktu 30 hari

setelah penyerahan barang kepada si pembeli. Hak ini dinamakan

hak reklame (reklame berarti permintaan kembali). Sudah tentu,

permintaan kembali tersebut hanyalah akan ada artinya apabila

barangnya masih dalam keadaannya semula.

Hak reklame selainnya diatur dalam B.W. juga diatur dalam

W.v.K. (pasal 230 dan selanjutnya), bukan di situ terdapat suatu

peraturan yang agak panjang lebar, akan tetapi peraturan dalam

W.v.K. itu hanya berlaku dalam hal si pembeli dinyatakan pailit.

Peraturan yang diberikan oleh B.W. memang hanya dimaksudkan

untuk jual beli barang secara kecil-kecilan saja, yang biasanya

dilakukan tunai, sedangkan peraturan dalam W.v.K. juga

dimaksudkan untuk jual beli barang secara besar-besaran, yang

banyak dilakukan atas kredit.

Oleh pembuat undang-undang, hak reklame tersebut rupanya

tidak dianggap sebagai suatu penagihan dari seorang berpiutang.

Sebab menurut Peraturan Pailisemen semua penagihan piutang

terhadap si pailit harus diajukan kepada Weeskamer untuk kemudian

disahkan dalam rapat verifikasi. Tetapi tidak demikian halnya dengan

suatu tuntutan reklame. Memang hak reklame ini ada miripnya

dengan suatu hak keebendaan. Karena itu ia diatur dalam Buku II

B.W.

Dalam hal si pembeli barang telah dinyatakan pailit, maka hak

reklame dapat dilakukan :

a)dengan tidak mengingat apakah jual beli telah dilakukan

tunai atau kredit,

b)juga apabila barangnya disimpan oleh seorang pihak

ketiga,

c)dalam waktu 60 hari setelah barangnya ditaruh di rumah

si pembeli atau di rumah orang pihak ketiga tersebut. Juga

tentu saja barang itu harus masih dalam keadaan semula.

Jika si pembeli telah membayar sebagian harganya, maka si

penjual berhak juga meminta kembali barang-barangnya, asal saja ia

mengembalikan uang yang telah diterimanya itu kepada Weeskamer

selaku curatrice dalam pailisemen.

Jika si pembeli telah mengakseptir suatu wesel, maka si penjual

barang kehilangan haknya untuk meminta kembali barangnya. Ini

berarti, akseptasi dari suatu wesel oleh undang-undang

dipersamakan dengan suatu pembayaran. Jika akseptasi itu hanya

untuk sebagian dari jumlah harga barang, hak reklame tidak hilang,

akan tetapi si penjual diwajibkan memberikan tanggungan kepada

Weeskamer sama dengan jumlah wesel yang diaksep.

Jika barang-barangnya telah digadaikan oleh si pembeli,

misalnya pada suatu bank (hal mana banyak dilakukan dalam

perdagangan) si penjual dapat memintanya kembali dari orang yang

menggadaikan barang-barang itu, asal saja ia mengembalikan uang

pinjaman beserta bunganya.

Weeskamer berhak untuk menolak permintaan kembali sesuatu

barang yaitu dengan melunasi pembayaran harga barang

sepenuhnya. Jalan ini tentunya hanya akan dipilih jika ada harapan

barang tersebut akan dapat dijual lagi dengan harga yang melebihi

harga semula.

Pada hakekatnya, hak reklame itu merupakan sesuatu hak si

penjual untuk membatalkan perjanjian jual beli.

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang ini bermaksud untuk mengadakan Hukum

Agraria Nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah.

Dengan lahirnya undang-undang ini, tercapailah suatu keseragaman

(uniformitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak lagi ada hak

atas tanah menurut hukum Barat di samping hak atas tanah menurut

hukum adat.

Dengan undang-undang ini, telah dicabut Buku II Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sepanjang yang

mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang

masih berlaku sejak berlakunya undang-undang ini.

Dengan demikian telah dihapuskan dari B.W. segala ketentuan

atau pasal-pasal yang mengenai eigendom dan hak-hak kebendaan

(zakelijke rechten) lainnya atas tanah dan oleh undang-undang baru

itu telah diciptakan hak-hak yang berikut atas tanah :

a)Hak milik;

b)Hak guna usaha;

c)Hak guna bangunan;

d)Hak pakai;

e)Hak sewa.

Hak milik, adalahhak turun temurun terkuat dan terpenuh

yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat

bahwa semua hak tanah itu mempunyai funksi sosial.

Hak guna usaha, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang

dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama

25 tahun (untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama

dapat diberikan untuk waktu 35 tahun), waktu mana dapat

diperpanjang.

Hak pakai, adalahhak untuk menggunakan atau memungut

hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,

yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan

tanah.

Hak sewa, adalah hak mempergunakan tanah milik orang lain

oleh seorang atau suatu badan hukum untuk keperluan bangunan,

dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Undang-undang Pokok Agraria juga menjanjikan akan

diadakannya peraturan tentang “hak tanggungan” yang akan

menggantikan peraturan-peraturan tentang hypotheek yang

terdapat dalam B.W., tetapi sementara undang-undang mengenai

hak tanggungan tersebut belum terbentuk, maka semua peraturan

tentang hypotheek dalam B.W. masih berlaku (pasal 51 dan pasal

57).

Juga ditetapkan, bahwa hypotheek itu sekarang dapat

dibebankan pada tanah-tanah dengan hak milik, hak guna usaha dan

hak guna bangunan.

VII. HUKUM WARIS

1. Perihal warisan pada umumnya

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan

warisan, yaitu :

1.Sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang,

2.Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut undang-

undang” atau “ab intestate.” Cara yang kedua dinamakan mewarisi

secara “testamentair.”

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-

hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan

harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan

hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban

sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat

diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang

sebagai anggota suatu perkumpulan. Tetapi ada juga satu dua

kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya

anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya

ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya,

menurut undang-undang beralih pada (diwarisi oleh) ahliwaris dari

masing-masing orang yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada

juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapangan

hukum perbendaan atau perjanjian, tetapi tidak beralih pada para

ahliwaris si meninggal, misalnya hak vruchtgebruik atau suatu

perjanjian perburuhan di mana seorang akan melakukan suatu

pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Atau suatu perjanjian

perkongsian dagang, baik yang berbentuk maat-schap (perseroan)

menurut B.W., maupun yang berbentuk firma menurut W.v.K, yang

menurut undang-undang diakhiri dengan meninggalnya salah satu

anggota atau pesero.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila

seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan

kewajibannya beralih pada sekalian ahliwarisnya. Asas tersebut

tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : ’7e mort

saisit le vif,” sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si

meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan “saisine.”

Menurut pasal 834 B.W. seorang ahliwaris berhak untuk

menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan

si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai

ahliwaris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang

pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus

ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan

maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut

tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi

houder saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu

hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Pun

penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan pada seorang execu-teur-

testamentair atau seorang curator atas suatu harta peninggalan

yang tidak terurus. Seorang ahliwaris yang mempergunakan hak

penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat

gugatannya, bahwa ia adalah ahliwaris dari si meninggal dan barang

yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.

Pada asasnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru

lahir, adalah cakap untuk mewarisi. Hanya oleh undang-undang telah

ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut

(onwaardig) menerima warisan (pasal 838). Mereka itu, di antaranya

ialah seorang waris yang dengan putusan hakim telah dihukum

karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si

meninggal. Seorang waris yang telah menggelapkan, memusnahkan

atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan

atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk

membuat surat wasiat menurut kehendaknya.

Selain itu, oleh undang-undang telah ditetapkan bahwa ada

orang-orang yang berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya,

maupun hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan

menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si

meninggal. Mereka ini, di antaranya ialah notaris yang membuatkan

surat wasiat itu serta saksi-saksi yang menghadiri pembuatan

testament itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si

meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian

warisan dalam surat wasiat kepada orang-orang yang mungkin

menjadi perantara dari orang-orang ini (“tussenbeide komende

personen”) dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang perantara ini, oleh

undang-undang dianggap anak-anak dan isteri dari orang-orang yang

tidak diperbolehkan menerima warisan dari testament itu.

Selanjutnya dalam pasal 912 ditetapkan alasan-alasan yang

menurut pasal 838 tersebut di atas, menyebabkan seseorang tidak

patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untuk dapat

menerima pemberian-pemberian dalam suatu testament, kecuali

dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah mencoba

membunuh orang yang meninggalkan warisan. Jika si meninggal ini

ternyata dalam surat wasiatnya masih juga memberikan warisan

pada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai

suatu “pengampunan” terhadap orang itu.

Dalam hal mewarisi menurut undang-undang (ab intestato) kita

dapat membedakan antara orang-orang yang mewarisi “uit eigen

hoofde” dan mereka yang mewarisi “bij plaatsvervulling.” Seorang

dikatakan mewarisi “uit eigen hoofde” jika ia mendapat warisan itu

berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap si meninggal. Ia

dikatakan mewarisi “bij plaatsvervuling” jika sebenarnya seorang lain

yang berhak atas suatu bagian warisan, tetapi orang itu telah

meninggal lebih dahulu daripada orang yang meninggalkan warisan.

Apabila beberapa orang bersama-sama menggantikan seseorang,

maka dikatakan mereka itu mewarisi “bij staken,” karena mereka itu

bersama-sama merupakan suatu “staak” atau cabang. Makin banyak

anggota suatu cabang, semakin sedikit bagian masing-masing.

Dalam suatu cabang dapat terjadi satu atau beberapa cabang lagi.

2. Hak mewarisi menurut undang-

undang

Siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang

diatur sebagai berikut oleh undang-undang. Untuk menetapkan itu,

anggota-anggota keluarga si meninggal, dibagi dalam berbagai

golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka

itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta

peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lain-lainnya tidak

mendapat bagian satu apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga

dari golongan pertama itu, barulah orang-orang yang termasuk

golongan kedua tampil ke muka sebagai ahliwaris. Seterusnya, jika

tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang

dari golongan ketiga tampil ke muka.

Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta

turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak

membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak

membedakan urutan kelahiran. Mereka itu mengecualikan lain-lain

anggota keluarga dalam garis lencang ke atas dan garis samping,

meskipun mungkin di antara anggota-anggota keluarga yang

belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si

meninggal.

Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru

sejak tahun 1935 (di Negeri Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam

undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak

yang sah. Akibatnya peraturan baru ini, apabila tiada terdapat anak

sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan lain-lain anggota

keluarga. Kejadian yang semacam ini memang telah ditentang keras

oleh aliran yang berpendirian, bahwa kepada suami atau isteri itu

sebenarnya sudah cukup diberikan hak untuk memungut hasil dari

harta peninggalan saja. Dalam hal si meninggal itu mempunyai anak

dari perkawinan pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua

ini dengan cara apapun tidak boleh mendapat bagian yang melebihi

bagian seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari

seluruh harta peninggalan. Jikalau suami atau isteri kedua itu

menerima suatu legaat misalnya, maka legaat ini harus

diperhitungkan harganya dan mungkin ia sebagai ahliwaris menurut

undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi. Tetapi

meskipun demikian, ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris,

misalnya bersama dengan ahliwaris-ahli-waris lainnya berhak

meminta penyerahan bendarbenda yang termasuk harta

peninggalan dan berhak turut melakukan pembahagian harta

peninggalan itu.

 

Dalam golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-

saudara dari si meninggal. Pada asasnya orang tua itu dipersamakan

dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan

yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang

dari seperempat harta peninggalan.

Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golong-

an pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua

bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah

dan yang lainnya untuk para anggota keluarga pihak ibu si

meninggal. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan

pembagian seolah-olah di situ telah terbuka suatu warisan sendiri.

Hanya di situ tidak mungkin terjadi suatu pemecahan (kloving) lagi,

karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja. Jika dari

pihak salah satu orang tua tiada terdapat ahliwaris lagi, maka

seluruh warisan jatuh pada keluarga fihak orang tua yang lain.

Bagian seorang anak yang lahirdi luar perkawinan, tetapi

diakui (erkend natuurlijk), itu tergantung dari berapa adanya anggota

keluarga yang sah. Jika ada ahliwaris dari golongan pertama, maka

bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, sepertiga dari

bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari

perkawinan yang sah. Dan jikalau ia bersama-sama mewarisi dengan

anggota-anggota keluarga dari golongan kedua, bagiannya menjadi

separoh dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan

dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan, harus dilakukan

sedemikian rupa, sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan

itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanya

dibagi antara ahliwaris yang lainnya, seolah-olah sisa itu warisan

yang masih utuh. Contoh : Jika ada 2 orang anak yang lahir di luar

perkawinan, di samping 3 orang anak yang sah, maka yang pertama

itu akan menerima masing-masing 1/3 x 1/5 = 1/15, atau bersama-

sama 2/15. Bagian ini harus diambilkan lebih dahulu, dan sisanya,

13/15 dibagi antara anak-anak yang sah, yang karenanya masing-

masing mendapat 13/30 bagian dari warisan. Juga terhadap anak

yang lahir di luar perkawinan, undang-undang memuat pasal-pasal

perihal “penggantian” (plaatsver-vulling), sehingga apabila ia

meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya

sendiri.

Menurut undang-undang ada tiga macam penggantian (repre-

sentatie).

1. Penggantian dalam garis lencang ke bawah. Ini dapat

terjadi dengan tiada batasnya Tiap anak yang meninggal lebih

dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari

pengganti-pengganti ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu

lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya,

dengan ketentuan, bahwa segenap turunan dari satu orang yang

meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu “staak”

(“cabang”) dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang

mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak telah

meninggal lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja, maka

mereka ini mewarisi atas dasar penggantian, artinya tidak “uit eigen

hoofde”. Mereka dapat mewarisi secara langsung (“uit eigen hoof

de”) apabila semua anak si meninggal ternyata “onwaardig”,

“onterfd” atau menolak warisannya. Dalam hal-hal ini, tidak mungkin

terjadi penggantian, sebab anak-anak si meninggal masih hidup dan

hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan. Tetapi, karena

dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahliwaris dalam tingkat ke

satu, maka cucu-cucu tersebut tampil ke muka sebagai golongan

ahliwaris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewarisi atas

dasar kedudukannya sendiri-sendiri (“uit eigen hoofde”).

2.

Penggantian dalam garis samping (zijlinie), di mana

tiap saudara si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri, jika

meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga

penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.

3.

Penggantian dalam garis samping, dalam hal yang

tampil ke muka sebagai ahliwaris anggota-anggota keluarga yang

lebih jauh tingkat hubungannya daripada seorang saudara, misalnya,

seorang paman atau keponakan. Di sini ditetapkan, bahwa saudara

dari seorang yang tampil ke muka sebagai ahliwaris itu, jika

meninggal lebih dahulu, dapat juga digantikan oleh turunannya.

Untuk penjelasan diberikan contoh sebagai berikut :

A yang meninggal dengan tidak meninggalkan testament,

mempunyai seorang isteri, 3 orang anak X, Y dan Z yang masing-

masing mempunyai anak lagi, yaitu X seorang anak XI, Y dua

orang anak Yl dan Y2, Z tiga orang anak Zl, Z2 dan Z3 dan lagi 2

saudara dari A, yaitu B dan C.

1.

Jika isteri dan anak-anak masih hidup semuanya,

maka isteri mendapat 1/4 seperti juga masing-masing anak

mendapat 1/4 dari boedel.

2.

Jika Y sudah meninggal lebih dahulu, isteri mendapat

1/4, X 1/4, Yl dan Y2 masing-masing 1/8, Z 1/4 (Yl dan Y2 merupakan

suatu “staak”).

3.

Jika isteri, maupun semua anak telah meninggal lebih

dahulu, maka XI mendapat 1/3, Yl dan Y2 masing-masing 1/6 dan Zl,

-Z2 dan Z3 masing-masing 1/9 (Peraturan warisan “bij staken”).

4.

Jika isteri sudah meninggal, sedangkan Z menolak

warisannya, maka X dan Y masing-masing mendapat separoh dari

boedel. Anak-anak Z tidak mendapat apa-apa, sebab dengan

menolak warisan, Z dianggap tidak pernah menjadi waris dan tidak

dapat digantikan oleh anak-anaknya, karena ia masih hidup.

5.

Jika isteri sudah meninggal dan semua anaknya

menolak warisannya, maka semua cucu mewarisi atas dasar

kedudukannya sendiri-sendiri (“uit eigen hoofde”), jadi — karena ada

6 orang — masing-masing mendapat 1/6.

Ini berarti suatu keuntungan bagi anak-anak Z, tetapi suatu

kerugian bagi anak X, sebab atas dasar penggantian anak Z hanya

akan mendapat 1/9, sebaliknya anak X akan mendapat 1/3.

6. Jika isteri, semua anak dan semua cucu telah meninggal,

maka harta peninggalan akan diwarisi oleh B dan C masing-masing

untuk separoh.

Diperingatkan, bahwa seorang lelaki bagiannya sama saja

dengan seorang perempuan, dan di antara orang-orang dari satu

golongan atau dari satu cabang, warisan itu selalu dibagi sama rata.

3. Menerima atau menolak warisan

Jika terbuka suatu warisan, seorang ahliwaris dapat memilih

apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula

kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan

diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi

bagiannya dalam warisan itu.

Penerimaan secara penuh (zuiuere aanvaarding) dapat

dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas, jika

seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai

ahliwaris. Secara diam-diam, jika ia dengan melakukan suatu

perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang

warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, dapat dianggap

telah menerima warisan itu secara penuh. Penolakan harus dilakukan

dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri

setempat di mana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan

maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari

meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.

Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang waris

harus menentukan sikapnya Teranglah bahwa suatu keada an yang

tidak tentu terutama bagi penagih-penagih hutang dapat merugikan.

Oleh karena itu, tiap pihak yang berkepentingan berhak untuk

menggugat para ahliwaris agar menyatakan sikapnya Seorang

ahliwaris yang dituntut untuk menentukan sikap ini, mempunyai hak

untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (termijn van beraad),

hingga selama empat bulan. Akibatnya, selama waktu itu si waris

tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban seorang

ahliwaris. Terhadap dirinya tak dapat dimintakan putusan hakim.

Apabila sudah ada sesuatu putusan, pelaksanaannya harus

ditangguhkan dahulu. Jika ia digugat sebagai ahliwaris, ia dapat

mengajukan perlawanan yang bertujuan untuk mempertangguhkan

perkara sampai habisnya waktu untuk berfikir. Selama itu ahliwaris

tersebut, diwajibkan mengurus harta peninggalan itu sebaik-baiknya.

Ia tak boleh menjual apa-apa, sebab perbuatan semacam itu dapat

diartikan sebagai penerimaan penuh secara diam-diam

(stilzwijgende aanvaarding).

Kemungkinan yang ketiga bagi seorang ahliwaris, yang

merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak

dinamakan menerima dengan “voorrecht van boedelbeschrijving”

atau “beneficiaire aanvaarding.” Jika ia hendak memilih jalan ini, si

waris harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Fengadil-an

Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Akibat yang

terpenting dari “beneficiaire aanvaarding”, bahwa kewajiban si waris

untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi

sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan

menurut kekuatan warisan, sehingga si waris tidak usah

menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya

sendiri.

Dengan begitu, tidak terjadi percampuran antara harta

peninggalan dengan kekayaan si waris. Benda-benda warisan harus

diperlakukan sebagai suatu kekayaan tersendiri dan harus diurus

untuk kepentingan semua penagih menurut peraturan-peraturan

yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila hutang-hutang si

meninggal telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa dari harta

peninggalan, barulah sisa ini boleh diambil oleh para waris. Menurut

pendapat yang lazim dianut, apabila semua ahliwaris menerima

warisannya secara beneficiair, terdapatlah suatu keadaan yang mirip

dengan suatu “penyitaan umum” (pailisemen) untuk kepentingan

semua orang-orang berpiutang, sehingga tidaklah diperbolehkan

sementara orang yang datang menagih lebih dahulu menerima

pembayaran penuh, sedangkan orang-orang lain yang datang

kemudian tidak menerima pembayaran atau hanya mendapat

pembayaran untuk sebagian saja.

Kewajiban-kewajiban seorang ahliwaris beneficiair, ialah  ;

1.Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam

waktu empat bulan setelannya ia menyatakan

kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri, bahwa

ia menerima warisannya secara beneficiair.

2.Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.

3.Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan(“de

boedel tot effenheid brengen”).

4.

4.Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus

memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang

bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang

tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang

memegang hypotheek.

5.Memberikan pertanggunganjawab kepada sekalian

penagih hutang dan orang-orang yang menerima

pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa

menghitung harga serta pendapatan-pendaptan yang

mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual

dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legaten

itu dapat dipenuhi.

6.Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal,

dalam surat kabar resmi.

Sebenarnya, peraturan yang diberikan oleh undang-undang

mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan

warisan secara beneficiair ini, adalah sangat sederhana dan kurang

jelas.

Tetapi dalam praktek tidak dijumpai kesulitan, sebab apabila

sudah terang suatu warisan tidak akan mencukupi untuk melunasi

hutang-hutang si meninggal, maka biasanya ditempuh jalan meminta

pada hakim supaya warisan itu dinyatakan pailit. Hal mana menurut

Peraturan Pailisemen diperbolehkan. Dan Peraturan Pailisemen

(Failissementsverordening) ini, sangat lengkap dan teliti.

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau

penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut :

1. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan

membatasi hak seorang ahliwaris untuk memilih antara

tiga kemungkinan tersebut di atas, yaitu apakah ia akan

menerima penuh, menolak atau menerima warisannya

dengan bersyarat, yaitu dengan “voorrecht van

boedelbeschrijving.”

2.Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang

waris tak dapat dilakukan selama warisan belum berbuka.

3.Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan

waktu atau suatu syarat. Kepentingan umum, terutama

kepentingan orang-orang yang menghutangkan si

meninggal menghendaki dengan pemilihan itu sudah

tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan

berubah lagi.

4.Pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai sebagian

saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang, artinya

jika seorang ahliwaris menerima atau menolak, perbuatan

itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan.

Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi

ahliwaris — baik menurut undang-undang atau menurut

surat wasiat — juga ia mendapat legaat untuk menerima

legaatnya, tetapi menolak warisannya.

5.Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan,

adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam

lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seorang yang

oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk

bertindak sendiri, harus diwakili atau dibantu oleh orang

yang berkuasa untuk itu.

6.Jika seorang ahliwaris sebelum menentukan sikapnya, ia

meninggal, maka haknya untuk memilih beralih kepada

ahliwaris-ahliwarisnya.

4. Perihal Wasiat atau Testament

Suatu wasiat atau testament ialahsuatu pernyataan dari

seseorang tentang apa yang dikehendaki setelaknya ia meninggal.

Pada asasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari

suatu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali

oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa

tidak segala yang dikhendaki oleh seseorang, sebagaimana

diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat

dilaksanakan. Pasal 874 B.W. yang menerangkan tentang arti wasiat

atau testament, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi

pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pembatasan penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang

“legitieme portie” yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan

menjadi hak para ahliwaris dalam garis lencang dan tidak dapat

dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Yang paling lazim, suatu testament berisi apa yang dinamakan

suatu “erfstelling,” yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang

menjadi “ahliwaris” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari

warisan. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan “testamen taire

erfgenaam,” yaitu ahliwaris menurut wasiat, dan sama halnya

dengan seorang ahliwaris menurut undang-undang, ia memperoleh

segala hak dan kewajiban si meninggal “onder algemene titel.”

Suatu testament, juga dapat berisikan suatu ‘legaat,” yaitu

suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan

dalam suatu legaat dapat berupa :

1)Satu atau beberapa benda tertentu;

2)Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh

benda yang bergerak;

3)Hak “vruchtgebruik” atas sebagian atau seluruh warisan;

4)Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk

mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima suatu legaat, dinamakan“legataris”, ia

bukan ahliwaris. Karenanya ia tidak menggantikan si meninggal

dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (yang penting: tidak

diwajibkan membayar hutang-hutangnya!). Ia hanya berhak

untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang

diberikan kepadanya dari sekalian ahliwaris. Pendeknya suatu legaat

memberikan suatu hak penuntutan terhadap boedel. Adakalanya,

seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan

memberikan salah satu benda itu kepada seorang lain yang ditunjuk

dalam testament. Pemberian suatu benda yang harus ditagih dari

seorang legataris, dinamakan suatu “sublegaat”

Biasanya dalam suatu testament yang menunjuk beberapa

orang menjadi waris, disebutkan untuk berapa bagian masing-

masing. Suatu erfstelling berbunyi, misalnya : “Saya menunjuk X Y,

dan Z (sebagai ahliwaris), masing-masing untuk sepertiga warisan

saya.” Jika dalam satu testament beberapa orang bersama-sama

ditetapkan menjadi waris, dengan tidak disebutkan bagian masing-

masing, dan kemudian salah seorang meninggal, maka bagian orang

yang meninggal ini akan jatuh pada waris-waris lainnya yang

bersama-sama ditunjuk itu, sehingga bagian mereka yang masih

hidup ini menjadi bertambah. Begitu juga, jika dalam satu testament

diberikan satu benda yang tak dapat dibagi-bagi, misalnya seekor

kuda kepada dua orang bersama-sama dan kemudian salah seorang

meninggal, maka benda itu akan jatuh pada temannya untuk

seluruhnya. Satu dan lain ini, dalam hukum waris dinamakan

“aanwas” (lihat pasal 1002 dan 1003).

Isi suatu testament, tidak usah terbatas pada hal-hal yang

mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu testament dapat

juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-

anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar

perkawinan, atau pengangkatan seorang executeurtestamentair,

yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur

pelaksanaan testament.

Suatu erfstelling atau suatu legaat, dapat disertai dengan suatu

“beban” (“last”), misalnya seorang dijadikan waris dengan beban

untuk memberikan suatu pensiun pada ibu si meninggal, atau

seorang diberikan seekor kuda dengan beban untuk memberikan gaji

seterusnya pada seorang bujang yang sudah lama memelihara kuda

itu. Suatu beban mengikat seorang waris atau legataris. Ia

memberikan pada seorang suatu hak penuntutan terhadap seorang

waris atau legataris secara perseorangan. Jadi tidak terhadap boedel.

Dengan begitu, apa yang dinamakan “sublegaat” sebetulnya adalah

suatu beban.

Jika suatu beban tidak dipenuhi, maka warisan atau legaat

dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau

atas permintaan waris yang lainnya.

Suatu erfstelling atau suatu legaat dapat juga digantungkan

pada suatu syarat atau “voorwaarde,” yaitu suatu kejadian di-

kemudian hari yang pada saat pembuatan testament itu belum tentu

akan datang atau tidak. Misalnya, seorang dijadikan waris atau

diberikan suatu barang warisan dengan syarat atau voorwaarde,

bahwa dari perkawinannya akan dilahirkan seorang anak lelaki.

Adapun tidak diperbolehkan suatu syarat yang pelaksanaannya

berada dalam kekuasaan si waris atau legataris sendiri, misalnya

syarat bahwa si waris atau legataris itu akan pergi melihat

saudaranya ke Bandung. Juga tidak diperbolehkan suatu syarat yang

sama sekali tidak mungkin akan terlaksana, misalnya “langit akan

jatuh di bumi.’” Jika dalam suatu testament dicantumkan suatu

syarat yang tidak diperbolehkan itu, maka syarat itu adalah batal.

Artinya ia dianggap sebagai tidak tertulis dan testament berlaku

seolah-olah tidak mengandung suatu syarat (pasal 888).

Selanjutnya suatu erfstelling atau suatu legaat dapat juga

digantungkan pada suatu ketetapan waktu.

Menurut bentuknya ada tiga macam testament, yaitu :

1.”Openbaar testament,”

2.”Olographis testament,”

3.”Testament tertutup atau rahasia.”

Suatu “openbaar testament” dibuat oleh seorang notaris. Orang

yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris

dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akte

dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling

baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia

dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut

tidak bertentangan dengan undang-undang.

Suatu “olographis testament” harus ditulis dengan tangan

orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (eigenhandig).

Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan

(gedeponeerd). Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua

orang saksi. Sebagai tanggal testament itu berlaku diambil tanggal

akte penyerahan (akte van depot). Penyerahan pada notaris dapat

dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai testament

yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan, bahwa apabila si

pembuat testament itu meninggal, testament itu harus diserahkan

oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan (Weeskamer), yang akan

membuka testament itu. Pembukaan testament tersebut harus

dibuat proses-verbal. “Jikalau si pembuat testament hendak menarik

kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang

disimpan oleh notaris itu.

Suatu testament rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang

akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis

dengan tangannya sendiri. Suatu testament rahasia harus selalu

tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri

oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan

dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau

penyerahan suatu testament kepada seorang notaris, harus orang

yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa

yang digunakan dalam testament atau akte penyerahan itu.

Perlu diperingatkan bahwa menurut pasal 4 Staatsblad tahun

1924 No. 556, bagi seorang golongan Timur Asing yang bukan

Tionghoa (misalnya orang Arab) hanya diberikan kemungkinan

mempergunakan bentuk openbaar testament.

Di samping tiga macam testament tersebut, undang-undang

mengenal juga “codicil,” yaitu suatu akte di bawah tangan (jadi bukan

akte notaris), di mana orang yang akan meninggalkan warisan itu

menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian

warisan itu sendiri. Misalnya membuat pesanan-pesanan tentang

penguburan mayatnya. Juga pengangkatan seorang executeur-

testamentair lazim dilakukan dalam suatu codicil.

Untuk dapat membuat suatu testament, seorang harus sudah

mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin

meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang

membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai

pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang

itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang

terganggu, testament itu dapat dibatalkan oleh hakim.

Sebagaimana telah diterangkan, suatu testament dapat ditarik

kembali (herroepen) setiap waktu. Hanya pemberian warisan yang

telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh

ditarik kembali. Sebab, sifatnya perjanjian perkawinan, hanya satu

kali dibuat dan tak dapat diubah atau ditarik kembali. Seperti halnya

dengan pembuatan testament, menarik kembali suatu testament

pun orang harus mempunyai pikiran yang sehat. Penarikan kembali

suatu testament dapat dilakukan secara tegas (uitdrukkelijk) atau

secara diam-diam (stilzwijgend). Pencabutan secara tegas terjadi

dengan dibuatnya testament baru di mana diterangkan secara tegas

bahwa testament yang dahulu ditarik kembali.

Pencabutan dengan secara diam-diam, terjadi dengan

dibuatnya testament baru yang memuat pesan-pesan yang

bertentangan dengan testament yang lama. Selanjutnya perlu

dicatat, bahwa pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, yang dicantumkan dalam suatu testament, tak dapat

juga ditarik kembali.

Sebagaimana ternyata di atas, maka pembuatan suatu

testament terikat oleh bentuk dan cara-cara tertentu, yang jika tidak

diindahkan dapat menyebabkan batalnya testament itu. Jadi, lain

daripada pembuatan suatu perjanjian yang pada umumnya tidak

terikat oleh suatu bentuk atau cara. Berhubung dengan itu, timbullah

pertanyaan tentang apa saja yang perlu diletakkan dalam bentuk

testament itu? Sebagai pedoman dapat dipakai : Segala perbuatan

yang bersifat hanya keluar dari satu fihak saja (eenzijdig), yang baru

akan berlaku atau mendapat kekuatan, bila si pembuat itu telah

meninggal harus diletakkan dalam bentuk testament. Sifat yang

pertama itulah yang dalam hal ini menentukan, sebab tidak semua

perikatan yang digantungkan pada matinya seorang harus diletakkan

dalam suatu testament, misalnya suatu perjanjian bahwa suatu

hutang baru akan dapat ditagih apabila si berhutang meninggal atau

suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, baru akan berakhir apabila si

penyewa telah meninggal. Teranglah kiranya, perjanjian-perjanjian

semacam ini, meskipun digantungkan pada matinya salah satu

pihak, merupakan suatu perikatan yang seketika juga mengikat

kedua belah pihak, perikatan mana tak dapat ditiadakan begitu saja

oleh satu pihak.

5. Fidei-commis

Fidei-commis, ialahsuatu pemberian warisan kepada seorang

waris dengan ketentuan, ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah

lewat suatu waktu atau apabila si waris itu sendiri telah meninggal,

warisan itu harus diserahkan kepada seorang lain yang sudah

ditetapkan dalam testament. Orang yang akan menerima warisan

terkemudian ini, dinamakan “verwachter.” Karena ia menerima

warisan itu dengan melewati tangan waris yang pertama, maka cara

pemberian warisan semacam ini oleh undang-undang, dinamakan

juga erfstelling over de hand,” yaitu suatu pemberian warisan secara

melangkah. Perkataan fidei-commis berasal dari “fides” yang berarti

kepercayaan. Warisan itu seolah-olah dipercayakan pada waris yang

pertama ditunjuk. Pada umumnya suatu fidei-commis dilarang oleh

undang-undang, karena ada benda-benda yang tak bergerak, yang

untuk waktu lama dan tidak tertentu akan tersingkir dari lalu lintas

hukum. Ini dianggap sebagai suatu rintangan besar bagi kelancaran

lalu lintas hukum. Sebagai kekeciialian ada dua macam fidei-commis

yang diperbolehkan undang-undang.

Yang pertama, untuk memenuhi keinginan seseorang yang

hendak mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak-anaknya.

Dalam testament, orang diperbolehkan membuat penetapan agar

anaknya tidak boleh menjual benda-benda warisan dan supaya

benda-benda itu kemudian diwariskan lagi kepada anak-anak si waris

itu sendiri.

Yang kedua, yang lazim dinamakan fidei-commis de residuo, di

mana hanya ditetapkan, bahwa seorang waris harus mewariskan lagi

di kemudian hari apa yang masih ketinggalan dari warisan yang

diperolehnya itu. Jadi hanya sisanya saja kepada seorang lain sudah

ditetapkan.

6. Legitieme portie

Sebagaimana telah diterangkan, para ahliwaris dalam garis

lencang baik ke bawah maupun ke atas, berhak atas suatu “legitieme

portie,” yaitusuatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang

tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Dengan kata lain mereka itu tidak dapat “onterfd.” Hak atas

legitieme portie, barulah timbul bila seseorang dalam suatu keadaan

sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahliwaris menurut

undang-undang. Misalnya saja, jika si meninggal mempunyai anak-

anak atau cucu-cucu, maka orang tua tidak tampil ke muka sebagai

ahliwaris. Karenanya juga tidak berhak atas suatu legitieme portie.

Seorang yang berhak atas suatu legitieme portie dinamakan

“legitimaris.” Ia dapat minta pembatalan tiap testament yang

melanggar haknya tersebut. Ia berhak pula untuk menuntut supaya

diadakan pengurangan (“inkorting”) terhadap segala macam

pemberian warisan, baik yang berupa erfstelling maupun yang

berupa legaat, atau segala pemberian yang bersifat schenking yang

mengurangi haknya.

Peraturan mengenai legitieme portie ini oleh undang-undang,

dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang

untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya

sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang legitieme portie ini

dimasukkan dalam bagian mengenai hak mewarisi menurut wasiat

(testamentair erfrecht).

Pernah dipersoalkan, apakah seorang anggota keluarga yang

dicabut hak-haknya sebagai ahliwaris, tetapi berhak atas suatu

legitieme portie, mempunyai hak-hak dari seorang ahliwaris ataukah

ia hanya berhak menuntut pemberian benda atau kekayaan seharga

bagiannya dalam warisan yang oleh undang-undang ditetapkan

sebagai ligitieme portie itu, tetapi sekarang boleh dikatakan bahwa

tidak ada orang lagi yang ‘menyangkal bahwa seorang legitimaris

mempunyai hak-hak sepenuhnya sebagai ahliwaris.

Di sini perlu diterangkan, bahwa seorang suami atau isteri,

meskipun ia menurut undang-undang sekarang ini sudah

dipersamakan dengan seorang anak sah mengenai hak-haknya untuk

mewarisi, tidak termasuk golongan orang yang berhak atas suatu

legitieme portie, sehingga ia dapat dihapuskan haknya sama sekali

untuk menerima warisan. Begitu pula, seorang saudara, yang

termasuk golongan ahliwaris yang kedua, bukan seorang legitimaris.

Karenanya ia dapat juga dihapuskan haknya untuk mewarisi,

meskipun ia sebenarnya tampil ke muka sebagai ahliwaris

berhubung dengan tidak terdapatnya ahliwaris dari golongan

pertama.

Tentang berapa besarnya legitieme portie bagi anak-anak yang

sah ditetapkan oleh pasal 914 B.W, sebagai berikut:

1. Jika hanya ada seorang anak yang sah, maka legitieme portie

berjumlah separuh dari bagian yang sebenarnya, akan

diperolehnya sebagai ahliwaris menurut undang-undang.

2.Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah legitieme

portie untuk masing-masing 2/3 dari bagian yang

sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahliwaris menurut

undang-undang.

3.Jika ada tiga orang anak yang sah atau lebih tiga orang,

maka jumlah legitieme portie itu menjadi 3/4 dari bagian

yang sebenarnya akan diperoleh masing-masing sebagai

ahliwaris menurut undang-undang.

Jika ada seorang anak yang meninggal lebih dahulu, haknya

atas suatu legitieme portie beralih pada sekalian anaknya bersama-

sama, dengan pengertian bahwa anak-anak ini berhak atas bagian

yang harus dihitung atas dasar “penggantian.”

Bagi seorang ahliwaris dalam garis lencang ke atas, misalnya,

orang tua atau nenek, menurut pasal 915 jumlah legitieme portie

selalu separuh dari bagiannya sebagai ahliwaris menurut undang-

undang. Begitu pula menurut pasal 916 jumlah legitieme portie bagi

seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang telah diakui, adalah

separuh dari bagiannya sebagai ahliwaris menurut undang-undang.

Sebagai dasar dari segala perhitungan tersebut di atas, harus

dipakai jumlah harga yang diperoleh dengan menaksir harga benda-

benda warisan pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu

meninggal, ditambah dengan piutang-piutang yang ada dan setelah

itu dikurangi dengan jumlah hutang-hutang yang harus dibayar.

Pendeknya segala perhitungan itu harus didasarkan pada harga-

harga pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal.

Pernah dipersoalkan, apakah penolakan (verwerping) oleh salah

seorang anak, menambah besar legitieme portie dari anak-anak

yang lainnya ataukah tidak? Berdasarkan huruf pasal 914 (yang

berpedoman pada jumlah anak, dan tidak pada jumlah ahliwaris),

lazimnya dianggap bahwa besarnya legitieme portie itu tetap.

7. Perihal pembagian warisan

Jika beberapa orang waris bersama-sama memperoleh suatu

warisan, maka warisan ini tentunya pada suatu waktu akan dibagi.

Peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku II B.W. perihal

boedelscheiding (pasal 1066 dsl.) oleh undang-undang ditetapkan

berlaku untuk segala macam pembagian dari tiap kekayaan bersama

yang belum terbagi. Jadi tidak saja untuk pembagian warisan, tetapi

juga misalnya untuk pembagian kekayaan bersama yang terjadi

karena perkawinan atau karena beberapa orang bersama-sama telah

mendirikan suatu persekutuan dagang. Karena itu, perkataan

“boedel-scheiding” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum

yang bermaksud untuk mengakhiri suatu keadaan, di mana terdapat

suatu kekayaan bersama yang belum terbagi.

Hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian suatu

kekayaan bersama, adalah suatu hak yang tidak boleh dikurangi,

apalagi dihapuskan. Tiada seorang pun yang dapat dipaksa untuk

menerima saja suatu keadaan di mana ia bersama-sama dengan

orang-orang lain mempunyai suatu kekayaan yang tak terbagi.

Bahkan suatu perjanjian yang mengandung suatu larangan untuk

mengadakan pembagian suatu kekayaan bersama, adalah batal.

Sebaliknya kepada orang-orang yang mempunyai piutang-

piutang terhadap si meninggal, oleh undang-undang diberikan hak

untuk mengadakan perlawanan terhadap pembagian warisan selama

piutang-piutang itu belum dilunasi. Hak untuk menantang pembagian

ini, diberikan kepada mereka, karena mereka hanya dapat menyita

harta peninggalan selama kekayaan si meninggal belum terbagi

antara para ahliwaris.

Apabila kekayaan itu sudah terbagi, mereka lalu hanya dapat

menagih piutang mereka pada para ahliwaris seorang demi seorang,

masing-masing untuk suatu jumlah yang selaras dengan bagiannya

dalam warisan, yang sudah tentu membawa banyak kesulitan.

Tentang caranya mengadakan boedelscheiding, oleh undang-

undang ditetapkan, bahwa itu tergantung pada keadaan. Dalam hal

semua ahliwaris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada

di tempat, artinya dapat hadir sendiri, maka cara melakukan

pembagian itu diserahkan kepada mereka sendiri. Jadi tidak

ditetapkan suatu cara tertentu. Akan tetapi jika di antara para

ahliwaris ada anak-anak yang masih di bawah umur atau ada yang

telah ditaruh di bawah curatele, maka pembagian warisan itu harus

dilakukan dengan suatu akte notaris dan dihadapkan Wees-kamer.

Sebagai dasar pembagian, harus dipakai harga taksiran dari semua

benda warisan.

Soal yang mempunyai hubungan rapat dengan pembagian

warisan ialah soal yang disebut “inbreng,” yaitu pengembalian

benda-benda ke dalam boedel. Soal ini tampil ke muka, apabila si

meninggal pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-

benda secara “schenking” kepada sementara waris. Pemberian

semacam itu, dapat dianggap sebagai suatu “voorschot” atas bagian

warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Perhitungan ini dapat

dilakukan dengan mengembalikan benda yang telah diterima itu

atau dengan memperhitungkan harganya menurut taksiran.

Menurut undang-undang, yang diharuskan melakukan inbreng

tersebut ialah para ahliwaris dalam garis lencang ke bawah, dengan

tidak diperbedakan apakah mereka itu mewarisi menurut undang-

undang atau ditunjuk dalam testament. Dan tidak diperbedakan pula

apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh (zuivere

aanvaarding) atau menerima dengan “voorrecht van boedel-

beschrijving.” Akan tetapi orang yang meninggalkan warisan berhak

untuk menetapkan, bahwa ahliwaris-ahliwaris yang telah menerima

pemberian-pemberian sewaktu si meninggal masih hidup, akan

dibebaskan dari inbreng.

Dasar pikiran dari peraturan tentang inbreng ini, ialah bahwa si

meninggal, kecuali jika ternyata sebaliknya, harus dianggap

memegang keadilan terhadap anak-anak atau cucu-cucunya. Ter-

hadap ahliwaris-ahliwaris yang bukan anak atau cucu, kehendak

untuk berlaku adil itu dianggap tidak ada.

Peraturan mengenai inbreng, mempunyai perbedaan dalam

sifatnya dengan peraturan perihal legitieme portie. Sebagaimana

dapat kita lihat, peraturan perihal legitieme portie, bermaksud untuk

melindungi kepentingan ahhwaris-ahliwaris, yang sangat rapat

hubungannya dengan si meninggal. Karena itu peraturan-peraturan

tersebut mempunyai sifat memaksa, artinya tidak dapat disingkirkan.

Sedangkan peraturan perihal inbreng sebagaimana diterangkan

dapat disingkirkan. Seorang yang pernah menerima suatu pemberian

benda sewaktu si meninggal masih hidup, tidak usah melakukan

inbreng jika ia bukan ahliwaris. Hanya ia dapat dituntut untuk

pengurangan atas pemberian itu, jika terbukti dengan pemberian itu

salah suatu legitieme portie telah terlanggar.

Jika salah seorang ahliwaris berhutang pada si meninggal, maka

ada yang mengatakan hutang itu harus juga dimasukkan atau

dikembalikan, seolah-olah suatu inbreng. Tetapi perkataan inbreng di

sini dapat mengeruhkan pengertian dan lebih baik dikatakan suatu

perhitungan hutang-piutang. Sebab pembayaran hutang kepada

boedel memang diharuskan terhadap tiap orang yang berhutang,

sedangkan inbreng hanya berlaku terhadap seorang ahliwaris dalam

garis lencang ke bawah.

8. Executeur-testamentair dan Bewindvoerder

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak untuk

menunjuk seorang atau beberapa orang executeur-testamentair atau

pelaksana-wasiat, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat

itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.

Penunjukan tersebut, dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri.

Menurut tindang-undang seorang perempuan yang bersuami,

seorang yang masih di bawah umur dan seorang yang berada di

bawah curatele tidak boleh dijadikan executeur-testamentair.

Di dalam penunjukan itu, kepada executeur-testamentair

tersebut dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau

sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya.

Tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu

tahun lamanya. Lagi pula para ahliwaris sepakat selalu dapat

mengakhiri penguasaan benda-benda warisan oleh executeur-

testamentair itu, asal saja kepada executeur-testamentair ini

diberikan kesempatan untuk memberikan semua legaat kepada

orang-orang yang berhak menerimanya atau para ahliwaris itu

membuktikan bahwa semua legaat itu telah dipenuhi. Dengan

begitu, dapat disimpulkan bahwa tugas terpenting dari seorang

executeur-testamentair ialahmengawasi orang-orang yang diberikan

legaat oleh si meninggal sungguh-sungguh menerima pemberian

legaatnya masing-masing.

Jika di antara para ahliwaris ada anak-anak yang di bawah umur

yang tidak mempunyai wali, atau ada orang-orang yang di bawah

curatele tetapi tidak ada curatornya, ataupun jika ada sementara

ahliwaris yang tidak dapat hadir sendiri, misalnya berada di luar

negeri, maka executeur-testamentair diwajibkan menyegel segala

harta peninggalan. Salah satu kewajiban lagi dari seorang executeur-

testamentair ialah membuat catatan mengenai benda-benda

warisan, dengan dihadiri para ahliwaris atau ahliwaris-ahliwaris yang

tidak dapat hadir dipanggil secara sah. Suatu hal yang terang, bahwa

seorang executeur-testamentair tidak diboleh-kan menjual barang-

barang warisan dengan maksud untuk memudahkan pembagian

warisan. Sebab pembagian ini harus diserahkan pada para ahliwaris

sendiri.

Jika tidak terdapat uang tunai untuk memenuhi pemberian-

pemberian legaat yang berupa pemberian uang, maka executeur-

testamentair berhak untuk menjual barang-barang yang bergerak,

dan jika perlu dapat pula menjual benda-benda yang tidak bergerak,

tetapi ini harus dengan persetujuan para ahliwaris atau dengan izin

hakim. Penjualan harus dilakukan di depan umum, kecuali jika para

ahliwaris mengizinkan penjualan itu di bawah tangan. Para ahliwaris

selalu berhak melarang setiap penjualan, jika mereka menyanggupi

membayar dahulu kepada orang-orang yang berhak menerima

legaat dengan uang mereka sendiri. Jika kepada seorang executeur-

testamentair diberikan kekuasaan untuk menarik benda-benda

warisan dalam kekuasaannya, maka ia berhak pula untuk menarik

benda-benda warisan dalam kekuasaannya, maka ia berhak pula

untuk menagihi piutang-piutang, bahkan ia dapat menggugat orang-

orang yang berhutang pada si meninggal di depan hakim. Seorang

executeur-testamentair diwajibkan memberikan

pertanggunganjawab kepada sekalian ahliwaris.

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak pula dalam

surat wasiatnya atau dalam suatu akte notaris khusus menentukan

bagian warisan salah seorang ahliwaris atau benda yang

diberikannya kepada seorang legataris selama hidupnya ahliwaris

atau legataris tersebut atau untuk suatu waktu yang tertentu ditaruh

di bawah kekuasaan seorang “bewindvoerder” yang ditugaskan

untuk mengurus kekayaan itu, sedangkan ahliwaris atau legataris

tersebut hanya dapat menerima penghasilannya saja dari kekayaan

tersebut. Memang, “bewind” ini dimaksudkan untuk menjaga jangan

sampai kekayaan itu dalam waktu yang singkat dihabiskan oleh

ahliwaris atau legataris tadi. Hal ini dirasakan sebagai suatu beban

yang diletakkan atas warisan atau legaat tersebut. Oleh undang-

undang ditetapkan, bahwa mengadakan bewind itu tidak boleh

sampai melanggar larangan perihal fidei-commis. Lagi pula tidak

boleh mengurangi hak seorang legitimaris, sebab legitimaris ini

berhak untuk menerima bagiannya yang termasuk legitieme portie

bebas dari segala beban macam apapun juga.

9. Harta peninggalan yang tidak terurus

Jika ada suatu warisan terbuka dan tiada seorang pun yang

tampil ke depan sebagai ahliwaris atau orang-orang yang terkenal

sebagai ahliwaris semuanya menolak warisan itu, maka harta

peninggalan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang

demikian, Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) dengan tidak usah

menunggu perintah dari    hakim, wajib mengurus warisan itu.

Pada waktu mengambil pengurusan warisan itu Weeskamer harus

memberitahukannya kepada Kejaksaan Negeri setempat. Dalam hal

ada perselisihan, apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak

terurus atau tidak, hal itu akan diputuskan oleh hakim. Weeskamer

diwajibkan untuk membuat catatan tentang keadaan harta

peninggalan tersebut. Jika perlu dapat didahului dengan penyegelan

barang-barang, dan seterusnya membereskan warisan itu. Menagih

piutang-piutang dan membayar hutang-hutang si meninggal.

Tentang perbuatan-perbuatan itu, jikalau dikehendaki oleh yang

berwajib, Weeskamer harus memberikan pertanggunganjawab.

Weeskamer juga diwajibkan memanggil para ahliwaris yang mungkin

ada dengan panggilan-panggilan umum yang dimuat dalam surat-

surat dan lain-lain cara yang dianggapnya layak.

Jika setelah lewat tiga tahun terhitung mulai terbukanya

warisan belum juga ada seorang waris yang tampil ke muka atau

melaporkan diri, maka Weeskamer akan melakukan

pertanggunganjawab tentang pengurusan harta peninggalan itu

kepada Negara, yang akan berhak untuk mengambil penguasaan

atas segala barang warisan dan kemudian harta peninggalan itu

akan menjadi milik Negara.

VIII. HUKUM PERJANJIAN

1. Perihal Perikatan dan sumber-sumbernya

Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan.” Perkataan “Perikatan”

(verbin tenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan

“Perjanjian,” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan

hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan

atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan

yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan

yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak

berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi, sebagian besar

dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari

persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. *)

Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan” oleh Buku III

B.W itu, ialah : Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta

beda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang

lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur

perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda

(hak-hak perbendaan). Buku III mengatur perihal hubungan-

hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak

perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu

benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu

selalu berupa suatu tuntut-menuntut, maka isi Buku III itu juga

dinamakan “hukum perhutangan.” Pihak yang berhak menuntut

dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur,” sedangkan pihak yang

wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau

“debitur.” Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan

“prestasi,” yang menurut undang-undang dapat berupa :

1)menyerahkan suatu barang;

2)melakukan suatu perbuatan;

3)tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang

diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu

persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang

lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-per-ikatan

yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-

undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat

dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan

yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan

dengan hukum.

“Perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian

adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. >

Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya,

menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang

menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.

Dalam hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi

hakim sendiri. Seorang berpiutang yang menghendaki pelaksanaan

suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi

kewajibannya, harus meminta perantaraan Pengadilan.

Tetapi sering terjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah

memberikan persetujuannya, kalau ia sampai lalai, si berpiutang

berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menurut perjanjian,

dengan tak usah meminta perantaraan hakim. Ini telah kita lihat

dalam hal pandrecht. Pelaksanaan yang dilakukan sendiri oleh

seorang berpiutang dengan tidak melewati hakim, dinamakan

“parate executie.” Orang yang berhutang dengan memberikan

tanggungan gadai sejak semula telah memberikan izin kalau ia lalai,

barang tanggungan boleh dijual oleh si berpiutang untuk pelunasan

hutang dengan hasil penjualan itu. Begitu juga halnya dengan

seorang pemberi hypotheek dengan “beding van eigenmachtige

verkoop.”

Jadi pada umumnya, si berpiutang harus menempuh jalan

menuntut si berhutang di depan Pengadilan. Jika prestasi yang

dikehendaki itu berupa membayar sejumlah uang, memang si

berpiutang sudah tertolong jika ia mendapat suatu putusan

Pengadilan, karena ia dapat minta dijalankannya putusan itu dengan

menyita dan melelang harta benda si berhutang.

Tetapi jika untuk prestasi yang dikehendaki itu diperlukan

persetujuan atau bantuan pribadi dari si berhutang — yang enggan

memberikan persetujuan atau bantuan itu — si berpiutang masih

menghadapi kesulitan. Misalnya, dalam hal si berhutang harus

memberikan hypotheek atau menyerahkan sebuah benda yang tak

bergerak. Dalam hal ini sebagai diketahui harus ada suatu akte

pemberian hypotheek atau suatu akte transport, yang dibuat di

depan notaris, dengan bantuan si berhutang. Dalam hal pemberian

hypotheek, kesulitan tersebut dapat diatasi, karena undang-undang

mengizinkan pelaksanaan dengan pendaftaran putusan Pengadilan

dalam daftar-daftar hypotheek (lihat pasal 1171 ayat 3 B.W.), tetapi

ini merupakan suatu kekecualian. Mengenai penyerahan sebuah

benda yang tak bergerak, kesulitan masih tetap ada selama tidak

diadakan ketentuan seperti dalam hal pemberian hypotheek

tersebut, dan selama para hakim masih memegang teguh pendirian

bahwa persetujuan si berhutang (akte transport) tidak mungkin

digantikan oleh suatu putusan hakim.

Cara melaksanakan suatu putusan, yang oleh hakim dikuasakan

pada orang berpiutang untuk mewujudkan sendiri apa yang menjadi

haknya, dinamakan “reele executie.” Dalam B.W. sendiri cara

pelaksanaan ini dibolehkan dalam hal-hal berikut :

1.Dalam hal perjanjian-perjanjian yang bertujuan bahwa

suatu pihak tidak akan melakukan suatu perbuatan, misalnya tidak

akan membuat suatu pagar tembok yang lebih tinggi dari 3 meter,

pihak yang lain dapat dikuasakan oleh hakim untuk membongkar

sendiri apa yang telah diperbuat dengan melanggar perjanjian itu

(lihat pasal 1240).

2.Dalam hal perjanjian-perjanjian untuk membikin suatu

barang (yang juga dapat dibuat oleh seorang lain, misalnya suatu

garage), pihak yang berkepentingan dapat dikuasakan oleh hakim

untuk membikin sendiri atau menyuruh orang lain membikinnya,

atas biaya yang harus dipikul oleh si berhutang (lihat pasal 1241).

Jika prestasi berupa menyerahkan suatu barang tertentu atau

melakukan suatu perbuatan yang sangat pribadi (membuat lukisan

oleh seorang pelukis ternama), pada umumnya tidaklah mungkin

untuk mewujudkan prestasi itu dengan tiada bantuan si berhutang,

dan terpaksalah si berpiutang menerima suatu penggantian kerugian

berupa uang.

Dalam B.W, ada tersebut suatu macam perikatan yang

dinamakan “natuurlijke verbintenis.” Secara tegas tidak diberikan

suatu uraian tentang apa yang dimaksudkan dengan perikatan

semacam itu. Satu-satunya pasal yang memakai perkataan tersebut,

ialah pasal 1359 ayat 2, yang hanya menerangkan, bahwa terhadap

“natuurlijke verbintenissen” yang secara suka rela dipenuhi

(dibayar), tidaklah diperkenankan untuk meminta kembali apa yang

telah dibayarkan itu. Dengan kata lain apa yang sudah dibayarkan

tetap menjadi hak si berpiutang, karena pembayaran tersebut

dianggap sah. Artinya tidak termasuk dalam golongan pembayaran

yang tidak diwajibkan, seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal

1359 tersebut.

Berhubung dengan tidak adanya suatu uraian yang tegas,

timbullah pertanyaan tentang pengertian apakah yang harus

diberikan pada perkataan natuurlijke verbintenis itu. Jawabnya,

natuurlijke verbintenis ialahsuatu perikatan yang berada di tengah-

tengah antara perikatan moral atau kepatutan dan suatu perikatan

hukum, atau boleh juga dikatakan, suatu perikatan hukum yang

tidak sempurna. Suatu perikatan hukum yang sempurna selalu dapat

ditagih dan dituntut pelaksanaannya di depan hakim. Tidak

sedemikian halnya dengan suatu natuurlijke verbintenis: suatu

hutang dianggap ada, tetapi hak untuk menuntut pembayaran tidak

ada. Jadi tergantung pada si berhutang apakah ia hendak

memenuhinya atau tidak. Apakah ia hendak menjadikannya suatu

perikatan hukum biasa atau tidak. Apabila ia membayar hutang itu,

seolah-olah ia mengangkat natuurlijke verbintenis itu ke dalam

lingkungan hukum. Pada ketika perikatan itu dipenuhi, ia meningkat

menjadi suatu perikatan hukum biasa, tetapi ketika itu juga hapus

karena pembayaran.

Jika sudah terdapat kata sepakat, bahwa suatu natuurlijke

verbintenis itu,„adalah suatu perikatan hukum (hanya tidak

sempurna), maka konsekwensinya, ia dapat dibikin sempurna.

Misalnya dengan jalan pembaharuan hutang (novatie) atau dengan

mengadakan penanggungan hutang (borgtocht). Kecuali, jika

undang-undang melarangnya, sebagaimana terdapat dalam pasal

1790 B.W, yang melarang untuk membaharui suatu hutang yang

terjadi karena perjudian.

Bahwa perikatan-perikatan tersebut di bawah ini semuanya

termasuk dalam golongan natuurlijke verbintenis, boleh dikatakan

sudah menjadi suatu pendapat umum :

1.

Hutang-hutang yang terjadi karena perjudian, oleh pasal

1788 tidak diizinkan untuk menuntut pembayaran.

2.

Pembayaran bunga dalam hal pinjaman uang yang tidak

semta-mata diperjanjikan, jika si berhutang membayar bunga yang

tidak diperjanjikan itu, ia tak dapat memintanya kembali, kecuali jika

apa yang telah dibayarnya itu melampaui bunga menurut undang-

undang (6 prosen).

3. Sisa hutang seorang pailit, setelah dilakukan pembayaran

menurut perdamaian (accoord).

Tentang apakah di luar contoh-contoh yang disebutkan ini tiap

perikatan moral dapat dipandang sebagai natuurlijke verbintenis,

tidak ada kata sepakat antara para ahli hukum. Kalau dalam suatu

keadaan kewajiban moral itu dirasakan sangat kuat, memang

rasanya tidak ada keberatan untuk menganggap perikatan moral

dalam keadaan itu sebagai suatu natuurlijke verbintenis, dengan

segala konsekwensinya.

2. Sistem BukuIII B.W.

Buku III B.W. terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian

khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku

bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahir dan

hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagai-nya.

Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-

perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah

mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa,

perjanjian perburuhan, maatschap, pemberian (schenking) dsb.

Buku III itu, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat

perjanjian (beginsel der contractsvrijheid). Asas ini dapat disimpulkan

dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang

dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal

tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat”

kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan

bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak

melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak saja orang

leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar

ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi

pada umumnya juga dibolehkan menyam-

pingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu.

Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku

III B.W. itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak

itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-

peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan “hukum

pelengkap” (aanvullend recht), bukan hukum keras atau hukum yang

memaksa.

Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan

sistem “terbuka,” yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh

Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan

untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain

dari yang diatur dalam B.W. sendiri. Di situ dianut suatu sistem

“tertutup.”

3. Macam-macam perikatan

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan

yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi

yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Di samping bentuk

yang paling sederhana itu, terdapat berbagai macam perikatan lain

yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

a. Perikatan bersyarat (voorwaardelijk)

Perikatan bersyarat adalahsuatu perikatan yang digantungkan

pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan

atau tidak terjadi. Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa

perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang belum tentu

itu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan

adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau

mempertangguhkan (opschortende voorwaarde). Suatu contoh,

apabila saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau

saya lulus dari ujian, di sini dapat dikatakan bahwa jual beli itu hanya

akan terjadi, kalau saya lulus dari ujian. Kedua, mungkin untuk

memperjanjikan, bahwa suatu perikatan yang sudah akan berlaku,

akan dibatalkan apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Di sini

dikatakan, perikatan itu digantungkan pada suatu syarat pembatalan

(ontbindende voorwaarde). Suatu contoh, misalnya suatu perjanjian :

saya mengizinkan seorang mendiami rumah saya, dengan ketentuan

bahwa perjanjian itu akan berakhir apabila secara mendadak, saya

diperhentikan dari pekerjaan saya.

Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa suatu perjanjian sejak

semula sudah batal (nietig), jika ia mengandung suatu ikatan yang

digantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak

untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin

dilaksanakan atau yang bertentangan dengan undang-undang atau

kesusilaan. Baiklah kiranya diperingatkan di sini, bahwa dalam

hukum waris mengenai ini berlaku suatu ketentuan yang berlainan,

yaitu suatu syarat yang demikian jika dicantumkan dalam suatu

testament tidak mengakibatkan batalnya testament, tetapi hanya

dianggap syarat yang demikian itu tidak ada, sehingga surat wasiat

tersebut tetap berlaku dengan tidak mengandung syarat.

Selanjutnya diterangkan, bahwa dalam tiap perjanjian yang

meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian salah satu pihak

(wanprestasi) selalu dianggap sebagai suatu syarat pembatalan yang

dicantumkan dalam perjanjian (pasal 1266).

b.    Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu

(tijdsbepaling)

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu

ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang

belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua

adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum

dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalnya

seseorang. Contoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada

suatu ketetapan waktu, banyak sekali dalam praktek, seperti

perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu

waktu  setelannya dipertunjukkan dan lain sebagainya.

c.    Perikatan yang membolehkan memilih (alternatief)

Ini adalah suatu perikatan, di mana terdapat dua atau lebih

macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang

mana ia akan lakukan. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan

memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah.

d.    Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair)

Ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-

sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang

yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama

berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan

semacam yang belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek.

Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang

berpiutang atau penagih hutang, masing-masing dapat dituntut

untuk membayar hutang itu seluruhnya. Tetapi jika salah satu

membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-

teman yang berhutang. Itulah yang dimaksudkan suatu perikatan

tanggung-menanggung. Jadi, jika dua orang A dan B secara

tanggung-menanggung berhutang Rp. 100.000,— kepada C, maka A

dan B masing-masing dapat dituntut membayar Rp. 100.000,—

Memang dari sudut si berpiutang, perikatan semacam ini telah

diciptakan untuk menjamin piutangnya, karena jika satu orang tidak

suka atau tidak mampu membayar hutangnya, ia selalu dapat

meminta pembayaran dari yang lainnya.

Perikatan tanggung-menanggung, lazim diperjanjikan dalam

suatu perjanjian. Bagaimana juga, perikatan semacam ini tidak boleh

dianggap telah diadakan secara diam-diam, ia selalu harus

diperjanjikan dengan tegas (uitdrukkelijk). Tetapi ada kalanya juga

perikatan tanggung-menanggung itu ditetapkan oleh undang-

undang, misalnya dalam B.W. mengenai beberapa orang bersama-

sama meminjam satu barang, mengenai satu orang menerima

penyuruhan (lastgeving) dari beberapa orang. Dalam W.V.K.,

mengenai suatu perseroan firma, di mana menurut undang-undang

masing-masing pesero bertanggung jawab sepenuhnya untuk

seluruh hutang firma, atau mengenai suatu wesel, di mana semua

orang yang secara berturut-turut telah mengendosirnya, masing-

masing menanggung pembayaran hutang wesel itu untuk

seluruhnya, jika penagihan kepada si berhutang menemui

kegagalan.

e.Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung

pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya

tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang

membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya

dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke muka, jika salah satu pihak

dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Hal

mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang

menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian

ahliwarisnya.

Pada asasnya — jika tidak diperjanjikan lain — antara pihak-

pihak yang semula suatu perikatan, tidak boleh dibagi-bagi, sebab si

berpiutang selalu berhak menuntut pemenuhan perjanjian untuk

sepenuhnya dan tidak usah ia menerima baik suatu pembayaran

sebagian demi sebagian.

f.Perikatan dengan penetapan hukuman (strafbeding)

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah

saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai

perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila

ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini, biasanya ditetapkan

dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan

suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan

sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu.

Hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman,

apabila perjanjian telah sebahagian dipenuhi.

4. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir

dari undang-undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan yang

lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas :

1)yang lahir dari undang-undang saja,

1)yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang,

sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan

yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman

(onrechtmatig).

Yang dimaksudkan dengan .perikatan-perikatan yang lahir dari

undang-undang saja ialahperikatan-perikatan yang timbul oleh

hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalam Buku I B. W.,

misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan

nafkah pada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu

perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seorang

melakukan suatu “pembayaran yang tidak diwajibkan” (pasal 1359

yang 1). Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan,

yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk

menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan

kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-

pembayaran itu.

Suatu perikatan lagi yang lahir dari undang-undang karena

perbuatan yang diperbolehkan ialah yang dinamakan “Zaakwaar-

neming” (pasal 1354). Ini terjadi jika seorang dengan sukarela dan

dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang

lain. Misalnya orang yang sedang bepergian, dengan memelihara

kebunnya, membasmi kebakaran yang timbul di rumahnya,

membuat perjanjian-perjanjian yang perlu untuk kepentingan orang

itu dan sebagainya. Dalam tindakan keluar, orang yang melakukan

pengurusan kepentingan orang lain itu dapat bertindak atas nama

sendiri atau atas nama orang itu. Dari perbuatan yang dinamakan

zaakwaarneming ini terbitlah suatu kewajiban bagi orang yang

melakukan pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu sampai

orang yang berkepentingan sudah kembali di tempatnya. Jika

pengurusan itu telah dilakukan dengan baik orang ini wajib

mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan ia

diwajibkan pula memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat untuk

kepentingannya.

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena

perbuatan seorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365

B. W. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar

hukum (“onrechtmatige daad”) mewajibkan orang yang melakukan

perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk

membayar kerugian itu. Apakah artinya perkataan “onrechtmatige

daad” ini? Jawabnya atas pertanyaan ini amat penting bagi lalu lintas

hukum. Mula-mula para ahli hukum begitu pula hakim, menganggap

sebagai demikian, hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar

undang-undang atau sesuatu hak (subjectief recht) orang lain saja.

Lama kelamaan pendapat yang demikian itu dirasakan sangat tidak

memuaskan. Dan pada suatu hari Hoge Raad telah meninggalkan

penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru

tentang “onrechtmatige daad” dalam putusannya yang sangat

terkenal, yaitu putusan tanggal 31 Januari 1919. Dalam putusan itu

dinyatakan, “onrechtmatig”, tidak saja perbuatan yang melanggar

hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang

berlawanan dengan “kepatutan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.”

Seorang yang membujuk seorang buruh dari suatu perusahaan

saingannya untuk memberikan keterangan-keterangan perihal cara-

cara kerja yang bersifat rahasia dalam perusahaan tersebut dapat

dianggap telah melakukan onrechtmatige daad itu. Jika perbuatan

demikian itu, karena kesalahan si pembuat telah menimbulkan

kerugian, si pembuat ini akan dihukum menggantikan kerugian itu.

Putusan Hoge Raad ini, begitu pentingnya, hingga sering

dipersamakan dengan suatu revolusi dalam dunia kehakiman.

Banyak sekali perbuatan yang dulu tidak dapat digugat di depan

hakim, sekarang oleh hakim diartikan sebagai “onrechtmatig”: jika

dapat dibuktikan bahwa dari kesalahan si pembuat itu telah timbul

kerugian pada seorang lain, maka si pembuat itu akan dihukum

untuk mengganti kerugian itu.

Selanjutnya menurut pasal 1367 B.W. seseorang juga

dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang

berada di bawah pengawasannya atau yang bekerja padanya.

Lazimnya pasal ini diartikan terbatas (“limitatief), yaitu

seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang lain,

hanya dalam hubungan-hubungan dan hal-hal sebagai berikut :

a)orang tua atau wali untuk anak yang belum dewasa, yang

tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua

atau perwalian itu padanya.

b)Majikan untuk buruhnya, dalam melakukan pekerjaan

yang ditugaskan pada mereka.

c)Guru sekolah dan kepala tukang untuk murid dan

tukangnya selama mereka ini berada di bawah pengawasan mereka.

5. Perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat,

yaitu :

1.Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan

diri;

2.Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3.Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;

4).   Suatu sebab (“oorzaak) yang halal, artinya tidak terlarang

(pasal 1320).

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus

dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara

diam-diam. Cara yang belakangan, sangat lazim dalam kehidupan

kita sehari-hari. Misalnya, jikalau seseorang naik tram atau bus.

Secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan

kewajiban pada kedua belah pihak (wederkerige overeenkomst),

yaitu pihak si penumpang untuk membayar harga karcis menurut

tarip dan pihak kondektur yang bertindak atas nama maskapai

tram/bus, untuk mengangkut penumpang itu dengan aman ke

tempat yang hendak ditujunya. Kemauan yang bebas sebagai syarat

pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika

perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan

(dwaling) atau penipuan (bedrog).

Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya

karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau

akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian.

Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan

yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman

akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan

penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai

barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang

direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya

seorang penyanyi yang tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan

orang yang dimaksud. Hanya namanya saja yang kebetulan sama.

Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli

sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi

kemudian ternyata hanya turunan saja.

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja

memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai

dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya

untuk memberikan perizinan.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk

bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa

golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk

melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti

orang di bawah umur, orang di bawah pengawasan (curatele) dan

perempuan yang telah kawin (pasal 1130 B.W.).

Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas, yaitu

perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak

tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini ber-

cacad, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan

pihak yang telah memberikan perizinannya tidak secara bebas atau

tidak cakap untuk membuat perjanjian itu(uernietigbaar).

Sebaliknya, orang yang berhak meminta pembatalan perjanjian itu,

juga dapat menguatkan perjanjian tersebut. Penguatan tersebut

dapat dilakukan dengan tegas (uitdrukkelijk) atau secara diam-diam.

Apakah dalam suatu hal dapat dikatakan penguatan secara diam-

diam, tentu tergantung pada keadaan.

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal

atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu,

untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi

perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling

sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu harus ada atau

sudah ada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak

diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu

disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Misalnya, sahnya suatu perjanjian mengenai “panen tembakau dari

suatu ladang dalam tahun yang akan datang,” tetapi “perjanjian jual

beli teh untuk Rp. 100,—” dengan tidak memakai suatu penjelasan

lebih lanjut lagi, harus dianggap kurang sempurna.

Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu

perjanjian harus ada suatu oorzaak (“Causa”1) yang diperbolehkan.

Secara letterlijk kata “oorzaak” atau “causa” berarti “sebab,” tetapi

menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu, ialah

“tujuan,” yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan

mengadakan perjanjian itu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli

: satu pihak akan menerima sejumlah uang tunai dan pihak lain akan

menerima bunga (rente). Dengan kata lain, causa berarti : isi

perjanjian itu sendiri.

Menurut pasal 1335, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu

causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang

tidak mempunyai kekuatan. Dari apa yang diterangkan di atas,

jelaslah bahwa praktis hampir tidak ada perjanjian yang tidak

mempunyai causa. Suatu causa yang palsu terdapat, jika suatu

perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan

causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan.

Causa harus diperbedakan dari motief atau desakan jiwa yang

mendorong seorang untuk membuat suatu perjanjian. Misalnya saya

memberi uang pada seorang karena terdorong oleh keinginan untuk

membikin orang itu senang, atau saya membeli sebuah rumah

karena saya takut uang rupiah terus-menerus merosot nilainya.

Teranglah, hukum tidak mempedulikan soal motief ini, karena pada

asasnya hukum hanya memandang pada perbuatan-perbuatan lahir

saja.

Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah yang

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban

umum. Bertentangan dengan undang-undang, misalnya suatu

perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk melakukan suatu

kejahatan. Bertentangan dengan kesusilaan, misalnya suatu

perjanjian di mana satu pihak harus meninggalkan agamanya untuk

memeluk suatu agama lain. Dalam hal-hal semacam ini, perjanjian

itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwewenang —

karena jabatannya — mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak

diminta oleh sesuatu pihak (batal secara mutlak).

Selanjutnya, causa sebagai syarat untuk suatu perjanjian yang

sah harus diperbedakan lagi dari causa yang dimaksudkan oleh pasal

1336 B.W. Dalam pasal ini, perkataan causa berarti : kejadian yang

menyebabkan terjadinya suatu hutang, misalnya jual beli barang

atau pinjam-meminjam uang antara kedua pihak. Dalam pasal 1336

tersebut, diterangkan, bahwa suatu persetujuan (yang dimaksudkan

suatu pengakuan berhutang) adalah sah, apabila tidak disebutkan

suatu causa, tetapi sebetulnya ada suatu causa yang diperbolehkan.

Begitu pula apabila causa yang sebenarnya lain dari yang

disebutkan, tetapi merupakan suatu causa yang diperbolehkan. Ada

yang menafsirkan pasal 1336 ini begini, bahwa suatu pengakuan

berhutang yang tidak menyebutkan causa-nya, pada asasnya tidak

mempunyai suatu kekuatan pembuktian sama sekali, sehingga si

berpiutang masih diwajibkan membuktikan adanya jual beli barang

atau pinjaman uang. Penafsiran ini agaknya tidak adil terhadap si

berpiutang. Sebab suatu hal yang nyata bahwa si berhutang telah

menandatangani pengakuan berhutang. Karena itu lebih adil, untuk

memerintahkan pada si berhutang (jika ia mungkir) untuk

membuktikan bahwa sebetulnya tidak ada jual beli atau pinjaman

uang.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya

suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak

membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan

kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah

pihak bertemu dan sepakat. Misalnya dengan memasang harga pada

barang-barang di toko, orang yang mempunyai toko itu dianggap

telah menyatakan kehendaknya untuk menjual barang-barang itu.

Apabila ada seorang yang masuk ke toko tersebut dan menunjuk

sesuatu barang serta membayar harganya, dapat dianggap telah

lahir suatu perjanjian jual beli yang meletakkan kewajiban pada

pemilik toko untuk menyerahkan barang itu.

Suatu kesulitan akan timbul, jika suatu pernyataan ternyata

tidak cocok dengan kehendak yang sebenarnya dari salah satu

pihak, misalnya di atas sebuah sepeda di toko tersebut telah

ditempelkan harga Rp. 1.500,— sedangkan yang dimaksudkan Rp.

15.000,—. Apakah orang yang mempunyai toko itu harus

menyerahkan sepeda itu kepada seorang yang membayar harga

yang tertulis di atasnya? Tentu saja tidak! Karena tiap orang yang

mempunyai cukup pikiran tentu mengerti bahwa yang ditulis itu

keliru. Sebab tidak masuk akal, sebuah sepeda baru hanya dijual

dengan harga yang sebegitu murahnya. Memang yang harus dipakai

sebagai pedoman oleh hakim, ialah pernyataan yang sepatutnya

dapat dianggap melahirkan maksud seorang yang hendak

mengikatkan dirinya. Seandainya harga yang ditempelkan itu Rp.

13.000,— sedangkan yang dimaksudkan Rp. 15.000 — maka pemilik

toko itu diwajibkan menyerahkan sepedanya, karena tidak ada

alasan bagi umum untuk menaruh curiga tentang benar tidaknya

harga yang ditempelkan itu.

Pasal 1338 B.W, menetapkan bahwa segala perjanjian yang

dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka

yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat

ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat

secara sah— artinya tidak bertentangan dengan undang-undang —

mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak

dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak

atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-

undang. Adakalanya ada juga, suatu perjanjian, meskipun dengan

persetujuan bersama tidak boleh dicabut kembali. Misalnya, suatu

perjanjian perkawinan (pasal 149 B.W.). Penarikan kembali atau

pengakhiran oleh satu pihak hanyalah mungkin dalam perjanjian-

perjanjian di mana hal itu diizinkan. Biasanya dalam perjanjian-

perjanjian yang kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak

tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak

usah menyebutkan sesuatu alasan. Misalnya dalam perjanjian kerja

dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).

Dalam pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa

cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan

kepatutan dan keadilan. Misalnya, seorang kreditur dapat dikatakan

berbuat bertentangan dengan itikad baik, jika ia menuntut

pelaksanaan suatu perjanjian justru pada suatu saat yang sangat

merugikan si berhutang sedangkan keadaan ini dike-

tahui oleh kreditur itu. Memang boleh dikatakan, bahwa bagian dari

pasal 1338 ini, memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar

kepada hakim, meskipun tentu saja ada batas-batasnya. Misalnya

saja, kewajiban-kewajiban yang oleh para pihak semata mata

dituliskan dalam kontrak, asal saja tidak bertentangan do ngan

undang-undang tidak boleh disingkirkan begitu saja oleh hakim

dengan alasan “bertentangan dengan itikad baik.” Hakim hanyalah

diperbolehkan meletakkan kewajiban-kewajiban baru di samping

kewajiban-kewajiban yang semata-mata dituliskan, misalnya

meletakkan kewajiban pada si berpiutang untuk bersabar dahulu dan

memberikan kelonggaran pada si berhutang.

Pasal 1339 menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak saja

mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam

perjanjian, tetapi juga pada apa yang —menurut sifatnya perjanjian

itu —dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

Memang sudah semestinya, hakim harus memperhatikan pertama

sekali apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak. Baru

kemudian jikalau sesuatu hal tidak diatur dalam surat perjanjian dan

dalam undang-undang tidak terdapat suatu ketetapan mengenai hal

itu, hakim harus menyelidiki bagaimanakah biasanya hal yang

semacam itu diaturnya di dalam praktek. Jika ini juga tidak

diketahuinya — karena mungkin hal itu belum banyak terjadi —

hakim itu harus menetapkannya menurut perasaannya keadilan.

Dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1339 itu, dapat kita lihat,

bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah

begitu lengkapnya seperti B.W, namun faktor “kebiasaan” masih juga

mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum.

Memang ini juga dapat dimengerti, karena undang-undang tidak

mungkin meliputi segala hal yang terdapat dalam masyarakat ramai,

yang tiap hari bertambah maju sehingga undang-undang dalam

waktu yang singkat sudah terbelakang.

Selanjutnya, pasal 1347 B.W. menetapkan bahwa hak-hak atau

kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu

perjanjian (“gebruikelijk beding”), meskipun pada suatu

waktu tidak dimasukkan dalam surat perjanjian, harus juga dianggap

tercantum dalam perjanjian. Oleh karena apa yang dinamakan

“gebruikelijk beding” ini menurut undang-undang harus di-unggap

sebagai dicantumkan dalam perjanjian, akibatnya ia dapat

menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang tergolong hukum

pelengkap (“aanvullend rechf), sebagaimana halnya dengan

kebanyakan pasal-pasal dalam Buku III B.W. Misalnya saja, jika

ternyata dalam suatu kalangan perdagangan tentang suatu macam

barang yang sudah lazim diperjanjikan, bahwa risiko terhadap

barang dipikul oleh si penjual sampai pada saat penyerahannya

kepada si pembeli, maka tuntutan seorang penjual untuk

mendapatkan pembayaran harga barang yang telah hapus sebelum

barang itu diserahkan, harus ditolak oleh hakim, meskipun pasal

1460 B.W. menetapkan risiko terhadap barang yang tertentu harus

dipikul oleh si pembeli karena pasal-pasal perihal risiko ini tergolong

hukum pelengkap. Artinya hanya akan berlaku oleh pihak-pihak yang

berkontrak tidak mengadakan perjanjian sendiri.

Pada umumnya, suatu perjanjian hanya berlaku di antara orang-

orang yang membuatnya. Asas ini diletakkan dalam pasal 1315 B.W.

yang menerangkan, bahwa pada umumnya seorang tak dapat

menerima kewajiban-kewajiban atau memperjanjikan hak-hak atas

namanya sendiri, kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Membaca pasal

ini, kita akan teringat pada pasal 109 B.W. (hukum perkawinan) yang

menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh seorang

isteri mengenai pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan rumah-

tangga juga akan mengikat diri suaminya, akan tetapi pasal ini justru

merupakan suatu kekecualian dari suatu asas umum bahwa seorang

yang bertindak atas namanya sendiri, hanya dapat mengikatkan

dirinya sendiri. Dan memang asas ini juga sudah semestinya, karena

orang yang membuat suatu perjanjian hanya dapat menanggung

terlaksananya perjanjian itu, jikalau ia sendiri yang akan

melaksanakannya. Sedangkan hak-hak yang diperjanjikan oleh

seseorang pada umumnya, hanya mempunyai kepentingan bagi

orang itu sendiri.

Suatu kekecualian atas asas yang disebutkan di atas tadi

terdapat dalam ketentuan pasal 1317 yang membolehkan seseorang

jika ia dalam suatu perjanjian telah minta diperjanjikannya suatu hak,

atau jika ia memberikan sesuatu pada seorang lain, untuk meminta

pula diperjanjikannya sesuatu hak untuk seorang pihak ketiga. Hak

yang diperjanjikan untuk suatu pihak ketiga ini, akan berlaku sebagai

suatu beban yang diletakkan di atas pundak pihak lawan.

Suatu perjanjian yang memuat sesuatu hak yang telah

diperjanjikan untuk suatu pihak ketiga, tidak dapat ditarik kembali

kalau pihak ketiga ini sudah menyatakan kehendaknya untuk

mempergunakan hak itu. Dan memang pihak ketiga ini, akan berhak

untuk menuntut pelaksanaan hak yang diperoleh dari perjanjian

tersebut pada pihak yang memikul beban itu. Suatu perjanjian yang

mempergunakan kemungkinan yang dimaksud dalam pasal 1317 ini,

ialah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan modal dengan

percuma pada orang lain, untuk dipakai berdagang, dengan

perjanjian orang ini akan membiayai sekolah seorang mahasiswa.

Menurut pasal 1318, jika seorang membuat suatu perjanjian

yang ia telah meminta diperjanjikannya sesuatu hak, dapat dianggap

bahwa hak itu untuk dia sendiri atau untuk para ahliwarisnya atau

orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan

tegas ditetapkan hal yang sebaliknya ataupun jika dari sifat

perjanjian itu dapat disimpulkan hal yang sebaliknya. Dengan

perkataan yang panjang lebar ini, sebenarnya dimaksudkan tidak

lain daripada menyatakan, bahwa pada umumnya hak seseorang

berpindah kepada para ahli-warisnya atau orang-orang yang

memperoleh hak-hak daripadanya. Yang dimaksudkan dengan orang

orang yang memperoleh hak dari seorang lain, misalnya, seorang

isteri (sebagai akibat dari percampuran kekayaan) atau seorang

pembeli barang.

Pasal 1316 mengatur apa yang dinamakan “perjanjian garansi.”

Dalam perjanjian seperti itu, si A berjanji pada si B, bahwa seorang

pihak ketiga C akan melakukan suatu perbuatan.

Menilik pada perumusannya (dipakainya “meskipun demikian”),

pasal 1316 tersebut, juga dimaksudkan sebagai suatu kekecualian

terhadap pasal 1315, tetapi kalau kita tinjau benar-benar, maka apa

yang diatur dalam pasal 1316 itu bukan suatu kekecualian, karena

pihak ketiga C tersebut sebenarnya tidak terikat oleh perjanjian yang

diadakan oleh A dan B itu.

Contoh suatu perjanjian garansi dalam praktek, adalah

perjanjian wesel : si A (penarik wesel) berjanji pada si B (penerima

wesel) bahwa si C (si tertarik) akan mengakseptasikan dan

membayar wesel yang dikeluarkannya.

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja

menurut kehendak hatinya. Hanyalah undang-undang yang

menghendaki, bahwa tiap orang yang mempunyai hutang-hutang

kepada orang-orang lain, harus menjaga jangan sampai dari akibat

perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi berkurang, hingga

orang-orang yang masih menghutangkan akan dirugikan.

Oleh karena kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk

segala hutang-hutangnya, maka dapatlah dimengerti kalau orang-

orang yang menghutangkannya akan dirugikan, bila kekayaan si

berhutang sedemikian merosotnya, hingga tidak akan mencukupi

lagi untuk melunasi hutang-hutangnya. Berhubung dengan itu, pasal

1341 B.W. telah menetapkan, bahwa tiap orang yang

menghutangkan seorang berhak untuk meminta pembatalan atas

segala perjanjian yang dilakukan oleh si berhutang kalau

menurutnya hal itu akan merugikan orang-orang yang

menghutangkan, padahal sama sekali tidak ada keharusan baginya

untuk melakukan perbuatan itu.

Penuntutan yang diajukan pada hakim oleh seorang yang

menghutangkan berdasarkan pasal 1341 itu dinamakan “actio

pauliana.” Di depan hakim harus dibuktikan, bahwa perbuatan si

berhutang itu sungguh-sungguh merugikan pada orang-orang yang

menghutangkannya. Lagi pula harus dibuktikan, bahwa kedua pihak

mengetahui hal ini. Mengenai perbuatan-perbuatan dengan percuma,

misalnya pemberian barang (schenking), cukuplah jika orang yang

menghutangkan itu membuktikan bahwa si berhutang pada waktu

melakukan perbuatannya itu tahu bahwa ia merugikan si yang

menghutangkan.

Jadi tidak usah dibuktikan, bahwa orang yang menerim;i

pemberian itu juga tahu, dengan pemberian itu orang yang

memberikan barang tersebut merugikan orang-orang yang

menghutang kan.

Jika suatu perjanjian sudah jelas kata-katanya, tidak ada

kesulitan dalam hal menafsirkannya, maka perjanjian itu tidak ada

soalnya lagi. Tetapi adakalanya kata-kata itu tidak jelas. Dalam hal

ini, hakim harus menyelidiki apakah yang sebenarnya yan^

dimaksudkan oleh para pihak yang berkontrak itu. Pada umumnya,

jika ada keragu-raguan, perjanjian itu harus ditafsirkan secara

meringankan pada pihak yang memikul kewajiban-kewajiban dalam

perjanjian itu.

6. Perihal risiko, wanprestasi dan keadaan memaksa

Kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau

ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa

benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Bagaimanakah diaturnya

risiko ini dalam B.W.?

Pasal 1237 menetapkan, bahwa dalam suatu perjanjian

mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya

perjanjian itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang

yang berhak menagih penyerahannya. Yang dimaksudkan oleh pasal

tersebut, ialah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya

pada suatu pihak saja (eenzijdige overeenkomst), misalnya suatu

schenking. Jadi, jikalau seseorang menjanjikan akan memberikan

seekor kuda (schenking) dan kuda ini sebelum diserahkan mati

karena disambar petir, maka perjanjian dianggap hapus. Orang yang

harus menyerahkan kuda bebas dari kewajiban untuk menyerahkan.

Ia pun tidak usah memberikan sesuatu kerugian dan akhirnya yang

menderita kerugian ini ialah orang yang akan menerima kuda itu.

Akan tetapi, menurut pasal tersebut seterusnya, bila si

berhutang, (yang harus menyerahkan barang) itu lalai dalam

kewajibannya untuk menyerahkan barangnya, maka sejak saat itu

risiko berpindah di atas pundaknya, meskipun ia masih juga dapat

dibebaskan dari pemikulan risiko itu, jika ia dapat membuktikan

bahwa barang tersebut juga akan hapus seandainya sudah berada di

tangan si berpiutang sendiri.

Bagaimana sekarang halnya dengan risiko dalam perjanjian

yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu yang

dinamakan perjanjian “timbal-balik” (wederkerige overeenkomst)?

Menurut pasal 1460, dalam hal suatu perjanjian jual beli

mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat

ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si

pembeli, meskipun ia belum diserahkan dan masih berada di tangan

si penjual. Dengan demikian, jika barang itu hapus bukan karena

salahnya si penjual, si penjual masih tetap berhak untuk menagih

harga yang belum dibayar.

Akan tetapi dalam hal perjanjian pertukaran barang (ruiling),

yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban

timbal-balik (wederkerig) kita melihat suatu peraturan mengenai

risiko yang berlainan, bahkan sebaliknya dari apa yang ditetapkan

dalam hal perjanjian jual-beli. Pasal 1545 menetapkan, bahwa jika

dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang

sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua

belah pihak, barang itu hapus di luar kesalahan pemiliknya, maka

perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak

yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali

barangnya itu. Dengan kata lain, risiko di sini diletakkan di atas

pundak si pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum

penyerahan membawa pembatalan perjanjian.

Dengan melihat peraturan tentang risiko yang saling

bertentangan ini, kita bertanya manakah yang menjadi asas atau

pedoman bagi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal

-balik (wederkerige overeenkomst) pada umumnya dan manakah

yang menjadi kekecualiannya? Jawabnya, ialah apa yang ditetapkan

untuk perjanjian pertukaran itulah yang harus dipandang sebagai

asas yang berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian

yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, sedangkan apa

yang ditetapkan dalam pasal 1460 dalam hal perjanjian jual beli

harus dipandang sebagai kekecualian. Dan memang juga dapat

dikatakan sudah selayaknya dan seadilnya, jika dalam suatu

perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik salah satu pihak

tidak memenuhi kewajibannya, dengan sendirinya pihak yang lain

juga dibebaskan dari kewajibannya, karena memang seorang

hanyalah menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk

melakukan sesuatu perbuatan karena ia mengharapkan akan

menerima juga suatu barang atau pihak lain akan melakukan suatu

perbuatan pula.

Menilik riwayatnya, jelaslah sudah, bahwa pasal 1460 tersebut

oleh pembuat undang-undang dikutip dari Code Civil. Tetapi dalam

sistem Code Civil apa yang dicantumkan pada pasal 1460 itu

memang tepat, karena di situ berlaku peraturan bahwa dalam hal

perjanjian jual beli, hak milik atas barang berpindah seketika pada

saat ditutupnya perjanjian. Jadi tidak seperti di dalam sistem B.W. di

mana masih harus dilakukan penyerahan untuk memindahkan hak

milik dari penjual kepada si pembeli.

Berhubung dengan sifatnya, pasal 1460 sebagai kekecualian

itu, menurut pendapat yang lazim dianut, pasal tersebut harus

ditafsirkan secara sempit, sehingga ia hanya berlaku dalam hal suatu

barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan hapus. Tidak

berlaku, misalnya jika karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah, si penjual tidak lagi dapat mengirimkan barangnya

kepada si pembeli. Dalam hal ini pernah diputuskan oleh hakim, si

pembeli dibebaskan dari pembayaran harga barangnya.

Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai,

yang melakukan “wanprestasi,” dapat digugat di depan hakim dan

hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi

kewajibannya atauterlambat memenuhinya atau memenuhinya

tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau

wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu

secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa

si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka

waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus “ditagih” dahulu.

Biasanya peringatan (“sommatie”) itu dilakukan oleh seorang jurusita

dari Pengadilan, yang membuat proses-verbal tentang pekerjaannya

itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja

jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berhutang. Menurut

undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan

tertulis (pasal 1238 ; bevel of soortgelijke akte), sehingga hakim

tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak

perlu, jika si berhutang pada suatu ketika sudah dengan sendirinya

dapat dianggap lalai. Misalnya dalam hal perjanjian untuk membikin

pakaian mempelai, tetapi pada hari perkawinan pakaian itu ternyata

belum selesai. Dalam hal ini meskipun prestasi itu dilakukan oleh si

berhutang, tetapi karena tidak menurut perjanjian, maka prestasi

yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu

kelalaian. Ada kalanya, dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan,

kapan atau dalam hal-hal mana si berhutang dapat dianggap lalai. Di

sini tidak diperlukan suatu sommatie atau peringatan.

Apakah yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai ?

Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan.

Pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun

pelaksanaan ini sudah terlambat.

Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu

kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat

dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai

dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat

terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan

kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada

pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian

dibatalkan,   disertai dengan permintaan penggantian  kerugian.

Hak ini diberikan oleh pasal 1266 B.W. yang menentukan

bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan

syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan

pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada

hakim.

Dalam hubungan ini, telah dipersoalkan, apakah perjanjian itu

sudah batal karena kelalaian pihak debitur ataukah harus dibatalkan

oleh hakim.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah

kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim

yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat

“constitutief” dan tidak “declaratoir.” Malahan hakim itu mempunyai

suatu kekuasaan “discretionair,” artinya ia berwenang untuk menilai

wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil,

hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun

ganti rugi yang diminta harus diluluskan.

Tentu saja kedua pihak yang berkontrak dapat juga

mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diucapkan

oleh hakim, sehingga perjanjian dengan sendirinya akan hapus

manakala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian kerugian, dapat dituntut menurut undang-undang

berupa “kosten, schaden en interessen ” (pasal 1243 dsl).

Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan

penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-

sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-

sunggguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga

yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan

yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai

(winstderving). Misalnya, dalam hal seorang direktur sandiwara

yang telah mengadakan suatu kontrak dengan pemain yang tersohor

yang tiba-tiba dengan tiada alasan menyatakan tidak jadi main,

sehingga pertunjukan terpaksa tidak dapat berlangsung. Kerugian

yang nyata-nyata diderita oleh direktur sandiwara itu, ialah ongkos-

ongkos persiapan yang telah dikeluarkan, sedangkan kehilangan

keuntungan berupa pendapatan harga karcis yang akan didapatnya

dari pertunjukan tersebut. Dalam hal seorang penjual barang yang

lalai menyerahkan barangnya, si pembeli dapat meminta

penggantian kehilangan keuntungan, jika sudah ada orang lain yang

suka membeli lagi barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi

daripada harga yang harus dibayar oleh si pembeli itu.

Tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan

penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan

pembatasan, dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat

dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (te voorzien)

dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat

langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan

penggantian. Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang

tunai, maka yang dapat diminta sebagai penggantian kerugian ialah

bunga uang menurut penetapan undang-undang, yaitu yang

dinamakan “moratoire interessen” (menurut huruf: “bunga kelalaian”)

yang berjumlah 6 prosen setahun, sedangkan bunga ini dihitung

mulai tanggal pemasukan surat gugat.

Selanjutnya, karena terjadinya perkara di depan hakim itu

disebabkan oleh kelalaiannya si berhutang, maka ia juga akan

dihukum untuk membayar biaya perkara.

Ada orang yang mengatakan, sebagai lawan kelalaian seorang

berhutang, ialah kelalaian seorang berpiutang atau “moracredito-ris”

(“mora” berarti kelalaian). Misalnya A telah menjual suatu partai

barang “franco gudang” kepada B, sehingga B harus mengambil

sendiri barang itu dari gudang. Jika B tidak mengambil barang

tersebut, hingga melampaui waktu yang ditentukan, maka A

menderita kerugian karena ia terpaksa terus membayar sewa

gudang. Dikatakannya, bahwa B melakukan moracreditoris atau lalai

sebagai seorang berpiutang. Sebenarnya perkataan ini tidak tepat,

karena hanya seorang berhutang saja (seorang yang memikul

kewajiban) dapat melalaikan kewajiban. Betul B, pihak berhak

terhadap penyerahan barang, tetapi mengenai penerimaan

(pengambilan dari gudang) ia tidak lain dari seorang yang

berkewajiban untuk mengambilnya sendiri (berhutang), karenanya

sebagai orang yang memikul kewajiban, ia diancam dengan sanksi-

sanksi apabila ia melalaikan kewajibannya, seperti seorang

berhutang pada umumnya. Dengan demikian, jika ada alasan, ia

dapat juga dihukum menggantikan kerugian pada si penjual barang.

Sebagaimana telah diterangkan, seseorang debitur yang

digugat di depan hakim karena ia dikatakan telah melalaikan

kewajibannya, dapat membela dirinya — untuk menghindarkan

dirinya dari penghukuman yang merugikan — dengan mengajukan

keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia

tidak dapat menepati perjanjian (overmacht). Pembelaan itu

bermaksud agar ia tidak dipersalahkan tentang tidak ditepatinya

perjanjian itu.

Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa,” (overmacht

atau force majeur), selain keadaan itu, “di luar kekuasaannya” si

berhutang dan “memaksa,” keadaan yang telah timbul itu juga harus

berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu

perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si

berhutang. Jika si berhutang berhasil dalam membuktikan adanya

keadaan yang demikian itu, tuntutan si berpiutang akan ditolak oleh

hakim dan si berhutang terluput dari penghukuman, baik yang

berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian, maupun

penghukuman untuk membayar penggantian kerugian.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absoluut), yaitu

dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan

perjanjiannya (misalnya barangnya sudah hapus karena bencana

alam), tetapi ada juga yang bersifat tak mutlak (relatief), yaitu

berupa suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilak-

s an akan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat

besar dari hak si berhutang. Misalnya harga barang yang masih

harus didatangkan oleh si penjual, sekonyong-konyong membubung

sangat tinggi atau dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan

suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk

mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang

menyebabkan si berhutang tidak dapat mengirimkan barangnya

kepada si berpiutang.

Jika barang yang dimaksudkan dalam perjanjian sudah musnah

di luar kesalahan si berhutang, teranglah pelaksanaan perjanjian

sudah tak dapat dituntut. Yang sulit bagi hakim untuk memutuskan

ialah jika barang itu masih ada atau dapat didatangkan, sehingga

perjanjian sebetulnya masih dapat dilaksanakan. Dalam hal yang

demikian ini hakim harus mempertimbangkan apakah sungguh-

sungguh terdapat suatu keadaan yang sedemikian, hingga dapat

dikatakan tidak sepatutnya lagi untuk dalam keadaan itu memaksa si

berhutang memenuhi perjanjiannya. Jadi yang diambil sebagai

ukuran oleh hakim tidak lagi, sungguh-sungguhkah tidak mungkin

melaksanakan perjanjian, tetapi cukup dalam suatu keadaan sudah

tidak sepatutnya lagi untuk memaksa si debitur menepati

perjanjiannya. Misalnya dalam hal dikeluarkannya larangan oleh

Pemerintah yang disebutkan di atas tadi, di mana sudah terang tidak

sepatutnya untuk mengharapkan si berhutang masih juga

mengirimkan barangnya dengan memikul risiko ia akan dihukum

penjara karena melanggar peraturan Pemerintah.

Jika sebagai akibat kejadian yang tidak disangka-sangka itu,

barang yang dimaksudkan dalam perjanjian telah menjadi hapus,

teranglah pelaksanaan perjanjian sudah tidak dapat dituntut untuk

seterusnya, hingga praktis perjanjian itu sudah hapus. Akan tetapi

jika barang itu masih ada dan masih utuh pula, menurut pendapat

yang lazim dianut dalam pelaksanaan perjanjian: penyerahan, masih

dapat dituntut oleh si berpiutang, manakala keadaan memaksa

sudah berakhir. Hanya jelas, ia tidak boleh menuntut pembayaran

kerugian, karena tidak ada kesalahan pada pihak si berhutang.

7. Perihal hapusnya perikatan-perikatan

Undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya

perikatan :

1.Karena pembayaran,

2.Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang

yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat,

3.Pembaharuan hutang,

4.Kompensasi  atau perhitungan hutang timbal balik,

5.Percampuran hutang,

6.Pembebasan hutang,

7.Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian,

8.Pembatalan perjanjian,

9.Akibat berlakunya suatu syarat pembaiatan,

10.Lewat waktu.

Perincian dalam pasal 1381 B.W. itu tidak lengkap, karena telah

dilupakan hapusnya suatu perikatan karena lewatnya suatu

ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Selanjutnya dapat diperingatkan pada beberapa cara yang khusus

ditetapkan terhadap perikatan, misalnya ketentuan bahwa suatu

perjanjian “maatschap” atau perjanjian “lastgeving” hapus dengan

meninggalnya seorang anggota maatschap itu atau meninggalnya

orang yang memberikan perintah dan karena curatele atau

pernyataan pailit mengakibatkan juga hapusnya perjanjian

maatschap itu.

1) Pembayaran

Yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan perkataan

“pembayaran” ialahpelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian

secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi

perkataan pembayaran itu oleh undang-undang tidak melulu

ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan tiap barang

menurut perjanjian, dinamakan pembayaran. Bahkan si pekerja yang

melakukan pekerjaannya untuk majikannya dikatakan “membayar.”

Pada asasnya hanya orang yang berkepentingan saja yang

dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti seorang yang

turut berhutang atau seorang penanggung (borg), demikianlah pasal

1382 B.W. Tetapi pasal ini selanjutnya menerangkan, juga seorang

pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat membayar secara sah,

asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama si berhutang, atau

bilamana ia bertindak atas namanya sendiri, asal saja ia tidak

menggantikan hak-haknya si berpiutang. Jikalau dipikir benar-benar

sebetulnya kalimat “asa/ saja ia tidak menggantikan hak-hak si

berpiutang”, tidak perlu disebutkan. Sebab jika orang yang

membayar hutang itu menggantikan hak-hak si berpiutang, tidak

dapat dikatakan perikatan hutang-piutang itu sudah hapus, karena ia

sebenarnya masih hidup, hanyalah penagihnya saja yang berganti.

Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa pasal 1382 itu

membolehkan siapa saja membayar dan si berpiutang diharuskan

menerimanya, meskipun belum tentu pembayaran itu juga akan

membebaskan si berhutang. Hanya untuk perjanjian-perjanjian di

mana salah satu pihak diharuskan melakukan sesuatu perbuatan,

tentu saja asas tersebut itu tidak akan berlaku. Misalnya saja dalam

suatu perjanjian bekerja, tidak dapat seorang pekerja dengan begitu

saja digantikan oleh temannya yang mungkin tidak sepadan

kecakapannya.

Barang yang dibayarkan, harus milik orang yang melakukan

pembayaran dan orang itu juga harus berhak untuk memindahkan

barang-barang itu ke tangan orang lain. Pembayaran itu harus

dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang

dikuasakan olehnya atau oleh undang-undang. Misalnya seorang

juru-kuasa atau seorang wali. Pembayaran yang dilakukan kepada

orang-orang lain tentu saja pada umumnya tidak sah. Artinya tidak

membebaskan si berhutang. Akan tetapi jika si berpiutang memang

sudah menyetujuinya atau ternyata akhirnya juga menerima barang

yang telah dibayarkan itu, pembayaran itu dianggap menerima

barang yang telah dibayarkan itu, pembayaran itu dianggap sah

juga. Lagi pula ditetapkan oleh pasal 1386, bahwa pembayaran yang

dilakukan secara jujur kepada seseorang yang memegang surat

tanda penagihan, adalah sah.

Yang dimaksudkan, bahwa orang yang memegang surat tanda

penagihan itu bertindak ke luar seolah-olah ia berhak atas surat itu,

sehingga cukup alasan untuk mempercayai orang itu.

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditentukan di

dalam perjanjian. Jika tempat ini tidak ditentukan dan barang yang

harus dibayarkan itu suatu barang yang sudah tertentu, pembayaran

harus dilakukan di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian

ditutup. Dalam hal-hal lain, misalnya dalam hal tiada ketentuan

tempat dan pembayaran yang berupa uang, pembayaran itu harus

dilakukan di tempat tinggal si berpiutang. Jadi, tiap pembayaran

yang berupa uang, jika tiada ketentuan lain, harus diantarkan ke

rumah si berpiutang. Akan tetapi sebagaimana kita lihat dalam

praktek, peraturan ini sudah terdesak oleh kebiasaan yaitu

pembayarannya itu diambil di rumah si berhutang. Undang-undang

hanya mengadakan satu kekecualian, yaitu dalam hal pembayaran

suatu hutang-wesel, di mana oleh pasal 137 W.v.K. ditetapkan bahwa

pembayaran surat wesel harus dimintakan di rumah orang yang

berkewajiban membayarnya.

Oleh pasal 1382 -B.W. apa yang disebutkan di atas, sudah

disinggung adanya kemungkinan menggantikan hak-hak seorang

berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang berpiutang ini,

dinamakan “subrogatie,” yang diatur dalam pasal-pasal 1400 s/d

1403 B.W. Subrogatie, harus diperbedakan dengan cessie

(pemindahan suatu piutang), yang biasanya merupakan suatu akibat

penjualan piutang itu. Dalam hal subrogatie, hutang telah terbayar

lunas oleh seorang pihak ketiga. Hanya perikatan hutang-hutang

masih hidup terus karena pihak ketiga itu lalu menggantikan hak-hak

si berpiutang terhadap diri si berhutang. Cessie, suatu perbuatan

pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telah membeli

piutang itu. Subrogatie dapat terjadi karena ditetapkan oleh undang-

undang. Dengan demikian, subrogatie dapat terjadi dengan tiada

memakai bantuan si berpiutang, sedangkan cessie selalu dibutuhkan

bantuan ini. Lagi pula terdapat perbedaan dari sudut formil, di mana

untuk subrogatie tidak diharuskan sesuatu cara, sedangkan untuk

cessie diharuskan suatu akte, yang harus diberitahukan pula secara

resmi kepada si berhutang.

Subrogatie dapat terjadi dengan suatu perjanjian antara

seorang pihak ketiga yang membayar hutang dan si berhutang yang

menerima pembayaran itu, atau karena penetapan undang-undang.

Subrogatie yang terjadi dengan perjanjian, diatur dalam pasal

1401. Menurut pasal itu ada dua kemungkinan :

1.Seorang pihak ketiga datang pada si berpiutang dan

menyatakan ia hendak membayar hutang si berhutang. Pembayaran

itu diterima baik oleh si berpiutang. Orang pihak ketiga itu akan

menggantikan hak-hak si berpiutang (termasuk tanggungan-

tanggungan, misalnya hypotheek atau hak-hak privilege), jika

penggantian itu semata-mata diperjanjikan pada waktu si berpiutang

menerima pembayaran hutang itu. Karena di sini tidak diharuskan

sesuatu cara oleh undang-undang, maka cukuplah jika misalnya

perjanjian itu dituliskan saja di atas kwintansi yang diberikan oleh si

berpiutang sebagai tanda pembayaran.

2.Si berhutang meminjam uang dari seorang pihak ketiga

untuk dipakai membayar hutangnya. Di sini ditetapkan, jikalau orang

pihak ketiga itu hendak menggantikan hak-hak si berpiutang, maka

baik pinjaman uang yang akan dipakai melunasi hutang itu maupun

pelunasan hutang ini, kedua-duanya harus diletakkan dalam suatu

akte notaris. Dalam akte yang memuat perjanjian pinjaman uang itu

harus disebutkan bahwa uang itu akan digunakan untuk melunasi

hutang. Dalam akte yang memuat pelunasan hutang, harus

disebutkan bahwa pelunasan ini terjadi dengan uang pinjaman dari

orang pihak ketiga yang akan menggantikan hak-hak si berhutang.

Subrogatie yang terjadi karena penetapan undang-undang,

diatur dalam pasal 1402. Antaranya disebutkan bahwa seorang

pembeli suatu benda yang tak bergerak (persil) yang

mempergunakan uang harga yang harus dibayarnya untuk melunasi

hutang-hutang yang ditanggung dengan hypotheek atas benda itu,

menggantikan hak-hak dari orang-orang yang menghutangkan yang

telah menerima pembayaran pelunasan itu. Si pembeli persil itu

menjadi pemegang hypotheek atas bendanya sendiri.

2)Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

Ini, suatu cara pembayaran untuk menolong si berhutang dalam

hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang

hendak dibayarkan itu diantarkan pada si berpiutang atau ia

diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat. Jikalau

ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan di suatu tempat atas

tanggungan si berpiutang. Penawaran dan peringatan tersebut harus

dilakukan secara resmi, misalnya oleh seorang jurusita yang

membuat proses verbal dari perbuatannya itu, sedangkan

penyimpanan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri,

dengan diberitahukan kepada si berpiutang. Jika cara-cara yang

ditetapkan dalam undang-undang dipenuhi, dengan disimpannya

barang tersebut, si berhutang telah dibebaskan dari hutangnya.

Artinya, ia dianggap telah membayar secara sah. Cara ini banyak

dilakukan dalam zaman pendudukan Jepang, ketika uang Jepang

sudah sangat merosot harganya.

Hanya dalam satu hal, undang-undang tidak memberikan

pertolongan, yaitu dalam hal yang harus diserahkan itu suatu benda

yang tak bergerak. Jika si pembeli tidak suka menerima benda ini,

undang-undang tidak memberikan suatu cara untuk melaksanakan

pembalikan nama yang dapat dianggap sebagai pemindahan hak

milik pada si pembeli itu. Si penjual paling banyak dapat meminta

pada hakim untuk menetapkan uang paksaan guna mendorong si

pembeli, agar ia suka membantu pembalikan nama tanah yang

dibelinya.

3)Pembaharuan hutang

Ini, suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan

suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru.

Menurut pasal 1415, kehendak untuk mengadakan suatu

pembaharuan hutang itu, harus ternyata secara jelas dari perbuatan

para pihak (dalam pasal ini perkataan akte berarti perbuatan). Suatu

pembaharuan hutang misalnya, akan terjadi jika seorang penjual

barang membebaskan si pembeli dari pembayaran harga barang,

tetapi si pembeli itu disuruh menanda tangani suatu perjanjian

pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga barang itu.

Pembaharuan hutang dapat juga terjadi, jika si berhutang dengan

persetujuan si berpiutang diganti oleh seorang lain yang

 

menyanggupi akan membayar hutang itu. Di sini juga ada suatu

perjanjian baru yang membebaskan si berhutang yang lama dengan

timbulnya suatu perikatan baru antara si berpiutang dengan orang

baru itu.

Jika si berhutang untuk hutangnya mengakseptir suatu surat

wesel, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu pembaharuan.

Ini hanya dianggap terjadi manakala perikatan lama tidak mungkin

tetap berlangsung di samping perikatan baru. Keadaan di mana

perikatan lama tidak dapat hidup langsung bersama dengan

perikatan baru, terang tidak ditimbulkan oleh suatu akseptasi.

Dengan adanya suatu pembaharuan hutang, dianggap hutang

yang lama telah hapus dengan segala buntutnya. Tetapi si

berpiutang berhak untuk memperjanjikan hak-hak istimewa

(privilege) dan hypotheek-hypotheek yang menjadi tanggungan dari

hutang lama itu tetap dipegangnya. Jika ada orang yang

menanggung hutang lama itu, maka dengan adanya pembaharuan

hutang, orang-orang penanggung itu semuanya dibebaskan.

4)    Kompensasi atau perhitungan hutang timbal-balik

Jika seseorang yang berhutang, mempunyai suatu piutang pada

si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk

menagih piutang satu kepada yang lainnya, maka hutang-piutang

antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah

yang sama. Menurut pasal 1426 perhitungan itu terjadi dengan

sendirinya. Artinya, tidak perlu para pihak menuntut diadakannya

perhitungan itu. Untuk perhitungan itu juga tidak diperlukan bantuan

dari siapapun. Untuk dapat diperhitungkan satu sama lain, kedua

piutang itu harus mengenai uang atau mengenai sejumlah barang

yang semacam, misalnya beras atau hasil bumi lainnya dari satu

kwalitet. Lagi pula kedua.piutang itu harus dapat dengan seketika

ditetapkan jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

Pada umumnya undang-undang tidak menghiraukan sebab-

sebab yang menimbulkan suatu piutang. Hanya dalam pasal 1429,

disebutkan tiga kekecualian piutang-piutang yang tidak boleh

diperhitungkan satu sama lain :

1.Jika satu pihak menuntut dikembalikannya barang

miliknya dengan secara melawan hak telah diambil oleh

pihak lawannya.

2.Jika satu pihak menuntut dikembalikannya suatu barang

yang dititipkan atau dipinjamkan pada pihak lawan itu.

3.Jikalau satu pihak menuntut diberikannya suatu tunjangan

nafkah yang telah menjadi haknya.

Jika seorang penanggung hutang (borg) ditagih, sedangkan

orang yang ditanggung (si berhutang) mempunyai suatu piutang

pada si penagih, si penanggung hutang itu berhak untuk meminta

diadakan perhitungan antara kedua piutang itu. Sebaliknya, jika si

berhutang ditagih untuk membayar hutangnya, sedangkan orang

yang menanggung hutangnya itu mempunyai piutang terhadap si

penagih itu, maka tak dapat dilakukan kompensasi. Ini sesuai dengan

asas yang dianut oleh undang-undang, bahwa perikatan

penanggungan hutang itu hanya suatu buntut belaka dari perikatan

pokok, yaitu perjanjian pinjaman uang antara si berhutang dan si

berpiutang.

5)    Percampuran hutang

Ini, terjadi misalnya jika si berhutang kawin dalam percampuran

kekayaan dengan si berpiutang atau jika si berhutang menggantikan

hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya

6)Pembebasan hutang

Ini, suatu perjanjian baru di mana si berpiutang dengan

sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya.

Perikatan hutang piutang itu telah hapus karena pembebasan, kalau

pembebasan itu diterima baik oleh si berhutang, sebab ada juga

kemungkinan seseorang yang berhutang tidak suka dibebaskan dari

hutangnya.

Apakah bedanya pembebasan hutang ini dengan pemberian

(schenking)? Suatu pembebasan, tidak menimbulkan suatu

perikatan. Dengan suatu pembebasan tidak dapat dipindahkan hak-

hak milik. Sebaliknya suatu pemberian, meletakkan suatu perikatan

antara pihak yang memberikan dan pihak yang diberikan dengan

tujuan memindahkan hak milik itu atas sesuatu barang dari pihak

yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 1439 menerangkan, bahwa jika si berpiutang dengan

sukarela memberikan surat perjanjian hutang pada si berhutang, itu

dapat dianggap sebagai suatu pembuktian tentang adanya suatu

pembebasan hutang. Pasal 1441 menerangkan, bahwa jika suatu

barang tanggungan dikembalikan, itu belum dapat dianggap

menimbulkan persangkaan tentang adanya pembebasan hutang. Ini

sebetulnya tidak perlu diterangkan, sebab sebagaimana telah

diketahui perjanjian gadai (pand) adalah suatu buntut belaka dari

perjanjiannya pokok.

7)Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

Menurut pasal 1444, jika suatu barang tertentu yang

dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau

hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi

hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali di luar

kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan

bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya

barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya.

Barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama seandainya

barang itu sudah berada di tangannya si berpiutang.

Jika si berhutang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang

diuraikan dalam pasal tersebut di atas, telah dibebaskan dari

perikatan dengan si berpiutang, lalu ia diwajibkan menyerahkan

pada si berpiutang itu segala hak yang mungkin ia dapat lakukan

terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang

telah hapus atau hilang itu. Yang dimaksudkan, misalnya saja, si

berhutang itu berhak menuntut pembayaran uang assuransi

 

terhadap suatu maskapai assuransi. Ini memang sudah seadilnya,

sebab sebagaimana telah diterangkan dalam hal perjanjian-

perjanjian yang hanya meletakkan kewajiban kepada satu pihak saja

atau dalam hal perjanjian-perjanjian jual beli mengenai suatu barang

yang sudah ditentukan risiko tentang hapusnya barang ini, dalam

sistem B.W. diletakkan di atas pundak si berpiutang. Jadi dalam hal

ini, misalnya seseorang yang diberi suatu barang (schenking) atau si

pembeli barang.

8)    Pembatalan perjanjian

Sebagaimana telah diterangkan, perjanjian-perjanjian yang

dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap

untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan,

kekhilafan atau penipuan atau pun mempunyai sebab yang

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban

umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat,

bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu

perjanjian belum dibuat.

Kalau yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk

melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana

halnya dengan orang-orang yang masih di bawah umur atau dalam

hal telah terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka

pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak

dilindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal yang

dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk menjaga ketertiban

umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang

mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat

dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu

pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian itu

harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal

suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa

dihitung mulai hari orang itu telah menjadi dewasa dan dalam hal

suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan

dihitung mulai hari di mana kekhilafan atau penipuan ini

diketahuinya.

Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim, jika

ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan.

Karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau

suatu perbuatan yang merugikan padanya, dapat dianggap telah

melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

Akhirnya, selain dari apa yang diatur dalam B.W. yang

diterangkan di atas ini, ada pula kekuasaan yang oleh Ordonansi

Woeker (Stbl. 1938 — 524) diberikan pada hakim untuk

membatalkan perjanjian, jikalau ternyata antara kedua belah pihak

telah diletakkan kewajiban timbal balik yang satu sama lain jauh

tidak seimbang dan ternyata pula satu pihak telah berbuat secara

bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa.

 

8. Beberapa perjanjian khusus yang penting

a.    Perjanjian jual beli

Ini, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu

menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang,

sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai

harganya.

Untuk terjadinya perjanjian ini, cukup jika kedua belah pihak

sudah mencapai persetujuan tendang barang dan harganya Si

penjual mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu pertama

menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang

itu dengan tenteram, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacad-cacad

yang tersembunyi. Kewajiban si pembeli, membayar harga pada waktu

dan di tempat yang telah ditentukan. Barang harus diserahkan pada

waktu perjanjian jual beli ditutup dan di tempat barang itu berada.

Menurut undang-undang, sejak saat ditutupnya perjanjian, “risiko”

mengenai barangnya sudah beralih kepada si pembeli, artinya jika

barang itu rusak hingga tak dapat diserahkan pada si pembeli, maka

orang ini masih tetap harus membayar harganya. Sampai pada

waktu penyerahan itu, si penjual harus merawat barangnya baik-

baik. Jika si penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada waktu

yang telah ditetapkan belum menyerahkan barangnya, maka mulai

saat itu ia memikul risiko terhadap barang itu, dan dapat dituntut

untuk memberikan kerugian. Barang-barang yang dijual atas dasar

beratnya, jumlahnya atau ukurannya, mulai menjadi tanggungan si

pembeli setelah barang-barang itu ditimbang, dihitung atau diukur.

Karena baru mulai saat penimbangan, perhitungan atau pengukuran

itu dianggap barang-barang itu disediakan untuk si pembeli. *)

Peraturan-peraturan tentang penyerahan (levering) dan risiko

yang diterangkan di atas ini, berlaku jika pihak-pihak yang membuat

perjanjian tidak membuat sendiri peraturan-peraturan tentang itu.

Justru dalam hal jual beli ini dalam praktek banyak sekali dibuat

peraturan-peraturan sendiri dalam kontrak-kontrak yang bertujuan

menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang.

Apabila si penjual tidak menyerahkan barangnya pada waktu

yang telah ditetapkan, si pembeli dapat menuntut penyerahan itu,

jika beralasan dengan tambahan pembayaran kerugian, atau ia

dapat langsung menuntut pembayaran kerugian sebagai pengganti

penyerahan barang, ataupun ia dapat menuntut pembatalan

perjanjian, yang dapat disertai pula dengan pembayaran kerugian.

Lain dari itu, ada kemungkinan tuntutan pembatalan atas dasar

kekhilafan atau penipuan.

Apabila barang sudah diserahkan, si pembeli dapat menuntut si

penjual untuk bertanggungjawab, jikalau ada seorang yang

membantah hak milik si penjual atas barang yang telah dibelinya itu,

atau jika ternyata ada cacad yang tersembunyi. Apabila si pembeli

sampai terlibat dalam suatu perkara mengenai barang yang telah

dibelinya itu, ia dapat meminta pada hakim supaya si penjual barang

turut dipanggil di depan sidang pengadilan untuk turut membela hak

Dalam Surat Edarannya No. 3/1963 Mahkamah Agung menyatakan a.l. pasal 1460

yang   mengatur   perihal   risiko   dalam   jual   beli   tidak   berlaku   lagi.   Memang

sebaiknya peralihan risiko itu dikaitkan pada pindahnya hak milik.

si pembeli. Tuntutan berdasarkan cacad-cacad yang tersembunyi

harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, sebab jikalau

sudah agak lama hakim dapat menganggap si pembeli telah

menerima baik barang yang bercacad itu.

Sebaliknya, jika si pembeli tidak membayar harga barang pada

waktu yang ditentukan, si penjual dapat menuntut pembayaran itu,

yang jika ada alasan dapat disertai dengan tuntutan kerugian

ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan

pemberian kerugian juga. Barang yang belum dibayar itu dapat

dimintanya kembali (recht van reclame) dan -sebagaimana telah

diterangkan oleh undang-undang ia diberikan kedudukan sebagai

penagih yang didahulukan terhadap hasil penjualan barang itu, yaitu

jikalau telah dilakukan penyitaan atas kekayaan si pembeli.

Untuk menjamin hak-hak si penjual karena pandrecht tidak

mungkin dilakukan (sebab barang harus segera dipakai oleh si

pembeli), dalam praktek telah tercipta perjanjian yang dinamakan

“huurkoop.” Di sini dijanjikan bahwa harga barang dapat dicicil,

barangnya seketika diserahkan pada si pembeli, tetapi hak milik

(eigendom) atas barang itu baru akan berpindah pada si pembeli,

apabila angsuran yang penghabisan telah dibayar lunas. Si pembeli

tidak boleh menjual maupun menggadaikan barangnya, sebab itu

belum menjadi miliknya, dan jika ia berbuat demikian ia dapat

dituntut perihal “penggelapan.”

Dalam perjanjian yang dinamakan “koop op afbetaling” hak

milik (eigendom) sudah berpindah pada saat penyerahan barang

kepada si pembeli, tetapi harganya boleh dicicil.

b.    Perjanjian sewa-menyewa

Ini adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu

menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama

suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi

akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu

pada waktu-waktu yang ditentukan. Pihak penyewa memikul dua

kewajiban pokok, yaitu :

1.Membayar uang sewa pada waktunya;

1.Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya,

seolah-olah barang miliknya sendiri.

Perjanjian sewa-menyewa, bertujuan untuk memberikan hak

pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda. Karena itu pihak

yang menyewakan tidak usah seorang pemilik atas benda yang

disewakan itu, cukuplah misalnya ia seorang yang mempunyai hak

erfpacht atau vruchtgebruik atas benda tersebut. Perjanjian sewa-

menyewa juga tidak memberikan suatu hak kebendaan, ia hanya

memberikan suatu hak perseorangan terhadap orang yang

menyewakan barang. Karena hak sewa bukan suatu hak kebendaan,

maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga dalam

melakukan haknya itu, ia tidak dapat secara langsung menuntut

orang yang mengganggu itu, tetapi ia harus mengajukan

tuntutannya pada orang yang menyewakan.

Jika tidak diperjanjikan lain, si penyewa tidak boleh

menyewakan lagi benda yang disewanya itu. Ini memang sudah

semestinya, karena hak si penyewa hanya suatu hak perseorangan

saja.

Dalam hal sewa-menyewa rumah, oleh undang-undang

ditetapkan bahwa perbaikan-perbaikan kecil harus dipikul oleh si

penyewa, sedangkan perbaikan-perbaikan besar harus dipikul oleh

pemilik rumah. Si penyewa diwajibkan mengisi rumah itu dengan

perabot rumah sepantasnya. Si pemilik rumah mempunyai hak

“privilege” atas barang-barang perabot rumah itu sebagai

tanggungan untuk sewa yang belum dibayar. Ia dapat menyita

barang-barang itu dan berhak memintanya kembali jika barang-

barang itu dipindahkan ke tempat lain (pand-beslag; pand di sini

berarti persil).

Menurut pengertian pasal 1576 B.W. jika rumah dijual, maka

perjanjian jual beli ini tidak akan mempengaruhi perjanjian sewa-

menyewa yang berlaku atas rumah tersebut (“koop breekt geen

huur”). Ini berarti, perjanjian sewa-menyewa harus dioper oleh

pemilik baru atas dasar-dasar yang sama.

Lazimnya “jual” di sini ditafsirkan secara luas (“analogis”),

hingga meliputi tukar menukar, penghibahan dan lain-lain

pemindahan hak milik.

c. Pemberian atau hibah (schenking)

Menurut pengertian pasal 1666 B.W. yang dinamakan

“pemberian” (“schenking”) ialahsuatu perjanjian (obligatoir), di

mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (om niet)

dengan secara mutlak (onherroepelijk) memberikan suatu benda

pada pihak yang lainnya, pihak mana menerima pemberian itu.

Sebagai suatu perjanjian, pemberian (schenking) itu seketika

mengikat dan tak dapat ia dicabut kembali begitu saja menurut

kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah

wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang baru

memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan

benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik

kembali.

Agar dapat dikatakan tentang suatu “pemberian,” perbuatan itu

harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka (liberaliteit), jadi

tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya

berupa natuurlijke verbintenis saja.

Perkataan “pemberian” dalam pasal 1666 dsl. dipakai dalam

arti kata yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di situ dinamakan

“pemberian”, misalnya syarat “dengan cuma-cuma” yaitu tanpa

pembayaran. Di sini dapat dikatakan tentang suatu “formele

schenking.” Tetapi bagaimana halnya dengan seseorang yang

menjual rumahnya dengan harga yang sangat rendah atau yang

membebaskan debiturnya dari hutangnya? Menurut pasal 1666 ia

tidak melakukan suatu “pemberian,” tetapi menurut pengertian yang

luas ia dapat dikatakan memberi juga. Di sini dikatakan tentang

suatu “materiele schenking” (memberikan menurut hakekat) dan

pemberian dalam artikata yang luas ini dipakai dalam pasal 920

(pemberian yang melanggar legitieme portie), pasal 1086 (inbreng:

pemberian yang harus diperhitungkan dalam pembagian warisan)

dan pasal 1678 (larangan memberikan benda-benda atas nama

antara suami dan isteri).

Perkataan “dengan cuma-cuma” tidak berarti tidak boleh ada

suatu kontraprestasi. Menurut undang-undang, suatu pemberian

boleh disertai dengan suatu “beban” (“last”), yaitu suatu kewajiban

dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu (misalnya

memberikan suatu pensiun kepada seorang janda). Jika prestasi yang

harus dilakukan oleh si penerima melampaui harga barang yang

diterimanya, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu “pemberian”

lagi.

Pemberian benda-benda tak bergerak dan hak-hak piutang atas

nama, harus dilakukan dengan akte notaris. Tetapi barang-barang

yang bergerak dan piutang-piutang yang berupa surat bawa (aan

toonder) cukup diserahkan begitu saja.

d. Persekutuan (maatschap)

Ini adalahsuatu perjanjian di mana beberapa orang termufakat

untuk bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, dengan tujuan

membagi keuntungan yang akan diperoleh. Maatschap ini

merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana. Suatu

modal tertentu tidak ada, bahkan diperbolehkan seorang anggota

hanya menyumbangkan tenaganya saja. Cara bagaimana

keuntungan bersama akan dibagi, diatur dalam perjanjian pendirian

maatschap itu. Jika tidak diperjanjikan tentang bagaimana membagi

keuntungan itu, maka pembagian ini harus didasarkan pada jumlah

pemasukan modal masing-masing, sedangkan mereka yang hanya

menyumbangkan tenaganya saja mempunyai hak yang sama dengan

anggota yang memasukkan modal paling sedikit.

Untuk suatu perjanjian, maatschap tidak diharuskan suatu akte

atau bentuk lain. Jadi diperbolehkan membuat perjanjian itu secara

lisan saja. Suatu perjanjian yang tidak diharuskan dalam suatu

bentuk atau cara tertentu, dinamakan perjanjian consen-sueel,

artinya sudah cukup jika ada kata sepakat.

Tentang perjanjian maatschap ini, akan diberikan penjelasan

yang lebih lanjut dalam bagian tentang Hukum Dagang.

e. Penyuruhan (lastgejring)

Ini adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu (last-gever)

memberikan perintah kepada pihak yang lain (lasthebber) untuk

melakukan suatu perbuatan hukum, perintah mana diterima oleh

yang belakangan ini. Memang pada asasnya orang dapat menyuruh

orang lain melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dirinya,

kecuali jika perbuatan-perbuatan itu berhubungan dengan sifatnya

yang sangat pribadi yang harus dilakukan sendiri, misalnya membuat

suatu testament.

Seorang pihak ketiga dapat bersangkutan dengan penyuruhan

itu, jika orang yang disuruh itu memberitahukan padanya bahwa ia

berbuat atas suruhan orang lain. Dalam hal yang demikian, terjadilah

apa yang dinamakan “perwaMlan secara langsung.” Jika orang yang

disuruh tidak memberitahukan bahwa ia hanya disuruh saja, tetapi

bertindak keluar seolah-olah ia berbuat untuk diri sendiri, maka

terjadilah suatu “perwakilan secara tidak langsung.” Satu dan lain

tentunya tergantung dari apa yang diperjanjikan antara orang yang

menyuruh dan yang disuruh.

Perlu diterangkan, bahwa kekuasaan untuk mewakili orang lain

ini tidak hanya ada pada seorang lasthebber saja, tetapi ada juga

misalnya pada orang tua terhadap anaknya dan pada seorang wah

atau kurator. Jadi kekuasaan untuk mewakili orang lain dapat lahir

selainnya dari suatu perjanjian, juga dari undang-undang. Dengan

kata lain : Perjanjian penyuruhan adalah salah satu sumber dari

kekuasaan untuk mewakili seorang dalam hal melakukan perbuatan-

perbuatan hukum. Kekuasaan untuk mewakili orang lain yang

berdasarkan suatu perjanjian, biasanya dinamakan “penguasaan”

(“volmacht”).

Apakah perbedaannya antara suatu perjanjian penyuruhan

dengan suatu Perjanjian perburuhan?

Penyuruhan, dapat terjadi dengan tidak memakai upah,

sedangkan perjanjian perburuhan selalu dimaksudkan untuk

mendapat upah atau gaji, dan selalu membawa suatu hubungan

diper-atas, antara seorang majikan dan seorang buruh. Perjanjian

penyuruhan oleh undang-undang dianggap lazim terjadi sebagai

suatu jasa dari seseorang terhadap temannya. Karena itu, dianggap

pada umumnya terjadi dengan tiada memakai upah, meskipun

diperbolehkan memperjanjikan upah. Apabila memang menurut adat

kebiasaan atau jabatannya seseorang, kepada seorang diberikan

upah, maka upah itu juga harus diberikan. Misalnya, orang yang

menyuruh seorang notaris atau seorang pengacara untuk melakukan

suatu perbuatan hukum, harus mengerti bahwa ia harus membayar

honorarium.

f. Perjanjian Pinjam

Oleh undang-undang diperbedakan antara : 1. Perjanjian pinjam

barang yang tak dapat diganti (“bruiklening”) dan 2. Perjanjian

pinjam barang yang dapat diganti (“verbruiklening”).

1. Perjanjian pinjam barang yang tak dapat diganti

Barang yang tak dapat diganti, misalnya, sebuah mobil atau

sepeda. Hak milik atas barang yang dipinjamkan tetap berada pada

pemiliknya, yaitu pihak yang meminjamkan barangnya. Selama

waktu peminjaman si peminjam harus memelihara barang tersebut

sebaik-baiknya, seolah-olah itu miliknya sendiri (“als een goed

huisvader”) dan sehabis waktu pinjaman ia harus mengembalikannya

dalam keadaan semula. Biaya pemeliharaan beserta biaya perbaikan

kecil harus dipikul oleh si peminjam, biaya perbaikan besar harus

dipikul oleh si pemilik barang.

Perjanjian ini menurut undang-undang selalu terjadi dengan

percuma, sebab justru di sinilah letaknya perbedaan antara pinjam

dengan sewa-menyewa.

Jika telah ditentukan jangka waktu pinjaman itu berlaku, tetapi

pada suatu ketika ada keperluan yang mendadak dan mendesak,

maka diperkenankan si pemilik untuk meminta kembali barangnya,

meskipun waktu pinjaman itu belum habis.

2. Perjanjian pinjaman barang yang dapat diganti

Barang yang dapat diganti, misalnya uang, beras, dsb. Dalam

praktek perjanjian ini hampir selalu ditujukan pada pinjaman uang.

Di sini barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi

miliknya si peminjam, sedangkan pihak yang meminjamkan

memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap si peminjam

untuk mengembaMkan sejumlah barang yang sama jumlah dan

kwalitetnya.

Lagi pula di sini boleh diperjanjikan suatu pembayaran dari

pihak si peminjam, pembayaran mana dinamakan bunga atau rente.

Malahan biasanya suatu perjanjian pinjam uang, memakai bunga.

Jika tidak diperjanjikan suatu pembayaran bunga, tetapi si peminjam

membayar juga suatu bunga, maka menurut undang-undang

pembayaran rente ini tidak boleh diminta kembali, artinya

pembayaran itu dianggap sah. Inilah suatu contoh dari apa yang

dinamakan suatu “natuurlijke verbintenis.” Hanya jika apa yang

dibayarkan itu melebihi bunga menurut undang-undang (6 persen),

pembayaran yang melebihi jumlah ini boleh diminta kembali.

Suatu perjanjian pinjam — baik yang mengenai benda yang

dapat diganti maupun mengenai benda yang tak dapat diganti —

dinamakan suatu “rieel contract,” artinya suatu perjanjian yang baru

dianggap lahir pada ketika barangnya diserahkan (seperti perjanjian

gadai). Sebelum barang diserahkan, hanya ada suatu perjanjian

pendahuluan (voorovereenkomst).

g. Penanggungan hutang (borgtocht)

Ini adalah suatu perjanjian di mana satu pihak (borg)

menyanggupi pada pihak lainnya (seorang berpiutang), bahwa ia

menanggung pembayaran suatu hutang, apabila si berhutang tidak

menepati kewajibannya. Biasanya perjanjian penanggungan hutang

ini mengenai hutang pinjaman uang, sebab jika kewajiban si

berhutang itu berupa melakukan suatu pekerjaan atau memberikan

suatu barang, sukarlah perbuatan-perbuatan itu dilakukan (dan

karenanya juga sukar ditanggung) oleh orang lain, meskipun

mungkin seorang borg menyanggupi untuk menanggung

pembayaran penggantian kerugian yang mungkin harus dibayar oleh

si berhutang. Borgtoch adalah suatu perjanjian accessoir, seperti

pand dan hypotheek. Perjanjian pokok, ialah perjanjian pinjaman

uang yang ditanggung pembayarannya. Berhubung dengan sifatnya

borgtocht yang hanya berupa suatu buntut belaka dari suatu

perjanjian lain, oleh pasal 1822 B.W. ditetapkan bahwa kepada

seorang borg tidak boleh dipikulkan suatu kewajiban yang lebih

berat daripada yang dipikul oleh si berhutang itu sendiri. Jika

terdapat hal yang demikian, maka perikatan yang melebihi perikatan

pokok itu tidak berlaku.

Oleh karena seorang borg, hanya menanggung pembayaran

saja, artinya yang harus memikul hutang itu si berhutang itu sendiri,

maka apabila seorang borg telah melunasi hutang ini, ia berhak

untuk menagihnya kembali dari si berhutang. Dan menurut undang-

undang ia lalu menggantikan segala hak-hak si berpiutang.

Penggantian hak-hak seorang berpiutang oleh seorang borg yang

telah membayar hutang ini dinamakan “subrogatie.” Ini berarti

bahwa jika hutang itu dijamin dengan pand, hypotheek atau

privilege, jaminan ini akan turut berpindah juga ke tangan si

penanggung hutang. Hanyalah dalam dua hal seorang borg

kehilangan haknya untuk menagih kembali dari si berhutang apa

yang telah dibayar kepada si berpiutang.

1.Jika ia membayar hutang itu dengan tidak

memberitahukan si berhutang sehingga si berhutang ini

juga telah membayar hutangnya dan si berpiutang dengan

begitu telah menerima pembayaran dua kali;

2.Jika ia membayar dengan tidak memberitahukan si

berhutang, sedangkan sebetulnya si berhutang ini dapat

menolak penagihan hutang itu hingga ia pasti dibebaskan

dari pembayaran.

Dalam kedua hal ini, si penanggung hutang diwajibkan berusaha

sendiri untuk mendapatkan kembali uangnya yang telah dibayarkan

dari si berpiutang.

Seorang borg mempunyai dua hak yang penting :

1.Ia berhak, jika ditagih, meminta supaya si berpiutang

menuntut si berhutang lebih dahulu, jika perlu dengan

menyita kekayaan si berhutang itu(voorrecht van eer-

dere uitwinning);

2.Jika ada beberapa orang bersama-sama menanggung satu

hutang, ia berhak meminta supaya pembayaran dipikul

bersama-sama dengan teman-temannya, hingga ia hanya

membayar bagiannya sendiri saja (voorrecht van

schuldsplitsing).

h.Perjanjian perdamaian (dading atau compromis)

Ini adalahsuatu perjanjian di mana dua pihak membuat suatu

perdamaian untuk menyingkiri atau mengakhiri suatu perkara,

dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan sementara hak-

hak atau tuntutannya. Perjanjian semacam ini harus diadakan

tertulis, jadi tidak boleh secara lisan saja.

i. Perjanjian kerja (perburuhan)

Sejak tahun 1926, telah dimasukkan suatu peraturan baru

dalam B.W., yang panjang lebar dan sesuai dengan kemajuan

zaman. Dalam peraturan baru itu terdapat banyak pasal-pasal yang

bertujuan melindungi pihak pekerja (buruh) terhadap majikannya,

misalnya banyak hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam suatu

perjanjian perburuhan, sedangkan kekuasaan hakim untuk campur

tangan juga besar. Perlu diterangkan bahwa peraturan-peraturan

dalam B.W. itu berlaku bagi tiap pekerja, baik ia seorang pekerja

harian, maupun ia seorang direktur bank.

Perjanjian kerja dalam arti kata yang luas dapat dibagi dalam:

a.Perjanjian perburuhan yang sejati (arbeids-overeen-

komst);

b.Pemborongan pekerjaan (aanneming van werk);

c.Perjanjian untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan

terlepas (overeenkomst tot het verrichten van enkele

diensten).

Suatu perjanjian perburuhan yang sejati mempunyai sifat-sifat

khusus yang berikut :

1. Ia menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu

hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana

pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah

kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus

melakukan pekerjaannya;

2.Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya

berupa uang, tetapi ada juga yang (sebagian) berupa

pengobatan dengan percuma, kendaraan, makan dan

penginapan, pakaian dan lain sebagainya;

3.Ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri

oleh salah satu pihak.

Di antara larangan-larangan perlu diketahui larangan untuk

mengadakan apa yang dinamakan “nering-beding,” yaitusuatu

perjanjian di mana si pekerja diwajibkan menggunakan upah atau

gajinya menurut petunjuk atau peraturan yang ditetapkan oleh

majikan.

Selanjutnya ditetapkan, bahwa suatu perjanjian khusus yang

mengandung hukuman-hukuman(strafbeding) hanya diperbolehkan

apabila perjanjian perburuhan dibuat tertulis.

Diperbolehkan apa yang dinamakan suatu “concurrentiebe-

ding,” di mana diperjanjikan bahwa si pekerja, bila ia sudah berhenti

bekerja dilarang mendirikan suatu perusahaan yang akan menyaingi

perusahaan majikannya.

Sebelum waktu yang ditentukan berakhir, salah satu pihak

dapat mengakhiri perjanjian seketika, tetapi ia dapat dituntut oleh

pihak yang lain untuk memberikan kerugian. Menurut undang-

undang ia dapat dibebaskan dari tuntutan itu, apabila ia dapat

membuktikan di depan hakim, bahwa pengakhiran itu dilakukan

karena suatu sebab yang mendadak dan mendesak (dringen-de

redenen), yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat

meneruskan perjanjian. Suatu sebab yang demikian, bagi pihak

majikan dapat berupa, misalnya karena seorang pekerja sangat

buruk kerjanya. Bagi si pekerja, misalnya karena majikan tidak

membayar gaji atau upah pada waktu yang diperjanjikan. Jika

diadakan suatu waktu percobaan (proeftijd), maka dalam waktu itu

masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian begitu saja dan

setiap waktu. Waktu percobaan tidak dibolehkan melebihi tiga bulan.

Suatu perjanjian kerja berakhir dengan sendirinya, apabila si pekerja

 

meninggal, tetapi tidak demikian halnya apabila si majikan

meninggal. Dalam hal ini diserahkan pada para ahliwaris si majikan

itu, apakah mereka hendak mengakhiri atau meneruskan perjanjian.

Selanjutnya ditetapkan bahwa si majikan harus memberikan sepucuk

surat keterangan, apabila diminta oleh seorang pekerja yang telah

berhenti kerja.

Pemborongan pekerjaan (aanneming van werk) ialah suatu

perjanjian, di mana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak

lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran

upah yang ditentukan pula. Dalam pengertian pemborongan

pekerjaan ini, tidak saja termasuk hal seorang aannemer yang

membuat rumah dan bangunan, tetapi juga seorang penjahit yang

membikin pakaian atau seorang tukang reparasi yang memperbaiki

sebuah mobil.

Suatu perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, yang tidak

dapat dimasukkan dalam pengertian “arbeids-contract” atau

pemborongan pekerjaan, dinamakan perjanjian untuk melakukan

suatu pekerjaan terlepas, misalnya hal seorang dokter gigi yang

mencabut gigi atau seorang kuli yang mengangkut barang.

Perjanjian-perjanjian yang diterangkan di atas, dinamakan

“benoemde overeenkomsten,” yaitu semuanya mempunyai nama-

nama tertentu (jual beli, sewa menyewa dan sebagainya). Berhubung

dengan asas kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, asal

tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau

ketertiban umum, kita merdeka untuk menciptakan perjanjian apa

saja yang tidak disebutkan dalam Buku III. Dan memang dalam

praktek banyak terdapat perjanjian yang tidak dapat dimasukkan

dalam salah satu ruangan dalam Buku III itu. Misalnya saja hal

seorang yang menginap di suatu hotel dengan mendapat makanan

dan pelayanan. Perjanjian apakah yang ia tutup dengan pemilik

hotel? Bukan sewa-menyewa kamar, sebab ia mendapat makanan

dan pelayanan; juga bukan jual beli makanan dan minuman, sebab ia

menginap juga di situ. Inilah suatu contoh dari suatu “onbenoemde

overeenkomst,” suatu perjanjian yang tidak bernama.

IX. PERIHAL PEMBUKTIAN DAN

LEWAT WAKTU

1. P e m b u k t i a n

Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara

(procesrecht) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W.,

yang pada asasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum

materil. Tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu

dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara

formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam

bagian yang pertama, yang dapat juga dimasukkan dalam kitab

undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini

rupanya dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W.

dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini

telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang

berlaku di Pengadilan Negeri.

Pertama-tama   diperingatkan,  bahwa  dalam  pemeriksaan di depan

hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang

harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara

kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah

dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat kalau undang-

undang menganggap “pengakuan” juga sebagai suatu alat

pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim

harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan si

penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Juga hal-hal yang

dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang (“notoire feiten”)

atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh

hakim, tidak perlu dibuktikan.

Sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 B.W. bahwa

barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia

mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-

peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-

peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga

membuktikan peistiwa-peristiwa itu. Misalnya, jika seorang

menggugat seorang lain supaya orang ini dihukum menyerahkan

sebidang tanah, karena benda ini termasuk harta peninggalan

ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang

yang menggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah

ahliwaris dari si meninggal dan tanah tersebut betul kepunyaan si

meninggal itu. Jika ia telah berhasil membuktikan hal-hal tersebut

dan pihak tergugat masih juga membantah haknya karena katanya

ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini

diwajibkan membuktikan adanya jual beli itu.

Begitu pula, seorang yang menggugat isterinya supaya

perkawinan mereka dipecahkan berdasarkan alasan bahwa isterinya

telah berbuat zina, maka jika pendirian ini disangkal, diwajibkan

membuktikan adanya perbuatan zina itu. Banyak perkara gugatan

gagal di depan hakim oleh karena pihak penggugat tidak berhasil

dalam usahanya untuk membuktikan pendiriannya yang disangkal

oleh pihak tergugat.

Menurut undang-undang, ada lima macam alat pembuktian

yang sah, yaitu : surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan

dan sumpah.

a. Surat-surat

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-

surat akte dan surat-surat lain. Surat akte ialahsuatu tulisan yang

semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa,

karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani.

Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas surat-surat akte resmi

(authentiek) dan surat-surat akte di bawah tangan (onderhands).

Suatu akte resmi ialahsuatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan

seorang penjabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan

untuk membuat surat-surat akte tersebut. Penjabat umum yang

dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, jurusita pada suatu Pengadilan,

Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand) dan

sebagainya. Dengan demikian, suatu akte notaris, suatu surat

putusan hakim, suatu proses-verbal yang dibuat oleh seorang

jurusita dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh Ambtenaar

Burgerlijke Stand adalah merupakan akte-akte resmi atau

authentiek.

Jika suatu akte mengandung keterangan-keterangan dari dua

pihak yang menghadap di depan seorang notaris, sehingga notaris

ini sebenarnya hanya menetapkan saja apa yang diterangkan oleh

orang-orang yang menghadap itu sendiri, maka akte itu dinamakan

“partij-akte.” Misalnya, jika dua orang mengadakan suatu perjanjian

di depan notaris. Jika suatu akte mengandung suatu pemberitaan

atau proses-verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan

oleh seorang notaris atau seorang jurusita, maka akte itu dinamakan

“prosesverbal-akte.” Misalnya, jika seorang notaris atau jurusita

membuat suatu akte tentang suatu lelangan atau suatu penyitaan

harta benda.

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu

kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), artinya

apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus

menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte

itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh

memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akte di bawah tangan ialahtiap akte yang tidak dibuat

oleh atau dengan perantaraan seorang penjabat umum. Misalnya,

surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan

ditanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan

perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu

mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia

mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam

surat perjanjian itu, maka akte di bawah tangan tersebut

memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu

akte resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak

yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk

membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini

adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap

suatu akte resmi. Barangsiapa menyangkal tanda tagannya pada

suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu

palsu, dengan kata lain, penjabat umum (no taris) yang membuat

akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

Oleh undang-undang ditetapkan bahwa suatu “cap jempol”

yang ditaruh di atas suatu akte di hadapan notaris, hakim atau

pegawai Pamongpraja, yang mengenal orang yang menghadap itu

atau telah diperkenalkan, dipersamakan dengan suatu tanda tangan.

Notaris atau penjabat lainnya itu, harus menuliskan suatu

keterangan yang bertanggal, bahwa isi akte yang dibubuhi cap

jempol itu telah dibacakan kepada orang yang membubuhkan cap

jempol itu dan cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapannya.

Suatu akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan

berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai

harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan

atau setidak-tidaknya di bawahnya ada tertulis dengan tangannya

sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang

ditulis dengan huruf. Jika ada perselisihan antara jumlah yang tertulis

di dalam naskah akte dan jumlah yang tertulis di bawah akte itu,

maka yang harus dianggap benar ialah jumlah yang paling sedikit,

kecuali tententunya jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena pembuktian dengan suatu akte memang suatu

cara pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti

mengapa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang

disebutkan sebagai cara pembuktian nomer satu. Begitu pula dapat

dimengerti mengapa undang-undang untuk beberapa perbuatan

atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan

pembuatan suatu akte. Misalnya perjanjian perkawinan, pemberian

(schenking) benda-benda yang tertulis atas nama, perjanjian

hypotheek, pendirian perseroan firma atau perseroan terbatas (N.V.)

diharuskan dengan akte notaris, sedangkan perjanjian perdamaian

(dading) dan perjanjian assuransi setidak-tidaknya harus dengan

suatu tulisan.

Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte,

seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan

sebagainya, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan pada

pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak

mempercayai kebenarannya.

b. Kesaksian

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan

kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu

perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian,

harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri

atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi

itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain.

Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan

kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang

dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik

kesimpulan-kesimpulan itu. Misalnya saja, seorang saksi

menerangkan bahwa ia melihat pihak penggugat telah menyerahkan

sejumlah uang kepada pihak tergugat, atau ia melihat tergugat

minum beberapa botol bier. Tetapi tidak boleh ia menerangkan

bahwa tergugat “berhutang” pada penggugat atau tergugat berada

dalam “keadaan mabuk” ketika ia membuat perjanjian dengan

penggugat, karena keterangan-keterangan yang belakangan ini

merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu peristiwa yang

dilihatnya.

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan

mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya

atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak

mempercayai keterangan seorang saksi.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya

dengan pihak yang beperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan,

sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari

kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan

satu orang saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh

mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas

keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus

ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

c. Persangkaan

Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu

peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang

dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang

harus dibuktikan juga telah terjadi.

Dalam hukum pembuktian, ada dua macam persangkaan, yaitu

persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri

(wattelijk vermoeden) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim

(rechtelijk vermoeden). Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-

undang, pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari

kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu

pihak yang beperkara. Misalnya, adanya tiga kwitansi pembayaran

sewa rumah yang berturut-turut. Menurut undang-undang

menimbulkan suatu persangkaan, bahwa uang sewa untuk waktu

yang sebelumnya juga telah dibayar. Dengan menunjukkan kwitansi

pembayaran sewa yang tiga bulan berturut-turut itu, si penyewa

rumah dibebaskan dari kewajibannya untuk membuktikan bahwa ia

sudah membayar uang sewa untuk bulan-bulan yang sebelumnya.

Suatu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim, terdapat dalam

pemeriksaan suatu perkara di mana untuk pembuktian suatu

peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala

sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara di

mana seorang suami mendakwa isterinya berbuat zina dengan

seorang lelaki lain. Hal ini tentulah sangat sukar memperoleh saksi-

saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan zina itu.

Akan tetapi, jika ada saksi-saksi yang melihat si isteri itu menginap

dalam satu kamar dengan seorang lelaki sedangkan dalam kamar

tersebut hanya ada satu tempat tidur saja, maka dari keterangan

saksi-saksi itu hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa

kedua orang itu sudah melakukan perbuatan zina. Dan memang

dalam praktek perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat dibuktikan

dengan persangkaan.

d. Pengakuan

Sebagaimana telah diterangkan, sebenarnya suatu pengakuan

bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui

sesuatu hal, maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk

membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak

lawan ini telah membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan di

depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.

Menurut undang-undang, suatu pengakuan yang dilakukan di

depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang

kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa

untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui

memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri

tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi. Di

sini nampak perbedaannya dengan suatu perkara pidana, di mana

suatu pengakuan dari seorang terdakwa masih harus disertai dengan

keterangan-keterangan lain, hingga hakim memperoleh keyakinan

bahwa terdakwa itu memang sungguh-sungguh telah melakukan

kejahatan yang dituduhkan padanya.

Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdata

mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh penggugat, tetapi

sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang

menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya

perjanjian jual beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar

harganya barang yang telah ia terima dari penggugat. Menurut

undang-undang, suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak

boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat di

dalam proses yang sedang berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu

pengakuan yang disertai dengan suatu peristiwa pembebasan oleh

undang-undang tidak dianggap sebagai suatu pengakuan

(onsplitsbare bekentenis). Jadi dalam praktek, si penjual barang di

atas masih diharuskan juga membuktikan adanya perjanjian jual beli

dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibeli itu pada si

pembeli.

Perlu diterangkan, bahwa dalam suatu hal undang-undang

melarang dipakai pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu

proses, yaitu dalam suatu perkara yang diajukan oleh seorang isteri

terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan (lihat

pasal 825 Burgerlijke Rechtsvordering).

e. Sumpah

Menurut undang-undang, ada   dua macam sumpah, yaitu

sumpah yang “menentukan” dan sumpah “tambahan”. Sumpah yang

menentukan (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan

oleh salah satu pihak yang beperkara kepada pihak lawannya

dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa

oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang

perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan

pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia

tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan

dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah,

mempunyai hak untuk “mengembalikan” perintah itu, artinya

meminta supaya pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu.

Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari

perumusannya semula. Misalnya, jika perumusan yang semula

berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya telah

menyerahkan barang,” perumusan sumpah yang dikembalikan akan

berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh saya tidak

menerima barang.” Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang

semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan

dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu.

Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila ia menolak pengangkatan

sumpah itu.

Jika suatu pihak yang beperkara hendak memerintahkan

pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus

mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah

mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal

yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh

mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak

yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat

sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah

sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu

nanti perselisihan antara kedua pihak yang beperkara itu dapat

diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-

sungguh “menentukan” jalannya perkara?

Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang diuraikan di atas,

ialah : Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang

beperkara kepada phaik lawannya, mempunyai suatu kekuatan

pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Hakim

harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan dalam

perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun

mungkin hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya.

Suatu sumpah tambahan, adalahsuatu sumpah yang

diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang beperkara,

apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah

terdapat suatu “permulaan pembuktian,” yang perlu ditambah

dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk

menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu.

Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah

tambahan atau tidak. Jadi tidak ada keharusan untuk memerintahkan

sumpah tersebut.

Juga apakah dalam suatu pemeriksaan perkara telah terdapat

suatu permulaan pembuktian, adalah terserah pada pertimbangan

hakim sendiri. Adakalanya, suatu kesaksian, atau suatu persangkaan

atau suatu surat-menyurat, dianggap sebagai permulaan

pembuktian. Hakim leluasa untuk memerintahkan sumpah tambahan

itu kepada pihak penggugat atau kepada pihak tergugat.

Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu

sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah

itu. Tetapi ia tak dapat “mengembalikan” sumpah tersebut kepada

pihak lawan. Sebenarnya, terhadap sumpah tambahan ini pun dapat

dikatakan, bahwa ia menentukan juga jalan perkara, sehingga

perbedaannya sebenarnya dengan suatu sumpah decissoir ialah,

bahwa yang belakangan ini diperintahkan oleh suatu pihak yang

berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan suatu sumpah

tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya. Jadi atas

kehendak hakim itu sendiri.

2. Lewat waktu, (daluwarsa atau verjaring)

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang hukum

perbendaan, seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak

bergerak (dengan mana dipersamakan benda yang tertulis atas

nama) lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda

tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka

dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai

menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda

tersebut. Misalnya, seorang yang membeli sebidang tanah eigendom

secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk

menjualnya. Setelah lewat dua puluh tahun — jika selama waktu itu

tak pernah ada suatu pihak yang membantah haknya — akan

menjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu dua

puluh tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya dianggap

sebagai seorang bezitter yang jujur saja, jika ia memang sungguh-

sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang

yang berhak memindahkan hak milik tersebut.

Dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, malahan bezitter

yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkan sesuatu titel

lagi, artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya

menunjukkan bezitnya selama tiga puluh tahun berturut-turut,

dengan tidak pernah mendapat gangguan, dan ia akan dianggap

telah memperoleh hak milik yang sah juga.

Teranglah, bahwa segala apa yang diterangkan di atas ini, tidak

berlaku bagi barang yang bergerak, karena terhadap barang yang

bergerak ini berlaku pasal 1977 B.W. yang menetapkan, bahwa bezit

berlaku sebagai suatu titel yang sempurna, dengan itu dimaksudkan

bahwa siapa saja yang dengan jujur memperoleh suatu barang

bergerak dari seorang bezitter, seketika itu juga memperoleh hak

milik atas barang itu.

Selain apa yang diterangkan di atas, yaitu lewat waktu sebagai

cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda (acquisi-tieve

verjaring) ada juga suatu akibat dari lewatnya waktu, yaitu seorang

dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum

(extinctieve verjaring). Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa

dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan

dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila

seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih

dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan

hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah

menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang

bezitter yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu

tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga

puluh tahun itu, meskipun sudah terang ia tidak akan menjadi

pemilik benda yang menjadi perselisihan itu karena ia tidak jujur.

Dan karena ia sendiri tidak dapat menjadi pemilik dari benda

tersebut, teranglah ia tidak akan berhak untuk memindahkan benda

itu secara sah pada orang lain.

Di samping pembebasan secara umum dari semua penagihan

atau tuntutan setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun tersebut di

atas oleh undang-undang ditetapkan secara khusus bahwa beberapa

macam penagihan sudah hapus dengan lewatnya waktu yang

pendek. Yang dimaksudkan di sini, ialah berbagai macam penagihan

yang biasanya dalam waktu yang singkat sudah dimintakan

pembayaran. Misalnya rekening dokter atau rekening toko. Rekening

dokter harus ditagih dalam waktu paling lama dua tahun. Rekening

toko mengenai penjualan barang-barang untuk keperluan orang

sehari-hari, harus ditagihkan paling lambat lima tahun.

Dari daluwarsa atau verjaring yang diterangkan di atas, harus

diperbedakan “pelepasan hak” atau “rechtsverwerking,” yaitu

hilangnya sesuatu hak bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena

sikap atau tindakan seorang yang menunjukkan bahwa ia sudah

tidak akan mempergunakan sesuatu hak. Misalnya seorang membeli

suatu barang yang ternyata mengandung suatu cacad yang

tersembunyi. Jika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus

dipakainya, maka ia kehilangan haknya untuk menuntut gan-tirugi

dari si penjual barang.

Adakalanya undang-undang memberikan hak hanya untuk

suatu waktu tertentu. Apabila tidak dipergunakan dalam jangka

waktu tersebut, gugurlah hak tersebut. Dalam hukum, jangka

waktu seperti itu dinamakan “decheance” atau ‘”vervaltermijn.”

Misalnya, hak reklame diberikan untuk waktu 30 hari setelah

penyerahan barangnya (pasal 1145 B.W.). Perbedaannya dengan

“verjaring” atau daluwarsa, bahwa “decheance” pasti dan tidak dapat

dicegah. Lagi pula daluwarsa itu harus dikemukakan oleh salah satu

pihak, sedangkan decheance harus diindahkan oleh hakim meskipun

tidak diminta.

X. HUKUM DAGANG

1. Pengertian umum

Sebagaimana telah diterangkan, pembagian hukum perdata

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-

undang Hukum Dagang, hanya berdasarkan riwayat saja. Karena

dalam hukum Rumawi belum terkenal peraturan-peraturan sebagai

yang sekarang termuat dalam W.v.K., sebab perdagangan

internasional, baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan.

Sekarang ini di Negeri Belanda sudah ada aliran yang bertujuan

menghapuskan pemisahan hukum perdata dalam dua kitab undang-

undang itu. Memang di berbagai negeri lain, seperti di Amerika

Serikat dan di Swis, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang

Hukum Dagang yang terpisah dari Kitab Undang-undang Perdata.

Dulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam W.v. K.

dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja,

misalnya hanya pedagang yang diperbolehkan membuat surat wesel.

Hanya pedagang saja yang dapat dinyatakan pailit. Tetapi sekarang

W.v. K. berlaku bagi tiap orang, meskipun bukan pedagang,

sebagaimana B.W. juga berlaku bagi tiap orang, termasuk pedagang.

Malahan dapat dikatakan, sumber yang terpenting dari hukum

dagang sebenarnya B.W. Dan ini memang dinyatakan dalam pasal 1

W.v. K. yang menerangkan, bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam

W.v.K., sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang

berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam B.W. Dengan

demikian sudah diakui bahwa kedudukan W.v.K. terhadap B.W.

adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum. Kalau W.v.K.

dileburkan ke dalam B.W. ia dapat dimasukkan misalnya ke dalam

bagian Buku III yang memuat perihal perjanjian-perjanjian khusus.

Memang sebenarnya perkataan “dagang” bukan suatu pengertian

hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi, yaitu segala perbuatan

perantara antara produsen dan konsumen. Perbedaannya dengan

“industri”, bahwa industri mempergunakan bahan-bahan untuk

menghasilkan barang-barang lain.

Di samping B.W. dan W.v.K. juga “kebiasaan” merupakan suatu

sumber penting dari hukum dagang. Ini diterangkan dalam pasal

1339 B.W., bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa

yang semata-mata telah diperjanjikan, tetapi juga untuk apa yang

sudah menjadi kebiasaan. Dan di samping itu pasal 1347 B.W.

menerangkan bahwa hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam

suatu macam perjanjian (bestendig gebruikelijke bedingen),

meskipun pada suatu ketika tidak secara tegas diperjanjikan, harus

dianggap juga termaktub dalam tiap perjanjian semacam itu.

Suatu pengertian ekonomi lagi yang banyak dipakai dalam

W.v.K. ialah pengeritan “bedrijf.” Seorang dapat dikatakan

mempunyai suatu perusahaan, jika ia bertindak ke luar untuk

mencari keuntungan dengan suatu cara di mana ia menurut

imbangan

lebih banyak mempergunakan modal (kapital menurut pengertian

ekonomi) daripada mempergunakan tenaganya sendiri (arbeid).

Perkataan perusahaan dipakai sebagai lawan perkataan “feeroep”

atau pekerjaan tetap. Seorang mempunyai suatu “beroep” jika ia

untuk mencari penghidupan bekerja terutama dengan tenaganya

sendiri. Mungkin ia memakai juga sekedar modal, tetapi yang

penting tenaganya sendiri. Dengan demikian, seorang pengacara,

seorang dokter dan seorang tukang cukur semuanya mempunyai

pekerjaan tetap, tetapi seorang pemilik hotel, seorang pemilik pabrik

dan seorang juru pengangkut (transporteur) semuanya mempunyai

suatu perusahaan.

Pengertian perusahaan (bedrijf), penting untuk beberapa pasal

undang-undang.

1.Siapa saja yang mempunyai suatu perusahaan, diwajibkan

“melakukan pembukuan” tentang perusahaan (pasal 6 W.v.K.);

2.Lapangan pekerjaan dari suatu perseroan firma, adalah

“menjalankan suatu perusahaan”;

3.Pada umumnya suatu akte di bawah tangan yang

berisikan suatu pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai

kekuatan pembuktian, jika ia ditulis dengan tangan sendiri oleh si

berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan

jumlahnya uang pinjaman. Tetapi peraturan ini tidak berlaku

terhadap hutang-hutang perusahaan;

4.Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan

badan (gijzeling) terhadap tiap orang yang telah menandatangani

suatu surat wesel atau cek. Tetapi terhadap seorang yang

menandatangani suatu surat order atau surat dagang lainnya,

paksaan badan itu hanya diperbolehkan jika surat-surat itu mengenai

perusahaannya;

5.Orang yang menjalankan suatu perusahaan, adalah

“pedagang” (“koopman”) dalam pengertian Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht);

6.

6. Siapa saja yang menjalankan suatu perusahaan, diwajibkan

untuk memperlihatkan buku-bukunya pada pegawai jawatan pajak,

jika diminta.

Sebagaimana ternyata di atas, siapa saja yang menjalankan

suatu perusahaan, diwajibkan “melakukan pembukuan” tentang

perusahaannya itu. Tiap tahun, dalam enam bulan yang pertama, ia

wajib membuat suatu neraca (balans) mengenai tahun yang telah

lewat, neraca mana harus ditandatangani olehnya. Buku-buku dan

neraca tahunan itu, harus disimpan selama 30 tahun, sedangkan

semua surat-surat dan surat kawat yang dikirimkan harus disimpan

selama 10 tahun.

“Pembukuan” tersebut tidak usah dilakukan secara ilmu

pengetahuan tata buku, dengan mempergunakan bermacam-macam

buku. Undang-undang dalam hal ini, hanya memakai perkataan

“membuat catatan” saja dan cara bagaimana itu dilakukan terserah

pada masing-masing orang yang berkepentingan. Menurut pasal 6

JV.v.K. tersebut “catatan-catatan” itu harus meliputi :

a.Keadaan kekayaan sendiri (ini berhubung dengan ke-

tentuan bahwa ia harus menanggung hutang-hutang

dengan seluruh kekayaannya, baik kekayaannya prive

maupun kekayaan perusahaannya);

b.Semua hal yang mengenai perusahaannya.

Kedua macam catatan itu harus dibuat sedemikian rupa, hingga

setiap waktu dapat diketahui tentang hak-haknya, baik yang berupa

hak milik maupun yang berupa piutang-piutang, dan kewajiban-

kewajibannya, yaitu hutang-hutangnya.

Jika seorang pemilik perusahaan memenuhi kewajibannya untuk

melakukan pembukuan itu, maka menurut undang-undang hal itu

dapat menguntungkan orang tersebut, jika terjadi suatu perkara di

depan hakim. Pasal 7 W.v.K. menerangkan, bahwa da-

lam hal itu hakim leluasa untuk memberikan kekuatan pembuktian

kepada catatan-catatan itu, sebagaimana ia menganggap perlu

menurut keadaan.

Yang penting dari sudut hukum pembuktian, menurut pasal 7

W.v.K. itu dapat diberikan kekuatan pembuktian kepada tulisan-

tulisan yang dibuat oleh seorang untuk keuntungan orang itu sendiri,

sedangkan pada umumnya tulisan-tulisan itu menjadi alat bukti

justru terhadap si pembuatnya sendiri (lihat pasal 1881 B.W.). Jadi*,

jika dalam perselisihan misalnya antara dua orang pedagang, si

pembeli mengatakan bahwa suatu partai beras tidak cocok dengan

kwalitet yang diperjanjikan, maka hakim dapat mencari bukti tentang

kwalitet itu dari buku-buku atau catatan-catatan si pembeli.

Kekuatan pembuktian dari catatan-catatan itu terserah kepada

hakim, artinya ia berkuasa untuk menganggap sebagai bukti yang

cukup, ia berkuasa juga untuk tidak menerimanya (vrij bewijs).

Berhubung dengan kewajiban seorang pemilik perusahaan

untuk melakukan pembukuan tentang perusahaannya, undang-

undang menetapkan, bahwa jika ada suatu perkara di depan hakim,

hakim ini berkuasa untuk memerintahkan pembukaan segala buku

dan surat yang mengenai perusahaan itu, untuk diperiksa atau

dibuat petikan-petikan. Jika perintah ini tidak dipenuhi, hakim

berkuasa untuk menarik kesimpulan yang merugikan orang yang

tidak memenuhi perintah itu. Dan apabila orang itu telah dijatuhkan

pailit, malahan ia diancam juga dengan hukuman pidana jika ia tidak

menyerahkan buku-buku dan surat-surat tersebut dalam keadaan yang asli, karena ia dapat dipersalahkan melakukan kejahatan

“bank-breuk.”

Tiap orang adalah merdeka untuk melakukan perusahaan apa

saja yang dikehendaki. Hanya ia harus menjauhkan diri dari

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan

kejujuran. Jika ia dengan maksud untuk memajukan perusahaannya

sendiri tidak segan memakai cara-cara yang membohongi khalayak

ramai, sehingga orang lain yang mempunyai perusahaan

yang serupa dirugikan oleh perbuatannya itu, ia dapat digugat

melakukan persaingan secara tidak jujur, sedangkan ia dapat

dituntut pula untuk membayar kerugian karena melakukan

perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 B.W.).

Seorang yang mempunyai suatu perusahaan, lazim

mempergunakan suatu “merek,” yang dilindungi oleh Reglemen Milik

Perindustrian. Tiap pedagang berhak untuk mendaftarkan mereknya

pada Kantor Milik Perindustrian di Jakarta, yang berada di bawah

pengawasan Kementerian Kehakiman. Pendaftaran itu akan

dilakukan, jika merek itu tidak menyerupai merek lain yang sudah

didaftarkan lebih dahulu. Dengan dilakukannya pendaftaran

tersebut, yang disertai dengan pengumuman dalam Berita Negara, si

pemohon memperoleh hak atas pemakaian merek tersebut.

2. Orang-orang perantara

Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan

perantaraan orang-orang lain dalam melakukan pekerjaannya.

Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan.

Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya

buruh atau pekerja saja dalam pengertian B.W. dan lazimnya juga

dinamakan “handels-bedienden.” Dalam golongan ini termasuk,

misalnya pelayan, pemegang buku, kassier, procuratie houder dan

sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak

dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat

dipandang sebagai seorang “lasthebber” dalam pengertian B.W.

Dalam golongan kedua ini termasuk makelar dan commissionair.

Seorang agen dagang, melakukan pekerjaan yang berupa

memberikan perantaraan dalam pembuatan perjanjian-perjanjian

antara seorang pedagang tetap dengan orang-orang lain, tetapi ia dapat juga dikuasakan untuk menutup sendiri perjanjian-perjanjian

itu atas nama dan atas tanggungan pedagang tersebut. Biasanya ia

mengurus kepentingan dagang sehari-hari dari seorang atau dari

beberapa orang pedagang dan berlaku sebagai jurukuasa dari

kantor-kantor dagang di dalam atau di luar negeri. Ia berhak atas

suatu upah tiap kali ia menutup suatu perjanjian atau memberikan

perantaraannya dalam penutupan itu. Tetapi biasanya ia mendapat

suatu upah juga meskipun perantaraannya tidak dipergunakan.

Seorang makelar, menurut undang-undang adalah seorang

penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah, yang menutup perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama seorang lain dan

yang untuk pekerjaannya itu meminta suatu upah yang lazim

dinamakan provisi atau courtage. Sebelum menjalankan

pekerjaannya, ia harus disumpah dahulu di depan Pengadilan Negeri

di tempat kediamannya, bahwa ia akan melakukan pekerjaannya itu

dengan jujur. Dari tiap perjanjian yang ditutup, ia diwajibkan

membuat suatu catatan (yang lazim dinamakan “makelaars-briefje”)

dan dalam waktu yang singkat ia harus memberikan suatu turunan

dari catatan tersebut kepada masing-masing pihak. Apabila di

kemudian hari timbul suatu perselisihan tentang perjanjian yang

ditutup itu, sehingga terjadi suatu perkara di depan hakim, maka

hakim dapat memerintahkan supaya catatan makelar tersebut

diserahkan kepada Pengadilan untuk diperiksa.

Semua orang perantara yang disebutkan di atas itu selalu

menghubungkan orang yang memberikan perintah kepada mereka

atau yang mereka wakili dengan suatu pihak lain secara langsung.

Apabila kedua pihak telah dihubungkan satu sama lain, mereka

mengundurkan diri dan tidak memikul tanggung jawab suatu apa.

Tidak sedemikian halnya dengan seorang commissionair. Ia adalah

seorang perantara yang berbuat atas perintah dan atas tanggungan

seorang lain juga menerima suatu upah atau provisi, tetapi bertindak

atas namanya sendiri. Suatu perjanjian yang ditutup oleh seorang

commissionair mengikat diri commissionair itu sendiri terhadap pihak

yang lain. Memang seorang commissionair hanya dikuasakan untuk

berdagang atas tanggungan orang yang memberikan perintah, tidak

juga untuk mengikatkan orang itu kepada suatu pihak lain.

Sebaliknya seorang commissionair berhak untuk menuntut sendiri

pihak lain itu tentang pelaksanaan perjanjian yang telah ditutup itu.

Seorang commissionair diwajibkan memberikan pertanggungan

jawab kepada orang yang memberikan perintah tentang semua

perjanjian yang telah ditutup dan tentang segala apa yang telah

diterimanya berdasarkan perjanjian-perjanjian itu. Tetapi ia tidak

usah menanggung bahwa pihak yang lain dalam perjanjian-perjanjian

itu sungguh-sungguh akan menepati kewajibannya, terkecuali jika di

samping upah biasa (provisi), ia telah minta dibayarnya suatu upah

luar biasa (delcredere), dalam hal mana ia lalu harus menanggung

pembayaran barang-barang yang telah dijualnya, meskipun ia belum

atau tidak menerima pembayaran dari si pembeli sendiri.

Mengingat kedudukannya sebagai yang diterangkan itu, teranglah bahwa seorang  commissionair memikul tanggung jawab

yang lebih berat daripada orang-orang perantara lainnya. Berhubung

dengan itu, kepadanya oleh undang-undang diberikan hak privilege

atas semua barang yang telah dibelinya untuk orang yang

memberikan perintah atau yang menyuruhnya menjual, selama

barang-barang tersebut masih berada di tangannya. Dengan izin

hakim, ia dapat menjual barang-barang tersebut untuk mengambil

pelunasan piutang-piutangnya terhadap orang yang memberikan

perintah. Jika orang ini dinyatakan pailit, ia dapat melaksanakan

haknya terpisah dari penagih-penagih lainnya. Berbeda dari

perantara lainnya, sebagai seorang “lasthebber” ia berhak menahan

tiap barang kepunyaan orang yang memberikan perintah, yang

berada di tangannya, selama piutang-piutangnya belum dilunasi

(retentierecht).

3. Perkumpulan-

perkumpulan dagang

a.Maatschap

Sebagaimana diketahui, maatschap adalah suatu bentuk

kerjasama yang paling sederhana, yang diatur di dalam B.W. Oleh

karena lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada sesuatu hal, maka

bentuk ini dapat dipakai juga untuk melakukan perdagangan. Bentuk

ini sebenarnya hanya mengatur hubungan intern saja antara orang-

orang yang bergabung di dalamnya. Di samping apa yang telah

diterangkan mengenai maatschap ini, pada bagian tentang

perjanjian-perjanjian khusus dalam B.W., di sini akan ditambahkan

hal-hal yang berikut.

Tiap anggota maatschap, hanya dapat mengikatkan dirinya

sendiri kepada orang-orang pihak ketiga. Ia tak dapat mengikat

teman-teman anggotanya, kecuali jika mereka itu memberikan

padanya suatu penguasaan khusus untuk bertindak atas nama

mereka. Ia tak dapat pula mengikat maatschap, meskipun ia

menyatakan bahwa ia bertindak atas nama maatschap itu. Memang

menurut pengertian undang-undang, suatu maatschap bukan suatu

badan hukum atau rechtspersoon. Perkataan “maatshcap” selalu

dimaksudkan anggota-anggotanya secara perseorangan. Hanya, jika

seorang anggota di dalam suatu urusan bertindak atas nama

maatschap dan ternyata urusan itu memang sungguh-sungguh telah

menguntungkan maatschap, barulah anggota-anggotanya semua

terikat pada suatu pihak ketiga. Misalnya, seorang anggota membeli

sebuah rumah atas nama dan untuk maatschap. Kemudian rumah ini

memang sungguh-sungguh dibalik nama atas nama sekalian anggota

maatschap. Dalam hal yang demikian, sekalian anggota maatschap

dapat dituntut untuk pembayaran harga rumah tersebut, masing-

masing untuk sebagian yang sama, jadi sama-rata.

Keanggotaan maatschap bersifat sangat pribadi, artinya tidak

mungkin digantikan oleh orang lain. Meskipun demikian, oleh

undang-undang diperkenankan seorang anggota menerima seorang

lain untuk turut mengambil bagian dalam bagian anggota itu sendiri.

Orang lain itu dinamakan “ondervennoot.” Ia tidak mempunyai

hubungan suatu apapun dengan anggota-anggota lainnya.

Selama perjanjian masih berlaku, seorang anggota tidak dapat

mengambil atau menjual bagiannya dalam kekayaan bersama.

Hanya semua anggota bersama-sama berhak menjual- kekayaan

maatschap. Di sini terdapat suatu keadaan yang dinamakan “ge-

bonden mede-eigendom.”

Jika tidak ada perjanjian lain, keuntungan dan kerugian dibagi

menurut imbangan pemasukan modal oleh masing-masing anggota.

Seorang anggota yang tidak memasukkan modal, tetapi hanya

menyumbangkan tenaganya saja, menerima bagian yang sama

dengan seorang anggota yang memasukkan modal yang paling

sedikit.

Undang-undang melarang diadakan suatu perjanjian di mana

semua keuntungan akan diterima oleh satu orang anggota saja, akan

tetapi memperbolehkan suatu perjanjian di mana semua kerugian

akan dipikul oleh satu atau beberapa orang anggota saja, artinya

tidak oleh semua anggota.

Perjanjian maatschap berikut:

1.Dengan permufakatan semua anggota;

2.Dengan lewatnya waktu untuk mana maatschap didirikan;

3.Dengan meninggalnya salah satu anggota;

4.Dengan ditaruhnya di bawah curatele atau dinyatakan pailit

salah-satu anggota;

5.Dengan hapusnya barang yang menjadi obyek dari perjanjian

maatschap atau dengan selesainya pekerjaan untuk mana

maatschap telah didirikan.

b. Perseroan Firma

Ini adalah suatu bentuk perkumpulan dagang yang

peraturannya terdapat dalam W.v.K. Perkataan “Firma” sebenarnya

berarti suatu nama yang dipakai oleh beberapa orang bersama untuk

berdagang. Menurut undang-undang, suatu perseroan Firma ialah

suatu “bedrijf dengan memakai suatu nama bersama. Perkataan

“Firma” juga lazim dipakai, jika yang dimaksudkan perkumpulan

dagang yang memakai nama itu. Dalam suatu perseroan Firma tiap

persero (firmant) yang namanya tercantum di dalam akte pendirian

(tidak dikecualikan) berhak untuk melakukan pengurusan dan

bertindak ke luar atas nama perseroan. Segala perjanjian yang

diperbuat oleh seorang pesero, mengikat juga teman-teman pesero

lainnya. Segala apa yang diperoleh oleh salah seorang pesero,

menjadi benda kepunyaan Firma, yang berarti kepunyaan semua

pesero bersama.

Mengingat hubungannya dengan orang-orang pihak ketiga, oleh

undang-undang ditetapkan bahwa masing-masing pesero

bertanggung jawab sepenuhnya, secara tanggung-menanggung

(hoof-delijk) tentang segala perjanjian yang dibuat oleh teman-

temannya sefirma. Dengan kata lain, tidak perlu, seorang firmant

yang bertindak ke luar secara khusus dikuasakan oleh teman-

temannya, malahan dengan sendirinya terikat oleh segala perjanjian

yang dibuat oleh salah seorang temannya. Dengan begitu, tiap

pesero dapat ditagih atau dituntut untuk segala hutang Firma

sepenuhnya. Jadi tidak seperti dalam suatu maatschap, di mana —

sebagaimana telah kita lihat — tiap anggota paling banyak hanya

dapat dituntut untuk bagiannya saja. Artinya jika ada tiga anggota

masing-masing untuk sepertiga. Berhubung dengan peraturan bahwa

tiap pesero (firmant) bertanggung jawab untuk sepenuhnya itu,

dapatlah dimengerti mengapa suatu perkumpulan dagang yang

berbentuk Firma mempunyai kepercayaan yang sangat besar. Orang

yang melakukan suatu transaksi dengan seorang firmant selalu

terjamin. Mereka — jika perlu — dapat menggugat pesero-pesero

yang lainnya untuk mendapatkan pembayaran piutang mereka

sepenuhnya. Memang, yang menjadi dasar dari suatu Firma adalah

rasa saling percaya yang sangat besar antara para anggotanya.

Oleh karena menurut undang-undang, suatu Perseroan Firma

dianggap sebagai suatu maatschap khusus untuk melakukan suatu

perusahaan (bedrijf), maka segala peraturan yang berlaku bagi suatu

maatschap juga berlaku untuk suatu Perseroan Firma, misalnya

peraturan perihal hapusnya perjanjian maatschap.

Perjanjian pendirian suatu Perseroan Firma harus dibuat dengan

suatu akte notaris, yang oleh para pesero harus didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selain itu, para pesero juga

diharuskan mengumumkan suatu petikan dari akte pendirian

tersebut dalam Berita Negara. Juga tiap perubahan dalam akte

pendirian, yang dimaksudkan berlaku bagi orang-orang pihak ketiga,

harus diumumkan.

Peraturan perihal pertanggungan jawab secara hoofdelijk itu,

adalah suatu hal yang tidak boleh disingkirkan oleh orang-orang

yang mendirikan suatu Firma. Tetapi mengenai hal pengurusan

(beheer) boleh dibuat peraturan-peraturan sebagaimana dikehendaki

oleh para anggota itu sendiri. Misalnya boleh memperjanjikan bahwa

beberapa perbuatan yang penting (transaksi-transaksi yang besar)

hanya dapat dilakukan dengan kata sepakat lebih dahulu antara para

anggota. Juga diperbolehkan untuk menyerahkan pengurusan pada

salah satu atau beberapa orang firmant, bahkan diperbolehkan juga

untuk mengangkat seorang direktur untuk melakukan pengurusan

itu.

Pendirian suatu perseroan Firma menurut undang-undang harus

dilakukan dengan suatu akte notaris. Tetapi di sini akte itu bukanlah

suatu syarat mutlak untuk berdirinya firma, sebagaimana halnya

dengan pendirian suatu N.V. (PT). Ia hanyalah dimaksudkan sebagai

alat pembuktian tentang adanya perjanjian untuk mendirikan suatu

Perseroan Firma. Dengan begitu, meskipun tidak ada suatu akte

pendirian, jika dalam suatu perkara tidak disangkal tentang adanya

perjanjian yang demikian, haruslah dianggap perseroan firma itu

ada, dan berlakulah segala peraturan untuk suatu Firma. Jika adanya

perjanjian, tetapi disangkal, itu dapat dibuktikan dengan alat-alat

pembuktian lain, misalnya surat-surat, kesaksian dan sebagainya.

c. Perseroan Komanditer (CV.)

Ini adalah suatu perseroan, di mana seorang atau beberapa

orang pesero tidak turut campur dalam pengurusan atau pimpinan

perseroan, tetapi hanya memberikan suatu modal saja. Pesero

yang “berdiri di belakang layar” ini juga turut mendapat bagian

dalam keuntungan dan juga turut memikul kerugian seperti seorang

pesero biasa, tetapi tanggung jawabnya adalah terbatas, yaitu ia

tidak akan memikul kerugian yang melebihi jumlah modal yang ia

masukkan menurut perjanjian. Pesero yang berdiri di belakang layar

itu, dinamakan komanditaris, sedangkan mereka yang memimpin

perseroan dan bertindak ke luar dinamakan pesero-pengurus atau

pesero-pemimpin.

Tentang hubungan perseroan dengan orang-orang pihak ketiga,

oleh undang-undang ditetapkan hanyalah pesero-pengurus yang

bertanggung jawab terhadap orang-orang pihak ketiga itu. Seorang

komanditaris tidak pernah terikat pada orang-orang pihak ketiga.

Memang menurut maksud undang-undang, suatu perjanjian

pendirian Perseroan Komanditer hanya suatu soal intern saja antara

para pesero pengurus dengan seorang komanditaris, yang

mempunyai suatu peranan seperti seorang yang meminjamkan

uang.

Jika seorang komanditaris turut campur dalam pengurusan atau

jika namanya turut dipakai dalam nama perseroan, maka ia menjadi

bertanggung jawab sepenuhnya secara hoofdelijk bersama-sama

dengan para pesero-pengurus. Di sini kita lihat, bahwa jika ada

beberapa orang pesero pengurus dan oleh mereka itu dipakai suatu

nama bersama (firma), perseroan itu ke luar berlaku sebagai suatu

Perseroan Firma, dengan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-

masing pesero secara hoofdelijk. Dengan begitu, adalah mungkin

bahwa suatu perseroan ke luar berlaku sebagai suatu firma, tetapi ke

dalam merupakan suatu Perseroan Komanditer.

Kepada seorang komanditaris dibolehkan dengan tidak

merugikan kedudukannya sendiri, untuk minta diperjanjikan bahwa

ia berhak mengawasi perbuatan-perbuatan para pesero pengurus

atau para pesero pengurus ini dilarang melakukan perbuatan-

perbuatan penting yang tertentu, jika tidak telah mendapat izinnya

lebih dahulu. Perjanjian semacam ini, memang tidak bertentangan

dengan sifat suatu perseroan komanditer, sebab soal pengawasan

dan pemberian izin untuk sejenis perbuatan adalah soal-soal intern,

yang tidak nampak ke luar. Jika seorang pesero pengurus melanggar

perjanjian tersebut, maka perbuatan yang dilakukannya adalah sah

juga terhadap orang-orang pihak ketiga, tetapi komanditaris lalu

tidak menanggung lagi akibat-akibatnya.

Jika seorang komanditaris tidak menyetorkan uang modal yang

ia harus masukkan menurut perjanjian, orang-orang pihak ketiga

yang mungkin sebagai akibat dari kelalaian tersebut menderita

kerugian karena penagihan-penagihan mereka terhadap perseroan

tidak dapat dibayar oleh para pesero pengurus, maka tidak dapat

berbuat suatu apa terhadap komanditaris tersebut, karena yang

berhak menuntut penyetoran modal itu hanyalah para pesero

pengurus, dan orang-orang lain tidak berhak turut campur. Suatu

jalan yang dapat ditempuh, ialah suatu permohonan kepada hakim

supaya para pesero pengurus itu dinyatakan pailit. Dengan

pernyataan pailit itu, Weeskamer selaku curatrice dalam pailisemen,

yang menurut undang-undang mengambil alih segala hak si pailit,

dan menuntut penyetoran modal itu dari si komanditaris.

Perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer tidak

usah dilakukan menurut suatu bentuk atau cara tertentu. Tetapi

dalam praktek banyak dilakukan dengan suatu akte notaris. Juga

undang-undang tidak mengharuskan suatu pengumuman, tetapi

dalam praktek dilakukan juga pengumuman.

Jika modal yang diperlukan agak besar, maka modal ini dapat

dipecah dalam beberapa andil atau surat sero yang dapat diambil

oleh beberapa orang komanditaris. Dengan demikian berdirilah suatu

Perseroan Komanditer atas andil.

d. Perseroan Terbatas atau Naamloze Vennootschap (N.V.)

Ini adalah suatu perseroan yang modalnya terbagi atas suatu

jumlah surat andil atau sero, yang lazimnya disediakan untuk

orang yang hendak turut. Perkataan “terbatas” ditujukan pada

tanggung jawab atau risiko dari para pesero atau pemegang andil,

yang hanya terbatas pada harga surat andil atau sero yang mereka

ambil. Mereka tidak akan dapat menderita rugi lebih dari jumlah

uang mereka yang telah dimasukkan dalam perseroan dengan jalan

mengambil andil atau surat sero. Perkataan “terbatas” tersebut

mempunyai arti dan maksud yang sama dengan perkataan Inggris

“limited” dalam rangkaian perkataan “limited company,” yang juga

berarti “Perseroan Terbatas.”

Adapun perkataan “naamloos” ditujukan pada keadaan tidak

ada pesero atau pemegang andil seorang pun yang namanya dipakai

oleh perseroan. Jadi, tidak berarti bahwa suatu N.V. itu tidak

mempunyai suatu nama. Bahkan suatu N. V. selalu diharuskan

memakai suatu nama, agar supaya orang-orang pihak ketiga

mengetahui dengan siapa mereka itu berhadapan.

Perkataan modal atau kapital mempunyai tiga arti.

Pertama : Seluruh modal perseroan menurut anggaran

dasarnya, yang telah terbagi dalam sejumlah surat andil (modal

maskapai atau modal penetapan).

Kedua : Modal yang terdiri dari jumlah andil yang telah diambil

atau disanggupi oleh para pesero (modal sanggupan).

Ketiga : Modal yang terdiri dari jumlah semua uang yang telah

masuk, artinya diterima dari para pesero sebagai pembayaran andil-

andil yang telah diambil oleh mereka (modal tunai).

Pendirian suatu Perseroan Terbatas atau N.V. harus dilakukan

dengan suatu akte notaris. Beberapa orang bersama-sama

menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya

hendak mendirikan suatu N. V. dengan mengajukan suatu Rencana

Anggaran Dasar (statuten) dari perseroan yang akan didirikan itu.

Akte pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran

dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap

sebagai suatu kontrak atau perjanjian, di mana tiap pesero yang

turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan

teman-temannya pesero lainnya yang turut menghadap di depan

notaris.

Akte pendirian yang memuat anggaran dasar itu harus

dimintakan persetujuan dari Menteri Kehakiman. Persetujuan ini

tidak akan diberikan jika dianggap ada hal-hal yang bertentangan

dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Lagi pula persetujuan

tidak akan diberikan jika tidak ternyata paling sedikit seperlima dari

semua jumlah sero telah diambil oleh para pendiri N. V. itu.

Selanjutnya menurut undang-undang perseroan belum dapat mulai

bekerja, apabila tidak paling sedikit sepuluh persen dari jumlah

minimum tersebut telah dibayar oleh para pengambil andil.

Setelah diterima persetujuan dari Menteri Kehakiman, akte

pendirian beserta anggaran dasar selengkapnya harus diumumkan

dalam Berita Negara serta dalam surat kabar, agar dapat diketahui

oleh khalayak ramai. Juga tiap perubahan atau penambahan

Anggaran Dasar harus dimintakan persetujuan Menteri Kehakiman

dan diumumkan.

Menurut undang-undang, suatu Perseroan Terbatas atau N.V.,

adalah suatu badan hukum atau rechtspersoon. Ini berarti, suatu

Perseroan Terbatas mempunyai suatu kekayaan tersendiri, terlepas

dari kekayaan para pesero atau pengurusnya.

Teranglah, bahwa perlakuan sebagai badan hukum itu harus

dihitung mulai pada hari dan tanggal dilakukan pengumuman-

pengumuman, karena dengan dilakukannya pengumuman-peng-

umuman itu, baru dapat dikatakan semua syarat-syarat yang

ditetapkan oleh undang-undang untuk berfirinya suatu Perseroan

Terbatas telah dipenuhi. Sebelum itu jika ternyata bahwa

pengumuman tidak pernah dilakukan, sedang perseroan sudah

bekerja dan bertindak ke luar, perseroan yang telah didirikan itu

harus diperlakukan sebagai suatu perseroan firma, dengan akibat

bahwa para pesero dan para pengurus bertanggung jawab

sepenuhnya secara hoofdelijk terhadap tiap perjanjian yang telah

dibuat atas nama perseroan.

Kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan terbatas, berada

dalam tangannya rapat lengkap para pemegang andil. Rapat

tersebut harus diadakan paling sedikit sekali tiap tahun. Dalam rapat

lengkap itu, biasanya diajukan laporan tahunan serta neraca yang

telah disusun oleh pengurus. Ditetapkan berapa keuntungan yang

akan dibagikan pada para pemegang andil (dividen). Selanjutnya

ditetapkan garis-garis besar yang harus ditempuh oleh pengurus

untuk tahun yang akan datang. Tiap pemegang andil berhak turut

berunding dan mengeluarkan suaranya. Dalam rapat tersebut,

segala putusan diambil dengan suara terbanyak. Pada asasnya satu

andil memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara, tetapi untuk

mencegah seorang yang memegang sejumlah besar surat andil

selalu dapat memaksakan kemauannya kepada rapat, oleh pasal 5

W.v.K. diadakan pembatasan hak mengeluarkan suara, yaitu satu

orang tidak boleh mengeluarkan lebih dari 3 suara, dalam suatu

perseroan yang mempunyai jumlah andil kurang dari 100 helai. Dan

tidak boleh lebih dari 6 suara, dalam suatu perseroan yang

mempunyai jumlah andil lebih dari 100 helai. Tetapi peraturan ini

dalam praktek banyak diselundupi dengan memakai orang-orang

yang disuruh berlaku sebagai seorang pemegang andil, hanya untuk

mengeluarkan suaranya dalam rapat pemegang andil. Seorang yang

dijadikan pemegang andil untuk mengeluarkan suaranya atas

petunjuk atau perintah, tetapi sebenarnya bukan seorang pesero,

dinamakan seorang “strooman.”

Pembatasan suara tersebut sudah ditiadakan oleh suatu

undang-undang yang merubah pasal 54 W.v.K. (tahun 1970).

Jika suatu Perseroan Terbatas membutuhkan penambahan

modal baru, adakalanya dikeluarkan surat-surat andil “preferent”

atau “prioriteit,” dengan maksud menarik orang-orang baru untuk

mengambil andil. Suatu andil semacam itu memberikan hak untuk

menerima bagiannya dari keuntungan terlebih dahulu sampai

sejumlah presenan yang tertentu, setelah mana barulah peme-gang-

pemegang surat andil biasa (andil “concurrent”) menerima

bagiannya.

Surat andil dapat juga dikeluarkan sebagai surat bawa (aan

toonder), tetapi ini hanya diperbolehkan terhadap surat andil yang

seketika dibayar lunas.

Suatu Perseroan Terbatas, bertindak ke luar dengan

perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang atau beberapa

orang direktur, yang diangkat oleh rapat pemegang andil. Hubungan

antara pengurus dengan perseroan, adalah suatu hubungan antara

pekerja dengan majikan, yang dikuasai oleh peraturan tentang

perjanjian perburuhan dalam B.W. Lazim juga oleh rapat pemegang

andil ditunjuk beberapa orang komisaris untuk mengawasi pekerjaan

para pengurus.

Perlu diterangkan bahwa jatuhnya semua andil ke dalam

tangan satu orang, yang pernah juga terjadi, menurut undang-

undang bukan suatu halangan untuk terus berlangsungnya suatu

Perseroan Terbatas, karen perseroan ini merupakan suatu badan

hukum yang mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan

para pemegang andil.

Biasanya suatu Perseroan Terbatas didirikan untuk suatu waktu

yang ditentukan. Waktu itu dapat diperpanjang atas persetujuan

para pemegang andil. Apabila waktu tersebut tidak diperpanjang

atau jika sebelum waktu tersebut lampau oleh para pemegang andil

telah diputuskan untuk menghapuskan perseroan, maka perseroan

berada dalam keadaan likwidasi. Segala urusan harus diselesaikan.

Hutang-hutang dibayar. Apabila masih ada ketinggalan harta-benda,

sisa kekayaan ini dapat dibagikan pada para pemegang andil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perseroan telah hapus.

Lain dari itu, suatu Perseroan Terbatas oleh undang-undang

dianggap dengan sendirinya sudah hapus, apabila perseroan itu

menderita sebegitu banyak kerugian, hingga kerugian itu melebihi 7

5 persen dari jumlah modalnya. Sejak saat itu, para pengurus

menjadi bertanggung jawab secara hoofdelijk untuk segala

perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan. Pada waktu

pengurus mengetahui, bahwa perseroan sudah menderita kerugian

yang melebihi 50 persen dari modalnya, pengurus sudah diwajib-

kan mengumumkan peristiwa itu dalam Berita Negara dan

melaporkannya kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat

kedudukannya, yang akan mencatat peristiwa itu dalam daftar-daftar

yang disediakan untuk itu.

e. Perkumpulan Koperasi

Ini adalah juga suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai

dalam lapangan perdagangan. Meskipun perihal koperasi ini tidak

diatur dalam W.v.K., akan tetapi untuk lengkapnya ada baiknya juga

dibicarakan di sini.

Perihal Perkumpulan Koperasi, dulu ada dua peraturan. Suatu

peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan penduduk

(Stbl. 1933 — 108) dan satu peraturan khusus untuk bangsa

Indonesia (Stbl. 1927 —91). Sejak tahun 1958 kita mempunyai suatu

undang-undang nasional, yaitu undang-undang No. 79 tahun 1958

tentang Perkumpulan Koperasi.

Menurut peraturan-praturan tersebut, suatu Perkumpulan

Koperasi ialahsuatu perkumpulan di mana keluar-masuknya anggota

diizinkan secara leluasa dan bertujuan untuk berusaha dalam

lapangan perekonomian. Selanjutnya, dalam peraturan-peraturan

tersebut dijelaskan bahwa suatu perkumpulan yang demikian itu

tidak akan kehilangan sifatnya sebagai suatu Perkumpulan Koperasi,

jika dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa usaha tidak saja

menguruskan kepentingan-kepentingan anggotanya tetapi juga

kepentingan orang lain yang bukan anggota. Atau jika disebutkan,

bahwa perkumpulan itu juga berusaha dalam lapangan lain daripada

perekonomian.

Kalimat yang menyebutkan, bahwa keluar-masuknya anggota

adalah secara leluasa, dapat menimbulkan kesan seolah-olah siapa

saja yang ingin masuk menjadi anggota harus diterima begitu saja,

padahal bukan itu maksudnya. Sebab sudah barang tentu dalam

Anggaran Dasar atau dalam peraturan tata-tertib ditetapkan syarat-

syarat untuk menjadi anggota dan bagaimana caranya orang

diterima dan diperhentikan sebagai anggota.

Yang terang, bahwa kenggotaaan dari suatu Perkumpulan

Koperasi itu, bersifat sangat pribadi (persoonlijk), sehingga tidak

boleh digantikan oleh atau dioper kepada orang lain seperti halnya

dengan suatu andil dalam suatu N.V. Perkumpulan Koperasi ini oleh

undang-undang dimaksudkan sebagai suatu bentuk kerjasama yang

bersifat setengah-setengah, yaitu antara perkumpulan biasa

(zadelijk lichaam) dengan suatu perserikatan dagang. Ini merupakan

suatu kerjasama secara gotongroyong, sehingga dapat dikatakan

bahwa perusahaan tersebut, kepunyaan para anggota bersama-

sama.

Suatu Perkumpulan Koperasi yang didirikan menurut peraturan

umum yang termuat dalam undang-undang No. 79 tahun 1958,

adalah suatu badan hukum (rechtspersoon). Ia harus didirikan

dengan suatu akte dan harus dimintakan perizinan Menteri Koperasi.

Selanjutnya ia harus didaftarkan pada Kantor Pejabat Koperasi di

tempat kedudukannya dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila

pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka

pengurusnya bertanggung jawab sepenuhnya secara hoofdelijk

terhadap segala perbuatan yang dilakukan atas nama Perkumpulan

Koperasi.

Perlakuan sebagai badan hukum oleh undang-undang juga

tidak dipegang teguh, karena telah ditetapkan bahwa apabila

Perkumpulan Koperasi dinyatakan pailit atau dibubarkan, para

anggotanya masih dapat dituntut tentang pembayaran sisa hutang-

hutang yang belum dilunasi, meskipun masing-masing hanya untuk

bagiannya.

f. Perseroan Andil Indonesia atau I.M.A.

Ini adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dalam suatu

peraturan khusus. Jadi di luar W.v.K., dan dimaksudkan untuk

dipergunakan oleh orang-orang Indonesia saja. Oleh pembuat

undang-undang dirasakan perlu adanya suatu bentuk perserikatan

dagang yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, yang

menyerupai suatu N. V., akan tetapi memenuhi kebutuhan khusus

dari golongan bangsa Indonesia, di mana peraturan-peraturan

mengenai N.V. yang terdapat dalam W.v.K. dianggap terlalu sulit

untuk bangsa Indonesia. Peraturan tentang I.M.A. (Stbl. 1939 — 569)

sementara masih hanya berlaku untuk pulau Jawa dan Madura.

Pendirian I.M.A. cukup dilakukan dengan suatu akte di bawah

tangan (tidak usah dengan akte notaris), yang harus dikirimkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang diwajibkan memeriksanya

dan meneruskannya kepada Menteri Kehakiman dengan disertai

pertimbangannya. Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan untuk

memberikan bantuan kepada orang-orang yang hendak mendirikan

suatu perseroan I.M.A., yang kurang mengerti peraturan-peraturan

dan tidak dapat membuat sendiri akte pendiriannya, meskipun

dalam Lembaran Negara yang memuat peraturan perihal I.M.A.

sudah diberikan suatu contoh dari suatu akte pendirian.

Apabila izin Menteri Kehakiman telah diterima di kantor

Pengadilan, perseroan I.M.A. itu lalu didaftarkan dalam suatu daftar

yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan, dan

selanjutnya perseroan berlaku sebagai suatu badan hukum.

Hanya orang-orang bangsa Indonesia saja yang dibolehkan

menjadi pemegang andil dari suatu I.M.A. Perseroan ini dianggap

sebagai suatu badan hukum Indonesia. Berhubung dengan itu, bagi

suatu perseroan I.M.A. tidak ada halangan untuk membeli tanah-

tanah milik Indonesia, misalnya sawah-sawah. Hanya oleh undang-

undang ditetapkan suatu pembatasan, yaitu satu perseroan tidak

boleh memiliki lebih dari 75 hectare tanah di antaranya paling

banyak 25 hectare sawah.

Dalam praktek, sering terjadi seseorang atau suatu perseroan

menjual perusahaannya kepada orang atau perseroan lain. Hal itu

memang diperbolehkan. Dalam hal yang demikian, yang dijual

(dioperkan) itu tidak saja barang-barang yang dapat terlihat (pabrik,

toko dengan alat-alatnya) tetapi juga hak-hak atau benda-benda

yang tak dapat terlihat, sepertinya hak octrooi, hak atas sesuatu

merek, dan semua goodwill yaitu hubungan-hubungan baik dengan

orang-orang pihak ketiga (langganan dsb.). Segala sesuatu inilah

yang lazim dinamakan “handelszaak” atau “affaire.”

g. Perusahaan Negara (PN)

Ini didirikan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan P P

Pengganti undang-undang No. 19 tahun 1960. PN ini merupakan

suatu badan hukum dan modalnya terdiri dari kekayaan Negara yang

dipisahkan, tetapi tidak terbagi atas saham-saham. Ia dipimpin oleh

sebuah Direksi.

4. Wesel dan cek

Jika seorang A mempunyai suatu piutang pada seorang lain

B, tetapi ia juga mempunyai suatu hutang pada seorang lain lagi

C, maka suatu cara untuk dengan sekaligus menyelesaikan per-

utangan antara tiga orang tersebut ialah dengan mempergunakan

suatu wesel. A dapat “menarik” suatu wesel pada si berhutang B,

dan memberikan wesel itu kepada C. Jika wesel tersebut ditulis

atas nama C, dengan penyebutan perkataan “atas order,” maka C,

berhak memindahkan wesel itu kepada seorang lain. Orang itu

berhak pula untuk memindahkan wesel itu kepada seorang lain

lagi, dan begitu seterusnya. C, yang telah menerima wesel langsung

dari penariknya, dinamakan pengambil (nemer) atau pemegang

wesel yang pertama. Dari apa yang diterangkan di atas, ternyata

bahwa suatu wesel adalah suatu penagihan yang dapat dipindah-

pindahkan dengan tiada batasnya, sehingga tidak dapat ditentukan

siapakah yang pada akhirnya akan memegangnya dan menagih-

nya dari si berhutang B tersebut.

Oleh karena suatu wesel dapat dikatakan sudah menjadi suatu

barang yang diperdagangkan, dapatlah dimengerti bahwa ia tidak

akan laku, jika si berhutang — pada waktu hutangnya ditagih —

dapat menolak pembayaran dengan alasan, bahwa ia sebenarnya

mempunyai suatu penagihan atau tuntutan terhadap si penarik

wesel, atau terhadap diri salah satu orang yang pernah memegang

wesel itu terlebih dahulu dari orang yang menagih pembayaran

hutang itu. Kemungkinan ini memang sudah dicegah oleh pasal 116

W.v.K., di mana ditetapkan bahwa si berhutang dalam suatu wesel

tidak berhak untuk menolak pembayaran dengan alasan-alasan

(verweermiddelen) yang ia dapat ajukan terhadap si berhutang atau

terhadap orang-orang lain yang pernah memegang wesel itu terlebih

dahulu dari orang yang menagih hutang wesel itu (vroegere

houders). Jadi, misalnya ia tidak boleh mengadakan suatu

kompensasi.

Dari apa yang diterangkan di atas, akhirnya dapat ditetapkan,

bahwa suatu wesel ialah suatu perintah membayar yang mutlak

(tidak bersyarat, onvoorwaardelijk), yang secara mudah dapat

dipindahkan kepada orang lain.

Untuk dapat berlaku sebagai suatu wesel yang sah, suatu surat

wesel harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal

100 W.v.K., di antaranya yang terpenting, ialah:

1.Perkataan “surat wesel” harus dicantumkan dalam rumus

(teks) surat itu.

2.Perintah membayar yang tidak bersyarat harus dinyatakan

secara tegas, untuk suatu jumlah yang tertentu.

3.Harus dimuat nama orang yang wajib membayar (si

berhutang).

4.Harus disebutkan tempat kediaman si berhutang.

5.Harus disebutkan tanggal pengeluaran surat wesel dan

tempat di mana surat wesel itu telah dikeluarkan (ditarik).

6.

6.    Harus dibubuhi tanda tangan orang yang mengeluarkan

surat wesel.

Perikatan wesel baru lahir dengan pernyataan si berhutang

bahwa ia sanggup membayar wesel itu. Pernyataan itu dilakukan

dengan membubuhi tanda tangannya pada surat wesel di bawahnya

suatu catatan yang berbunyi: “mengakseptir” surat wesel tersebut.

Tiap pemegang surat wesel berhak untuk memintakan akseptasi

tersebut. Dalam praktek, suatu surat wesel lazimnya dimintakan

akseptasi dahulu sebelum ia diedarkan, agar ia lebih mudah dapat

diperdagangkan. Berdasarkan hutangnya kepada si penarik wesel,

hutang mana lazim dinamakan “fonds” (“dana”) si berhutang

diwajibkan mengakseptir. Jika ia menolak, ia melakukan wanprestasi

dengan akibat-akibatnya yang merugikan baginya.

Surat wesel oleh si penarik, dapat ditetapkan supaya dibayar

pada waktu ia dipertunjukkan, tetapi juga dapat ditetapkan ia harus

dibayar setelahnya lewat suatu waktu (misalnya 3 bulan) terhitung

mulai tanggal ia dikeluarkan atau terhitung mulai tanggal ia

ditunjukkan kepada si berhutang. Dalam hal yang belakangan ini,

yang dianggap sebagai tanggal penunjukan ialah tanggal dimintanya

akseptasi. Memang dalam kalangan perdagangan, suatu wesel telah

memperoleh peranan yang penting sebagai suatu alat untuk

memberikan kredit atau kelonggaran waktu kepada seorang yang

berhutang, karena orang itu tidak diharuskan membayar hutangnya

seketika, tetapi diperbolehkan membayar setelah lewat suatu waktu.

Bagi seorang pemegang wesel, jika ia membutuhkan uang tunai atau

harus membayar hutangnya, ia dapat menjual surat wesel atau

membayarkannya kepada orang yang menghutangkan itu.

Sebagaimana diterangkan, suatu wesel dapat secara mudah

dipindahkan kepada orang lain, yaitu dengan hanya memberikan

suatu catatan di balik surat wesel, yang berbunyi, “untuk saya

kepada si X atas order,” membubuhkan tanda tangannya di bawah

catatan tersebut dan menyerahkan surat weselnya kepada orang lain

itu. Cara memindahkan hak ini dinamakan endossement. Orang yang

memindahkan haknya dinamakan endossant. Orang yang menerima

hak dinamakan geendosseerde. Jadi pemindahan hak di sini,

dilakukan dengan suatu cara yang khusus, berlainan dengan cara

yang berlaku bagi suatu pemindahan piutang biasa (cessie), yang

harus dilakukan dengan suatu akte tersendiri, dan diberitahukan

kepada si berhutang.

Menurut undang-undang, adalah mungkin seorang lain yang

tidak bersangkutan dengan hutang piutang wesel, menanggung

pembayaran wesel itu. Penanggungan ini dinamkaan “aval” dan ia

dapat diberikan untuk siapa saja yang tersangkut dalam perikatan

wesel, baik untuk si penarik, maupun untuk salah seorang

endossant, atau untuk si berhutang. Pernyataan aval dapat diberikan

di atas wesel sendiri atau dalam suatu akte tersendiri. Maksudnya,

jika penagihan kepada orang yang ditanggung itu menemui

kegagalan, pembayaran dapat dimintakan pada si penanggung

(avalist).

Berlainan dengan suatu penanggungan hutang biasa

(borgtocht) menurut B.W., suatu aval tetap sah, meskipun perjanjian

yang ditanggung sendiri mungkin dapat dibatalkan lantaran sesuatu

sebab, asal saja pembatalan ini tidak lantaran suatu pelanggaran

syarat tentang bentuk dan cara (pasal 131 W.v.K.). Jadi, misalnya,

meskipun orang yang ditanggung ternyata di bawah umur sehingga

perjanjiannya dapat dibatalkan, si penanggung tetap terikat.

Seperti seorang penanggung hutang biasa, seorang

penanggung hutang wesel menggantikan hak-hak dari orang yang

ditanggungnya, apabila ia telah membayar hutangnya.

Jika si berhutang tidak suka melakukan akseptasi atau menolak

penagihan pembayaran, si penagih surat wesel (pemegang terakhir)

berhak untuk menuntut pembayaran dari si penarik atau dari

endossant (yaitu orang dari siapa ia menerima surat wesel itu),

ataupun dari siapa saja yang pernah memegang surat wesel itu

terlebih dahulu, ataupun dari si penanggung (avalist).

Penuntutan tanggung jawab ini dinamakan “regres.” Bahwa orang-

orang itu semuanya mempertanggungjawabkan, memang sudah

pada tempatnya, karena baik seorang penarik wesel maupun

seorang endossant, dapat dianggap menanggung bahwa wesel itu

akan dibayar jika waktunya tiba. Mereka seolah-olah telah

menerbitkan suatu kepercayaan terhadap surat wesel yang mereka

keluarkan atau edarkan itu, sehingga sudah sepatutnya mereka

dipertanggungjawabkan, jika penagihan kepada si berhutang

menemui kegagalan. Dan penanggungan itu, masing-masing untuk

sepenuhnya atas dasar tanggung menanggung (hoofdelijke aan-

sprakelijkheid).

Menurut undang-undang, jika si berhutang menolak melakukan

akseptasi atau pembayaran, haruslah itu dinyatakan secara resmi,

yaitu dengan suatu proses-verbal dari seorang jurusita atau notaris.

Pernyataan resmi itu dinamakan “protes” dan peristiwa penolakan

akseptasi atau pembayaran itu harus dengan segera diberitahukan

pada si penarik wesel dan si endossant. Pemberitahuan ini

dinamakan “notificatie.”

Hak regres dapat dilakukan dengan menuntut salah seorang

yang dipilih (penarik, salah seorang endossant atau avalist) di depan

hakim atau dengan menarik lagi suatu wesel terhadap orang

tersebut. Wesel semacam ini dinamkaan wesel ulangan (her-wissel).

Jika salah seorang endossant membayar atas tuntutan regres

tersebut, maka ia memperoleh juga suatu hak regres terhadap

orang-orang lainnya yang telah sama menanda tangani surat wesel

itu.

Ada juga suatu kemungkinan, bahwa seorang yang tidak

tersangkut dalam perikatan wesel, pada suatu ketika di mana si

pemegang wesel sudah berhak melakukan hak regresnya (jadi pada

waktu penagihan kepada si berhutang sudah menemui kegagalan),

menyatakan bersedia membayar wesel itu, dengan maksud untuk

mencegah pelaksanaan hak regres itu dan dengan demikian

mempertahankan kepercayaan terhadap wesel tersebut. Peristiwa ini

dinamakan “intervensi.”

Suatu hutang wesel hapus menurut cara-cara yang berlaku

untuk hapusnya perikatan-perikatan pada umumnya. Selain dari itu

ada pula beberapa cara khusus untuk wesel :

1.Penagihan terhadap seorang yang telah mengakseptir

suatu wesel hapus, karena lewatnya waktu tiga tahun, terhitung

mulai hari dan tanggal wesel itu dapat ditagih (vervaldag).

2.Pelaksanaan hak regres oleh seorang pemegang surat

wesel hapus, setelah lewat waktu satu tahun terhitung mulai hari

dan tanggal protes dilakukan.

3.Hak regres di antara para endossant dan terhadap si

penarik wesel hapus, dengan lewatnya waktu enam bulan, terhitung

mulai hari dan tanggal di mana salah seorang endossant telah

membayar wesel ulangan atau digugat di depan hakim.

Dalam praktek terdapat berbagai macam wesel, misalnya :

1.Jika belum terdapat seorang yang suka mengambil suatu

wesel, adakalanya seorang berpiutang menarik suatu wesel terhadap

si berhutang, atas ordernya si penarik sendiri.

2.Adakalanya, seorang menarik suatu wesel atas perintah

dan atas tanggungan seorang lain(commissie-traite).

3.Sering suatu wesel dipakai hanya untuk menagih suatu

piutang saja. Wesel yang oleh si penarik diberikan kepada seorang

yang disuruhnya menagih piutang tersebut (incasso-wesel).

Suatu cek mempunyai banyak persamaan dengan suatu wesel.

Karena suatu cek juga berupa suatu perintah membayar yang mutlak

(tidak bersyarat) dan juga secara mudah dapat dipindahkan kepada

orang lain. Perbedaannya dengan suatu wesel, disebabkan karena

berlainan maksud pemakaiannya dalam lalu lintas hukum. Suatu cek

dimaksudkan hanya untuk dipakai sebagal suatu alat pembayaran

(betaalmiddel) sedangkan suatu wesel mam punyai berbagai fungsi :

a)sebagai suatu alat pembayaran;

b)sebagai barang perdagangan;

c)sebagai suatu alat penagihan;

d)sebagai suatu alat pemberian kredit.

Oleh karena suatu cek dimaksudkan hanya sebagai suatu alat

pembayaran, dapatlah dimengerti bahwa suatu akseptasi tidak pada

tempatnya. Sebab seorang yang menerima pembayaran tentu saja

tidak akan puas dengan suatu “kesanggupan” untuk membayar. Jadi

tidak ada gunanya untuk mengakseptir suatu cek. Lagi pula suatu

cek selalu harus dibayar pada waktu ia ditunjukkan. Selanjutnya

diperingatkan, bahwa perintah membayar dalam suatu cek selalu

ditujukan pada suatu bank, yang memegang fonds dari orang yang

mengeluarkan cek tersebut. Adanya fonds ini misalnya disebabkan

karena orang tersebut mempunyai suatu rekening deposito atau

giro, atau karena adanya suatu hubungan rekening courant.

Suatu cek dapat dikeluarkan atas nama seorang tertentu,

lazimnya dengan pemberian kuasa untuk memindahkannya pada

seorang lain. Tetapi ia dapat juga dikeluarkan sebagai suatu surat

bawa, artinya ia harus dibayar kepada siapa saja yang

memperlihatkannya kepada bank yang bersangkutan.

Oleh undang-undang juga ditetapkan beberapa syarat

mengenai bentuk yang harus dipenuhi, agar suatu surat dapat

berlaku sebagai suatu cek, yaitu :

1.Perkataan “cek” harus dipakai dalam surat itu;

2.Perintah membayar yang tidak bersyarat untuk suatu jumlah

yang tertentu harus dinyatakan dengan tegas.

3.Harus disebutkan nama bank yang harus membayar.

4.Harus disebutkan tempat pembayaran yang liarus dilakukan.

/

5.Harus dituliskan tanggal dan tempat cek itu dikeluarkan.

6.Harus dibubuhi tanda tangan orang yang mengeluarkan

cek.

Selanjutnya ada lagi suatu bentuk surat, yang juga miripnya

dengan suatu wesel, yaitu yang dinamakan “surat order” yang diatur

pada pasal 174 dan selanjutnya dalam W.v.K. Perbedaannya, bahwa

suatu wesel adalahsuatu perintah membayar, sedangkan suatu

surat order adalah suatu “kesanggupan membayar. ” Dalam praktek

surat order ini lebih terkenal dengan nama “pro-messe” atau

“aksep,” dan banyak dipergunakan dalam kontrak-kontrak sewa beli

(huurkoop) atau perjanjian pinjaman uang.

Pasal-pasal tentang wesel berlaku juga terhadap surat aksep,

sepanjang tidak bertentangan dengan sifat aksep sebagai suatu

pernyataan kesanggupan membayar. Teranglah bahwa pasal-pasal

perihal akseptasi tidak berlaku, karena orang yang telah

menandatangani suatu aksep sudah terikat seperti seorang yang

telah mengakseptir suatu surat wesel, dengan kata lain ia sudah

diharuskan membayar.

Suatu surat aksep yang harus dibayar setelah lewat suatu

waktu sesudah ia ditunjukkan, harus dikirimkan dahulu kepada si

penanda-tangan untuk diberi catatan bahwa ia telah “melihat” surat

tersebut. Tanggal pembubuhan catatan tersebut dianggap sebagai

tanggal penunjukan.

 

5. Assuransi (pertanggungan)

Assuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang

termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (kansove-

reenkomst), yaitu suatu macam perjanjian termasuk pula perjanjian

perjudian dan perjanjian lijfrente.

Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang

dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum

tentu, kejadian mana akan menentukan untung-ruginya salah satu

pihak. Perihal perjudian dan lijfrente diatur dalam Buku III B.W. dalam

bagian tentang perjanjian khusus, sedangkan perihal assuransi diatur

dalam W.v.K.

Dalam hal suatu perjudian, mula-mula para pihak sama sekali

tidak mempunyai kepentingan pada suatu kejadian, misalnya apakah

dalam suatu pertandingan sepak-bola perkumpulan A ataukah

perkumpulan B yang akan menang. Tetapi pada waktu mereka mulai

mengadakan suatu perjanjian perjudian, timbullah suatu kepentingan

bagi mereka dalam hal kalah atau menangnya salah satu

kesebelasan.

Dalam hal suatu perjanjian assuransi dapat dikatakan bahwa

kepentingan pada suatu kejadian dari semula sudah ada pada satu

pihak, misalnya seorang pemilik rumah tentu saja dari semula sudah

berkepentingan agar rumahnya tidak akan terbakar.

Justru kepentingan itulah yang mendorong si pemilik rumah

untuk mengadakan suatu perjanjian assuransi. Risiko bahwa

rumahnya akan terbakar, ingin dipikulkannya kepada orang lain.

Tentu banyak orang lain yang bersedia memikul risiko itu, asal saja

mereka diberikan suatu kontra prestasi berupa pembayaran uang

premie. Jika terjadi kebakaran si pemilik rumah itu akan menerima

penggantian kerugian yang diderita karenaya, sehingga timbulnya

kebakaran itu berarti suatu kerugian bagi si penanggung. Sebaliknya

jika tidak pernah terjadi kebakaran si penanggung mendapat

keuntungan berupa jumlah uang premie yang telah dibayar oleh si

pemilik rumah.

Menurut undang-undang, suatu assuransi adalah suatu

perjanjian di mana seorang penanggung (verzekeraar), dengan

menerima suatu premie, menyaggupi kepada orang yang ditanggung

(verzekerde), untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau

kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh

orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak

tentu. Oleh W.v.K. disebutkan berbagai macam assuransi, di

antaranya assuransi kebakaran, assuransi pertanian, assuransi

pengangkutan dan assuransi laut, akan tetapi di dalam praktek telah

timbul berbagai macam assuransi lainnya, karena memang pada

asasnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat dinilai

dengan uang dapat diassuransikan, asal saja pihak yang ditanggung

bersedia membayar premie yang diminta oleh maskapai assuransi,

 

premie mana besarnya tentu saja digantungkan pada risiko yang

dipikul oleh maskapai tersebut.

Assuransi adalah suatu perjanjian consensueel. Artinya ia

dianggap telah terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara

kedua pihak. Meskipun demikian, undang-undang memerintahkan

dibuatnya suatu akte di bawah tangan yang dinamakan polis,

dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi

perselisihan.

Dari berbagai peraturan yang termuat dalam undang-undang

dapat dilihat adanya suatu kehendak untuk mencegah dipakainya

perjanjian assuransi sebagai suatu kesempatan atau suatu kedok

untuk mengadakan perjudian. Pertama-tama oleh undang-undang

ditetapkan sebagai asas bahwa untuk suatu perjanjian assuransi

harus ada suatu kepentingan yang nyata, dengan kata lain : tiada

kepentingan tiada assuransi. Selanjutnya oleh undang-undang

dilarang untuk menanggung suatu barang untuk jumlah yang

melebihi harganya, misalnya sebuah mobil yang hanya berharga

satu juta rupiah tidak boleh diassuransikan untuk dua juta rupiah.

Juga ditetapkan, bahwa dalam hal suatu assuransi untuk membayar

kerugian yang boleh dibayarkan hanya jumlah yang sungguh-

sungguh merupakan kerugian yang diderita oleh pihak yang

ditanggung dan tidak boleh lebih dari itu. Akhirnya ada pula larangan

untuk mengadakan suatu assuransi yang rangkap. Artinya jika suatu

barang telah diassuransikan untuk harga penuh, tidak diperbolehkan

untuk mengasuransikannya lagi yang akan berakibat si pemilik akan

menerima penggantian kerugian yang ganda

Kemudian yang dimasukkan dalam perjanjian assuransi, harus

suatu kejadian yang pada waktu perjanjian itu dibuat, belum

berlangsung, setidak-tidaknya masih belum diketahui oleh kedua

pihak. Jika orang yang ditanggung pada waktu perjanjian dibuat

sudah tahu kejadian tersebut mulai berlangsung dengan

menimbulkan kerugian yang dimaksudkan, maka perjanjian

assuransi yang dibuat itu adalah batal.

Jika ternyata, kerugian ditimbulkan dengan sengaja atau karena

kesalahan orang yang ditanggung sendiri, maka pihak yang

menanggung tidak usah menggantikan kerugian itu. Premie yang

telah dibayar tetap menjadi milik penanggung dan jika premie belum

dibayar dapat ditagih manakala pihak penanggung sudah mulai

memikul risiko.

Jika kejadian yang dimaksudkan dalam perjanjian — misalnya

kebakaran — sungguh-sungguh terjadi, maka pihak yang ditanggung

tidak boleh tinggal diam saja sambil menonton, tetapi menurut

undang-undang ia diwajibkan berusaha sedapat-dapatnya untuk

membatasi kerugian yang ditimbulkan, misalnya membasmi

kebakaran tersebut. Jika dalam usahanya itu ia telah terpaksa

mengeluarkan biaya, maka biaya ini dapat dipikulkan kepada si

penanggung.

Jika suatu barang atau suatu kepentingan tidak ditanggungkan

untuk harganya yang penuh, tetapi hanya untuk sebagian harganya,

 

maka kerugian juga tidak diganti penuh, tetapi hanya untuk sebagian

menurut imbangan antara harga yang ditanggung-dan harga penuh.

Si penanggung yang telah membayar penggantian kerugian,

menurut undang-undang menggantikan pihak yang ditanggung

dalam hak-haknya terhadap orang-orang pihak ketiga yang mungkin

dapat dituntut karena mereka menyebabkan terjadinya kerugian itu

(subrogatie).

Menurut sifatnya, kita dapat membedakan dua macam

assuransi. Assuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu

penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian

(schadeverzekering) dan assuransi untuk mendapatkan suatu jumlah

uang tertentu (sommenverzekering). Untuk assuransi jenis kedua

tidak berlaku larangan untuk mengadakan assuransi rangkap.

Assuransi macam ini misalnya, pertanggungan jiwa (levensverze-

kering).

Dalam suatu assuransi untuk mendapatkan sejumlah uang

tertentu sering ditunjuk seorang lain guna menerima uang tersebut.

Hal itu diperbolehkan menurut apa yang ditentukan oleh pasal 1317

BW. untuk perjanjian pada umumnya.

Suatu perjanjian lijfrente, adalah suatu perjanjian yang

merupakan sebaliknya dari suatu assuransi jiwa. Satu pihak

membayar sejumlah uang sekaligus. Pihak yang lain menyanggupi

untuk memberikan tiap-tiap kali (saban bulan atau saban tahun)

sejumlah uang tunjangan sampai meninggalnya orang itu.

6. Pengangkutan (transport)

Soal pengangkutan adalah sangat penting bagi perdagangan.

Suatu perjanjian pengangkutan, ialah suatu perjanjian di mana satu

pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau

barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain

menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menurut undang-undang,

seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan

pengangkutan saja. Jadi tidak perlu ia sendiri mengusahakan sebuah

alat pengangkutan, meskipun pada umumnya ia sendiri yang

mengusahakannya. Selanjutnya menurut undang-undang, ada

perbedaan antara seorang pengangkut dengan seorang expedi-tur,

yang hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman barang

saja. Pada hakekatnya mereka hanya merupakan perantara antara

orang yang hendak mengirimkan barang dengan orang yang akan

mengangkutnya.

Pada umumnya, dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak

pengangkut leluasa untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang

hendak dipakainya

Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya,

kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya untuk

mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan

diselenggarakan itu. Jika ada kelalaian dari salah satu pihak, maka

akibatnya ditetapkan sebagaimana ditetapkan untuk perjanjian-

perjanjian pada umumnya dalam Buku III B.W. Dalam perjanjian

pengangkutan, pihak pengangkut dapat dikatakan telah mengakui

menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawanya ke

tempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang yang

dialamatkan. Kewajiban yang terakhir ini, dapat dipersamakan

dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang,

yaitu perikatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1235

B.W. Dalam perikatan itu termaktub kewajiban untuk menyimpan

dan memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Jika si pengangkut

melalaikan kewajibannya, pada umumnya akan berlaku peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan dalam Buku III B.W. pasal 1243 dan

selanjutnya.

Biasanya ongkos pengangkutan dibayar oleh si pengirim

barang. Tetapi adakalanya dibayar oleh orang yang dialamatkan.

Bagaimanapun juga, si pengangkut selalu berhak menuntut

pembayaran ongkos pengangkutan itu pada kedua-duanya, baik

pada si pengirim maupun pada si penerima barang.

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah

diliputi oleh pasal-pasal dari hukum perjanjian dalam B.W., akan

tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan

khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi

kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu

meletakkan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut.

Untuk pengangkutan darat, suatu peraturan seperti yang

disebutkan di atas terdapat dalam Wegverkeersordonnantie (Stbl.

1933 — 86), yang memberikan peraturan-peraturan untuk lalu lintas

di jalan-jalan umum. Mengenai tanggung jawab seorang pengangkut,

ditetapkan dalam pasal 28 ayat 1, bahwa seorang pemilik atau

pengusaha sebuah kendaraan umum bertanggung jawab untuk

tiap kerugian yang diderita oleh seorang penumpang atau kerusakan

pada barang yang diangkut, kecuali jika ia dapat membuktikan

bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak disebabkan oleh

kesalahannya atau orang-orang yang bekerja padanya. Dengan kata

lain tiap kerugian yang timbul karena pengangkutan, oleh undang-

undang dianggap sebagai akibat kelalaian pihak si pengangkut, yang

memberikan hak pada pihak si penumpang atau pengirim barang

untuk menuntut penggantian kerugian itu. Peraturan ini memang

sudah pada tempatnya Karena perjanjian pengangkutan dapat

dianggap dibuat dengan syarat bahwa pengangkutan itu akan

dilakukan dengan aman. Akan tetapi peraturan tersebut terutama

mempunyai arti yang penting dari sudut soal pembuktian, yaitu

pihak penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan

membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena salahnya pihak

pengangkut. Beban pembuktian diletakkan di atas bahu si

pengangkut, yaitu dialah yang diwajibkan membuktikan bahwa

kerugian itu tidak disebabkan karena salah orang-orang yang bekerja

padanya. Dan oleh ayat 2 pasal 28 tersebut, ditetapkan bahwa tiap

perjanjian yang bertentangan dengan maksud ayat 1 pasal tersebut

adalah batal. Jadi tidak boleh diperjanjikan bahwa penumpang atau

pemilik barang harus menanggung sendiri tiap kerugian yang

disebabkan karena pengangkutan, termasuk terjadinya karena

salahnya pihak, pengangkut. Begitu pula dilarang untuk memikulkan

beban pembuktian tentang kesalahan si pengangkut pada

penumpang atau pemilik barang. *)

“Wegverkeersordonnantie” telah  dicabut dan  diganti oleh Undang-undang lalu-

lintas   dan   Angkutan   Jalan   Raya   (UU  No.   3  LN  No.   25/   1965)  yang   memuat

ketentuan-ketentuan sama dan dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah tentang

ketentuan-ketentuan   pelaksanaan   “Dana   Pertanggungan   Wajib   Kecelakaan

Penumpang (PP No. 17/1965)”.

Perihal pengangkutan laut, oleh undang-undang diatur dalam

Buku II W.v.K. Pasal-pasal 468 dan 470 W.v.K, memuat peraturan-

peraturan yang maksudnya sama dengan pasal 28 Wegverkeers-

ordonnantie tersebut di atas. Pasal 470 di antaranya melarang

seorang pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia tidak akan

menanggung atau hanya akan menanggung sebagian saja

kerusakan-kerusakan pada barang-barang yang diangkutnya, yang

mungkin timbul karena kurang baiknya alat pengangkutan atau

kurang cakapnya pekerja-pekerja yang dipakainya Perjanjian yang

diadakan dengan melanggar larangan tersebut, diancam dengan

kebatalan. Akan tetapi pada si pengangkut diperbolehkan untuk

memperjanjikan suatu pembatasan tanggung jawab untuk tiap-tiap

potong barang yang diangkutnya, pembatasan mana tidak boleh

kurang dari Rp„ 600,— per potong barang. Selanjutnya ia

diperbolehkan juga memperjanjikan bahwa ia tidak akan diwajibkan

mengganti kerugian, jika sifat atau harga sesuatu barang dengan

sengaja tidak diberitahukan padanya. Akhirnya pasal 470 W.v.K.

memuat suatu peraturan yang menetapkan, bahwa meskipun telah

diadakan pembatasan tanggung jawab, si pengangkut diwajibkan

memperlengkapi dengan sepatutnya alat pengangkutan yang

dipakainya dan kepadanya diletakkan beban pembuktian, bahwa ia

telah memenuhi kewajiban tersebut. Jika ternyata kerugian telah

timbul karena kurang baiknya alat pengangkutan itu.

Jika orang mengirimkan barang-barang dengan angkutan darat,

misalnya kereta-api, lazimnya dibuat sepucuk surat pengangkutan

(vrachtbrief), yang memuat barang-barang yang diangkut, biaya

pengangkutan dan namanya orang yang dialamatkan. Surat

pengangkutan tersebut sebetulnya tidak lain daripada sepucuk surat

pengantar saja. Karena itu, ia juga ditanda tangani oleh si pengirim

barang, jadi tidak oleh si pengangkut. Dalam hal pengangkutan di

laut dengan kapal, dibuat sepucuk surat yang dinamakan

“cognossement,” yaitu sepucuk surat yang bertanggal, yang ditanda

tangani oleh nakhoda atau oleh seorang pegawai maskapai

pelayaran atas nama si pengangkut (maskapai pelayaran), yang

menyatakan si pengangkut telah menerima barang-barang tertentu

untuk diangkut ke tempat yang ditunjuk dan diserahkan pada orang

yang dialamatkan. Melihat bentuk dan isinya itu dapat dikatakan

bahwa cognossement adalah suatu pengakuan berhutang dari pihak

si pengangkut. Orang yang mengirimkan barang menerima dua helai

surat cognossement itu, sehingga ia memegang suatu tanda bukti

tentang piutangnya terhadap si pengangkut, yang berupa hak untuk

menuntut diterimakannya barang-barang yang disebutkan di situ.

Dalam perdagangan internasional surat cognossement sudah

menjadi suatu barang perdagangan, seperti halnya dengan surat

andil atau surat wesel. Dengan demikian, barang-barang yang masih

berada dalam pelayaran sudah dapat diperdagangkan. Surat

cognossement dapat ditulis atas nama orang yang mengirimkan atau

atas nama orang yang harus menerima barang-barang itu atau

sebagai surat tunjuk. Jadi siapa saja yang memperlihatkan surat itu,

berhak menerima barang-barangnya.

Surat cognossement dapat secara mudah diserahkan pada

orang lain, dengan suatu endossement seperti halnya dengan suatu

wesel. Hanya jika si pengangkut tidak menyerahkan barang-

barangnya, pemegang cognossement tidak dapat menuntutnya dari

si pengirim. Sebab orang ini hanya menanggung bahwa barang-

barang termaksud sungguh-sungguh telah dikirimkan, sehingga ia

mempunyai hak penuntutan penyerahan barang-barang itu terhadap

si pengangkut. Dengan demikian, si pemegang cognossement hanya

dapat menuntut si pengangkut untuk pemberian penggantian

kerugian.

7. Hukum Laut

Pengangkutan dengan kapal laut adalah sangat penting. Karena

ia mempunyai sifat-sifat khas tersendiri, sehingga ia membutuhkan

peraturan-peraturan tersendiri pula.

Sebuah kapal laut menurut sifatnya, adalah suatu barang yang

bergerak. Tetapi kapal yang besarnya lebih dari 20 meter kubik

menurut undang-undang dipersamakan dengan suatu barang yang

tak bergerak. Ia dapat didaftarkan. Kalau dipindahkan ke lain tangan

harus dilakukan dengan pembuatan suatu akte balik nama, di depan

pegawai pembalikan nama. Untuk itu dalam hal ini “syahbandar.”

Atas sebuah kapal yang telah didaftarkan dapat ditaruh hypotheek,

yang pada asasnya juga tunduk pada peraturan-peraturan yang

berlaku terhadap hypotheek atas benda yang tak bergerak. Hanya

dengan perbedaan bahwa suatu hypotheek atas sebuah kapal

mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada beberapa

penagihan istimewa, misalnya penagihan-penagihan dari nakhoda

beserta anak-buah kapal mengenai gaji mereka yang belum dibayar

dan penagihan-penagihan yang timbul karena kapal tersebut telah

menabrak sebuah kapal lain (penggantian kerugian yang harus

dibayar kepada pemilik kapal yang ditabrak itu). Penagihan-

penagihan ini dapat diambilkan pelunasan terlebih dahulu, apabila

kapal tersebut disita berhubung dengan hutang-hutang si pemilik

kapal. Dan penagihan-penagihan istimewa ini — seperti halnya

dengan suatu hypotheek — “mengikuti” kapal tersebut jika kapal itu

dipindahkan ke lain tangan.

Sebuah kapal mempunyai kebangsaan seperti juga seorang

manusia. Ia mempunyai kebangsaan dari negeri tempat ia telah

didaftarkan. Selanjutnya sebuah kapal menurut hukum internasional

dianggap sebagai suatu bagian dari tanah negeri asalnya, sehingga

segala sesuatu yang terjadi di atas sebuah kapal Inggeris harus

dianggap seperti terjadi di negeri Inggeris sendiri dan karenanya

dikuasai oleh hukum negeri tersebut.

Selama pelayaran pada nakhoda diberikan kekuasaan-

kekuasaan sebagai seorang pegawai atau penjabat umum. Misalnya

ia dapat berlaku sebagai notaris atau pegawai pencatatan sipil,

sehingga seorang penumpang kapal dapat membuat surat wasiat

atau melakukan perkawinan di hadapannya atau melaporkan

kelahiran anak padanya. Nakhoda diwajibkan memegang sebuah

buku harian (journaal) di mana harus dicatat segala kejadian yang

penting di kapalnya. Jika kapalnya akan memasuki suatu pelabuhan

dan menurut adat kebiasaan atau peraturan-praturan di situ harus

dipakainya seorang petunjuk jalan (loods), maka nakhoda diwajibkan

memakai seorang petunjuk jalan.

Lazimnya sebuah kapal laut, tidak diusahakan sendiri oleh

pemiliknya, tetapi oleh seorang lain. Seorang yang mengusahakan

sebuah kapal untuk pelayaran di laut dan melayarkan sendiri kapal

itu atau suruhan melayarkannya oleh seorang nakhoda yang bekerja

padanya dan karenanya tunduk di bawah perintahnya, oleh undang-

undang dinamakan seorang reder. Jika ada beberapa orang yang

bersama-sama mengusahakan kapal tersebut, maka orang-orang ini

merupakan suatu rederij. Pengurus suatu rederij dinamakan

boekhouder, yang dapat dipersamakan dengan seorang direktur N.

V. Ia berhak mewakili rederij terhadap orang-orang pihak ketiga.

Dalam suatu rederij tiap anggota bertanggung jawab menurut

imbangan bagiannya masing-masing. Ini adalah suatu tanggung

jawab yang tidak sebegitu berat seperti dalam suatu perseroan

firma, tetapi sudah lebih berat daripada tanggung jawab dalam suatu

maatschap. Sekarang, biasanya kapal pelayaran diusahakan oleh

suatu Perseroan Terbatas atau N. V.

Jika seorang pedagang hendak mengirimkan sejumlah besar

barang-barangnya, maka sering ia memborong pemakaian sebuah

kapal untuk seluruhnya atau sebagian guna melakukan

pengangkutan barang-barang itu. Perjanjian yang dibuatnya dengan

maskapai pelayaran, dinamakan “bevrachtingsovereenkomst.”

Perjanjian itu pada hakekatnya, tidaklah lain dari suatu perjanjian

sewa-menyewa kapal. Pihak yang menyediakan kapalnya dinamakan

vervrachter dan pihak yang memborong pemakaian kapal itu

dinamakan bevrachter. Menurut undang-undang ada dua macam

perjanjian pemborongan pemakaian kapal, yaitu pemborongan untuk

suatu waktu tijdbevrachting) dan pemborongan untuk suatu

perjalanan(reisbevrachting). Dalam perjanjian macam yang

pertama, sebuah kapal disediakan untuk dipakai oleh si pemborong

selama suatu waktu tertentu menurut kehendak si pemborongnya.

Jumlah uang sewa ditetapkan menurut waktu, misalnya satu juta

rupiah satu hari atau seribu rupiah per bruto registerton tiap hari.

Dalam perjanjian macam yang kedua, seorang pemilik atau

pengusaha kapal menyediakan sebuah kapal untuk seluruhnya atau

sebagian untuk satu atau beberapa perjalanan yang ditentukan.

Jumlah uang sewa ditetapkan untuk tiap perjalanan dengan tidak

mengingat dan tidak diperjanjikan berapa lamanya waktu yang

diperlukan untuk melakukan perjalanan-perjalanan itu.

Tiap pihak dalam suatu perjanjian pemborongan pemakaian

kapal tersebut, dapat meminta supaya dibuat suatu perjanjian

tertulis* Surat perjanjian ini dinamakan charterparty, dan dapat

ditulis atas order, dalam hal mana si pemborong berhak untuk

memindahkan perjanjian itu kepada orang lain dengan jalan endos-

sement.

Seperti halnya dengan suatu perjanjian sewa-menyewa rumah,

suatu perjanjian pemborongan pemakaian kapal mengikuti kapalnya

jika kapal ini dijual kepada orang lain. Dengan kata lain jual beli tidak

memutuskan perjanjian carter.

Pelayaran di laut menghadapi bermacam-macam bahaya,

misalnya bencana alam, pembajakan laut atau penyitaan oleh negeri

musuh. Dalam keadaan yang demikian, sering seorang nakhoda

terpaksa mengorbankan barang-barang muatan, misalnya dengan

membuangnya ke laut, atau juga terpaksa membayar sejumlah uang

lepasan kepada bajak-bajak laut dengan maksud untuk

menyelamatkan kapalnya. Berhubung dengan kemungkinan-

kemungkinan tersebut, oleh undang-undang telah diadakan

peraturan tentang “averij.” Adapun yang dinamakan averij ialah

segala pengeluaran atau biaya luar biasa untuk menyelamatkan

kapal dengan semua muatannya ataupun untuk menyelamatkan

semacam barang tertentu. Adakalanya biaya yang telah dikeluarkan

atau kerugian yang telah diderita itu harus dipikul bersama-sama

oleh si pemilik kapal, si pengangkut barang (vervrachter) dan si

pengirim barang (bevrachter). Dalam hal yang demikian, dikatakan

tentang suatu averij-grosse, artinya averij yang harus dipikul oleh

orang banyak. Ini memang sudah seadilnya, karena biaya luar biasa

atau kerugian tersebut telah disebabkan oleh suatu perbuatan untuk

kepentingan orang banyak.

Adakalanya juga biaya atau kerugian itu harus dipikul oleh

orang yang mempunyai barang yang bersangkutan saja. Dalam hal

yang demikian dikatakan tentang suatu averij-particulier, artinya

suatu averij kecil yang harus dipikul oleh orang yang mempunyai

barang yang harus diselamatkan dengan mengeluarkan biaya-biaya

luar biasa itu. Misalnya timbul kebakaran dalam kapal dan untuk

menyelamatkan beberapa barang dari bahaya api telah dikeluarkan

biaya. Ini juga sudah semestinya karena pada asasnya tiap pemilik

barang harus memikul kerugian atau kerusakan yang menimpa

barangnya yang tidak disebabkan oleh salahnya sesuatu pihak.

Dalam pasal 699 W.v.K. disebutkan berbagai hal yang oleh

undang-undang dianggap sebagai averij-grosse, misalnya :

Membuang barang-barang muatan untuk menyelamatkan kapal,

penumpang dan muatan lainnya, memotong tiang kapal, tali layar

dan lain piranti untuk maksud yang sama; upah dan ongkos makan

tambahan bagi anak buah kapal selama mereka terpaksa singgah di

suatu pelabuhan darurat dan lain sebagainya. Dalam semua hal itu,

selalu ada suatu keadaan darurat yang memaksa orang melakukan

tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian. Averij-grosse harus

dipikul oleh semua pihak yang berkepentingan menurut imbangan

kepentingan masing-masing. Berapa bagian masing-masing harus

ditetapkan oleh ahli-ahli yang untuk itu ditunjuk oleh Pengadilan.

8. Undang-undang Kepailitan

Meskipun peraturan pailit tidak termasuk W.v.K. dan diletakkan

dalam suatu peraturan tersendiri, yaitu Faillissements-verordening,

akan tetapi lazimnya masalah itu dianggap sebagai suatu bagian dari

hukum dagang. Memang dulu masalah itu diatur dalam Buku III

W.v.K. yang sejak tahun 1906 telah dihapuskan dan diganti dengan

Faillissements-verordening tersebut. Dulu peraturan pailit itu hanya

dimaksudkan untuk orang-orang pedagang, tetapi sekarang ia dapat

dipergunakan oleh siapa saja, seperti juga W.v.K. dapat dipakai oleh

tiap orang, meskipun bukan pedagang.

Jika seorang mempunyai berbagai hutang, sedangkan

kekayaannya sudah tidak mencukupi untuk melunasi hutang-

hutangnya itu, maka untunglah si berpiutang yang dapat menagih

piutangnya paling dahulu, karena ia mendapat pembayaran penuh,

sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian terpaksa disuruh

pulang dengan tangan hampa. Untuk menjamin keadilan

dan ketertiban, supaya semua orang berpiutang mendapat

pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-

masing, dengan tidak berebut-rebutan, maka diadakan peraturan

pailise-men.

Seorang berhutang yang ternyata sudah tidak mampu

membayar hutang-hutangnya, dapat atas permintaan sendiri atau

atas permintaan seorang atau beberapa orang berpiutang, dengan

putusan Pengadilan Negeri di tempat kediamannya dinyatakan pailit.

Permohonan itu biasanya diluluskan oleh Hakim, apabila ternyata

bahwa paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar.

Pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan untuk

mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan si berhutang,

yaitu segala harta benda si berhutang disita atau dibekukan untuk

kepentingan semua orang yang menghutangkannya

Dengan kata lain, pailisemen itu adalah suatu usaha bersama

untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang

secara adil. Oleh karena itu, apabila sebelum ada putusan pailit

kekayaan si berhutang sudah disita oleh salah seorang berpiutang

untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, penyitaan khusus ini

menurut undang-undang menjadi hapus karena dijatuhkannya

putusan pernyataan pailit, sebab mulai saat itu semua harta benda si

berhutang berada di bawah suatu penyitaan umum. Juga apabila si

berhutang atas usaha salah seorang berpiutang dimasukkan dalam

penjara untuk menderita suatu paksaan badan (gijzeling), ia harus

dikeluarkan dari penjara pada saat ia dinyatakan pailit. Sebab suatu

paksaan badan merupakan suatu usaha tersendiri. Sedangkan untuk

usaha mendapatkan pelunasan bersama dari semua hutang sudah

ada cara-cara menurut yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim dapat memanggil si

berhutang untuk didengar keterangannya. Terhadap putusan

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu delapan hari dapat

dimintakan banding pada Pengadilan Tinggi. Tetapi putusan

Pengadilan Negeri itu seketika sudah dapat dijalankan.

Sejak saat dijatuhkan putusan pernyataan pailit, si berhutang

kehilangan segala kekuasaannya atas harta bendanya. Ia tak dapat

lagi menjual atau menggadaikan barang miliknya secara sah,

sedangkan hutang-hutang baru yang ia perbuat tidak lagi dijamin

oleh kekayaannya. Sejak saat pernyataan pailit, harta benda si

berhutang diurus oleh Weeskamer yang dalam urusan pailisemen itu

berlaku sebagai curatrice. Semua penagihan atau penggugatan

terhadap si pailit, harus ditujukan pada Weeskamer, begitu pula

segala piutang dari si pailit akan ditagih oleh Weeskamer.

Dalam putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Negeri

diangkat seorang Hakim-pengawas (rechter-commissaris) yang

diwajibkan mengawasi penyelesaian pailisemen. Dalam perkara

pailisemen yang agak besar oleh Pengadilan dapat diangkat sebuah

panitia sementara, terdiri dari beberapa orang berpiutang, yang

diwajibkan memberikan nasehat-nasehat pada Weeskamer.

Putusan pernyataan pailit harus segera diumumkan dalam

surat-surat kabar.

Seketika setelah dijatuhkan putusan pernyataan pailit,

Weeskamer akan mengirimkan wakilnya ke rumah atau kantor si

pailit untuk mencatat harta benda si pailit dan untuk mengambil

barang-barang yang berharga, misalnya uang tunai, perhiasan dan

sebagai-nya untuk disimpan. Jika dianggap perlu barang-barang itu

akan disegel, yaitu dalam hal ada kekhawatiran bahwa barang-

barang itu akan digelapkan oleh si pailit. Weeskamer akan membuat

sebuah daftar semua hutang dan piutang, serta memuat alamat

orang-orang berpiutang. Jika si pailit mempunyai suatu perusahaan,

misalnya sebuah toko, maka perusahaan ini dapat diteruskan oleh

Weeskamer.

Pada umumnya pailisemen meliputi seluruh kekayaan si pailit

pada saat pernyataan pailit, dan segala apa yang diperolehnya

selama keadaan pailit itu berlangsung. Jika di rumah si pailit teradpat

barang-barang orang lain, tentu saja barang-barang ini boleh diambil

oleh yang berhak, asal saja mereka dapat membuktikan hak mereka.

Tetapi ada beberapa barang si pailit oleh undang-undang

dikecualikan dari penyitaan pailisemen, misalnya tempat tidur,

pakaian yang perlu, piranti atau perkakas tukang yang diperlukan

sendiri oleh si pailit untuk melakukan pekerjaannya. Jika ia seorang

dokter atau pengacara (advocaat), tentu barang-barang yang

diperlukan dalam tugasnya dan akhirnya juga bahan-bahan makanan

untuk satu bulan. Selain itu, segala apa yang diterima oleh si pailit

dari hasil pekerjaannya selama keadaan pailit, dimasukkan dalam

pailisemen sampai suatu jumlah yang ditetapkan oleh hakim-

pengawas. Jika si pailit seorang pegawai negeri atau pegawai pada

kantor dagang, maka hakim-pengawas akan menetapkan berapa

gajinya yang boleh diterima oleh si pailit untuk kebutuhan hidupnya

sedangkan sisanya harus dimasukkan dalam boedel pailisemen.

Selanjutnya oleh hakim-pengawas akan ditetapkan hari dan

tanggal paling lambat semua piutang-piutang harus dimsuk-kan

pada Weeskamer. Begitu pula hari dan tanggal akan diadakan suatu

rapat untuk mensahkan piutang-piutang (rapat verifikasi) di bawah

pimpinan hakim-pengawas.

Pada waktu memasukkan suatu piutang kepada Weeskamer

harus dijelaskan apakah piutang itu ditanggung oleh suatu hak gadai

(pand) atau hypotheek.

Weskamer akan menyelidiki dari buku-buku si pailit, apakah

piutang-piutang yang dimasukkan itu sungguh-sungguh sah dan

karenanya harus dibayar, dan jika ternyata demikian, ia akan

memasukkannya dalam suatu daftar penagihan-penagihan yang

sementara diakui. Jika Weeskamer berpendapat yang sebaliknya,

maka piutang-piutang itu akan dimasukkan dalam suatu daftar

penagihan-penagihan yang dibantah. Putusan tetap apakah suatu

piutang diakui ataukah dibantah akan diambil pada rapat verifikasi.

Adakalanya suatu piutang diakui, tetapi hanya untuk sebagian saja.

Pada rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim-pengawas hadir wakil

dari Weeskamer, si pailit sendiri dan para berpiutang. Jika

pembantahan terhadap suatu piutang ditetapkan dalam rapat,

sedangkan si berpiutang mempertahankan pendiriannya bahwa

piutangnya itu harus diakui, maka hakim-pengawas akan

menyerahkan pemeriksaan lebih lanjut tentang perkara piutang itu

kepada Pengadilan Negeri, yang akan mengambil kepu-tusan dalam

perkara tersebut.

Orang-orang yang berpiutang dapat dibagi dalam beberapa

golongan.

Pertama, mereka yang piutangnya ditanggung dengan pand

atau hypotheek. Sebagaimana pernah diterangkan, seorang

pemegang hak gadai atau seorang pemegang hypotheek pertama,

yang telah diberikan hak untuk menjual sendiri persil yang

dipertanggungkan, dapat melaksanakan sendiri haknya atas barang-

barang yang dipertanggungkan itu. Mereka seolah-olah tidak turut

campur dalam urusan pailisemen. Mereka itu dapat menjual sendiri

barang-barang yang dijadikan tanggungan piutang mereka.

Mengambil sendiri dari pendapatan penjualan itu apa yang menjadi

hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka beserta bunganya,

dan jika masih ada sisanya, sisa ini diserahkan pada Weeskamer. Jika

pen-dapatan-pendapatan penjualan tidak mencukupi untuk melunasi

piutang mereka, maka untuk kekurangannya dapat berlaku sebagai

penagih concurent, yaitu bersama-sama dengan penagih-penagih

lainnya mereka akan menerima pembayaran menurut imbangan

besar-kecilnya penagihan masing-masing, asal saja mereka telah

memasukkan penagihan mereka kepada Weeskamer, untuk disahkan

pada rapat verifikasi. Orang-orang berpiutang dari golongan pertama

ini, dinamakan separatisten, yaitu orang-orang yang dapat bertindak

sendiri dan seolah-olah berdiri di luar urusan pailisemen.

Kedua, terdiri dari orang-orang yang mempunyai tagihan yang

diberikan kedudukan istimewa (privilege), misalnya si penjual barang

yang belum menerima pembayaran. Mereka ini menerima pelunasan

terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang yang

bersangkutan. Sesudah itu, barulah tampil ke depan penagih-

penagih lainnya, yang bersama-sama akan menerima pembayaran

menurut imbangan jumlah penagihan masing-masing. Mereka ini

dinamakan penagih-penagih concurent.

Sebelum rapat verifikasi dilangsungkan, kepada si pailit

diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu usul perdamaian

(ontwerp-accoord), yang maksudnya menawarkan suatu pembayaran

yang meskipun tidak seratus prosen, tetapi toh lebih daripada yang

menurut perhitungan akan diperoleh dari paili-semen jika ini

diteruskan. Biasanya, si pailit dapat mengajukan usul perdamaian ini

karena ia mendapat pertolongan dari famili atau sahabatnya. Naskah

perdamaian itu, harus paling sedikit delapan hari sebelumnya rapat

verifikasi diajukan kepada Weeska-mer, dan turunannya harus

dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Tentang perdamaiannya

sendiri akan diadakan pembicaraan dan pemungutan suara dalam

rapat verifikasi. Para penagih yang piutangnya ditanggung dengan

hak gadai atau hypotheek dan yang mempunyai kedudukan istimewa

(privilege) tidak boleh mengeluarkan suaranya, karena pembayaran

piutang mereka itu selalu terjamin. Perdamaian dianggap telah

diterima, jika disetujui oleh 2/3 dari para penagih yang telah diakui

dalam rapat verifikasi, yang kesemuanya memegang paling sedikit

3/4 dari seluruh jumlah penagihan concurrent.

Perdamaian yang telah diterima dalam rapat verifikasi mulai

mendapat kekuatan, apabila sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri.

Dengan pengesahan (homologatie) perdamaian tersebut, pailisemen

berakhir. Para penagih yang telah menerima pembayaran sebagian

dari penagihan mereka menurut prosenan yang telah ditetapkan

dalam perdamaian, sudah tidak berhak lagi menagih si berhutang

untuk sisanya yang belum terbayar.

Jika tidak diajukan suatu perdamaian, atau jika usul perdamaian

ditolak dalam rapat verifikasi, maka dikatakan harta benda atau

boedel si berhutang itu sudah berada dalam keadaan insolventie

(artinya: si berhutang sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak

mampu lagi membayar hutang-hutangnya). Barang-barang si

berhutang yang telah berada dalam penyitaan itu, lalu mulai dijual

oleh Weeskamer. Biasanya dilelang di depan umum. Adakalanya,

suatu perusahaan si pailit atas persetujuan para penagih diteruskan

oleh Weeskamer, yaitu jika diharapkan bahwa penghasilannya akan

lebih banyak daripada jika perusahaan itu dijual. Juga adakalanya, si

pailit dipekerjakan oleh Weeskamer dengan menerima gaji yang

ditetapkan oleh hakim-pengawas.

Setiap waktu, jika menurut pendapat hakim-pengawas ada

cukup uang tunai, diadakan suatu pembagian pembayaran kepada

para penagih. Untuk itu Weeskamer membuat daftar-daftar

pembagian yang diteliti oleh hakim-pengawas untuk mendapat

persetujuan. Daftar-daftar yang telah disetujui oleh hakim-pengawas,

dapat dilihat oleh tiap orang yang berkepentingan di kantor

Weeskamer atau di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selama suatu

waktu yang ditetapkan oleh hakim-pengawas, para penagih yang

tidak suka menerima pembagian menurut daftar-daftar tersebut

dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri. Jika waktu

yang ditetapkan itu lewat dengan tiada perlawanan dari suatu pihak,

maka daftar pembagian memperoleh kekuatan mutlak dan dapat

dijalankan oleh Weeskamer. Apabila daftar pembagian yang terakhir

telah memperoleh kekuatan, maka berakhirlah pailisemen.

Dengan begitu, suatu pailisemen berakhir dengan disahkannya

suatu perdamaian atau dengan berlakunya daftar pembagian yang

terakhir. Ada juga terjadi suatu pailisemen pada tingkat permulaan

sudah dicabut oleh Pengadilan atas pengusulan hakim-pengawas,

berhubung dengan diterimanya laporan dari Weeskamer, yang telah

mengadakan pencatatan harta benda si berhutang, bahwa kekayaan

si pailit hanya sedikit sekali hingga mungkin tidak cukup untuk

menutup ongkos-ongkos pailisemen.

Bagi seorang berhutang yang tidak dapat membayar hutang-

hutangnya yang seketika dapat ditagih, akan tetapi mempunyai

banyak harapan bahwa ia dalam waktu yang tidak sebegitu lama lagi

akan dapat memenuhi kewajibannya, oleh undang-undang diberikan

suatu jalan untuk menghindari suatu pernyataan pailit, yaitu dengan

mengajukan suatu permohonan kepada Pengadilan Negeri di tempat

kediamannya untuk diberikan surseance, yaitu suatu pengunduran

umum dari kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Permohonan itu dimajukan tertulis dengan dilampiri suatu

daftar piutang-piutang dan hutang-hutangnya. Pada permohonan

tersebut dapat juga disertakan suatu usul perdamaian. Suatu

permohonan surseance harus diumumkan dalam surat-surat kabar

dan Berita Negara.

Pengadilan Negeri, setelah menerima permohonan itu segera

memberikan surseance sementara dan mengangkat beberapa

pengurus (bewindvoerders) yang bersama-sama dengan si pemohon

diwajibkan mengurus kepentingan-kepentingan si pemohon. Sesudah

itu pada suatu hari yang ditetapkan, Pengadilan Negeri akan

mendengar si pemohon, para pengurus dan para penagih tentang

pemberian surseance tetap. Surseance tetap ini akan diberikan oleh

Pengadilan, kecuali apabila lebih xk dari penagih yang hadir atau

sejumlah orang penagih yang semuanya memiliki lebih 1/3 dari

jumlah semua penagihan berkeberatan terhadap pemberian

surseance itu. Permohonan akan ditolak, jika ada petunjuk-petunjuk

bahwa si pemohon mempunyai maksud hendak merugikan para

penagih atau jika ternyata ia dalam waktu yang tidak sebegitu lama

toh tidak akan dapat membayar hutang-hutangnya, sehingga suatu

pemberian kelonggaran tidak akan ada artinya

Apabila Pengadilan menolak permohonan ini, ia berkuasa untuk

sekaligus menyatakan pailitnya si pemohon.

Jika bersamaan diterima suatu permohonan pailit dan suatu

permohonan surseance, maka permohonan yang belakangan inilah

yang harus didahulukan.

Surseance hanya dapat diberikan untuk paling lama IV2 tahun. Waktu itu dapat diperpanjang satu kali dengan waktu yang sama. Apabila perdamaian diterima dan disahkan, maka berakhirlah surseance. Apabila usul perdamaian itu ditolak, maka Pengadilan dapat juga menyatakan pailitnya si pemohon.

Hanya di sini si pemohon mempunyai hak untuk minta banding pada Pengadilan Tinggi dalam waktu delapan hari.

Perlu diterangkan, bahwa Weeskamer menurut undang-undang tidak mempunyai hak campur tangan dalam urusan surseance ini.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s