Rejuvenasi Pancasila Sebuah Kebutuhan Bersama


I.          PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan ideologi politik umat manusia, menurut Fukuyama, akan berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Kapitalisme sebagai ideologi tampak menjadi semakin  meguat dengan adanya blok perdagangan maupun penyatuan negara-negara di kawasan tertentu untuk kepentingan ekonomi. Sedangkan demokrasi liberal yang kini diterapkan di negara-negara maju, akan menjadi prototype dari pola-pola pemerintahan di masa mendatang.[1]

Pada era perang dingin dunia terbentuk dua blok dengan idiologi Liberalisme dan Komunisme yang menurut pemahaman bangsa Indonesia kedua “Isme” tersebut memiliki kecendrungan Power Politics untuk mencapai World Domination. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989, menunjukkan Amerika Serikat sebagai pemenang dalam perang dingin, sehingga peperangan ideologi antara blok Timur dan Barat telah berakhir dengan kemenangan ideologi Liberalisme. Dunia memasuki era globalisasi yang menampakkan diri sebagai era dominansi negara industri Barat terhadap negara-negara berkembang.  Dengan mengkapanyekan issu demokratisasi, pelanggaran HAM, perdagangan bebas dan lingkungan hidup maka negara Barat terus mendesak untuk memaksakan kehendaknya termasuk ideologi terhadap negara-negara berkembang.

Dilihat dari dua ideologi yang bertentangan tersebut diatas maka Pancasila menjelmakan diri sebagai Moral persuasive power  dengan mengambil sisi yang baik dari kedua “Isme” tersebut yang adaptable dengan karakteristik bangsa Indonesia yang menghendaki suatu tatanan dunia baru yang bebas dari penghisapan manusia oleh manusia, dan bangsa oleh bangsa. Kekuatan Pancasila adalah dibidang falsafah, idiologi moral dan persuasi serta hanya menggunakan kekuatan “force” bila dipaksa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pada era globalisasi saat ini, seakan-akan dunia tanpa ada batasnya, dimana arus informasi dan telekomunikasi telah canggih sehingga umat manusia pada setiap detik dapat mengetahui semua kejadian atau peristiwa di seluruh dunia. Sejalan dengan perkembangan globalisasi maka gelombang demokratisasi seakan-akan membuat ideologi makin tidak relevan dalam dunia yang tanpa batas. Namun globalisasi mengandung banyak ironi dan kontradiksi, dimana sebagian orang memandang globalisasi merupakan berkah sedangkan sebagian orang mengatakan sebagai bencana. Dilihat dari aspek ideologi globalisasi mengakibatkan kebangkrutan ideologi universal dan lokal, namun dilain pihak globalisasi mendorong bangkitnya nasionalisme lokal.[2]

Perkembangan lingkungan strategi global sangat dipengaruhi oleh issu demokratisasi, liberalisasi, HAM, lingkungan hidup yang telah dijadikan sebagai kriteria dalam hubungan internasional yang implementasinya sering dimanfaatkan oleh negara maju untuk mendukung kepentingan politiknya. Pada tataran global pengaruh dari globalisasi telah terjadi pergeseran tata nilai menuju dunia baru yang transparan, bebas, dinamis dan interdependency dan telah melahirkan sejumlah issu yang mempengaruhi hampir segenap aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan gelombang demokratisasi yang mendunia, begitu juga di Indonesia telah mendorong terjadinya gerakan reformasi yang merupakan titik tonggak demokrasi di Indonesia, dimana telah mampu menumbangkan Pemerintahan Orba yang otoriter dan selanjutnya terjadi perombakan besar terhadap Konstitusi yang lebih banyak memberikan kebebasan terhadap rakyat. Hal yang menjadi pemicu terjadi gerakan reformasi mulai tahun 1997, adalah terjadinya krisis moneter dan ekonomi,yang terus berlanjut menjadi krisis politik, moral dan Ideologi. Pancasila sebagai basis ideologi bangsa Indonesia yang plural seolah-olah semakin kehilangan relevansi dan semakin termarjinalkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari maupun dalam pemerintahan.

Keterkaitan Pancasila dan globalisasi ternyata mengungkap diri dalam dua wujud yang tidak berpanggahan (inconsistent) antara satu dengan yang lain. Keterkaitan pertama berujud relasi dominasi negara industri Barat terhadap negara berkembang. Keterkaitan kedua berada dalam tataran konsep, yaitu Pancasila yang berpaham kebersamaan atau kekeluargaan atau integrasi, berpadanan dengan struktur dari globalisasi dunia, yaitu saling ketergantungan antarbangsa. Perdefinisi, kondisi kebersamaan adalah keluaran dari interaksi saling memberi antar bangsa yang berelasi saling tergantung.[3]

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menghadapi ancaman ideologi liberalisme lebih unggul dan terbukti telah mampu membawa negara dan masyarakatnya dalam berbagai kemajuan. Selain itu juga menghadapi hambatan yang berasal dari dalam negeri yang berupa sinisme dari sebagian rakyat Indonesia, karena pengalaman masa Orde Baru Pancasila telah didiskreditkan dan dibelokkan oleh penguasa untuk melestarikan kekuasaan. Pada kenyataannya Pancasila telah cukup teruji dari dari jaman kemerdekaan sampai sekarang dan paling feasible sehingga akan viable dalam kehidupan saat ini dan masa depan.  Mengesampingkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar trauma pada pemaknaan Pancasila pada jaman Orba adalah tindakan yang salah besar, karena tidak ada yang salah dari ideologi Pancasila itu sendiri, yang keliru adalah pemaknaan dan pengamalannya.

Sehubungan dengan suksesi kepemimpinan pada tahun 2004 yang dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat maka kita menaruh harapan lebih pada pemilu Presiden secara langsung, dengan harapan bahwa pemilu Presiden langsung dapat melahirkan seorang Presiden Indonesia yang mampu menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia, diantaranya dapat mengembalikan kebijakan, perilaku kekuasaan negara dan hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak mayoritas rakyat. Dengan demikian pada kepemimpinan nasional mendatang adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan rejuvenasi dan merehabilitasi Pancasila.

 

II.        DASAR PEMIKIRAN

Ideologi adalah istilah yang sejak lama telah dipakai dan menunjukkan beberapa arti, semula oleh Destutt de Tracy (1796) istilah ideologi dengan pengertian science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis, namun pandangan tersebut dicemooh oleh Napoleon dan Marx, bahwa ideologi hanya sebagai khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis, namun selanjutnya bahwa mereka mengakui bahwa ideologi ternyata mempunyai arti yang praktis.[4]

Pada perkembangannya ideologi merupakan keseluruhan sistem ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan demikian ideologi mengandung orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Dalam orientasi itu manusia mempunyai pandangan hidup atau wawasan tentang alam, masyarakat, manusia dan segala realitas yang dijumpai serta dialaminya. Dengan demikian terjadi proses penuangan orientasi dan wawasan ke dalam bentuk nilai dan asas yang normatif ke dalam bidang-bidang kehidupan dan tingkah laku politis. Begitu juga halnya dengan Pancasila sebagai ideologi harus mampu memberikan orientasi, wawasan,asas dan pedoman yang normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara.

Kehidupan bermasyarakat itu mempersyaratkan adanya persatuan warganya, dan ideologi yang menyediakan cara tertentu yang berlaku umum tentang bagaimana individu memandang dirinya, memandang masyarakat, untuk membantu mempersatukannya. Dengan demikian dalam fungsinya yang seperti itu, ideologi melakukan fungsi instrumental yang penting bagi tingkah laku politik dalam menciptakan atau merubah tatanan masyarakat. Jadi ideologi menunjukkan adanya sejumlah fungsi yang saling berkaitan bagi individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.[5]

Setiap ideologi terbentuk melalui pengalaman sejarah masyarakat tempat ideologi itu tumbuh. Demikian juga pengalaman sejarah bangsa Indonesia merupakan akar dan pembenaran dari ideologi Pancasila. Sifat dinamis dari ideologi ialah kemampuannya untuk menyerap pengalaman-pengalaman empiris ke dalam sistemnya secara terus menerus berhadapan dengan perubahan dan perkembangan baru melalui sebuah proses dialektik. Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan hasil dari proses sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yang digali oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Ideologi sebagai serangkaian gagasan yang mengarah perbuatan dapat dibagi dalam ideologi murni dan praktis. Ideologi lahir dari nilai-nilai teoritik yang dipadukan dengan praktik, yang dalam hal ini ideologi Pancasila lahir dari filsafat Pancasila yang dipadukan dengan pengalaman revolusi kemerdekaan dan sejarah bangsa sesudahnya. Ideologi murni Pancasila tampak dalam Pembukaan UUD 1945 dan isi pokok batang tubuh UUD 1945, sedangkan ideologi praktis timbul dari pengalaman sejarah selama ini.[6]

Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan  UUD 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara, yang mengandung filsafat politik, yaitu yang terumus sebagai empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara beserta filsafat politiknya, mengikat secara moral dan sebagai cita hukum mengikat hukum, segenap subyek kehidupan negara. Artinya setiap subyek kehidupan negara wajib mengamalkan Pancasila dalam menjalankan fungsi parsialnya dari seluruh usaha perwujudan cita-cita bangsa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kelima Sila merupakan kesatuan yang utuh, dimana kelima sila dalam Pancasila itu ibaratnya sebuah jala, apabila salah satu bagian dari jala itu diangkat, maka terangkatlah semuanya karena jala yang luas itu sebenarnya adalah satu barang, demikian pula kelima Pancasila. Kelima sila dari Pancasila itu adalah amat luas dan amat lebar karena meliputi segala apa saja yang ada. Asal ada mesti tercakup dalam Pancasila, yang tidak dicakup oleh Pancasila  pastilah karena tidak ada. Yang ada ini sebenarnya hanyalah tiga hal saja yaitu Tuhan, manusia dan benda.  Jadi Pancasila sangatlah luas, kalau dipikirkan salah satu silanya harus berarti menyangkut dan meliputi semua silanya, kalau diangan-angankan salah satu silanya, harus berarti diangan-angankan semua silanya, kalau diamalkan salah satu silanya, harus berarti diamalkan semua silanya.[7]

Mengamalkan salah satu sila, tetapi lepas dari keempat sila lainnya bukanlah mengamalkan Pancasila namanya, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila. Mengenai kesatuan sila-sila Pancasila sebagai kesatuan yang bulat dan utuh ada rumusannya, yang dinamakan rumus rangkaian kesatuan sila-sila Pancasila. Rumus ini ada dua macam, yaitu hirarkis piramidal dan saling mengkualifikasi. Hirarkis piramidal dimana sila pertama adalah sebagai basis dari piramida tersebut sedangkan sila kelima sebagai puncaknya. Dari puncak kebawah semakin luas dan dari bawah ke puncak semakin sempit, dalam arti semakin khusus. Jadi sila yang di bawahnya itu meliputi dan menjiwai sila diatasnya, sedangkan sila diatasnya itu diliputi dan dijiwai oleh sila dibawahnya. Sedangkan rumus saling mengkualifikasi, sebenarnya sama saja dengan rumus hirarkis piramidal, hanya cara mengatakannya yang berbeda.

 

III.       KONSEP REJUVENASI

Sebagaimana pendapat Prof. Azyumardi Azra, pada dasarnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak ada yang salah atau keliru dengan Pancasila itu sendiri, yang keliru justru pemaknaan dari Pancasila pada masa Orde Baru dimana menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal dari semua Orpol, Ormas dan bentuk organisasi lainnya.  Hal ini sengaja dilakukan oleh penguasa Orde Baru sebagai strategi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan membelenggu seluruh rakyat Indonesia dengan membelokkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya terdapat tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan termajinalkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yakni : Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan penguasa Orba yang mendominasi pemaknaan Pancasila untuk mempertahankan kekuasaan, Kedua liberalisasi politik yang dilakukan pada masa pemerintahan BJ. Habibie dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam setiap organisasi, Ketiga adalah perubahan pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga cukup mendorong sentimen kedaerahan.[8]

Dalam sejarah bangsa Indonesia ideologi Pancasila telah teruji mulai masa kemerdekaan hingga sekarang dalam menghadapi ancaman, tantangan dan kemajuan jaman, dimana Pancasila mampu menghadapinya dan sampai saat ini tidak diketemukan lagi ideologi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang heterogen terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat, budaya dan lain-lain. Pancasila merupakan dasar penting dari cara hidupnya (way of life), common platform, integrating force bangsa Indonesia sehingga posisi Pancasila sangat krusial bagi kelangsungan hidup bangsa. Namun pada kenyataannya pada saat ini baik di tingkat birokrasi pemerintah maupun di masyarakat, telah terjadi kemerosotan dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Untuk itu pada kepemimpinan nasional yang baru mendatang hasil pemilu Presiden secara langsung merupakan momentum yang tepat untuk melakukan rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila, sehingga diperlukan pemimpin nasional yang mau memikirkan ideologi Pancasila demi kemajuan bangsa Indonesia di masa datang.

Sebelum lebih jauh kita masuk dalam konsep rejuvenasi maka perlu diketahui apa maksud dari Rejuvenasi Pancasila ?  Seperti telah diuraikan diatas bahwa Pancasila pada masa orde baru telah terjadi kesalahan pemaknaan dari ideologi Pancasila itu sendiri, maka pada era reformasi yang didorong oleh arus globalisasi dan demokratisasi saat ini maka nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila perlu adanya peremajaan pemaknaan kembali nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai filosofi yang terkandung dalam Pancasila tanpa adanya pengaruh kekuasaan dan pembelokan pemaknaan untuk kepentingan politis para penguasa, sehingga pemaknaan tersebut murni dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengaruh dari arus globalisasi dan demokratisasi yang melanda dunia termasuk di Indonesia, yang telah merubah sistem nilai maupun budaya serta kebiasaan umat manusia yang membawa manusia dalam dunia yang saat ini nyaris tanpa batas. Dari pengaruh globalisasi dan demokratisasi tersebut seakan-akan membuat ideologi makin tidak relevan dalam dunia baru yang global, begitu juga halnya di Indonesia apakah ideologi Pancasila masih relevan pada saat ini ?  Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita perlu menengok apa sebenarnya ideologi Pancasila tersebut. Pancasila merupakan gagasan vital yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia yang terkandung nilai-nilai benar yang diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Perumusan Pancasila secara formal harfiah yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya merupakan suatu sistematisasi pandangan hidup bangsa Indonesia akan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kepada siapa kita semua bertaqwa, keyakinan bahwa kita sebagai mahluk ciptaan-Nya dikaruniai harkat dan martabat yang sama, keyakinan bahwa dalam kehidupan dalam satu kelompok, keyakinan bahwa dalam kehidupan dalam satu keterkaitan kelompok itu segala sesuatu dipatuhi bersama, demi tercapainya keadilan. Kesatuan dan keutuhan unsur-unsur pandangan hidup seperti tersebut diatas yang merupakan makna yang terkandung dalam Pancasila.  Oleh para pendiri negara  (fouding fathers), Pancasila dimaksudkan sebagai dasar yang kekal dan abadi, filosofische grondslag bagi kehidupan bangsa Indonesia yang terangkai dalam pokok-pokok pikiran yang runtut, jelas, dan lengkap.

Pancasila hanya mengatur pokok-pokok pikiran dasar hasil pemikiran dan sekaligus merangkum ciri-ciri atau kepribadian yang digali dari bangsa Indonesia sendiri dengan perkembangan yang terjadi dalam pemikiran dan kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dalam menghadapi kemajuan jaman, era globalisasi dengan demokratisasinya, gerakan reformasi di Indonesia, maupun kemajuan teknologi dan informasi, maka Pancasila masih tetap relevan sebagai ideologi bangsa Indonesia pada masa kini dan mendatang.

Kepribadian suatu bangsa sebagaimana juga kepribadian seseorang, tidak mungkin terus saja sama dengan yang semula tanpa ada perkembangan. Memang dalam perkembangan itu ada yang bersifat asli atau permanen, unsur yang membuatnya berbeda dari yang lain. Namun disamping yang permanen, berkembang sifat-sifat hasil adaptasi atau pertumbuhan baru dalam diri sendiri. Kalau suatu bangsa tidak sanggup untuk memperkuat diri dengan menumbuhkan satu perkembangan dalam kepribadiannya, maka sangat disangsikan masa depannya dalam kehidupan umat manusia yang penuh perubahan. Memang merupakan tantangan bagi setiap bangsa untuk dapat menempuh jalan yang mulus dalam proses perkembangannya.  Untuk menghadapi era globalisasi dan demokratisasi serta segala bentuk tantangan di masa mendatang, maka Pancasila perlu adanya rejuvenasi dan rehabilitas dalam hal pemaknaan dan pelaksanaan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya untuk melakukan rejuvenasi maupun rehabilitasi memang merupakan perjuangan yang sangat berat, karena upaya tersebut harus menghadapi ancaman dari agresifnya ideologi barat yang ingin menguasai bangsa Indonesia  Kaum neo-imperalis barat, dalam hal ini AS telah mengkapanyekan bahwa ideologi liberalisme lebih unggul dan terbukti telah mampu membawa negara dan masyarakatnya dalam berbagai kemajuan. Selain itu juga menghadapi hambatan yang berasal dari dalam negeri yang berupa sinisme dari sebagian rakyat Indonesia, karena pengalaman masa Orde Baru Pancasila telah didiskreditkan dan dibelokkan oleh penguasa untuk melestarikan kekuasaan.[9]

Mengembangkan ideologi Pancasila berarti memikirkan bagaimana Pancasila dapat menyambut masa yang akan datang. Hal ini dapat dimulai dengan melenyapkan dari pemikiran kita bahwa Pancasila yang diasumsikan pada sejarah dan tradisi bangsa Indonesia bersifat kuno, namun kita harus berpandangan bahwa Pancasila bersifat dinamis sehingga dapat mengikuti kemajuan jaman. Yang kedua adalah bahwa cara pandang yang mendasari Pancasila yang dirumuskan sebagai asas kekeluargaan diartikan kekerabatan sehingga sedikit banyak dianggap primodial. Sifat kekeluargaan berarti tidak bersifat perseorangan atau idividualistik, namun mencakup arti kebersamaan antar umat manusia.[10]

Dewasa ini yang mendesak untuk dilakukan adalah mengadakan penjabaran konsepsional Pancasila ke dalam bidang-bidang kehidupan, sehingga Pancasila benar-benar nampak dalam sistem penyelenggaraan dan kebijaksanaan negara. Keterlambatan dan kelambanan dalam menjabarkan pedoman konsepsional ini, akan menimbulkan kekaburan orientasi dan membuka kesempatan bagi banyak orang untuk menyalahgunakan Pancasila dan bahkan bernaung di balik Pancasila untuk membenarkan tingkah lakunya yang tercela. Bagaimana penjabaran konsepsional itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya ? Suatu pertanyaan yang fundamental dan perlu dipikirkan sedalam-dalamnya, secara cermat dan tepat. Pendekatan yang dilakukan bukannya bersifat sektoral namun harus bersifat komprehensif, sehingga tidak dapat direduksi pada salah satu sektor atau bidang kehidupan, tetapi yang bersifat integral yaitu mengikutsertakan semua aspek dan bidang kehidupan manusia.

Kemudian penjabaran konsepsional seharusnya dilaksanakan dengan langkah-langkah mampu menciptakan pemikiran-pemikiran yang konsepsional pula. Pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai yang fundamental yang tepat dan relevan untuk diintegrasikan ke dalam kesatuan ideologis Pancasila, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan.  Ideologi Pancasila dijabarkan secara rasional dan kritis sehingga harus mampu membuka iklim hidup yang bebas dan rasional. Demikian pula ideologi tidak boleh bersifat mutlak (absolutisme) dan mengakui memiliki kebenaran tidak secara eklusif, sehingga bisa peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak menutup diri dari nilai dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan arti dan makna positif bagi pembinaan budaya bangsa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bersifat dinamis yakni memiliki kesediaan untuk mengadakan pembaharuan atau peremajaan yang berguna bagi perkembangan pribadi manusia dan masyarakat.[11]

Setelah kita megerti kedudukan dan pentingnya ideologi bangsa Indonesia Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun keberadaan Pancasila pada saat ini di era globalisasi dan demokratisasi maka dapat merumuskan konsep untuk melakukan rejuvenasi dan rehabilitasi Pancasila sebagai berikut :

  1. Menjadikan Pancasila sebagai wacana publik sehingga secara langsung maupun tidak langsung rakyat Indonesia tidak lagi alergi dengan ideologinya sendiri, sehingga diperoleh pemikiran dan masukan untuk menghasilkan pemaknaan Pancasila secara murni tanpa adanya motif politik dan kepentingan lainnya.[12]
  2. Untuk mewujudkan Pancasila sebagai wacana publik diperlukan sosok pemimpin nasional yang menaruh perhatian khusus terhadap ideologi Pancasila, bermoral, beretika,  berjiwa patriot, tegas, demokratis, sehingga ideologi Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa dan mengantar negara dan bangsa Indonesia yang maju.
  3. Kepemimpinan nasional tersebut diatas harus di dukung oleh jajaran kabinetnya dan secara hierarkis kebawah, untuk dapat menaruh perhatian khusus terhadap ideologi Pancasila  guna mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
  4. Pemimpin nasional hasil pemilu tahun 2004, perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan.[13]
  5. Bidang pendidikan diperlukan perhatian khusus, untuk meningkatkan moral dan akhlak bangsa Indonesia yang telah mengalami degradasi baik pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri efek dari kebebasan dan informasi dunia.
  6. Pemerintah berani menangkal segala bentuk pengaruh maupun ancaman ideologi asing yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, karena Indonesia mempunyai ideologi tersendiri dan ideologi asing tidak tentu relevan terhadap bangsa Indonesia yang mempunyai berbagai keragaman.

 

IV.       IMPLEMENTASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT

Setelah perang dingin usai permasalahan yang dihadapi dunia secara umum dan oleh bangsa Indonesia khususnya justru semakin komplek, walaupun secara perhitungan kasar yang semula terdapat dua kubu kekuatan yang berpengaruh dan saat ini hanya satu kekuatan tetapi bentuk ancaman terhadap ketahanan khususnya idiologi yang dianut suatu bangsa tidak kemudian menjadi kecil tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya karena konsep lama tentang bagaimana menanamkan kepentingan suatu negara terhadap negara lain telah bermutasi kearah yang sangat rumit dan dapat dilakukan dengan mengabaikan batas wilayah suatu negara. Suatu negara dapat memaksa negara lain untuk masuk dan mengiring kedalam pola pikir dan kepentingannya dengan memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya dan sebutan “bangsa” dari sebuah negara tidak lebih hanya sebagai pembeda identitas.

Pada tataran global telah terjadi pergeseran tata nilai menuju dunia baru yang transparan, bebas, dinamis dan interdependency. Dalam bidang politik telah memicu konflik internal di beberapa negara yang bernuansa etnik, agama, teritorial, sumber penghidupan dan faktor lainnya yang dapat mengancam stabilitas nasional dan kawasan. Sedangkan di bidang ekonomi telah melahirkan kondisi ketergantungan terhadap pasar internasional yang bermuara pada lahirnya ketergantungan strategis yang mendorong kerawanan terhadap tekanan dari negara lain terutama yang memiliki ekonomi kuat.

Pengaruh dari perkembangan globalisasi membuat iklim politik di Indonesia memanas, mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, antara lain munculnya gerakan reformasi yang menuntut adanya kebebasan, demokratisasi, dan lainnya, sehingga telah menggeser tatanan nilai-nilai politik yang selama masa Orde Baru sangat dipatuhi dan dijunjung tinggi. Perubahan politik nasional yang sangat mendasar tersebut telah membuka alam demokrasi di Indonesia, sehingga semua unsur masyarakat menyuarakan segala aspirasinya. Disisi lain kinerja kelompok masyarakat ataupun komunitas politik masih terkooptasi oleh kepentingan kelompok (vested interest) cenderung mengkotak-kotakan masyarakat ke dalam sinopsis SARA, sehingga berpotensi mendorong terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal.

Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia, tidak perlu diagung-agungkan sebagai semboyan, banyak istilah yang dipergunakan untuk memberi fungsi Pancasila seperti Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi, sebagai falsafah dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut justru cenderung menunjukkan kelemahan, karena pemakaian istilah tersebut tanpa mengungkapkan makna sedikitpun sehingga istilah tersebut lebih memperlihatkan sloganisme.  Dengan demikian yang lebih penting adalah niat dan tekad yang tulus dan kuat untuk mewujudkan nilai-nilai dalam Pancasila menjadi realitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini harus dimulai dari pemimpin nasional, dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan jangan sekali-kali memanfaatkan atau membelokkan Pancasila untuk kepentingan politiknya.

Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa harus mampu memberikan orientasi, wawasan, asas, dan pedoman yang normatif dalam seluruh bidang kehidupan negara. Dalam implementasinya harus dituangkan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hankam sehingga terlihat kemana dalam sistem penyelenggaraan negara harus diwujudkan. Konsekuaensi sebagai fungsi ideologis maka Pancasila harus dapat dituangkan ke dalam konsep bentuk negara, sistem pemerintahan, kehidupan hukum dan perundangan, serta memberikan pedoman dalam kebijaksanaan politik.  Sedangkan masalah yang timbul seperti halnya arus globalisasi, demokratisasi, kemajuan jaman dan kemajuan teknologi tidak mungkin dihindari begitu saja, tetapi harus dipecahkan dengan tepar dan benar. (Soerjanto)

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat lebih konkrit jika diwujudkan dalam agenda dasar atau platform oleh Pemimpin Nasional yang baru terbentuk hasil pemilu 2004.  Agenda dasar tersebut antara lain :

 

  1. Penyelenggaraan yang benar dan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.
  2. Menegakkan supremasi hukum dengan konsisten dan konsekuen
  3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini telah terancam dengan adanya berbagai macam konflik dan otonomi daerah yang diartikan sempit dalam pelaksanaannya sehingga mendorong munculnya primordialisme.
  4. Merintis reformasi ekonomi dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif dari bawah, atau memberdayakan masyarakat bawah dalam pengembangan ekonomi nasional.
  5. Mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demokrasi, untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam berpendapat.
  6. Meratakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budaya.
  7. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan negara

V.        SOSIALISASI REJUVENASI

 

Melalui jalur yuridis formal atau suprastruktural

Jalur ini dapat berupa suatu perencanaan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR yang diikuti dalam Propenas, APBN, penuangan kebijaksanaan ke dalam perencanaan perundang-undangan, penerapannya oleh eksekutif, penegakannya oleh yudikatif dan pertanggung jawabannya oleh Mandataris.

Melalui jalur non yuridis atau politis infrastruktur.

Jalur ini pengembangannya melalui berserikat atau berorganisasi, berkumpul atau mengadakan pertemuan dan mengeluarkan fikiran atau pendapat. (Prof. Padmo)

 

VI.       PENUTUP

 

Manusia di bumi ditaqdirkan sebagai makhluk sosial, sehingga kehadirannya di dunia ini manusia tidak pernah dapat hidup seorang diri. Sebagai makluk sosial senantiasa akan selalu berupaya untuk melakukan kerja sama antar umat manusia lainnya, dalam rangka menjalani kehidupan maupun untuk mempertahankan serta mengembangkan kehidupan bermayarakat.  Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu tidak dapat terlepas dari aturan-aturan, norma-norma, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu komunitas sosial tersebut.

Sejarah perkembangan manusia menunjukkan bahwa manusia dimanapun hidup mengikuti beberapa gagasan pasti yang dalam dirinya merupakan dasar penting dari cara hidupnya (way of life), dimana gagasan tersebut dapat dikatakan vital, karena dengan gagasan tersebut manusia menjalankan dan mengatur hidupnya. Gagasan yang vital tersebut merupakan nilai-nilai yang benar-benar digali dan diramu dari sistem nilai atau kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang dinamakan Pancasila, dengan demikian Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Besar, Filsafat Pancasila, (Bahan Kuliah KSKN UI), Pusat Studi Pancasila. Universitas Pancasila, Terbitan No 5 i, 2004.

 

Djoko Subroto (ed), Visi ABRI Menatap Masa Depan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996.

 

Francis Fukuyama, Kemenangan Kapitalisme Demokrasi Liberal (judul asli : The End of History and the Last Man), diterjemahkan oleh Muhammad Husein Amrullah, Yogyakarta, PT Penerbit Qalam, 2001.

 

Franz Magnis Suseno Sj, Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997.

 

Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, Jakarta, Universitas Paramadina, 2003.

 

Riza Noer Affani, Demokrasi Indonesia Kontemporer, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

 

Sayidiman Suryohadiprojo, Pancasila, Islam dan ABRI, Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996.

 

Soerjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio Budaya, Jakarta, PT. Gramedia, 1989.

 

Soeroso H. Prawirohardjo, Anton Bakker dan Slamet Sutrisno (ed), Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu, Yogyakarta, PT. Kedaulatan Rakyat, 1987.

 

Sunarjo Wreksosuhardjo, Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif, Yogyakarta, PT. Penerbit Andi, 2004.

 

Pamudji, S, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982.

 

Padmo Wahjono, Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan, Jakarta, Yayasan Wisma Djokosoetono, 1991.

 

Kompas   Juni 2004, Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional, oleh Azyumardi Azra.

 

Kompas   Juni 2004, Rejuvenasi Pancasila, oleh Sayidiman Suryohadiprojo.

 

Kompas   Juni 2004, Tajuk Rencana : Bahan Tambahan Perihal Faktor Integratif Bangsa.

 

Kompas   Juni 2004, Pancasila,Pemilu, dan Integrasi Bangsa, oleh Musa Asy’ arie.

 

Kompas   Juni 2004, Politik dan “The End of Ideology”, oleh Irsyad Zamjani.

 

Kompas   Juni 2004, Reinventing Ideology”, oleh Budiarto Danujaya.

 

Kompas   Juni 2004, Politik dan “The End of Ideology”, oleh Irsyad Zamjani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         NASIONAL

 

Ideologi.  Momentum globalisasi telah memicu munculnya gerakan reformasi di Indonesia yang membangkitkan semangat kelompok-kelompok tertentu terus berusaha melalui berbagai cara untuk mempengaruhi sikap dan pandangan hidup masyarakat baik secara terbuka maupun tertutup. Penyampaian aspirasi masyarakat cenderung menggerahkan kekuatan masyarakat dengan melakukan aksi demontrasi turun ke jalan, membangun opini publik baik melalui selebaran, orasi, media massa ataupun kontak langsung dengan masyarakat adalah pendekatan yang dibangun guna menguasai ruang dan waktu dalam mewujudkan tujuannya.

 

 

Kondisi keamanan nasional cenderung tidak stabil sehingga kedaulatan NKRI terancam, karena banyak kelompok yang berkepentingan memanfaatkan momentum tersebut untuk mencapai tujuannya.  Kelompok kepentingan tersebut berasal baik  dari dalam negeri yang bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan ataupun yang berasal dari luar negeri seperti AS yang telah lama menekan dan mendorong Indonesia untuk segera menjadi negara demokratis dengan masyarakat madani dan supremasi sipil.

 

Ekonomi.  Perkembangan liberalisasi di bidang ekonomi terus berjalan dengan cepatnya tanpa dapat dikendalikan.  Ketidaksiapan bangsa Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi, perdagangan bebas karena struktur perekonomian Indonesia yang belum kuat membawa dampak terpuruknya perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak mampu menghindari krisis moneter yang melanda di Asia Tenggara bahkan upaya recovery ekonomi belum dapat memulihkan perekonomian nasional.  Lemahnya institusi perbankan serta lesunya aktifitas swasta dan kurangnya investor yang masuk menyebabkan sejumlah perusahaan tidak dapat survive yang pada akhirnya terpaksa “gulung tikar”. Ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing lambat laun berdampak terjadinya gelombang pengangguran akibat PHK.

 

Sosial Budaya.  Pengaruh globalisasi terhadap aspek kehidupan sosial budaya tidak dapat dikesampingkan.  Masyarakat Indonesia baik secara sadar maupun tidak sadar telah menerima nilai-nilai baru yang berasal dari luar negeri. Sejalan dengan perkembangan Ilpengtek terdapat kecenderungan peningkatan issu “non traditional security issues”, seperti peredaran narkoba, penyelundupan, pemalsuan hak cipta, tindakan kriminal dengan kekerasan dll.  Selain itu desakan kebutuhan ekonomi masyarakat cenderung dapat merubah sistem nilai sosial yang telah ada, dimana masyarakat mudah terprovokasi, bertemperamental tinggi, cenderung melakukan tindak kekerasan dan tindakan main hakim sendiri. Perubahan-perubahan sosial tersebut berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang dapat mengancam kedaulatan nasional.

 

 


[1] Pandangan Francis Fukuyama dalam bukunya Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal terjemahan dari judul asli The End of History and The Last Man, diterjemahkan oleh Mohammad Husein Amrullah, Yogyakarta, Penerbit Qalam, 2001.

[2] Azyumardi Azra, Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional, Kompas,   Juni 2004.

[3] Abdul Kadir Besar, Pancasila dan Era Globalisasi Suatu Usaha Menemukan Konsekuensinya yang Perlu Dijawab dalam Penyiapan Kepribadian Perwira TNI, dalam Djoko Subroto, Visi ABRI Menatap Masa Depan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996.

 

 

[4] Soerjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio Budaya, Jakarta, PT. Gramedia , 1989, hal 7.

[5] Abdul Kadir Besar, Fungsi Ideologi, Bahan Kuliah KSKN UI N-4, 2004.

[6] Riza Noer Affani, Demokrasi Indonesia Kontemporer, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hal  58.

[7] Sunarjo Wreksosuhardjo, Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif, Yogyakarta, PT Andi, 2004, hal 42.

[8] Menyadur pendapat Prof. Azyumardi Azra dalam tulisannya “Rejuvenasi” Pancasila dan Kepemimpinan Nasional, Harian Kompas   Juni 2004.

[9] Sayidiman Suryohadiprojo, Rejuvenasi Pancasila, Harian Kompas    Juni 2004.

[10] Padmo Wahjono, Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan, Jakarta, Yayasan Wisma Djokosoetono, 1991.

[11] Soerjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio Budaya, Jakarta, PT Gramedia, 1989, hal 10.

[12] Penulis setuju dengan pendapat Azyumardi Azra dalam tulisanya Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional, Harian Kompas   Juni 2004.

[13] Penulis setuju dengan pendapat Sayidiman Suryohadiprojo dalam tulisannya Rejuvenasi Pancasila, Harian Kompas   Juni 2004.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s