UU Minyak dan Gas


Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dinilai oleh banyak kalangan sebagai Undang-Undang dengan semangat dan jiwa yang merupakan reinkarnasi produk UU kolonial yaitu Indische Mijn Wet 1899. Dimana dalam produk hukum kolonial itu jelas-jelas mengutamakan pihak asing (penanam modal).

Padahal pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, produk hukum peninggalan kolonial itu telah dihapuskan dan diganti dengan UU Nomor 44 Prp. tahun 1960 dan UU Nomor 15 tahun 1962. Kemudian di pemerintahan Presiden Soeharto dirubah lagi menjadi UU Nomor 8 tahun 1971. Perubahan-perubahan itu seharusnya didedikasikan sepenuhnya untuk maksud dan tujuan yang lebih menjamin kepentingan nasional.

Selain itu, materi UU Migas ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal 33. Ayat (2) dan (3). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian didalam UU Migas itu, pada subtansi yang terkandung didalam pasal 12 ayat (3) akan membawa akibat penguasaan industri migas nasional oleh Perusahaan Asing. Disamping itu juga akan mengurangi wewenang presiden, dan sebaliknya, menumpukan kekuasaan atas sumber daya migas di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

UU No. 22 Tahun 2001 merupakan pengganti dari UU No. 8/1971. Sedangkan pada UU No. 8/1971 mengatur pengelolaan sektor hulu dan hilir migas yang tidak dipisahkan mengingat migas sebagai kebutuhan yang sangat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di samping itu demi menjaga stabilitas harga dan pemenuhan pasokan sumber energi bagi masyarakat.

Berkait dengan keprihatinan terhadap UU No. 22 Tahun 2001 yang dinilai terlalu kebablasan semangat meliberalisasikan sektor hulu sampai hilir di bidang Minyak dan Gas Bumi ini, beberapa kalangan berinisitiatif mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Maka sejumlah lembaga seperti Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Yayasan 324, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), DR. Ir. Pandji R Hadinoto (Wakil Rektor Universitas Kejuangan 45 Jakarta), dan Serikat Pekerja Pertamina, mengajukan judicial review Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sidang perdana pengujian UU No. 22 Tahun 2001 itu dimulai pada tanggal 11 November 2003. Hakim panel yang menangani perkara ini adalah HM Laica Marzuki, HAS Natabaya dan Harjono.

Setelah melalui beberapa kali persidangan, pada tanggal 21 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan keputusan akhirnya dengan putusan tidak mengabulkan permohonan para pemohon untuk membatalkan seluruh materi UU No.22/2001, namun mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Putusan MK yang bernomer 002/PUU-I/2003 dan bertanggal tanggal 21 Desember 2004 mengatur beberapa Pasal didalam UU No.22/2001 yang dikoreksi oleh MK, antara lain adalah :

  • Pasal 12 ayat (3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
  • Pasal 22 ayat (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
  • Pasal 28 ayat (2) Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
  • Pasal 28 ayat (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU No.22/2001 bertentangan dengan UUD 1945.

MK melakukan pencabutan atas pasal 28 ayat (2) yang mengatur kenaikan harga BBM berdasarkan persaingan usaha yang sehat dan wajar. Menurut keputusan MK, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak?.

MK mendalilkan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga BBM, termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar.

Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) di mata MK lebih mengutamakan mekanisme persaingan, baru kemudian campur tangan pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu. Aturan ini dipandang MK tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi? sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Hal yang sama terjadi pada pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata ‘diberi wewenang’, dan pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata ‘paling banyak’.

Ketiga aturan hukum tersebut dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal 33.

Hal lainnya, putusan judicial review Pasal UU No.22/2001 ini harus dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga telah berumur hampir 5 tahun, terhitung sejak putusan itu ditetapkan olah Mahkamah Konstitusi. Bagaimana wajah pengelolaan Migas kekayaan alam negara kita ini ?. Apakah sudah berhasil dihindarkan situasi dimana kebijakan pemerintah (lembaga eksekutif) lebih mengutamakan pihak penanam modal dari Negara Asing ?.

Berkait dengan itu, apakah pemerintah (lembaga eksekutif) juga telah melakukan harmonisasi yang sesuai dengan putusan MK itu atas aturan hukum lainnya (PP, Perpres, dsb) yang hirarkinya dibawah UU ini ?.

Apakah dengan demikian, berdasarkan konsideran hasil putusan judicial review itu maka harga eceran BBM tidak boleh lagi dinaikkan dengan acuan mengikuti harga pasar ?.

Semoga, siapa pun yang menjadi penguasa di pemerintahan negara ini, tetap akan teguh memegang prinsip bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tetap dalam penguasaan sepenuhnya negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dimana hak penguasaaan negara atas sumberdayanya menjadi tidak dikebiri. Juga dimana negara tidak lagi masih mempunyai hak penuh atas Beleid (perumusan kebijakan), Bestuursdaad (pengurusan), Regelendaad (pengaturan), Beheersdaad (pengelolaan), dan Toezichthoudendaad (pengawasan).

Sehingga kebijakan pemerintah atas kekayaan milik negara kita sendiri ini, jika dianggap memihak kepentingan masyarakat dan dianggap oleh pemodal asing sebagai membahayakan kelangsungan Hak Penguasaan dan kelancaran Operasi Bisnis serta memangkas potensi labanya para Investor Asing itu, pemerintah tidak harus selalu diseret ke pengadilan arbritase internasional. Namun cukup dengan hukum yang berlaku di negara ini yang mengutamakan kepentingan nasional.

Lalu hasil akhirnya, kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik lagi, dimana perbandingan antara pendapatan rakyat dengan biaya kehidupannya menjadi lebih seimbang lagi. Syukur-syukur pendapatannya menjadi surplus, sehingga rakyat jelatanya juga bisa ikutan berliburnya dengan melancong ke Bermuda atau Hawai di Amerika Serikat nun jauh disana.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s