Arsip Kategori: Ilmu Hukum

Jaminan Dalam Kehidupan Sehari-Hari


Pengertian Jaminan dlm kehidupan sehari2
Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.
Jaminan menurut kamus diartikan sebagai tanggungan {Wjs Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia}.
Jaminan adalah Lanjutkan membaca Jaminan Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Hukum Ketenagakerjaan


HUKUM KETENAGAKERJAAN
KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAAN
BAB 1
PERJANJIAN KERJA

1.1. DEFINISI

Pasal 1 UU No. 13/2003

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

15. Hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 50 UU No. 13/2003

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh.

1.2. KETENTUAN UMUM Lanjutkan membaca Hukum Ketenagakerjaan

Bahan Kuliah Pancasila dan PKN


Bab I
LANDASAN MEMPELAJARI PANCASILA

Landasan mempelajari Pancasila di dasari pada salah satu sifat asasi manusia, yaitu sifat atau hasrat “ingin tahu” sifat asasi ini bukan hanya “ingin tahu” saja, melainkan ingin tahu yang benar. Setelah mengetahuinya maka manusia itu cenderung menghubungkan manfaatnya dengan dirinya.

Beberapa landasan untuk istilah Pancasila yaitu Lanjutkan membaca Bahan Kuliah Pancasila dan PKN

Pengertian dan Contoh dari Etika Teleologi, Deontologi, Teori Hak, dan Teori Keutamaan


a.      Etika Teleologi

Teleologi berasal dari akar kata Yunani telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, danlogosperkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Istilah teleologi dikemukakan oleh Christian Wolff,seorang filsuf Jerman abad ke-18. Teleologi

Lanjutkan membaca Pengertian dan Contoh dari Etika Teleologi, Deontologi, Teori Hak, dan Teori Keutamaan

Hukum Jaminan (Bahan Kuliah)


kkkA. ISTILAH DAN PENGERTIAN JAMINAN PERORANGAN

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil.
Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:

“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada Lanjutkan membaca Hukum Jaminan (Bahan Kuliah)

Etika dan Profesi Hukum


1.  Etika berasal dari kata ethos (jamak: ta etha) yang artinya adat kebiasaan.

2.  Moral berasal dari kata mos (jamak: mores) yang berarti kebiasaan, adat

3.  Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan Lanjutkan membaca Etika dan Profesi Hukum

Hukum dan Pengertian Hukum


Copy of DPS MEI (14)HUKUM
PENGERTIAN HUKUM
Pengertian Hukum menurut kamus secara umum
1. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
2. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan).
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis.
Hukum adalah Lanjutkan membaca Hukum dan Pengertian Hukum

Hakekat Konstitusi dan Kekuasaan


Hari Terakhir KKN Tematik (163)HAKEKAT KONSTITUSI

Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan paling sedikit dalam 2 (dua) pengertian :

a.menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara; ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa “usages, understandings, customs atau convention”. Meskipun tidak merupakan undang-undang, bukan berarti kurang efektif dalam mengatur negara;

b.merupakan menggambarkan campuran antara ketentuan tertulis dan tidak tertulis, contoh Lanjutkan membaca Hakekat Konstitusi dan Kekuasaan

UU Minyak dan Gas


Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dinilai oleh banyak kalangan sebagai Undang-Undang dengan semangat dan jiwa yang merupakan reinkarnasi produk UU kolonial yaitu Indische Mijn Wet 1899. Dimana dalam produk hukum kolonial itu jelas-jelas mengutamakan pihak asing (penanam modal).

Padahal pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, produk hukum peninggalan kolonial itu telah dihapuskan dan diganti dengan UU Nomor 44 Prp. tahun 1960 dan UU Nomor 15 tahun 1962. Lanjutkan membaca UU Minyak dan Gas

Hubungan Pengadilan TUN Dan Tindakan Hukum Pejabat TUN


Dewasa ini dalam era Reformasi, paralel dengan perkembangan dunia yang semakin transparan serta informasi yang sangat cepat, masyarakat atau rakyat sudah tidak dapat dibohongi lagi oleh pihak penguasa bahkan semakin tidak takut, mereka semakin kritis dan jeli memandang setiap persoalan-persoalan dan gejolak yang timbul.

Dalam negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang didasarkan Lanjutkan membaca Hubungan Pengadilan TUN Dan Tindakan Hukum Pejabat TUN

Teori Tentang Kebenaran


BAB I

RINGKASAN MATERI

Kebenaran adalah satu nilai utama di dalam kehidupan human. Sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan (human dignity) selalu berusaha “memeluk” suatu kebenaran.

A. Pengertian Kebenaran dan Tingkatannya

Berdasarkan scope potensi subjek, maka susunan tingkatan kebenaran itu menjadi : Lanjutkan membaca Teori Tentang Kebenaran

Pengertian Penelitian Hukum


  1. A.    PENGERTIAN PENELITIAN HUKUM

Dalam sebuah bukunya, Gustav Radsbruch menyatakan bahwa sciences which have to busy them selves with their own methodology are sick sciences. Secara ekstrim, Radbruch menggambarkan bahwa ilmu yang sibuk sendiri dengan metodologinya adalah ilmu yang sakit. Bagaimana dengan ‘ilmu hukum’?  apakah ilmu hukum termasuk dalam kategori Lanjutkan membaca Pengertian Penelitian Hukum

Mengenai Teori dan Penelitian


Proses Penelitian dan Beberapa Masalah yang berhubungan dengan Penelitian

Mengenai Teori dan Penelitian

Istilah teori sering dipakai secara populer sebagai spekulasi yang tidak selalu berhubungan dengan kenyataan sehari-hari. Kita semua mengenal istilah “itu hanya teori saja, praktek lain lagi”.

Adalah suatu kenyataan bahwa dahulu teori yang berhubungan dengan Lanjutkan membaca Mengenai Teori dan Penelitian

Kasus Praktek Hukum Acara Pidana


Kronologis Kejadian Tindak Pidana Kekerasan Fisik:

Terdakwa Sdr. Abdul Rozak Umur 22 Tahun, beralamat di Lingkungan Terminal Sweta, Pekerjaan Debt Collector. Pada hari Sabtu, Tanggal 21 Januari Tahun 2012, sekitar pukul 10.30 pagi, mendatangi Saksi Korban bernama I Komang Widhitiawarman, Umur 23 tahun, beralamat di Jalan Sandubaya No.19 RW 04/RT005 Kelurahan Sandubaya, Pekerjaan Lanjutkan membaca Kasus Praktek Hukum Acara Pidana

KUHAP berdasarkan UU No 8. 1981


KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

NOMOR 8 TAHUN 1981

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang
Bab III Dasar Peradilan
Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Kesatu : Penyelidik dan Penyidik
Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Kedua : Penyidik Pembantu
Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Ketiga : Penuntut Umum Lanjutkan membaca KUHAP berdasarkan UU No 8. 1981

Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional


Dalam suatu hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tidak selalu

berjalan dengan lancar, namun adakalanya timbul ketidak serasian yang kemudian

menimbulkan sengketa diantara para pihak tersebut. Dalam hal terjadi sengketa inilah Lanjutkan membaca Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional

Sumber Hukum Administrasi Negara


A.         Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara fomal artinya Lanjutkan membaca Sumber Hukum Administrasi Negara

Dasar-Dasar Ilmu Hukum


PENDAHULUAN

Obyek yang diaturnya sekaligus menjadi subyek (pelaku), sehingga metode keilmuan yang dipakai adalah metoda keilmuan humanities ( humaniora) yang dinamakan juga geisteswissenscaften, mempunyai konsekuensi metodologi dan kausalitas pragmatis yaitu benar sesuai dengan konsensus Hukum positif tidak menggunakan metode ilmu pasti alam / naturwissenschaften. Lanjutkan membaca Dasar-Dasar Ilmu Hukum